DDI_IDN_2009_LGCA_v02-ID_M World Bank Indonesia, Poverty Team 2012-11-19 NADA Version 1 (19 November 2012): Initial version of DDI documentation. Version 2 (13 February 2014): Revision of DDI documentation. Survai Kapasitas Pemerintah Daerah 2009 LGCA 2009 Local Government Capacity Assesment, 2008 IDN_2009_LGCA_v01-ID_M Survey Meter NADA Administrative Records, Education (ad/edu] Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (BEC-TF) bertujuan mencari solusi memperbaiki permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia serta membangun komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan dukungan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas melalui reformasi alokasi pembiayaan pendidikan untuk memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam era desentralisasi. v01: Basic raw data. Obtained from Survey Meter Rekap Kesiswaan Kepegawaian Fisik Manajemen sekolah Rasio Jenis Data Guru Jumlah Guru Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Siswa Jumlah Siswa MI MTs Pengawas Daftar Sekolah Instansi Buku Status guru SD SMP Peserta didik Anggaran pendapatan Realisasi pendapatan Catatan akuntansi Hibah Hutang Investasi publik Barang milik daerah IDN_LGCA Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (BEC-TF) bertujuan mencari solusi memperbaiki permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia serta membangun komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan dukungan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas melalui reformasi alokasi pembiayaan pendidikan untuk memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam era desentralisasi. Program BEC-TF juga bertujuan membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, khususnya Pendidikan untuk Semua, dengan mendukung sistem pemerintahan yang baik di bidang pendidikan dengan meningkatkan tata kelola pendidikan terkait prioritas kebijakan pendidikan nasional yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Jangka Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Sampai tahun 2012, Program BEC-TF akan bekerja sama dengan 50 pemerintah kabupaten/kota di sembilan provinsi. Program BEC-TF merupakan kemitraan antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Bank Dunia, dengan pendanaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (22 juta Euro) dan Komisi Eropa (17 juta Euro). BEC-TF berlangsung dari tahun 2008-2012. Program BEC-TF menggunakan kombinasi perangkat dan pendekatan, seperti Asesmen Kapasitas Pemerintah Daerah (Asesmen KPEDA, Local Governance Capacity Assessment - LGCA), Rencana Pengembangan Kapasitas (RPK), Hibah Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar Daerah (Local Basic Education Capcity - L-BEC), Analisis Belanja Publik Pendidikan Dasar (ABPPD), dan Dialog Pendidikan Tematis (TED) tingkat nasional untuk: - Mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memutuskan alokasi anggaran daerah, alokasi fisik, dan alokasi personel; - Memperbaiki tata kelola pemerintah daerah dan penggunaan sumber daya yang efisien dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, proses penganggaran dan pembiayaan berbasis kinerja, serta memperbaiki manajemen keuangan dan akuntansi; serta - Memperkuat kapasitas sistem informasi dan sistem penilaian kinerja yang sudah ada untuk memperbaiki akses pemangku kepentingan terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu dari tujuan Program BEC-TF adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya (manusia, dana dan waktu) secara efisien. Analisa data keuangan pemerintah daerah seringkali menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama adalah alokasi dana yang tidak terserap. Program BEC-TF ingin mendorong pemerintah daerah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium-term Expenditure Framework - MTEF), terutama untuk pemerintah daerah yang telah meraih tingkat kinerja yang baik. Indonesia Cakupan provinsi, representatif sampai kabupaten/kota Unit analisisnya adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan, Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah, BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Survei ini mencakup Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan, Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah, BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, Kepala Bawasda/Inspektur Irda atau staffnya. Sedangkan bagian kedua, responden yang menjawab adalah ketua komisi /bidang yang membawahi pendidikan, bisa juga dibantu oleh anggota dewan yang lain yang masih dalam komisi yang sama. Sample survey data Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan kegiatan lain yang terfokus pada perencanaan, pengelolaan keuangan publik, manajemen pendidikan, dan sistem informasi yang sesuai dengan Rencana Pengembangan Kapasitas (RPK, atau Capacity Development Plan - CDP) yang disusun oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan hibah kepada Kab/Kota, khususnya di Dinas Pendidikan, untuk melaksanakan pengembangan kapasitas yang didasarkan pada hasil Asesmen Kapasitas Pemerintah Daerah (Asesmen KPEDA, atau Local Governance Capacity Asessment - LGCA) dan dokumen RPK yang telah disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait di masing-masing Kab/Kota. Survey Meter Studi Kapasitas pemerintah Daerah (KPEDA) dilaksanakan di 50 Kabupaten/kota di 9 Provinsi di Indonesia, Kabupaten/Kota ini mulai dilakukan kunjungan untuk survei pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 ini dilakukan kunjungan ulang untuk mengetahui peningkatan kapasitas daerah pasca dilaksanakannya asesment BEC-TF. Face-to-face Survey Meter Penggunaan data harus ditunjukkan dengan dimasukkannya kutipan yang mengandung sekurang-kurangnya: - Identifikasi peneliti utama (lembaga atau orang yang menyediakan data produksi) - Judul yang tepat dari survei (termasuk negara, tahun survei dan singkatan dari judul survei bila tersedia) - Jumlah referensi survei seperti yang ditunjukkan dalam katalog kami - Sumber dan tanggal file data download untuk data yang diperoleh secara online contoh: Survey Meter. Survai Kapasitas Pemerintah Daerah, 2008. Ref. IDN_2009_LGCA_v01-ID_M. Data didownload dari http://microdatalib.worldbank.org pada 20 Desember 2012 Data tersedia di sumber eksternal. Silakan hubungi Survey Meter untuk informasi lebih lanjut tentang permintaan data. Pengguna data menyatakan bahwa produser data, distributor resmi dari data, dan lembaga donor yang relevan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan data, interpretasi, atau kesimpulan berdasarkan penggunaan data tersebut. mpp_schlist1 Data ini mencakup pertanyaan daftar sekolah yang berjarak 15 menit dari kantor Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota. 500 6 mpp_schlist2 Data ini mencakup angka random dari daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota. 50 6 mpp_schlist3 Data ini mencakup pertanyaan di dalam form calon responden/contact kuesioner pendidikan (dapatkan dari Dinas Pendidikan) 350 4 bmi_mi1 Data ini mencakup pertanyaan di blok Karakteristik Responden dan Pertanyaan tentang pengumpulan dan pelaporan data-data sektor pendidikan. 50 37 bmi_mi3 Data ini mencakup pertanyaan tentang analisis data pendidikan 50 27 mpa_mpa Data ini mencakup pertanyaan di Blok MPA (Manajemen Pendidikan). 48 231 mpp_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA)". "Buku Managemen Pendidikan (MP): Dinas Pendidikan" 50 1 mpp_cp Data ini mencakup Catatan Pewawancara yang diisi setelah wawancara buku. 50 72 mpp_mpp1 Data ini mencakup pertanyaan di KPEDA, 2008 mengenai Informasi tentang SD/MI, SMP, RKS, SKPD Pendidikan. 50 201 mpp_mpp2 Data ini mencakup pertanyaan di KPEDA, 2008 mengenai Informasi tentang SD/MI, SMP, RKS, SKPD Pendidikan. 50 92 bmi_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA)". "Buku manajemen informasi (MI)" 50 64 mpp_kr Data ini mencakup pertanyaan tentang Karakteristik Responden 50 7 bmi_mi211 Data ini mencakup pertanyaan tentang pertanyaan Data rekap/rangkuman per kabupaten dari Data Kesisiwaan SD & SMP 550 9 bmi_mi212 Data ini mencakup pertanyaan tentang pertanyaan Data rekap/rangkuman per kabupaten dari Data Kepegawaian SD & SMP 300 9 bmi_mi213 Data ini mencakup pertanyaan tentang pertanyaan Data rekap/rangkuman per kabupaten dari Data Fisik SD & SMP 450 9 bmi_mi214 Data ini mencakup pertanyaan tentang pertanyaan Data rekap/rangkuman per kabupaten dari Data Manajemen Sekolah SD & SMP 150 9 bmi_mi215 Data ini mencakup pertanyaan tentang pertanyaan Data rekap/rangkuman per kabupaten dari Data Rasio SD & SMP 500 9 bmi_cp Data ini mencakup Catatan Pewawancara yang diisi setelah wawancara buku. 50 142 mpa_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA)". "Buku Manajemen Pendidikan (MP): Departemen Agama Kabupaten/Kota" 50 63 mpa_cp Data ini mencakup seluruh pertanyaan di Blok CP (Catatan Pewawancara) yang diisi setelah selesai wawancara buku. 50 142 bpk_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA)". "Buku Pengelolaan Keuangan (PK)" 50 65 bpk_ppp Data ini mencakup pertanyaan di Blok PPP (Perencanaan dan Penganggaran di BPKD atau Sekretariat Daerah Bagian Keuangan) 50 31 bpk_apb1 Data ini mencakup pertanyaan di Blok APB (Belanja dan Pendapatan APBD) 150 7 bpk_apb2 Data ini mencakup pertanyaan di Blok APB (Belanja dan Pendapatan APBD) 150 7 bpk_kas Data ini mencakup pertanyaan di Blok KAS (KAS Daerah) 50 48 bpk_ap Data ini mencakup pertanyaan di Blok AP (Akuntansi dan Pelaporan) 50 59 bpk_hb Data ini mencakup pertanyaan di Blok HB (Hibah) 50 22 bpk_hpi Data ini mencakup pertanyaan di Blok HPI (Hutang dan Investasi Publik) 50 13 bpk_pa Data ini mencakup pertanyaan di Blok PA (Pengelolaan Asset) 50 58 bpk_ump Data ini mencakup pertanyaan di Blok UMP (Upaya Memperoleh Pendapatan) 50 23 bpk_pbj Data ini mencakup pertanyaan di Blok PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) 50 77 bpk_pi Data ini mencakup pertanyaan di Blok PI (Pengawasan Intern) 50 61 bpk_cp Data ini mencakup pertanyaan di blok CP (Catatan Pewawancara) setelah selesai wawancara buku. 50 142 mpd_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pendidikan Daerah (KPEDA)". "Buku Manajemen Pendidikan (MP): Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah" 50 64 mpd_mpd Data ini mencakup pertanyaan di Blok KR (Karekteristik Responden) & Blok MPD (Manajemen Pendidikan: Dewan Pendidikan) 50 28 mpd_mpw_sd Data ini mencakup pertanyaan di Blok MPW (Manajemen Pendidikan: Pengawas Sekolah) SD 50 18 mpd_mpw_smp Data ini mencakup pertanyaan di Blok MPW (Manajemen Pendidikan: Pengawas Sekolah) SMP 50 18 mpd_cp Data ini mencakup pertanyaan di Blok CP (Catatan Pewawancara) setelah selesai wawancara buku. 50 84 mps_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pendidikan Daerah (KPEDA)", "Buku Manajemen Pendidikan (MP): Sekolah dan Komite Sekolah" 200 63 mps_ls Data ini mencakup pertanyaan di Blok LS (Lokasi Sekolah) 200 16 mps_kr Data ini mencakup pertanyaan di blok KR (Karakteristik Responden) 200 7 mps_mps Data ini mencakup pertanyaan di blok MPS (Manajemen Pendidikan: Sekolah) 200 109 mps_mpk Data ini mencakup pertanyaan di blok MPK (Manajemen Pendidikan: Komite Sekolah) 200 12 mps_cp Data ini mencakup pertanyaan di blok CP (Catatan Pewawancara) setelai selesai wawancara buku. 200 74 ppj_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pendidikan Daerah (KPEDA)", "Buku Pertukaran Pengalaman dan Sistem Jejaring (PPSJ)" 50 64 ppj_ppi1 Data ini mencakup pertanyaan di Blok PPI (Pengembangan, Penerapan dan Pelambangan Inovasi) untuk Dinas Pendidikan 50 21 ppj_ppi2 Data ini mencakup pertanyaan di Blok PPI (Pengembangan, Penerapan dan Pelambangan Inovasi) untuk Dewan Pendidikan 47 18 ppj_cp Data ini mencakup pertanyaan di Blok CP (Catatan Pewawancara) setelah selesai wawancara buku 50 142 bpp_cov Data ini mencakup seluruh pertanyaan di cover "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA), Buku Perencanaan dan Penganggaran (PP)" 50 64 bpp_im Data ini mencakup pertanyaan di Blok IM (Informasi Pada Masyarakat) pada "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA), Buku Perencanaan dan Penganggaran (PP)" 50 11 bpp_pp Data ini mencakup pertanyaan di Blok PP (Perencanaan dan Penganggaran di BAPEDA) pada "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA), Buku Perencanaan dan Penganggaran (PP)" 50 17 bpp_ppd1 Data ini mencakup sebagian pertanyaan di Blok PPD (Peraturan Perundangan Daerah) pada "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA), Buku Perencanaan dan Penganggaran (PP)" 600 9 bpp_ppd2 Data ini mencakup sebagian pertanyaan di Blok PPD (Peraturan Perundangan Daerah) pada "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA), Buku Perencanaan dan Penganggaran (PP)" 50 5 bpp_cp Data ini mencakup pertanyaan di Blok CP (Catatan Pewawancara) pada "Survai Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA), Buku Perencanaan dan Penganggaran (PP)" 50 72 bpp_ppx 650 5 bpp_kr 50 6 bpp_pm 50 20 kabu_name_bec 50 3 IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 A Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh limabelas menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Sekolah Dasar (Nama & Kode Statistik Sekolah) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 299 1 10.1.0317.10.001 10.1.0317.10.002 10.1.0317.10.003 10.1.0317.10.004 10.1.0317.10.006 10.1.0317.10.01 10.1.06.01.12.006 10.1.06.01.21.002 10.1.06.01.21.007 10.1.14.04.01.009 10.1.14.04.01.010 10.1.14.04.01.017 10.1.14.04.01.025 10.1.14.04.01.036 10.1.14.04.01.066 10.1.14.60.01.006 10.1.14.60.02.002 10.1.14.60.02.003 10.1.14.60.02.004 10.1.14.60.02.017 10.1.14.60.02.018 10.1.14.60.02.021 10.1.14.60.02.026 10.1.14.60.02.027 10.1.14.60.02.028 10.1.33.08.01.001 10.1.33.08.01.002 10.1.33.08.01.003 10.1.33.08.01.005 10.1.33.08.01.006 10.10.31.60.9001 10.10.31.60.9006 10.10.31.60.9023 10.10.31.60.9024 10.10.31.60.9025 10.10.31.60.9030 10.10.31.60.91081 10.2.14.04.01.012 10.2.14.04.01.026 10.20.31.9068 10.20.31.9070 10.250.812.001 101.250.812.013 101030060015 101030060021 101030301003 101030301017 101030302006 101030302029 101030304002 101030304008 101030306019 101030306028 101030406001 101030406008 101030406010 101030406012 101030406014 101030406016 101030406027 101030406035 101030406055 101030406064 101030505038 101030506011 101030511017 101030511031 101030512008 101030512023 101030513008 101030514017 101030514033 101030606002 101030606011 101030606018 101030606029 101030606035 101030606045 101030606047 101030606048 101030709009 101030709015 101030709017 101030709020 101030709023 101030709025 101030709028 101030709030 101030709043 101030709047 101031408007 101031409002 101031409004 101031409007 101031409500 101031411002 101031411007 101031411017 101031411019 101032915012 101032915013 101032915016 101032916024 101032916040 101032916051 101032916052 101032916064 101032916067 101032916069 101040202 001 101040202 003 101040202 017 101040202 025 101040202 026 101040202 035 101040202 040 1010402020 016 101040202005 101040202031 101040401004 101040401009 101040401017 101040401018 101040401033 101040404016 101051204001 101051204002 101051204003 101051204006 101051204009 101051204010 101051204011 101051204012 101051204016 101051204018 101051401001 101051401002 101051401003 101051401006 101051401007 101051401008 101051401009 101051401016 101051401017 101051401018 101051701003 101051701008 101051701009 101060307001 101060307002 101060307006 101060307009 101060605001 101060605002 101060605003 101060605004 101060605007 101060605008 101060605031 101060606007 101060606022 101060606023 101061205002 101061205005 101061205006 101061209001 101061209007 101061213012 101061213013 101061213014 101061213015 101061213018 101066201001 101066202021 101119200101 101140901002 101140901004 101140901005 101140901010 101140901011 101191901001 101191901002 101191901003 101191901004 101191901005 101191901006 101191901024 101191901040 101191901060 101191901062 101192001001 101192001004 101192001017 101192001018 101192001028 101192001039 101192001060 101192001065 101192001066 101250408011 101250408040 101250605001 101250605002 101250605003 101250605026 101250901001 101250901002 101250901003 101251001008 101251001012 101251901004 101330101005 101330101006 101330101041 101330101052 101330101058 101330405003 101330405005 101330405006 101330405007 101330405008 101330405009 101330405010 101330405011 102030606036 102030606044 10225000108 102250408007 102250408009 102250408038 102250408042 102250605011 102250605022 102250605024 102250901001 102250901002 102250901007 102250901010 102250901011 102250901037 102250909001 102330101002 102330101022 102330101036 102330101038 1025008005 10250408004 2 20319129 20319277 20319490 20319909 20508413 20508414 20508921 20508922 20508923 276005041 3 42.11.23.40.2006 6005040 60301419 60301438 60301496 60301501 60301505 60301546 76005042 76005044 NPSM : 10104834 NPSN : 10104788 NPSN : 10104795 NPSN : 10104835 NPSN : 10104892 NPSN : 10104897 NPSN : 10104904 NPSN : 10104961 NPSN : 10104993 NSS: 1010060806012 NSS: 101060601003 NSS: 101060601008 NSS: 101060601017 NSS: 101060601024 NSS: 101060602004 NSS: 101060602006 NSS: 101060602007 NSS: 101060602031 NSS: 101060608025 NSS: 101060806006 NSS: 101060806007 NSS: 101060806008 NSS: 101060807021 NSS: 101060807032 NSS: 101060808002 NSS: 101060808014 NSS: 101060809003 NSS: 101060809004 TREN 101030506007 Nama & Kode Statistik Sekolah SD Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh limabelas menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Madrasah Ibtidaiyah (Nama & Kode Statistik Sekolah) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 123 0) 012820713009 101.250.812.013 101250605093 103250801043 11.1.62.70.10.01 11.1.62.70.10.02 11.1.62.71.01.002 11.2.62.71.01.003 11.2.62.71.01.004 11.2.62.71.01.007 11.2.62.71.01.009 11.2.62.71.01.010 11.2.62.71.07.006 11.23.31.60.9003 11.23.31.61.1007 111.62.02.01.001 111110506022 111110508013 111110508014 111110508017 11111050818 1111105090006 111110604011 111110604052 111110604054 111110801058 111110804016 111110804019 111110804020 111110805023 111110811080 111110873054 111110874056 111135010013 111191901005 1112110509018 111233030049 111233030050 111233030061 111233030062 111233030063 111233030064 111233030065 111233030067 111233030074 111233030146 111233070064 111233070072 111235010016 111235010017 111235010020 111331411012 111331412003 111331412004 111340101001 111760110021 112.15.08.01.001 112.33.17.14.034 112.62.02.01.002 112.62.02.01.003 112.62.02.01.004 112.62.02.02.001 112.62.02.02.002 112051401006 112051401014 112191901002 112191901003 112260404002 112330406060 112330406063 112330406077 112330606007 112331411013 112331411014 112331411015 112332106001 112332106003 112332106004 112340102004 112350307060 112350310092 112350311095 112731901001 112732001002 112732001003 112732001004 112732001007 112732001011 11282028002 112820709001 115104040103 115330616014 150032913147 150032914159 150032914165 150032914203 150032915167 150032915168 150032915169 152030511002 152030512001 152030512009 152030512010 152030512011 152030513003 152030513004 20508859 L 101.250.812.001 NSM : 111110116023 NSM : 111110117025 NSM: 111110203005 NSM: 111110204010 NSM: 111110204016 NSM: 111110511001 NSM: 111110511002 NSM: 111110511004 NSM: 112110201003 NSM: 112110203012 NSM: 112110203013 NSM: 112110203038 NSM: 112110204017 NSM: 112110230011 Nama & Kode Statistik Sekolah MI Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh limabelas menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Sekolah Menengah Pertama (Nama & Kode Statistik Sekolah) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 215 (20504408) (20541347) (20547258) ) 01005 1 1270701005 2 20.1.0317.09.052 20.1.0317.10.001 20.1.0317.10.002 20.1.0317.10.003 20.1.0317.10.051 20.1.0317.10.500 20.1.14.04.01.002 20.1.14.04.01.851 20.1.14.04.01.911 20.1.14.60.01.003 20.1.14.60.01.006 20.1.14.60.01.008 20.1.14.60.01.009 20.1.14.60.01.011 20.1.14.60.01.014 20.1.33.08.01.001 20.10.31.60.9002 20.10.31.60.9061 20.10.31.60.9072 20.10.31.60.9073 20.2.0317.10.009 20.2.0317.10.011 20.2.14.04.01.010 20.2.14.04.01.012 20.2.14.04.01.910 20.2.33.08.01.016 20.2.33.08.01.017 20.20.31.60.9010 20.20.31.60.9011 20.20.31.60.9012 20.7.14.06.06.014 201030204036 201030301041 201030302008 201030303025 201030306006 201030306007 201030306038 201030307004 201030308032 201030309007 201030405004 201030405005 201030406001 201030406002 201030406050 201030406051 201030406054 201030506054 201030510115 201030513100 201030515074 201030520009 201030520044 201030520047 201030530041 201030602129 201030606001 201030606002 201030606003 201030606004 201030607005 201030607132 201030709078 201031408015 201031409005 201031409097 201031411079 2010314110O4 201032913010 201032913066 201032913114 201032914098 201032917094 201032917095 201032917101 201038514114 20104 02 01 001 20104 02 01 002 20104 02 03 006 20104 02 04 009 20104 02 14 130 201040401005 201040401006 20104040378 20104040703 20104040715 20104047084 201051204001 201051204002 201051204003 201051401001 201051401002 201051401003 201051401004 201051401058 201051401079 201051701002 201051701004 201051701060 201060112005 201060307023 201060605003 201060605024 201060606214 201060613090 201061204008 201061205003 201061205027 201061209021 201061209044 201061213001 201061213011 201061213014 201061213020 201061213032 201066201007 201066202005 201140901001 201140901004 201191901001 201191901002 201191901003 201191901006 201191901007 201192001001 201192001002 201192001003 201192001006 201192001024 201250408001 201250603005 201250603040 201250900001 201250901001 201252101002 201330101001 201330101003 201330101004 201330102005 201330114006 201330405015 201330501010 202030406019 202030406026 202030506056 202032913024 202032914081 202032914097 20204 02 01 051 20204 02 01 052 20204 02 01 135 20204 02 13 046 202060307076 202250408002 202250603006 202250605019 202250901001 202250901005 202252101003 202290901007 202330101022 202330101023 202330101024 202330101025 202330101026 202330405019 20319341 20319343 20319351 20319358 20319363 20340621000 204.250.812.002 204030606017 204030606021 204030607093 204030709009 204030709010 204030709025 204192001014 204250801009 20508455 21.00.31.60.9001 301.250.810.004 60300784 60300788 60301578 60301583 60301584 60301587 60301588 NPSM : 1014858 NPSN : 10104839 NPSN : 10104856 NPSN : 10104861 NSS: 201060601001 NSS: 201060601002 NSS: 201060601005 NSS: 201060801001 NSS: 201060806006 NSS: 201060806046 NSS: 201060807031 NSS: 201060809025 Nama & Kode Statistik Sekolah SMP Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah Apabila tidak ada yang berjarak tempuh 15 menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan / Departemen Agama. Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh limabelas menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Madrasah Tsanawiyah (Nama & Kode Statistik Sekolah) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 110 (20504365) ) 1128204040001 121133070001 121133070002 121215010001 121233030010 121233030013 121233030014 121233030015 121233030026 121235010001 121235010025 201060110012 201060112014 201250901001 202250901001 204.250.812.002 21.162.71.01.00 21.162.71.02.002 21.23.31.60.9002 21.23.31.60.9003 21.23.31.60.9004 21.23.31.60.9005 21.23.31.61.9006 21.262.71.01.001 21.262.71.01.002 21.262.71.01.006 21.262.71.01.013 21.262.71.02.007 211.62.02.01.001 211030512003 211030512004 211110508002 211110508003 211110804004 211110805001 211110818027 211110874004 211330406001 211330406002 211330606001 211331410015 211331412003 211340102002 211340104008 211351801005 211351805006 211732001001 211820715001 212.15.08.01.003 212.33.17.09.12 212.62.02.01.002 212.62.02.01.003 212.62.02.01.004 212.62.02.02.001 212030512007 212030512031 212030512050 212030512054 212110509012 212110604058 212110805009 212111502007 212330406011 212331411010 212332106002 212332913037 212332913078 212332913085 212332915041 212332915042 212340010009 212350307012 212350310007 212350311019 212351801002 212351801042 212620715003 212732001002 212732001003 212732001004 212732001005 212732001009 212760105001 212760105002 212760105003 212760110012 2128204040001 212820715002 213032105001 301.250.810.004 3213330616007 60300784 60300788 60301578 60301583 60301584 60301587 60301588 NSM : 211110116019 NSM : 211110117003 NSM: 211110203040 NSM: 211110203093 NSM: 211110203141 NSM: 211110204193 NSM: 211110205004 NSM: 211110302087 NSM: 212110511119 NSM: 212110512100 Nama & Kode Statistik Sekolah MTS IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Angka Random (SD) Angka Random (SD) Angka Random (SD) Angka Random (SD) Angka Random (SD) Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh 15 menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Angka Random SD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Nama & Kode Statistik Sekolah SD Angka Random (MI) Angka Random (MI) Angka Random (MI) Angka Random (MI) Angka Random (MI) Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh 15 menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Angka Random MI Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama & Kode Statistik Sekolah MI Angka Random (SMP) Angka Random (SMP) Angka Random (SMP) Angka Random (SMP) Angka Random (SMP) Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh 15 menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Angka Random SMP Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama & Kode Statistik Sekolah SMP Angka Random (MTS) Angka Random (MTS) Angka Random (MTS) Angka Random (MTS) Angka Random (MTS) Daftar sekolah yang berjarak tempuh 15 menit dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota. Apabila tidak ada yang berjarak tempuh 15 menit, list tiga sekolah yang terdekat dari Kantor Dinas Pendidikan/Departemen Agama : Angka Random MTs Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 2 3 4 5 6 Nama & Kode Statistik Sekolah MTS IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 350 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 350 A Institusi Institusi Institusi Institusi Institusi Form calon responden/contact kuesioner pendidikan (dapatkan dari Dinas Pendidikan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 350 A B C D E F G Buku Buku Buku Buku Buku Form calon responden/contact kuesioner pendidikan (dapatkan dari Dinas Pendidikan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 350 A B C D E F G IDK IDK IDK IDK IDK IDK Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1104 1107 1107 1110 1110 1111 1111 1112 1112 1115 1115 1174 1174 1188 1188 3303 3303 3304 3304 3305 3305 3306 3306 3307 3307 3312 3312 3314 3314 3316 3316 3317 3317 3321 3321 3329 3329 3401 3401 3404 3404 3501 3501 3503 3503 3511 3511 3513 3513 3517 3517 3518 3518 3521 3521 3522 3522 3526 3526 3527 3527 3574 3574 6202 6202 6208 6208 6271 6271 7601 7601 7602 7602 7603 7603 8203 8203 8204 8204 8271 8271 9102 9102 9103 9103 9105 9105 9106 9106 9402 9402 9404 9404 9410 9410 9417 9417 9471 9471 Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Jabatan responden Jabatan responden Jabatan responden Jabatan responden Jabatan responden Karakteristik responden : Jabatan Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN KABID BINA PROGRAM KABID PENDIDIKAN PRA SEKOLAH & PENDIDIKAN DASAR KABID PERENCENAAN KABID SMP KASI DATA DAN SIM KASI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN MUTU KASI KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU BIDANG DIKDAS KASI KURIKULUM DIKNAS KASI PENDATAAN KASI PENGEMBANGAN DATA PENDIDIKAN KASI PENGUMPULAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA PEN KASI PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK&KEPENDIDIKAN KASIE SARANA, PRASARAN BIDANG SLTP KASUBAG BINA PROGRAM KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN KASUBAG PROGRAM KASUBAG PROGRAM DAN LAPORAN KASUBAG UMUM KASUBAG UMUM DAN PROGRAM KASUBBAG. UMUM KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG DIKDASMEN KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEPALA SEKSI PENDATAAN PEMBANTU UMUM (STAFF PENGELOLA DATA) SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIS SKPD PENDIDIKAN STAF BINA PROGRAM (DATA) STAF DINAS PENDIDIKAN STAF PENDATAAN STAF PERENCANAAN STAF SEKRETARIAT STAF SEKSI PENYUSUNANPROGRAM DAN PELAPORAN STAF SUBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN STAF SUBBAG PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN STAF SUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI STAF SUBBAG.PROGRAM,EVALUASI DAN PELAPORAN STAFF SUBAG PROGRAM Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Lamanya memegang Jabatan ini (tahun) Lamanya memegang Jabatan ini (tahun) Lamanya memegang Jabatan ini (tahun) Lamanya memegang Jabatan ini (tahun) Lamanya memegang Jabatan ini (tahun) Karakteristik responden : Lamanya memegang Jabatan ini Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 22 Lamanya memegang Jabatan ini : , Tahun Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Lamanya memegang Jabatan ini (bulan) Lamanya memegang Jabatan ini (bulan) Lamanya memegang Jabatan ini (bulan) Lamanya memegang Jabatan ini (bulan) Lamanya memegang Jabatan ini (bulan) Karakteristik responden : Lamanya memegang Jabatan ini Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 11 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Lamanya memegang Jabatan ini : , Tahun Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis kelamin Karakteristik responden : Jenis kelamin Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik responden : Pendidikan Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 D1 - KOMPUTER D3 INFORMATIKA D3 MANAGEMEN INFORMATIKA KOMPUTER DIII AKTA III AKUNTANSI S-1 HUKUM S-1(ILMU HUKUM) S1 (SPD SOSIAL) S1 - PENDIDIKAN S1 ADMINISTRASI NEGARA S1 BAHASA INDONESIA S1 EKONOMI KOPERASI S1 FISIKA S1 FKIP BIOLOGI S1 HUKUM S1 HUKUM PERDATA S1 ILMU SOSIAL S1 KIMIA S1 MANAJEMEN S1 MATEMATIKA S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN FISIKA S1 SEJARAH S1 TEKNIK ARSITEKTUR S1 TEKNIK INDUSTRI S1, EKONOMI PEMBANGUNAN S2 (PENDIDIKAN) S2 ADMINISTRASI PUBLIK S2 BIDANG PERENCANAAN WILAYAH S2 MAGISTER AKUNTANSI S2 MANAGEMEN PENDIDIKAN S2 MPD S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 PPKN SARJANA ILMU POLITIK SI EKONOMI MANAJEMEN SI MANAJEMEN PERKANTORAN SI SOSIAL SMA SMA (JURUSAN IPS) SMK Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A.Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B.Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C.Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D.Jensi kelamin = Cukup jelas E.Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F.Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G.Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H.Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I.Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. A.J.Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Berapa jumlah total SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2008 : SD Negeri Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 23 881 23 35 45 48 54 58 59 63 83 86 103 117 121 124 139 140 146 169 182 183 199 228 256 295 299 311 339 366 387 417 426 463 487 507 532 546 558 559 570 573 596 630 648 661 685 796 797 816 881 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2008? Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah total SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2008 : SD Swasta Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 29 32 33 36 39 48 61 74 87 111 117 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2008? Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2008 : Total SD Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 41 892 41 56 60 77 90 96 98 100 107 109 119 129 137 145 147 153 168 169 191 204 229 231 274 313 323 346 356 372 421 436 467 501 504 516 544 567 578 579 583 612 639 660 664 669 693 808 830 892 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2008? Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 : SD Negeri Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 96 999996 96 124 138 197 216 255 292 370 371 451 497 498 613 699 736 847 848 856 859 1070 1255 1323 1459 1695 1719 2315 2630 2638 2717 2922 3123 3206 3328 3400 3537 3638 3703 3734 4191 4439 4458 4533 4813 4851 5501 5618 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Negeri di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008? Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Swasta di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Swasta di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Swasta di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Swasta di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Swasta di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 : SD Swasta Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 999996 6 9 11 18 21 22 24 27 29 30 39 45 46 50 54 57 58 60 63 66 67 68 72 73 79 89 93 97 99 108 140 169 174 177 249 326 334 362 367 424 500 751 830 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD Swasta di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008? Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 : Total SD Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 145 5835 145 206 363 366 505 548 561 596 619 622 640 654 721 723 765 790 823 853 875 923 1033 1070 1285 1463 1465 1706 2086 2372 2651 2677 2775 3212 3256 3421 3446 3737 3752 3769 3788 3831 4053 4264 4288 4463 4503 4551 4892 4911 5690 5835 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SD di Kabupaten/Kota in tahun 2007/2008 Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah rombongan belajar SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SD Negeri Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 124 999996 124 138 192 216 253 326 354 508 575 576 583 664 677 739 764 857 859 866 1110 1209 1494 1569 1722 1828 1861 2081 2249 2315 2373 2531 2870 3009 3022 3141 3315 3602 3638 3817 3837 3913 4398 4824 4851 4965 5067 6101 6185 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar SD Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Berapa jumlah rombongan belajar SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SD Swasta Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 999996 3 6 9 11 12 17 18 19 21 22 24 30 38 40 44 46 53 54 58 60 66 67 68 73 74 75 79 80 81 87 105 117 146 174 180 205 251 349 372 424 441 697 700 821 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar SD Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Berapa jumlah total rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Total SD Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 145 6266 145 255 458 552 586 605 640 681 699 763 767 779 822 872 892 925 936 1033 1215 1239 1497 1587 1722 1880 2200 2227 2279 2327 2427 2923 3068 3084 3165 3352 3383 3713 3904 3910 3917 3922 3931 4299 4436 4897 4911 5031 5141 6178 6266 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total rombongan belajar SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Berapa jumlah siswa SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Perempuan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2325 999996 2325 2901 3902 6010 7894 7937 8127 8260 8456 8855 8894 9082 9268 9672 10619 11623 11930 12131 12477 14524 14657 16218 17195 18309 23001 23553 24565 27326 27763 33710 33787 34536 36698 38838 38961 39046 40172 40527 41784 42881 44011 44494 46025 46494 46959 51064 61728 67394 94026 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah siswa SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Berapa jumlah siswa SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2433 999996 2433 4145 4218 6552 8418 8860 8948 8953 9245 9521 9887 9895 10148 10325 10444 11561 12233 12443 13119 15194 15522 15804 17497 19938 25085 25297 26087 29976 30195 35296 35886 36423 36632 40037 42754 43512 43610 44313 44938 45919 46507 47222 48179 48218 49277 51170 66240 74585 100076 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah siswa SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Berapa jumlah total siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Total siswa Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 4758 194102 4758 7046 8120 12562 16312 17080 17120 17404 18085 18139 18376 19155 19567 20944 21315 22067 24038 24574 25049 30046 30461 32389 33715 36473 38247 48298 48638 50652 57521 57739 69596 70210 71168 74134 76735 83359 83684 84137 84880 86722 89249 89388 92190 92712 95302 98129 98286 127968 141979 194102 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total siswa SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Berapa jumlah Guru SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Perempuan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 13 46 52 141 161 167 192 412 452 469 678 770 834 1042 1165 1267 1434 1454 1784 1808 1810 1946 1962 2047 2153 2234 2237 2419 2733 2751 2836 2856 3016 3047 3110 3276 3301 3333 3374 3789 3869 3931 9996 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru SD Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Berapa jumlah Guru SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 54 84 103 159 188 299 330 376 378 412 423 473 575 668 701 781 807 1003 1032 1200 1209 1564 1798 1847 1869 1955 2045 2070 2116 2143 2240 2291 2397 2502 2539 2599 2712 2813 3051 3113 3509 3850 9996 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru SD Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Berapa jumlah total Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Total Guru Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 97 7719 97 100 155 355 517 570 614 668 768 829 993 1027 1069 1090 1144 1170 1193 1418 1495 1690 1802 2033 2241 2365 2457 3437 3443 3510 3606 4048 4078 4092 4312 4323 4374 4876 4966 5147 5243 5287 5346 5636 5698 5822 5932 5949 6260 6982 7377 7719 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total Guru SD di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Jumlah Guru SD tetap (PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tetap (PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tetap (PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tetap (PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tetap (PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru tetap (PNS) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 60 99998 60 86 112 292 466 539 665 682 728 771 773 843 1065 1113 1121 1144 1170 1314 1425 1579 1690 1799 1851 2365 2562 2656 2691 2711 2904 3409 3437 3548 3549 3579 3624 3705 3728 3784 3847 4078 4221 4350 4666 4673 4755 4842 5400 99996 99998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru SD tetap (PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru SD tidak tetap (Non PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tidak tetap (Non PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tidak tetap (Non PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tidak tetap (Non PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD tidak tetap (Non PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Tidak tetap (Non PNS) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 99998 11 29 31 33 43 61 63 100 119 192 290 314 319 350 451 453 584 657 673 681 719 739 769 925 1065 1127 1139 1167 1199 1206 1214 1283 1420 1439 1484 1524 1687 1732 1909 1958 2195 2255 2325 2521 2936 99996 99998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru SD tidak tetap (Non PNS) berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru bantu pusat SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru bantu pusat Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 99998 10 11 27 28 38 96 97 107 109 110 115 117 118 119 122 140 159 162 163 167 173 175 188 205 255 373 99996 99998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru bantu pusat SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru bantu daerah SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru bantu daerah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 99998 1 14 15 23 24 26 46 47 49 57 61 62 78 83 84 91 92 98 105 134 151 155 167 183 190 209 256 870 99996 99998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru bantu daerah SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah total Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Total Guru Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 97 7719 97 100 155 355 517 570 668 768 803 920 993 1027 1090 1158 1170 1244 1418 1544 1607 1802 2033 2241 2301 2365 3185 3437 3443 3475 4048 4092 4323 4331 4374 4428 4876 4966 5034 5147 5287 5415 5636 5861 5932 6198 6260 6688 6795 7293 7377 7719 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total Guru SD berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi : Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 1 2 13 20 28 45 47 113 114 134 161 163 208 227 229 281 328 424 440 442 462 482 545 662 663 665 715 729 819 828 841 897 937 942 1034 1277 1281 1426 1465 1666 1805 2672 3309 9996 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Keguruan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi : Non Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 1 2 3 10 11 15 19 22 23 26 29 37 38 39 47 48 49 54 56 57 59 73 78 89 102 104 119 150 311 844 996 9996 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan Non Keguruan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Berapa jumlah total Guru SD dengan kualifikasi pendidikan? Berapa jumlah total Guru SD dengan kualifikasi pendidikan? Berapa jumlah total Guru SD dengan kualifikasi pendidikan? Berapa jumlah total Guru SD dengan kualifikasi pendidikan? Berapa jumlah total Guru SD dengan kualifikasi pendidikan? Berapa jumlah Guru SD dengan kualifikasi pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi : Total Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 99998 1 3 4 13 15 31 33 43 45 73 114 161 172 192 219 230 278 335 347 440 452 471 499 504 584 711 719 721 793 831 889 901 923 960 1057 1061 1281 1366 1524 1663 1737 1770 1805 2822 3309 99998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total Guru SD dengan kualifikasi pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi : Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 3 4 5 6 10 11 20 28 30 31 32 34 38 60 63 64 111 113 128 130 167 186 223 255 257 262 266 271 279 291 295 302 311 318 319 352 377 422 516 996 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi : Non Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 17 40 996 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Berapa jumlah total Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan? Berapa jumlah total Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan? Berapa jumlah total Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan? Berapa jumlah total Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan? Berapa jumlah total Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan? Berapa jumlah Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi : Total Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 3 4 5 6 8 10 13 21 28 31 36 38 40 63 64 112 119 128 133 174 191 193 245 258 263 267 268 269 272 288 296 299 305 320 324 333 352 394 422 516 786 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total Kepala Sekolah SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SD? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP09a CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP09a CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 41 1 5 1 SNP 5 Lainnya Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP09a CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 ATURAN KEPEGAWAIAN KARENA TINGGI BIAYA HIDUP DIBANDINGKAN DENGAN DAERAH LAIN MASA JABATAN DAN PRESTASI PRESTASI SANGSI PP30/1980,INSENTIF MENGACU DGN INDEKS GOL DAN IJAZAH UU POKOK KEPEGAWAIAN PP 32/1979.PP30/1980 Jika jawaban selain: 1. SNP (Standar Nasional Pendidikan)/SPM (Standar Pendidikan Minimum) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya ? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 BEASISWA S1 PEMBERIAN PELATIHAN DI TINGKAT PROPINSI PIAGAM PENGHARGAAN PRIORITAS UNTUK MENDAPATKAN KESEMPATAN PENGEMBANGAN DIRI Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya ? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 GURU BERPRESTASI YG BELUM STRATA-1 GURU YANG BERPRESTASI GURU YANG BERSANGKUTAN HARUS BERPRESTASI TARGET KINERJA TUNTAS/TERPENUHI Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apakan memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah SD? Apakan memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah SD? Apakan memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah SD? Apakan memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah SD? Apakan memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah SD? MPP08a = TIDAK (3) atau MPP08b = LAINNYA (5) Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah SD? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP10 CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP10 CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 41 1 5 1 SNP 5 Lainnya Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP10 CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 ATURAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN CATATAN PRESTASI DISIPLIN PEGAWAI KARENA TINGGI BIAYA HIDUP DIBANDINGKAN DENGAN DAERAH LAIN MASA JABATAN DAN PRESTASI PERBUP NO.30 THN 2008 PRESTASI SANGSI PP30/1980,INSENTIF MENGACU DGN INDEKS GOL DAN IJAZAH UU POKOK KEPEGAWAIAN PP32/1979 DAN PP30/1980 Jika jawaban selain: 1. SNP (Standar Nasional Pendidikan)/SPM (Standar Pendidikan Minimum) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 SERTIFIKASI, POSISI DI SEKOLAH YG LEBIH BAGUS Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 NILAI KINERJA MENCUKUPI Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD MPP09a = TIDAK (3) atau MPP09c = LAINNYA (5) Jumlah Pengawas sekolah SD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP di Kabupaten/Kota tersebut. Dengan adanya rasio yang cukup antara jumlah pengawas dengan jumlah sekolah yang ada maka di harapkan dapat membantu dalam hal pengawasan sekolah yang maksimal dan juga dapat membantu dalam hal meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga pendidikan yang dinilai strategis dan penting untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah.Peranan dari pengawas sekolah sendiri adalah untuk membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD Jumlah Pengawas sekolah SD MPP09a = TIDAK (3) atau MPP09c = LAINNYA (5) Jumlah Pengawas sekolah SD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2 177 2 7 8 9 11 12 13 15 17 18 21 22 23 29 30 31 34 35 37 39 40 41 42 44 47 48 51 53 54 57 60 61 66 70 74 76 82 83 88 95 97 143 177 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP di Kabupaten/Kota tersebut. Dengan adanya rasio yang cukup antara jumlah pengawas dengan jumlah sekolah yang ada maka di harapkan dapat membantu dalam hal pengawasan sekolah yang maksimal dan juga dapat membantu dalam hal meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga pendidikan yang dinilai strategis dan penting untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah.Peranan dari pengawas sekolah sendiri adalah untuk membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Pada pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1. Karena di harapkan semua pengawas harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum D-IV atau S1 dari prodi terakreditasi sesuai dengan PERMENDIKNAS No 12 Tahun 2007. Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SD memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 49 1 143 1 2 3 4 8 9 10 13 15 17 19 22 23 25 27 29 30 39 45 47 48 51 54 60 66 69 74 82 97 119 143 Sysmiss Pada pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1. Karena di harapkan semua pengawas harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum D-IV atau S1 dari prodi terakreditasi sesuai dengan PERMENDIKNAS No 12 Tahun 2007. Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasa SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasa SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasa SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasa SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasa SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan (pendampingan, dana, kunjungan) Pengawasan SD berdasarkan kriteria (seperti lokasi dll)? Jika jawaban TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP12 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan kriteria pengawasan sekolah atau tidak, kalau ada maka di MPP11c/MPP31c akan menanyakan dalam bentuk apa perbedaan tersebut. Pengawasan disini bisa dalam bentuk pendampingan, kunjungan , evaluasi Dll dan Kriteria yang dimaksud bisa karena lokasi sekolah yang jauh, medan yang susah atau jumlah sekolah yang di awasi sudah terlalu banyak. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 15 BERDASAR GUGUS LOKASI BERDASARKAN LOKASI BIAYA TRANSPORTASI DAERAH BINAAN JARAK JARAK DAN GOLONGAN PENGAWAS JARAK TEMPAT TINGGAL JARAK TEMPUH JARAK TEMPUH DARI TEMPAT TINGGAL LOKASI SEKOLAH (JARAK) SD INITI ATAU TIDAK,LOKASI JAUH/DEKAT SEKOLAH INTI/UNGGULAN DAN BUKAN INTI/UNGGULAN WILAYAH DAN KEADAAN GEOGRAFIS Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan kriteria pengawasan sekolah atau tidak, kalau ada maka di MPP11c/MPP31c akan menanyakan dalam bentuk apa perbedaan tersebut. Pengawasan disini bisa dalam bentuk pendampingan, kunjungan , evaluasi Dll dan Kriteria yang dimaksud bisa karena lokasi sekolah yang jauh, medan yang susah atau jumlah sekolah yang di awasi sudah terlalu banyak. Frekuensi kunjungan tim Pengawas SD ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SD ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SD ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SD ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SD ke setiap sekolah per bulan? MPP11b = TIDAK (3) Frekuensi kunjungan tim Pengawas SD ke setiap sekolah per bulan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 4 1 Lebih dari dua kali 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Kurang dari satu kali Dalam pertanyaan ini akan mengetahui berapa frekuensi kunjungan pengawas sekolah ke setiap sekolah per bulannya. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dasar dimana kunjungan Pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam. Karena dengan adanya pengawasan yang sering dilakukan oleh pengawas sekolah ke sekolah - sekolah maka di harapkan dapat membantu dalam hal persoalan di sekolah, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan baru dan juga dapat memantau kinerja dari guru dan kepala sekolah itu sendiri. Tugas pokok pengawas sekolah sendiri adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni: 1.Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, 2.Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SD? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SD? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP21 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP21 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 44 1 5 1 SNP 5 Lainnya Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP21 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 ATURAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN CATATAN PRESTASI FREKUENSI MOBILITAS YANG TINGGI KARENA BIAYA HIDUP LEBIH TINGGILEBIH TINGGI DARI DAERAH LAIN SANGSI PP30/1980,INSENTIF MENGACU DGN INDEKS GOL DAN IJAZAH Diisi jika jawaban selain: 1. SNP (Standar Nasional Pendidikan)/SPM (Standar Pendidikan Minimum) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP21 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 KESEMPATAN LEBIH UTAMA UNTUK PENGEMBANGAN DIRI PELATIHAN DI TINGKAT PROPINSI Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP21 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 KREDIBEL DAN KOMPETEN SESUAI SNP MELALUI UJI KOMPETENSI Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Berapa jumlah SMP Negeri (termasuk SMP Terbuka) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Negeri (termasuk SMP Terbuka) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Negeri (termasuk SMP Terbuka) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Negeri (termasuk SMP Terbuka) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Negeri (termasuk SMP Terbuka) di Kabupaten/Kota ini MPP13a = TIDAK (3) atau MPP13b = LAINNYA (5) Berapa jumlah SMP di Kabupaten/Kota ini : SMP Negeri Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 3 74 3 4 9 10 12 13 14 15 16 19 21 22 26 28 34 35 36 37 41 43 45 46 47 49 52 53 55 57 58 62 63 67 69 73 74 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah SMP Negeri (termasuk SMP Terbuka) di Kabupaten/Kota ini Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP di Kabupaten/Kota ini : SMP Swasta Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 69 1 3 4 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 24 27 28 32 37 38 41 44 46 48 49 53 55 65 69 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah rombongan belajar (ROMBEL) atau tidak dan juga untuk mengetahui berapa jumlah rombongan belajar tersebut berdasarkan jenjang pendidikan SD/SMP negeri/Swasta dan SMP SATAP berserta total sekolah tersebut. Berapa jumlah SMP SATAP (Sekolah satu atap) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP SATAP (Sekolah satu atap) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP SATAP (Sekolah satu atap) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP SATAP (Sekolah satu atap) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP SATAP (Sekolah satu atap) di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP di Kabupaten/Kota ini : SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 17 1 2 3 4 6 8 9 10 15 17 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah total SMP di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah total SMP di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah total SMP di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah total SMP di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah total SMP di Kabupaten/Kota ini Berapa jumlah SMP di Kabupaten/Kota ini : Total SMP Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 4 135 4 7 12 17 18 21 23 24 26 28 29 31 32 39 40 48 49 50 52 56 59 60 61 68 72 77 78 82 85 97 101 103 105 111 114 116 117 121 122 135 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total SMP di Kabupaten/Kota ini Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SMP Negeri Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 12 999996 12 15 43 73 96 98 141 152 154 158 160 162 176 183 184 185 195 212 218 229 254 283 297 381 397 399 458 478 514 538 591 616 618 621 630 664 685 695 705 724 755 798 807 814 831 956 971 1014 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SMP Swasta Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 999996 3 6 8 9 17 19 21 22 25 27 32 36 41 42 48 52 55 57 65 66 68 73 74 75 79 84 85 90 93 110 130 138 142 149 173 193 194 195 200 227 245 246 276 331 374 419 630 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 999996 2 3 4 6 8 9 10 12 15 18 19 36 45 48 50 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Total ruang kelas Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 23 1463 23 24 60 95 105 114 163 181 190 200 203 207 210 211 218 232 246 267 286 299 329 356 375 412 445 509 514 556 594 676 704 705 714 746 758 763 794 817 821 926 1016 1043 1070 1091 1210 1236 1381 1463 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total ruang belajar/kelas SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SMP Negeri Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 12 942 12 18 44 77 85 87 151 156 162 163 168 189 192 194 199 212 214 216 217 229 267 313 378 381 384 397 436 483 502 505 540 590 617 622 669 688 700 701 709 736 744 758 798 801 848 885 942 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SMP Swasta Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 562 3 6 8 13 16 17 23 27 30 32 33 36 42 44 45 52 54 55 56 63 64 66 67 72 79 80 83 86 93 131 136 143 146 156 209 227 231 236 242 261 263 275 316 415 424 562 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Swasta di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9999996 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 19 20 29 41 42 45 48 9999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar (rombel) SMP SATAP (Sekolah Satu Atap) di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada data mengenai jumlah SD/SMP di kabupaten ini berdasarkan SD/SMPNegeri, SD/SMP Swasta dan SMP SATAP (sekolah Satu Atap) untuk tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa diambil pada Profil sekolah dari Dinas Pendidikan Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Siswa Perempuan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 227 999996 227 387 895 1307 1545 1843 2083 2747 2903 2980 3298 3645 3730 3810 3869 3879 4021 4242 4311 4363 4673 5001 5885 5945 6684 6689 7503 7633 9042 9533 9880 12142 12383 13445 14299 15336 15451 15507 15543 15615 15824 18143 18388 19811 20457 21061 24068 25422 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah siswa SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Berapa jumlah siswa SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Siswa Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 479 999996 479 486 1022 1409 1994 2596 2905 3034 3059 3148 3247 3421 3690 3784 3876 3928 4164 4187 4260 4823 4843 5088 6022 6242 7283 7778 8297 9578 9633 9994 10341 11501 12165 12291 12734 13687 14710 14815 14863 15351 15716 16546 18372 18786 18818 20796 22294 24513 26043 999996 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah siswa SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Berapa jumlah total siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Total siswa Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 713 51465 713 866 1917 2716 3837 4450 5343 5867 6039 6051 6719 6892 6903 7606 7738 8001 8066 8185 8623 9085 9761 9824 11967 12127 12710 13967 15281 16267 17266 19383 19874 21698 23643 24121 24674 26179 27132 29009 30266 30406 30687 31223 32161 36929 37206 38183 41253 43355 49050 51465 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total siswa SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa SD/SMP untuk tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan jenis kelamin dan berapa total dari jumlah siswa SD/SMP di kabupaten/kota tersebut. Berapa jumlah Guru SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Guru Perempuan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 18 9998 18 25 50 72 80 136 199 212 235 248 295 298 300 336 350 406 447 465 501 534 567 716 718 753 768 776 824 836 900 1005 1063 1070 1109 1151 1159 1182 1221 1249 1424 1442 1510 1654 9996 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru SMP Perempuan di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Berapa jumlah Guru SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Guru laki-laki Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 15 9998 15 24 50 70 108 132 169 180 185 190 191 211 217 265 280 282 301 314 341 350 460 538 540 551 694 799 807 827 832 883 884 939 993 1019 1128 1248 1259 1306 1361 1415 1595 1662 1723 9996 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru SMP Laki-laki di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Berapa jumlah total Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 : Total Guru Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 33 3316 33 49 100 142 173 208 212 327 415 433 479 490 494 499 505 509 512 553 555 635 664 678 756 835 961 1101 1107 1263 1267 1470 1560 1593 1602 1689 1710 1727 1763 1787 1888 1902 2056 2223 2415 2520 2636 2769 2777 2972 3316 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total Guru SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah guru berdasarkan jenis kelamin. Karena kebutuhan jumlah guru di suatu kabupaten sangat mendukung terlaksananya suatu sistem pendidikan yang baik, maka jangan sampai suatu daerah kekurangan guru karena hal itu akan menghambat pada peningkatan kualitas pendidikan. Jumlah Guru tetap (PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tetap (PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tetap (PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tetap (PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tetap (PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru tetap (PNS) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 22 9998 22 33 40 95 187 211 300 316 327 329 336 339 353 355 357 368 372 377 384 482 490 583 660 689 708 735 756 811 846 859 870 939 1000 1053 1153 1179 1203 1226 1263 1285 1355 1416 1505 1661 1943 1993 9996 9998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru tetap (PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru tidak tetap (Non PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tidak tetap (Non PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tidak tetap (Non PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tidak tetap (Non PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru tidak tetap (Non PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru tidak tetap (Non PNS) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 19 25 27 35 43 47 49 60 80 88 93 113 129 137 150 164 209 264 267 301 319 327 357 372 397 414 418 424 451 503 565 622 631 681 746 895 946 996 1016 1029 1046 1122 1290 1349 9996 9998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru tidak tetap (Non PNS) SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru bantu pusat SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu pusat SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru bantu pusat Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 2 6 7 8 9 11 17 20 35 36 47 53 55 72 73 74 76 88 99 109 120 122 144 155 163 164 168 184 207 208 9998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru bantu pusat SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru bantu daerah SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru bantu daerah SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Guru bantu daerah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 2 4 6 10 12 14 19 24 35 40 46 50 51 55 57 59 60 66 76 85 88 109 117 137 289 416 9998 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru bantu daerah SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah total Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah total Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Jumlah Guru SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 : Total Guru Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 33 3218 33 49 100 142 173 208 212 372 415 417 433 479 494 505 509 512 553 555 570 635 664 678 835 961 1085 1105 1107 1251 1263 1267 1470 1560 1593 1597 1689 1727 1764 1772 1873 1884 1902 2013 2121 2415 2520 2636 2769 2777 2972 3218 Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru total SMP berdasarkan status Guru tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pada pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah guru SD/SMP berdasarkan status Guru untuk tahun ajaran 2011/2012 . Disini, status guru akan dibedakan menjadi : a.Guru tetap (PNS) adalah guru yang di sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil b.Guru Tidak Tetap (Non PNS) sering di sebut sebagai guru honorer, di mana guru tersebut belum berstatus minimal manjadi calon pengawai negeri atau guru yang di perbantukan oleh kepala sekolah untuk membantu sekolah dan gajinya pun kadang kadang di bawah gaji standar kerja karena di gaji secara sukarela. c.Guru Bantu Pusat adalah guru Non PNS yang dimana dalam hal pembayaran gajinya langsung di bayarkan dari pusat, jadi bukan pihak sekolah yang membayar gajinya. Guru Bantu Daerah adalah guru Non PNS di mana dalam hal pembayaran gajinya di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (keguruan) : Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 16 27 37 45 73 96 118 122 168 184 245 273 346 358 365 398 413 427 572 622 660 689 694 886 983 1054 1072 1128 1147 1188 1236 1281 1300 1304 1313 1321 1428 1625 1789 1877 1901 1921 1946 2346 2659 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (keguruan) : Non Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 1 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 27 34 35 36 37 40 43 45 54 62 65 71 73 96 130 142 309 494 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Jumlah total Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (keguruan) : Total Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 29 99998 29 37 39 55 78 118 138 150 168 184 186 264 293 365 366 394 413 416 441 628 634 689 694 700 926 1099 1106 1152 1182 1223 1247 1299 1320 1343 1356 1392 1477 1517 1687 1737 1826 1950 1997 2011 2063 2373 2789 99998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total Guru SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 8 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (keguruan) : Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 4 5 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 33 37 40 41 44 45 46 49 51 53 57 58 61 63 64 65 77 80 82 84 92 95 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (keguruan) : Non Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 1 2 4 5 6 9 10 11 12 18 23 24 26 27 69 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Non Keguruan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Jumlah total Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah total Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Jumlah Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (keguruan) : Total Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9998 4 5 12 14 16 18 19 20 23 24 25 28 38 42 44 47 49 50 53 57 59 60 62 63 65 70 74 82 86 90 93 100 103 105 134 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui ada berapa jumlah guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang keguruan dan non keguruan. Dalam pertanyaan ini juga bisa untuk mengetahui sampai sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai di Kabupaten/Kota. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru SMP Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP29a CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA(5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP29a CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 44 5 5 1 SNP 5 Lainnya Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA(5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP29a CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 ATURAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN CATATAN PRESTASI KELEBIHAN JAM MENGAJAR MASA JABATAN DAN PRESTASI PRESTASI SANGSI PP30/1980,INSENTIF MENGACU DGN INDEKS GOL DAN IJAZAH UU POKOK KEPEGAWAIAN PP32/1979, PP30/1980 Jika jawaban selain: 1. SNP (Standar Nasional Pendidikan)/SPM (Standar Pendidikan Minimum) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi apa bagi Kepala Sekolah SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi apa bagi Kepala Sekolah SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi apa bagi Kepala Sekolah SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi apa bagi Kepala Sekolah SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi apa bagi Kepala Sekolah SMP Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi apa bagi Kepala Sekolah SMP Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP30 CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP30 CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 44 1 5 1 SNP 5 Lainnya Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP30 CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 ATURAN KEPEGAWAIAN CATATAN PRESTASI GURU PRESTASI SANGSI PP30/1980,INSENTIF MENGACU DGN INDEKS GOL DAN IJAZAH UU POKOK KEPEGAWAIAN PP32/1979, PP30/1980 Jika jawaban selain: 1. SNP (Standar Nasional Pendidikan)/SPM (Standar Pendidikan Minimum) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 SERTIFIKASI, POSISI PINDAH KE SEKOLAH YG LEBIH BAGUS Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? CATATAN: Insentif yang di maksud disini bukan termasuk dalam gaji mereka yang biasanya mereka akan mengatakan dalam bentuk tunjangan fungsional Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 MENCUKUPI NILAI KINERJA Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Di Kabupaten/Kota tersebut memiliki struktur insentif atau saksi bagi guru SD/SMP dan kepala sekolah SD/SMP atau tidak, kalau memiliki dalam bentuk dan syarat apa insentif atau sanksi tersebut dan berdasarkan apa insentif atau sanksi itu diberikan. Insentif atau saksi di sini berdasarkan bentuk kinerja para guru atau kepala sekolah dalam kaitan meningkatkan mutu pendidikan, bisa dalam hal manajamen pendidikannya atau dalam bentuk inoivasi yang yang telah di lakukan. Diharapkan dengan adanya saksi atau insentif tersebut dapat memacu/ meningkatkan guru dan kepala sekolah dalam kaitan membantu pelasanaan pendidikan yang berkualitas baik. Jumlah Pengawas sekolah SMP di Kabupaten/Kota ini? Jumlah Pengawas sekolah SMP di Kabupaten/Kota ini? Jumlah Pengawas sekolah SMP di Kabupaten/Kota ini? Jumlah Pengawas sekolah SMP di Kabupaten/Kota ini? Jumlah Pengawas sekolah SMP di Kabupaten/Kota ini? jumlah Pengawas sekolah SMP di Kabupaten/Kota ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 29 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP di Kabupaten/Kota tersebut. Dengan adanya rasio yang cukup antara jumlah pengawas dengan jumlah sekolah yang ada maka di harapkan dapat membantu dalam hal pengawasan sekolah yang maksimal dan juga dapat membantu dalam hal meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga pendidikan yang dinilai strategis dan penting untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah.Peranan dari pengawas sekolah sendiri adalah untuk membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Pada pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1. Karena di harapkan semua pengawas harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum D-IV atau S1 dari prodi terakreditasi sesuai dengan PERMENDIKNAS No 12 Tahun 2007. Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Jumlah Pengawas SMP memiliki sualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 47 3 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 Sysmiss Pada pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pengawas SD/SMP yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1. Karena di harapkan semua pengawas harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum D-IV atau S1 dari prodi terakreditasi sesuai dengan PERMENDIKNAS No 12 Tahun 2007. Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasan SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasan SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasan SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasan SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan Pengawasan SD berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan (pendampingan, dana, kunjungan) Pengawasa SD berdasrkan kriteria tertentu (seperti lokasi dll)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP32 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 9 1 Ya 3 Tidak 9 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan kriteria pengawasan sekolah atau tidak, kalau ada maka di MPP11c/MPP31c akan menanyakan dalam bentuk apa perbedaan tersebut. Pengawasan disini bisa dalam bentuk pendampingan, kunjungan , evaluasi Dll dan Kriteria yang dimaksud bisa karena lokasi sekolah yang jauh, medan yang susah atau jumlah sekolah yang di awasi sudah terlalu banyak. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 BERDASARKAN LOKASI BIAYA TRASPORTASI JARAK JARAK DAN GOLONGAN JARAK DAN KEADAAN WILAYAH JARAK MENUJU LOKASI SEKOLAH JARAK TEMPAT TINGGAL JARAK TEMPAT TINGGAL DAN KONDISI PARTISIPASI MASYARAKAT JARAK,PRESTASI SEKOLAH KUALITAS SEKOLAH LOKASI SEKOLAH LOKASI/LETAK GEOGRAFIS, KONDISI INTERNAL SEKOLAH WILAYAH Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan kriteria pengawasan sekolah atau tidak, kalau ada maka di MPP11c/MPP31c akan menanyakan dalam bentuk apa perbedaan tersebut. Pengawasan disini bisa dalam bentuk pendampingan, kunjungan , evaluasi Dll dan Kriteria yang dimaksud bisa karena lokasi sekolah yang jauh, medan yang susah atau jumlah sekolah yang di awasi sudah terlalu banyak. Frekuensi kunjungan tim Pengawas SMP ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SMP ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SMP ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SMP ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SMP ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas SMP ke setiap sekolah per bulan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 9 1 Lebih dari dua kali 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Kurang dari satu kali 9 Dalam pertanyaan ini akan mengetahui berapa frekuensi kunjungan pengawas sekolah ke setiap sekolah per bulannya. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dasar dimana kunjungan Pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam. Karena dengan adanya pengawasan yang sering dilakukan oleh pengawas sekolah ke sekolah - sekolah maka di harapkan dapat membantu dalam hal persoalan di sekolah, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan baru dan juga dapat memantau kinerja dari guru dan kepala sekolah itu sendiri. Tugas pokok pengawas sekolah sendiri adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni: 1.Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, 2.Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SMP? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SMP? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SMP? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SMP? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SMP? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas SMP? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP34 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 9 1 Ya 3 Tidak 9 Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP34 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 45 5 5 1 SNP 5 Lainnya Sysmiss Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP34 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 ATURAN KEPEGAWAIAN FREKUENSI MOBILITAS YANG TINGGI PRESTASI DAN KEMAMPUAN SANGSI PP 30/1980,INSENTIF MENGACU DGN INDEKS GOL DAN IJAZAH SELEKSI PENGAWAS Jika jawaban selain: 1. SNP (Standar Nasional Pendidikan)/SPM (Standar Pendidikan Minimum) Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa syarat insentifnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2 842 2 4 6 8 10 12 16 17 18 20 25 31 33 36 39 40 47 48 52 54 56 61 68 69 72 75 77 82 85 93 97 100 103 111 112 113 117 135 186 208 318 410 842 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah SMP yang memiliki staf non tenaga pengajar misal untuk menangani tugas adminitrasi dan kegiatan non pengajaran di Kabupaten/Kota ini. Karena dengan adanya staf non tenaga pengajar maka salah satu indikator standard pengelolaan pendidikan terpenuhi. Apakah dewan pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan atau tidak. Dewan pendidikan adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota di bentuk dengan Kepmen Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dan di tingkat nasional dan propinsi sesuai pasal 56 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat strategi,arah kebijakan dan pedoman pembangunan di bidang pendidikan.. RENSTRA juga merupakan bentuk penjabaran terhadap materi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terlibat disini tidak harus terlibat langsung dalam pembuatan RENSTRA, tetapi bisa terlibat dalam hal tindakan atau pemikiran yang langsung atau tidak langsung yang di berikan kepada pihak Dinas Pendidikan berkaitan dalam rencana strategis pendidikan tersebut. Karena dengan adanya peran serta Stake Holder dalam peningkatan pendidikan akan sangat mencerminkan bahwa sistem manajemen berbasis sekolah berjalan. Apakah SKPD pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan Apakah SKPD pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan Apakah SKPD pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan Apakah SKPD pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan Apakah SKPD pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan Apakah SKPD pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP43 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah dalam penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) Dinas Pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) atau tidak. RENJA adalah sebuah dokumen publik tentang perencanaan satu tahun kedepan dibidang pendidikan dengan pendekatan partisipatif. Sangat besar harapan dalam penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pendidikan selalu melihat dan mempertimbangakan Rencana Kegiatan Sekolah/Rencana Anggaran Kegiatan sekolah karena hal akan mencerminkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Disamping itu proses pengembangan pendidikan berbasis sekolah juga akan berjalan dimana keinginan, kebutuhan , kegiatan dan budget tiap sekolah akan di implementasikan dengan baik dalam RENJA., Karena kegiatan dan anggaran yang berhubungan dengan sekolah yang lebih tau atau lebih memahami adalah dari pihak sekolah itu sendiri sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan sendiri akan selalu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap hal itu. Sedangkan RKS (Rencana Kerja Sekolah) adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana Kerja Sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan. Rencana Kerja Sekolah terdiri atas rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan. Sedangkan RKAS adalah suatau rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Sekolah. Disitu akan berisi mengenai kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk setiap Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 44 6 1 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 98 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan Rencana Kegiatan Sekolah /Rencana Anggaran Kegiatan sekolah di sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dalam hal pelaporan dari sekolah ke pihak Dinas Pendidikan kabupatan/kota biasanya untuk jadwal waktu penyerahannya sudah ada jadwal sendiri demi kelancaran mekanisme yang baik . Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 44 6 2007 9998 2007 2008 9998 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan Rencana Kegiatan Sekolah /Rencana Anggaran Kegiatan sekolah di sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dalam hal pelaporan dari sekolah ke pihak Dinas Pendidikan kabupatan/kota biasanya untuk jadwal waktu penyerahannya sudah ada jadwal sendiri demi kelancaran mekanisme yang baik . Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? MPP41 = TIDAK (3) Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP45a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah dalam penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) Dinas Pendidikan mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) atau tidak. RENJA adalah sebuah dokumen publik tentang perencanaan satu tahun kedepan dibidang pendidikan dengan pendekatan partisipatif. Sangat besar harapan dalam penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pendidikan selalu melihat dan mempertimbangakan Rencana Kegiatan Sekolah/Rencana Anggaran Kegiatan sekolah karena hal akan mencerminkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Disamping itu proses pengembangan pendidikan berbasis sekolah juga akan berjalan dimana keinginan, kebutuhan , kegiatan dan budget tiap sekolah akan di implementasikan dengan baik dalam RENJA., Karena kegiatan dan anggaran yang berhubungan dengan sekolah yang lebih tau atau lebih memahami adalah dari pihak sekolah itu sendiri sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan sendiri akan selalu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap hal itu. Sedangkan RKS (Rencana Kerja Sekolah) adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana Kerja Sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan. Rencana Kerja Sekolah terdiri atas rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan. Sedangkan RKAS adalah suatau rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Sekolah. Disitu akan berisi mengenai kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk setiap Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Bulan) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 48 2 1 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 98 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan Rencana Kegiatan Sekolah /Rencana Anggaran Kegiatan sekolah di sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dalam hal pelaporan dari sekolah ke pihak Dinas Pendidikan kabupatan/kota biasanya untuk jadwal waktu penyerahannya sudah ada jadwal sendiri demi kelancaran mekanisme yang baik . Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (Tahun) Kapan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 48 2 2007 9998 2007 2008 2009 9998 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan Rencana Kegiatan Sekolah /Rencana Anggaran Kegiatan sekolah di sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dalam hal pelaporan dari sekolah ke pihak Dinas Pendidikan kabupatan/kota biasanya untuk jadwal waktu penyerahannya sudah ada jadwal sendiri demi kelancaran mekanisme yang baik . Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Apakah dari hasil MUSRENBANG Desa/Kecamatan) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Apakah dari hasil MUSRENBANG Desa/Kecamatan) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Apakah dari hasil MUSRENBANG Desa/Kecamatan) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Apakah dari hasil MUSRENBANG Desa/Kecamatan) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Apakah dari hasil MUSRENBANG Desa/Kecamatan) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Apakah dari hasil MUSRENBANG Desa/Kecamatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Dalam hal pembuatan rencana strategis Dinas Pendidikan atau rencana kerja tahunan sebaiknya selalu melibatkan usulan dari semua stake holder, karena hal itu akan selalu mencerminkan kebutuhan atau kegiatan yang tepat sasaran dan akan menciptakan suatu sistem yang pastisipatif. Maka di pertanyaan ini akan mengetahui dari mana saja usulan / saran yang diterima forum diskusi SKPD yang berkaitan dengan kegiatan kependidikan apakah dari MUSREMBANG Desa/Kecamatan, MUSREMBANG Kabupaten/Kota, dalam diskusi kunjungan ke sekolah dan lainnya. sesuai undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan daerah maka MUSREMBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar membuat RKP (rencana kerja pemerintah) untuk masing-masing daerah. Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Dalam hal pembuatan rencana strategis Dinas Pendidikan atau rencana kerja tahunan sebaiknya selalu melibatkan usulan dari semua stake holder, karena hal itu akan selalu mencerminkan kebutuhan atau kegiatan yang tepat sasaran dan akan menciptakan suatu sistem yang pastisipatif. Maka di pertanyaan ini akan mengetahui dari mana saja usulan / saran yang diterima forum diskusi SKPD yang berkaitan dengan kegiatan kependidikan apakah dari MUSREMBANG Desa/Kecamatan, MUSREMBANG Kabupaten/Kota, dalam diskusi kunjungan ke sekolah dan lainnya. sesuai undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan daerah maka MUSREMBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar membuat RKP (rencana kerja pemerintah) untuk masing-masing daerah. Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Dari mana saja forum diskusi SKPD Pendidikan menerima masukan saran/usulan kegiatan kependidikan (Lainnya) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 37 DARI ASPIRASI DEWAN DARI DEWAN(DPRD),DARI SEKOLAH MELALUI RAKOR PENDIDIKAN DATA YANG DIDAPAT DARI SEMUA SEKOLAH DI KABUPATEN DEWAN PENDIDIKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN LSM DEWAN PENDIDIKAN DAN SEKOLAH-SEKOLAH DEWAN PENDIDIKAN,DEPARTEMEN AGAMA,SEKDA BAGIAN HUKUM DEWAN PENDIDIKAN,MKKS DEWAN PENDIDIKAN,SKPD TERKAIT(BAPPEDA,DPPKAD,DEPAG,BAG.ADM P DINAS TERKAIT DPRD, DEPAG DPRK,LSM FORUM KEPALA UPT DAN MKKS FORUM KOMITE SEKOLAH PER KECAMATAN FORUM SKPD FORUM SKPD (PRA MUSRENBANG) FORUM SKPD DI BAPEDA KEPALA SEKOLAH,PENGAWAS,KEPALA UPTD,LSM,TOKOH MASYARAKAT KOMITE SEKOLAH,LSM,DEWAN PENDIDIKAN,PERGURUAN TINGGI LSM LSPPI=LEMBAGA SWADAYA PEDULI PENDIDIKAN INDONESIA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH MPD, KOMITE SEKOLAH PGRI,MPD MUSRENBANG KAB,FORUM LPMP,FORUM KKG MUSRENBANG KABUPATEN, SEKOLAH LEWAT UPTD MUSYARAWAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KECAMATAN PENELITIAN (UNIVERSITAS) PROPOSAL SEKOLAH RAKERNIS YANG DIHADIRI KEPSEK,YAYASAN,CAMAT,PEMERHATIPENDDKN RAPAT KERJA TEKNIS(KEPALA SEKOLAH DAN GURU) RAPAT KOMITE SEKOLAH RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN RENCANA DR DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN,MKKS(MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH) USULAN DARI SEKOLAH DAN UPTD Jika jawabannya selain: 1. apakah hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan Dalam hal pembuatan rencana strategis Dinas Pendidikan atau rencana kerja tahunan sebaiknya selalu melibatkan usulan dari semua stake holder, karena hal itu akan selalu mencerminkan kebutuhan atau kegiatan yang tepat sasaran dan akan menciptakan suatu sistem yang pastisipatif. Maka di pertanyaan ini akan mengetahui dari mana saja usulan / saran yang diterima forum diskusi SKPD yang berkaitan dengan kegiatan kependidikan apakah dari MUSREMBANG Desa/Kecamatan, MUSREMBANG Kabupaten/Kota, dalam diskusi kunjungan ke sekolah dan lainnya. sesuai undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan daerah maka MUSREMBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar membuat RKP (rencana kerja pemerintah) untuk masing-masing daerah. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (LSM, provider, Perguruan Tinggi) untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, Sekolah, Guru, dll? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (LSM, provider, Perguruan Tinggi) untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, Sekolah, Guru, dll? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (LSM, provider, Perguruan Tinggi) untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, Sekolah, Guru, dll? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (LSM, provider, Perguruan Tinggi) untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, Sekolah, Guru, dll? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (LSM, provider, Perguruan Tinggi) untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, Sekolah, Guru, dll? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (LSM, Provider, Perguruan Tinggi) untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, Sekolah, guru, dll? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah para pemangku kepentingan/Stake Holder seperti LSM, Provider, perguruan tinggi di beri kebebasan atau ikut partisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD pendidikan, sekolah , guru, komite sekolah dll atau tidak . Dengan melibatkan stake holder dalam hal penilaian pelayanan pendidikan di harapkan akan sangat membatu dalam hal peningkatan pendidikan yang baik dan bermutu juga akan membantu terlaksananya rencana strategis pendidikan nasional. Apakah organisasi Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisassi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan : Komite Sekolah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah komite sekolah, Dewan Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil lainnya ikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan atau tidak. Perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan dalam arti yang luas bisa dalam perencanaan anggaran, manajemen, program atau yang lainnya. Yang jelas perencanaan tersebut harus berkaitan dengan pendidikan Kabupaten/kota. Apakah organisasi Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisassi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan : Dewan Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah komite sekolah, Dewan Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil lainnya ikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan atau tidak. Perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan dalam arti yang luas bisa dalam perencanaan anggaran, manajemen, program atau yang lainnya. Yang jelas perencanaan tersebut harus berkaitan dengan pendidikan Kabupaten/kota. Apakah organisasi Masyarakat Sipil Lainnya terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Masyarakat Sipil Lainnya terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Masyarakat Sipil Lainnya terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Masyarakat Sipil Lainnya terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi Masyarakat Sipil Lainnya terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisassi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan : Organisasi Masyarakan Sipil Lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah komite sekolah, Dewan Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil lainnya ikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan atau tidak. Perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan dalam arti yang luas bisa dalam perencanaan anggaran, manajemen, program atau yang lainnya. Yang jelas perencanaan tersebut harus berkaitan dengan pendidikan Kabupaten/kota. Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Jika jawabannya SEMUA SEKOLAH (2), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP49a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Masukan persentase 2 Semua sekolah (100%) Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah sekolah SD,SMP,SMU/SMK di kabupaten/kota yang mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah di sahkan oleh Dinas Pendidikan. Karena diharapakan setiap sekolah sudah melaksanakan atau mengembangkan KTSP sesuai dengan Srandard Pengelolaan Pendidikan yang telah diatur dalam PERMENDIKNAS No 19 Tahun 2007. KTSP adalahsebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di indonesia. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Berapa jumlah sekolah (SD/SMP/SMK) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan? Jika jawabannya SEMUA SEKOLAH (2), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP49a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 41 5 636 5 22 24 35 65 74 116 146 636 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah sekolah SD,SMP,SMU/SMK di kabupaten/kota yang mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah di sahkan oleh Dinas Pendidikan. Karena diharapakan setiap sekolah sudah melaksanakan atau mengembangkan KTSP sesuai dengan Srandard Pengelolaan Pendidikan yang telah diatur dalam PERMENDIKNAS No 19 Tahun 2007. KTSP adalahsebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di indonesia. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 ANGGARAN DAN SOSIALISASI KURANG KARENA DANA UNTUK SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KTSP TIDAK ADA KARENA SDM BELUM MAMPU KARENA TERBATAS SDM YANG MENGIKUTI PELATIHAN KTSP KARENA TIDAK SEMUA GURU MENGETAHUI TENTANG KTSP KETERLAMBATAN PENYERAHAN DARI SEKOLAH SEKOLAH BELUM MEMAHAMI TENTANG KTSP STRUKTUR PENGEMBANGAN KTSP BELUM TERBENTUK SUMBER DANA (JANGKAUAN PELAYANAN LUAS) Variabel pertanyaan ini akan terjawab apabila belum semua sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka pertanyaan ini untuk mengetahui alasan apabila semua sekolah di Kabupaten/Kota tersebut belum melaksanakan/mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Variabel pertanyaan ini akan terjawab apabila belum semua sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka pertanyaan ini untuk mengetahui alasan apabila semua sekolah di Kabupaten/Kota tersebut belum melaksanakan/mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 41 1 3 1 Ya 3 Tidak Sysmiss Pada pertanyaan ini akan menanyakan apakah Dinas Pendidikan juga membuat acuan edaran atau SK yang mengatur batas waktu KTSP harus dilaksanakan bagi sekolah yang sampai saat ini belum melakukan/mengembangka KTSP atau tidak. Diharapakan apabila di suatu kabupaten/kota masih ada sekolah yang belum mengembangkan KTSP maka pihak Dinas Pendidikan harus mempunyai target khusus dengan di pertegas dengan membuat SK demi terlaksananya pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di semua sekolah. Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? (Tahun) Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? (Tahun) Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? (Tahun) Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? (Tahun) Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? (Tahun) Apakah Dinas Pendidikan membuat acuan edaran /SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 44 2008 2014 2008 2009 2010 2012 2014 Sysmiss Pada pertanyaan ini akan menanyakan apakah Dinas Pendidikan juga membuat acuan edaran atau SK yang mengatur batas waktu KTSP harus dilaksanakan bagi sekolah yang sampai saat ini belum melakukan/mengembangka KTSP atau tidak. Diharapakan apabila di suatu kabupaten/kota masih ada sekolah yang belum mengembangkan KTSP maka pihak Dinas Pendidikan harus mempunyai target khusus dengan di pertegas dengan membuat SK demi terlaksananya pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di semua sekolah. Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 95% atau lebih 2 Kurang dari 95% Seperti yang tercantum dalam Standard Pelayanan Minimal SD/MI dimanan salah satu bunyinya mengatakan ”95% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap tiap mapel”. Maka pada variabel pertanyaan ini akan mengetahui apakah standard pelayanan minimal itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai berapa persen pencapaiannya saat ini. Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 26 24 20 90 20 25 26 30 40 50 60 70 75 78 80 85 87 90 Sysmiss Seperti yang tercantum dalam Standard Pelayanan Minimal SD/MI dimanan salah satu bunyinya mengatakan ”95% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap tiap mapel”. Maka pada variabel pertanyaan ini akan mengetahui apakah standard pelayanan minimal itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai berapa persen pencapaiannya saat ini. Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 26 24 2009 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 Sysmiss Pertanyaan ini akan di tanyakan kalau pencapaian di MPP49a belum ada 95% atau lebih , maka disini akan mengetahui perkiraan tahun berapa siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk tiap mapel utama mencapai 95% atau lebih. Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Jika jawabannya YA, SEMUANYA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP51 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Ya, semuanya 2 Tidak, persentase Guru yang memiliki Pertanyaan ini akan mengetahui apakah semua guru di Kabupaten/Kota sudah memiliki buku refrensi dan buku pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran utama atau tidak, karena yang di harapkan semua guru wajib memiliki buku refrensi dan pedoman pelajaran sesuai aturan dalam Persyaratan Pelaksanaan Pembelajaran. Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? (Jika tidak, berapa persen?) Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? (Jika tidak, berapa persen?) Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? (Jika tidak, berapa persen?) Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? (Jika tidak, berapa persen?) Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? (Jika tidak, berapa persen?) Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia)? Jika jawabannya YA, SEMUANYA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP51 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 39 20 95 20 50 80 90 95 Sysmiss Pertanyaan ini akan mengetahui apakah semua guru di Kabupaten/Kota sudah memiliki buku refrensi dan buku pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran utama atau tidak, karena yang di harapkan semua guru wajib memiliki buku refrensi dan pedoman pelajaran sesuai aturan dalam Persyaratan Pelaksanaan Pembelajaran. Kapan diperkirakan mencapai 100%? Kapan diperkirakan mencapai 100%? Kapan diperkirakan mencapai 100%? Kapan diperkirakan mencapai 100%? Kapan diperkirakan mencapai 100%? Kapan diperkirakan mencapai 100%? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 39 2009 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Sysmiss Pertanyaan ini akan di tanyakan apabila semua guru di Kabupaten/kota belum memiliki buku refrensi dan pedoman pembelajaran, maka di variabel ini akan menanyakan perkiraan pada tahun berapa hal tersebut akan di capai. Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah sekolah (SDdan SMP) yang memiliki perpustakaan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 875 3 5 6 7 13 17 18 24 33 34 40 42 43 46 49 51 59 64 67 73 74 76 82 86 90 102 105 115 117 134 145 149 150 171 178 183 195 196 205 212 232 352 426 483 875 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah sekolah SD dan SMP di Kabupaten/Kota yang telah memiliki perpustakaan . Memiliki perpustakaan disini tidak harus ruang perpustakaan itu sudah harus sesuai stadard dalam hal ukuran bangunan atau ruangan itu sendiri, tetapi memang ruangan yang berfungsi untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai bahan pustaka sesuai dengan Permendiknas no 24 tahun 2007 mengenai Standard Sarana dan Prasarana. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah sekolah (SDdan SMP) yang memiliki perpustakaan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah sekolah SD dan SMP di Kabupaten/Kota yang telah memiliki perpustakaan . Memiliki perpustakaan disini tidak harus ruang perpustakaan itu sudah harus sesuai stadard dalam hal ukuran bangunan atau ruangan itu sendiri, tetapi memang ruangan yang berfungsi untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai bahan pustaka sesuai dengan Permendiknas no 24 tahun 2007 mengenai Standard Sarana dan Prasarana. Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam setahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam setahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam setahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam setahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam setahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-th-job minimal satu kali dalam satu tahun? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Untuk mengetahui apakah tenaga pendidik secara umum memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitasnya minimal satu kali dalam satu tahun atau tidak. Karena dengan adanya pelatihan seperti itu di harapkan kualitas tenaga pendidik akan semakin baik yang nantinya secara langsung akan berpengaruh dengan meningkatnya kualitas pendidikan di tingkat sekolah atau Dinas Pendidikan sendiri. Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP62 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Ya 6 Tidak ada data Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen siswa sekolah SD/SMP yang mengikuti ujian dan mencapai nilai rata-rata minimal 6.0 untuk tahun ajaran 2011/2012. Karena di harapkan dari tahun ketahun mutu pendidikan akan semakin baik atau meningkat yang salah satu indikatornya dengan melihat nilai rata-rata ujian nasional minimal 6.0 sesuai dengan salah satu Bidang Strategis dalam hal Standarisasi Layanan Pendidikan Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SD kelas 6 di kabupaten/kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata "6.0" minimal pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP62 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 24 26 39 100 39 41 63 65 70 73 75 80 81 89 91 93 95 96 98 99 100 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen siswa sekolah SD/SMP yang mengikuti ujian dan mencapai nilai rata-rata minimal 6.0 untuk tahun ajaran 2011/2012. Karena di harapkan dari tahun ketahun mutu pendidikan akan semakin baik atau meningkat yang salah satu indikatornya dengan melihat nilai rata-rata ujian nasional minimal 6.0 sesuai dengan salah satu Bidang Strategis dalam hal Standarisasi Layanan Pendidikan Pewawancara periksa MPP61 apakah secara rata-rata < 90 persen? Pewawancara periksa MPP61 apakah secara rata-rata < 90 persen? Pewawancara periksa MPP61 apakah secara rata-rata < 90 persen? Pewawancara periksa MPP61 apakah secara rata-rata < 90 persen? Pewawancara periksa MPP61 apakah secara rata-rata < 90 persen? Pewawancara periksa MPP61 apakah secara rata-rata < 90 persen? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP62a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 24 26 1 3 1 Ya 3 Tidak Sysmiss Pewawancara periksa apakah rata-rata nilai yang mendapatkan minimal 6.0 ada di bawah 90 persen dari total siswa yang mengikuti ujian atau tidak. Kalau Ya ke pertanyaan selanjutnya tetapi kalau lebih dari 90 persen skip ke MPP62A./MPP66D Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 12 A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran ABCD AV B Tambahan Pelajaran BCDV BDV C Penyampaian pada orang tua/wali lewat komite sekolah D Penekanan pada Kepala Sekolah DV V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota berkaitan dengan masih adanya nilai rata-rata 6.0 yang masih di bawah 90 persen Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 DIKLAT GURU KELAS 6,BEDAH SKL MENDATANGKAN TENAGA PENDIDIK MNINGKATKAN KUALITAS SDM GURU DENGAN PENINGKATKAN KUALIFIKAS PEMERATAAN BUKU DAN PENAMBAHAN BUKU PENUNJANG PEMETAAN DAN PEMBINAAN PENINGKATAN MUTU PROSES PENDIDIKAN, SISTEM PEMBINAAN PROFESI PRATEST TAMBAHAN JAM PELAJARAN,PEMBERIAN,MOTIVASI,TRY OUT UJIAN NASI TRY OUT Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan Perencanaan dan Penganggaran B. Tambahan Pelajaran C. Penyampaian pada orang tua/wali lewat komite sekolah D. Penekanan pada kepala sekolah W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota berkaitan dengan masih adanya nilai rata-rata 6.0 yang masih di bawah 90 persen Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Catatan pewawancara : kalau tidak ada di Dinas Pendidikan, kumpulkan dari BPS Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 40 10 1 3 1 3 Tidak ada data Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak kelompok usia 7 - 12 tahun / 13-15 tahun di Kabupaten/Kota pada tahun ajaran 2011/2012. Karena data ini sangat diperlukan guna menghitung persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/SMP Catatan: Data ini biasannya di Dinas Pendidikan tidak ada, tetapi bisa di cari di kantor BPS Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 7-12 pada tahun 2007/2008? Catatan pewawancara : kalau tidak ada di Dinas Pendidikan, kumpulkan dari BPS Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 44 6 5258 242994 5258 5457 8532 17094 17303 17494 19744 20296 20359 20411 20581 21278 21313 23718 26935 29469 29804 35699 37782 44765 49476 53471 53524 54357 65505 66974 74546 75226 76149 77470 79038 79812 89258 94860 95968 97963 106586 108400 117797 123145 130694 153735 163216 242994 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak kelompok usia 7 - 12 tahun / 13-15 tahun di Kabupaten/Kota pada tahun ajaran 2011/2012. Karena data ini sangat diperlukan guna menghitung persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/SMP Catatan: Data ini biasannya di Dinas Pendidikan tidak ada, tetapi bisa di cari di kantor BPS Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 3 Tidak ada data Untuk mengetahui berapa jumlah kelompok anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS pada tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa di lihat pada profil Dinas Pendidikan. Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 46 4 3940 201823 3940 5887 9583 12197 14277 14477 15456 15552 15902 17696 19842 20198 20781 22009 22073 22108 25794 29155 30046 30635 32389 42806 44186 50267 51726 54217 57510 60385 61971 66998 68340 72719 73637 77404 79232 81866 82931 89422 100706 105669 111121 120701 125804 141865 146214 201823 Sysmiss Untuk mengetahui berapa jumlah kelompok anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS pada tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa di lihat pada profil Dinas Pendidikan. Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Catatan pewawancara berdasarkan hitungan dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 6 1 Persen 2 Tahun dan persen 6 Tidak ada data persentase Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS di kabupaten/kota tersebut. Data yang ingin dilihat adalah tahun ajaran 2011/2012 tetapi apabila untuk tahun ajaran ini belum ada data kita bisa memakai data tahun sebelumnya tetapi tulis tahun berapa dan pencapaiannya sudah berapa persen. Diharapkan 95% anak kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS karena kalau hal itu bisa tercapai berarti salah satu syarat Standard Pelayanan Minimal SD/MI atau SMP/MTS terpenuhi. Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Catatan pewawancara berdasarkan hitungan dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 46 2006 2009 2006 2008 2009 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS di kabupaten/kota tersebut. Data yang ingin dilihat adalah tahun ajaran 2011/2012 tetapi apabila untuk tahun ajaran ini belum ada data kita bisa memakai data tahun sebelumnya tetapi tulis tahun berapa dan pencapaiannya sudah berapa persen. Diharapkan 95% anak kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS karena kalau hal itu bisa tercapai berarti salah satu syarat Standard Pelayanan Minimal SD/MI atau SMP/MTS terpenuhi. Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kalompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI (% anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD) pada tahun 2007/2008 Catatan pewawancara berdasarkan hitungan dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 28 22 68 100 68 72 80 83 84 85 86 89 93 94 95 97 98 99 100 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS di kabupaten/kota tersebut. Data yang ingin dilihat adalah tahun ajaran 2011/2012 tetapi apabila untuk tahun ajaran ini belum ada data kita bisa memakai data tahun sebelumnya tetapi tulis tahun berapa dan pencapaiannya sudah berapa persen. Diharapkan 95% anak kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS karena kalau hal itu bisa tercapai berarti salah satu syarat Standard Pelayanan Minimal SD/MI atau SMP/MTS terpenuhi. Pewawancara periksa MPA62a, MPA62b, MPA62c untuk SD/MI: apakah < 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Pewawancara periksa MPA62a, MPA62b, MPA62c untuk SD/MI: apakah < 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Pewawancara periksa MPA62a, MPA62b, MPA62c untuk SD/MI: apakah < 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Pewawancara periksa MPA62a, MPA62b, MPA62c untuk SD/MI: apakah < 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Pewawancara periksa MPA62a, MPA62b, MPA62c untuk SD/MI: apakah < 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP63 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 28 22 1 3 1 Ya 3 Tidak Sysmiss Pewawancara periksa apakah anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI minimal ada 95% atau kelompok anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS minimal ada 90% atau tidak. Kalau ada skip ke MPP63/MPP67A kalau tidak ada ke pertanyaan selanjutnya. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran AV V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang diambil Dinas Pendidikan berkaitan dengan kondisi dimana masih adanya kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 95% atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 90% di kabupaten/Kota tersebut. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 10 BEASISWA MISKIN DAN SEKOLAH TIDAK BAYAR(DANA BOS) MENAMBAH SEKOLAH MENGAJAK ANAK USIA SEKOLAH UNTUK MAU BERSEKOLAH MENGGALAKKAN TIM KE JARDIKNAS PAKET A DAN PENAMBAHAN RUANG BELAJAR PEMBANGUNAN KELAS BARU DI DAERAH TERPENCIL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PAKET A,B,C PENULUSURAN ANAK USIA 7-12 TH YG TDK SEKOLAH DI SD/MI TETAPI SOSIALISASI & MOTIVASI KEPADA MASYARAKAT,MENAMBAH AKSES PEND SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA PENDIDIKAN Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang diambil Dinas Pendidikan berkaitan dengan kondisi dimana masih adanya kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 95% atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 90% di kabupaten/Kota tersebut. Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Jumlah SMP memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangi tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 24 1320 24 26 67 113 120 152 170 175 192 198 216 219 234 250 267 268 293 331 335 337 345 406 509 521 525 538 566 640 645 662 676 685 763 766 776 785 858 859 870 944 958 961 971 1032 1070 1273 1300 1320 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total rombongan belajar (rombel) SMP di Kabupaten/Kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak sekolah SD/SMP yang putus sekolah untuk tahun ajaran 2011/2012. Anak putus sekolah disini bisa disebabkan karena masalah biaya, motivasi sekolah yang tidak ada, anak bekerja, anak tidak dijinkan sekolah lagi oleh orang tua karena alasan tertentu dan lain-lainl. Data bisa di ambil dari profil Dinas Pendidikan. Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 995 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak sekolah SD/SMP yang putus sekolah untuk tahun ajaran 2011/2012. Anak putus sekolah disini bisa disebabkan karena masalah biaya, motivasi sekolah yang tidak ada, anak bekerja, anak tidak dijinkan sekolah lagi oleh orang tua karena alasan tertentu dan lain-lainl. Data bisa di ambil dari profil Dinas Pendidikan. Pewawancara periksa MPP63 dan MPP02: Apakah angka putus sekolah (SD) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPP63 dan MPP02: Apakah angka putus sekolah (SD) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPP63 dan MPP02: Apakah angka putus sekolah (SD) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPP63 dan MPP02: Apakah angka putus sekolah (SD) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPP63 dan MPP02: Apakah angka putus sekolah (SD) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP64a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Ya 3 Tidak Pewawancara periksa apakah Anak Putus Sekolah di kabupaten/kota ada di bawah 1% atau tidak. Cara menghitung dengan membandingkan anak putus sekolah tahun ajaran 2011/2012 di variabel MPP63B/MPP65 di bagi dengan jumlah siswa sekolah SD/SMP tahun ajaran 2011/2012 pada variabel MPP02/MPP22 di kalikan 100. Karena di harapkan sesuai dengan salah satu poin pada Standard Pelayanan Minimal bahwa Anak Putus Sekolah (APS) harus <1%. Hal tersebut juga salah satu faktor terhadap keberhasilan pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan - tindakan yang di lakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi APS yang masih di bawah 1% tersebut. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan - tindakan yang di lakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi APS yang masih di bawah 1% tersebut. Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? MPP63b = TIDAK (3) BErapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah lulusan sekolah SD/SMP pada tahun 2011/2012. Data bisa di ambil dari data profil Dinas Pendidikan Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? BErapa jumlah lulusan SD pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 285 999998 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah lulusan sekolah SD/SMP pada tahun 2011/2012. Data bisa di ambil dari data profil Dinas Pendidikan Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP65 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 5 Data tidak lengkap 6 Tidak ada data Sesuai dengan salah satu poin pada Standard Pelayanan Minimal bahwa 90% lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS atau 70% lulusan SMP/MTS melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pada pertanyaan ini ingin melihat berapa jumlah siswa lulusan SD/SMP yang melanjutkan ke sekolah SMP/MTS atau lulusan SMP/MTS yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Berapa jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS? Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP65 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 444 27959 Sesuai dengan salah satu poin pada Standard Pelayanan Minimal bahwa 90% lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS atau 70% lulusan SMP/MTS melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pada pertanyaan ini ingin melihat berapa jumlah siswa lulusan SD/SMP yang melanjutkan ke sekolah SMP/MTS atau lulusan SMP/MTS yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran 2011/2012. Pewawancara periksa MPP64a&b: Apakah < 90 persen lulusan SD melanjutkan ke SMP dan MTS Pewawancara periksa MPP64a&b: Apakah < 90 persen lulusan SD melanjutkan ke SMP dan MTS Pewawancara periksa MPP64a&b: Apakah < 90 persen lulusan SD melanjutkan ke SMP dan MTS Pewawancara periksa MPP64a&b: Apakah < 90 persen lulusan SD melanjutkan ke SMP dan MTS Pewawancara periksa MPP64a&b: Apakah < 90 persen lulusan SD melanjutkan ke SMP dan MTS Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP65 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Untuk pewawancara periksa apakah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP/MTS masih di bawah 90% atau tidak dan juga apakah lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/MTS masih di bawah 70% . Kalau memang hal tersebut masih terjadi di Kabupaten/kota tersebut maka salah satu indikator Standard Pelayanan Minimal belum tercapai. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkaitan dengan permasalahan jumlah lulusan sekolah SD/SMP yang melanjutkan ke SMP/MTS atau melanjutkan ketingkat selanjutnya . Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkaitan dengan permasalahan jumlah lulusan sekolah SD/SMP yang melanjutkan ke SMP/MTS atau melanjutkan ketingkat selanjutnya . Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? MPP64b = DATA TIDAK LENGKAP (5) MPP65b = TIDAK ADA DATA (6) MPP64c = TIDAK (3) Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 6 Tidak ada data Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak sekolah SD/SMP yang putus sekolah untuk tahun ajaran 2011/2012. Anak putus sekolah disini bisa disebabkan karena masalah biaya, motivasi sekolah yang tidak ada, anak bekerja, anak tidak dijinkan sekolah lagi oleh orang tua karena alasan tertentu dan lain-lainl. Data bisa di ambil dari profil Dinas Pendidikan. Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? MPP64b = DATA TIDAK LENGKAP (5) MPP65b = TIDAK ADA DATA (6) MPP64c = TIDAK (3) Berapa jumlah anak SMP yang putus sekolah? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak sekolah SD/SMP yang putus sekolah untuk tahun ajaran 2011/2012. Anak putus sekolah disini bisa disebabkan karena masalah biaya, motivasi sekolah yang tidak ada, anak bekerja, anak tidak dijinkan sekolah lagi oleh orang tua karena alasan tertentu dan lain-lainl. Data bisa di ambil dari profil Dinas Pendidikan. Pewawancara periksa MPP65 dan MPP22: Apakah angka putus sekolah SMP > 1 persen dari jumlah siswa bersekolah Pewawancara periksa MPP65 dan MPP22: Apakah angka putus sekolah SMP > 1 persen dari jumlah siswa bersekolah Pewawancara periksa MPP65 dan MPP22: Apakah angka putus sekolah SMP > 1 persen dari jumlah siswa bersekolah Pewawancara periksa MPP65 dan MPP22: Apakah angka putus sekolah SMP > 1 persen dari jumlah siswa bersekolah Pewawancara periksa MPP65 dan MPP22: Apakah angka putus sekolah SMP > 1 persen dari jumlah siswa bersekolah Pewawancara periksa MPP65 dan MPP22: Apakah angka putus sekolah SMP > 1 persen dari jumlah siswa bersekolah Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP66a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Ya 3 Tidak Pewawancara periksa apakah Anak Putus Sekolah di kabupaten/kota ada di bawah 1% atau tidak. Cara menghitung dengan membandingkan anak putus sekolah tahun ajaran 2011/2012 di variabel MPP63B/MPP65 di bagi dengan jumlah siswa sekolah SD/SMP tahun ajaran 2011/2012 pada variabel MPP02/MPP22 di kalikan 100. Karena di harapkan sesuai dengan salah satu poin pada Standard Pelayanan Minimal bahwa Anak Putus Sekolah (APS) harus <1%. Hal tersebut juga salah satu faktor terhadap keberhasilan pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan - tindakan yang di lakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi APS yang masih di bawah 1% tersebut. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan - tindakan yang di lakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi APS yang masih di bawah 1% tersebut. Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? MPP65a = TIDAK (3) Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP66D Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Persen 6 Tidak ada data Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen siswa sekolah SD/SMP yang mengikuti ujian dan mencapai nilai rata-rata minimal 6.0 untuk tahun ajaran 2011/2012. Karena di harapkan dari tahun ketahun mutu pendidikan akan semakin baik atau meningkat yang salah satu indikatornya dengan melihat nilai rata-rata ujian nasional minimal 6.0 sesuai dengan salah satu Bidang Strategis dalam hal Standarisasi Layanan Pendidikan Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? MPP65a = TIDAK (3) Berapa persen siswa SMP kelas 3 di Kabupaten/Kota ini yang mengikuti uji dan mencapai nilai rata-rata minimal "6.0" pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP66D Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 47 100 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen siswa sekolah SD/SMP yang mengikuti ujian dan mencapai nilai rata-rata minimal 6.0 untuk tahun ajaran 2011/2012. Karena di harapkan dari tahun ketahun mutu pendidikan akan semakin baik atau meningkat yang salah satu indikatornya dengan melihat nilai rata-rata ujian nasional minimal 6.0 sesuai dengan salah satu Bidang Strategis dalam hal Standarisasi Layanan Pendidikan Pewawancara periksa MPP66a apakah < 90 persen Pewawancara periksa MPP66a apakah < 90 persen Pewawancara periksa MPP66a apakah < 90 persen Pewawancara periksa MPP66a apakah < 90 persen Pewawancara periksa MPP66a apakah < 90 persen Pewawancara periksa MPP66a apakah < 90 persen Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan di lanjutkan ke MPP66D Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pewawancara periksa apakah rata-rata nilai yang mendapatkan minimal 6.0 ada di bawah 90 persen dari total siswa yang mengikuti ujian atau tidak. Kalau Ya ke pertanyaan selanjutnya tetapi kalau lebih dari 90 persen skip ke MPP62A./MPP66D Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota berkaitan dengan masih adanya nilai rata-rata 6.0 yang masih di bawah 90 persen Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota berkaitan dengan masih adanya nilai rata-rata 6.0 yang masih di bawah 90 persen Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? MPP66b = TIDAK (3) Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Kalau tidak ada di Dinas Pendidikan, kumpulkan dari BPS Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ada 6 Tidak ada data Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak kelompok usia 7 - 12 tahun / 13-15 tahun di Kabupaten/Kota pada tahun ajaran 2011/2012. Karena data ini sangat diperlukan guna menghitung persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/SMP Catatan: Data ini biasannya di Dinas Pendidikan tidak ada, tetapi bisa di cari di kantor BPS Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? MPP66b = TIDAK (3) Berapa jumlah anak kelompok usia 13-15 pada tahun 2007/2008? Kalau tidak ada di Dinas Pendidikan, kumpulkan dari BPS Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 485 120522 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah anak kelompok usia 7 - 12 tahun / 13-15 tahun di Kabupaten/Kota pada tahun ajaran 2011/2012. Karena data ini sangat diperlukan guna menghitung persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/SMP Catatan: Data ini biasannya di Dinas Pendidikan tidak ada, tetapi bisa di cari di kantor BPS Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ada 6 Tidak ada data Untuk mengetahui berapa jumlah kelompok anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS pada tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa di lihat pada profil Dinas Pendidikan. Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 573 62983 Untuk mengetahui berapa jumlah kelompok anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS pada tahun ajaran 2011/2012. Catatan: Data bisa di lihat pada profil Dinas Pendidikan. Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008? Catatan pewawancara berdasarkan hitungan dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Persen 2 Tahun, persen 6 Tidak ada data persentase Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS di kabupaten/kota tersebut. Data yang ingin dilihat adalah tahun ajaran 2011/2012 tetapi apabila untuk tahun ajaran ini belum ada data kita bisa memakai data tahun sebelumnya tetapi tulis tahun berapa dan pencapaiannya sudah berapa persen. Diharapkan 95% anak kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS karena kalau hal itu bisa tercapai berarti salah satu syarat Standard Pelayanan Minimal SD/MI atau SMP/MTS terpenuhi. Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008? Catatan pewawancara berdasarkan hitungan dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2006 2008 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS di kabupaten/kota tersebut. Data yang ingin dilihat adalah tahun ajaran 2011/2012 tetapi apabila untuk tahun ajaran ini belum ada data kita bisa memakai data tahun sebelumnya tetapi tulis tahun berapa dan pencapaiannya sudah berapa persen. Diharapkan 95% anak kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS karena kalau hal itu bisa tercapai berarti salah satu syarat Standard Pelayanan Minimal SD/MI atau SMP/MTS terpenuhi. Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008 Berapa persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs (% anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP) pada tahun 2007/2008? Catatan pewawancara berdasarkan hitungan dari Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 36 99 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa persen anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS di kabupaten/kota tersebut. Data yang ingin dilihat adalah tahun ajaran 2011/2012 tetapi apabila untuk tahun ajaran ini belum ada data kita bisa memakai data tahun sebelumnya tetapi tulis tahun berapa dan pencapaiannya sudah berapa persen. Diharapkan 95% anak kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS karena kalau hal itu bisa tercapai berarti salah satu syarat Standard Pelayanan Minimal SD/MI atau SMP/MTS terpenuhi. Pewawancara periksa MPA66d, MPA 66e, MPA66f untuk SD/MI: Apakah < 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Pewawancara periksa MPA66d, MPA 66e, MPA66f untuk SD/MI: Apakah < 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Pewawancara periksa MPA66d, MPA 66e, MPA66f untuk SD/MI: Apakah < 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Pewawancara periksa MPA66d, MPA 66e, MPA66f untuk SD/MI: Apakah < 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Pewawancara periksa MPA66d, MPA 66e, MPA66f untuk SD/MI: Apakah < 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Pewawancara periksa MPA66d, MPA 66e, MPA66f untuk SD/MI: Apakah < 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP67a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Ya 3 Tidak Pewawancara periksa apakah anak kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI minimal ada 95% atau kelompok anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTS minimal ada 90% atau tidak. Kalau ada skip ke MPP63/MPP67A kalau tidak ada ke pertanyaan selanjutnya. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang diambil Dinas Pendidikan berkaitan dengan kondisi dimana masih adanya kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 95% atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 90% di kabupaten/Kota tersebut. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang diambil Dinas Pendidikan berkaitan dengan kondisi dimana masih adanya kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 95% atau anak usia 13-15 tahun yang bersekolah tetapi belum mencapai 90% di kabupaten/Kota tersebut. Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? MPP66g = TIDAK (3) Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah lulusan sekolah SD/SMP pada tahun 2011/2012. Data bisa di ambil dari data profil Dinas Pendidikan Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? MPP66g = TIDAK (3) Berapa jumlah lulusan SMP pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 172 15044 Pertanyaan ini untuk mengetahui berapa jumlah lulusan sekolah SD/SMP pada tahun 2011/2012. Data bisa di ambil dari data profil Dinas Pendidikan Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP101 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 5 Data tidak lengkap 6 Tidak tersedia Sesuai dengan salah satu poin pada Standard Pelayanan Minimal bahwa 90% lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS atau 70% lulusan SMP/MTS melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pada pertanyaan ini ingin melihat berapa jumlah siswa lulusan SD/SMP yang melanjutkan ke sekolah SMP/MTS atau lulusan SMP/MTS yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Berapa jumlah lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008 Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP101 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 172 12937 Sesuai dengan salah satu poin pada Standard Pelayanan Minimal bahwa 90% lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS atau 70% lulusan SMP/MTS melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pada pertanyaan ini ingin melihat berapa jumlah siswa lulusan SD/SMP yang melanjutkan ke sekolah SMP/MTS atau lulusan SMP/MTS yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran 2011/2012. Pewawancara periksa MPP67a & MPA64a: Apakah < 70 persen lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPP67a & MPA64a: Apakah < 70 persen lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPP67a & MPA64a: Apakah < 70 persen lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPP67a & MPA64a: Apakah < 70 persen lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPP67a & MPA64a: Apakah < 70 persen lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPP67a & MPA64a: Apakah < 70 persen lulusan SMP melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP101 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Untuk pewawancara periksa apakah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP/MTS masih di bawah 90% atau tidak dan juga apakah lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/MTS masih di bawah 70% . Kalau memang hal tersebut masih terjadi di Kabupaten/kota tersebut maka salah satu indikator Standard Pelayanan Minimal belum tercapai. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkaitan dengan permasalahan jumlah lulusan sekolah SD/SMP yang melanjutkan ke SMP/MTS atau melanjutkan ketingkat selanjutnya . Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain : A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Pertanyaan ini untuk mengetahui tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkaitan dengan permasalahan jumlah lulusan sekolah SD/SMP yang melanjutkan ke SMP/MTS atau melanjutkan ketingkat selanjutnya . Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? MPP67b = DATA TIDAK LENGKAP (5) MPP67b = TIDAK ADA DATA (6) MPP67c = TIDAK (3) Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? MPP67b = DATA TIDAK LENGKAP (5) MPP67b = TIDAK ADA DATA (6) MPP67c = TIDAK (3) Jumlah SD yang memiliki ruang laboratorium? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 996 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang UKS(Usaha Kesehatan Sekolah)? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SD yang memiliki ruang UKS(Usaha Kesehatan Sekolah)? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 850 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Jumlah SD yang memiliki ruang Ibadah? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 996 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Jumlah SD yang memiliki ruang bermain/olahraga? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 850 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Jumlah SMP yang memiliki ruang Guru? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 996 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah SMP yang memiliki ruang perpustakaan? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 95 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 121 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Jumlah SMP yang memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 117 Seperti dalam PERMENDIKNAS No 24 tahun 2007 mengenai Stadard Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan lahan dan bangunan maka di harapkan semua sekolah harus memiliki SAPRAS sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada pada permendiknas No 24 tahun 2007. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mememadai akan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang baik. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Maka pada pertanyaan ini ingin mengetahui berapa jumlah sarana dan prasarana sekolah SD/SMP yang berupa ruang laboratorium, UKS, ruang ibadah, tempat olah raga/bermain, ruang guru dan ruang perpustakaan untuk tahun 2011/2012. Apakah sekolah melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Untuk mengetahui apakah sekolah secara rutin melakukan pemutakhiran data setiap tahunnya yang kemudian di laporkan kepada SKPD pendidikan atau tidak. Di harapkan segala bentuk perubahan data sekolah harus selalu dan segera di laporkan ke Dinas Pendidikan karena hal itu akan berkaitan dalam hal pembuatan program kerja Dinas Pendidikan yang tepat sasaran dan juga berkaitan dengan penyediaan data yang akurat bagi para stake holder yang lain Apakah ada program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2008 di Dinas Pendidikan Apakah ada program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2008 di Dinas Pendidikan Apakah ada program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2008 di Dinas Pendidikan Apakah ada program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2008 di Dinas Pendidikan Apakah ada program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2008 di Dinas Pendidikan Apakah ada program/kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2008 di Dinas Pendidikan Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP113 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada program/kegiatan dari Dinas Pendidikan kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi program di sini betul - betul program yang bertujuan membantu orang miskin dalam hal pendidikan. Kalau ada program beasiswa dimana tidak ada pembedaan tujuan untuk orang miskin atau tidak maka itu tidak termasuk yang di maksud dalam pertanyaan ini. Biasanya program/kegiatan tersebutjuga akan dimasukan di RENJA/RENSTRA Dinas Pendidikan. Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pertanyaan ini di tanyakan apabila di MPP111 terisi Ya, maka disini akan menanyakan 2 program/kegiatan utama yang membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota tersebut. Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Sebutkan nama dua program utama tersebut Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pertanyaan ini di tanyakan apabila di MPP111 terisi Ya, maka disini akan menanyakan 2 program/kegiatan utama yang membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota tersebut. Apakah ada laporan SKPD Pendidikan tentang realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tahun 2008? Apakah ada laporan SKPD Pendidikan tentang realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tahun 2008? Apakah ada laporan SKPD Pendidikan tentang realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tahun 2008? Apakah ada laporan SKPD Pendidikan tentang realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tahun 2008? Apakah ada laporan SKPD Pendidikan tentang realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tahun 2008? MPP111 = TIDAK (3) Apakah ada laporan SKPD Pendidikan tentang realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tahun 2008? Pewawancara lihat laporan SKPD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada laporan dari SKPD Pendidikan berkaitan dengan realisasi anggaran di bandingkan dengan anggaran yang di rencanakan pada awal pembuatan anggaran. Karena dengan adanya laporan seperti itu sangat di perlukan dalam hal mengukur dan mengevaluasi terhadap anggaran yang di rencanakan terhadap realisasi dari anggran itu sendiri. Apakah kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidilkan telah disusun? Apakah kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidilkan telah disusun? Apakah kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidilkan telah disusun? Apakah kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidilkan telah disusun? Apakah kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidilkan telah disusun? Apakah kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidikan telah disusun? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP117 Pewawancara lihat dokumen Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah pihak Dinas Pendidikan telah menyusun kalender perencanaan dan anggaran SKPD Pendidikan atau belum. Dengan adanya kalender perencanaan dan anggaran akan membantu dalam hal pelaksanaan kegiatan dan juga akan sangat membantu dalam kaitan pencapaian tujuan pendidikan yang di harapakan kapan disahkannya? (tanggal) kapan disahkannya? (tanggal) kapan disahkannya? (tanggal) kapan disahkannya? (tanggal) kapan disahkannya? (tanggal) Kapan disahkannya (tgl/bln/th)? kapan disahkannya? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 98 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan dokumen itu di sahkan. tanggal, bulan dan tahun berapa. Tulis dokumen yang terakhir kali dibuat. kapan disahkannya? (bulan) kapan disahkannya? (bulan) kapan disahkannya? (bulan) kapan disahkannya? (bulan) kapan disahkannya? (bulan) Kapan disahkannya (tgl/bln/th)? kapan disahkannya? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 12 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan dokumen itu di sahkan. tanggal, bulan dan tahun berapa. Tulis dokumen yang terakhir kali dibuat. kapan disahkannya? (tahun) kapan disahkannya? (tahun) kapan disahkannya? (tahun) kapan disahkannya? (tahun) kapan disahkannya? (tahun) Kapan disahkannya (tgl/bln/th)? kapan disahkannya? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2007 2009 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan dokumen itu di sahkan. tanggal, bulan dan tahun berapa. Tulis dokumen yang terakhir kali dibuat. Berapa persentase penyerapan anggaran Pendidikan pada akhir triwulan keempat (Desembaer) 2008? Anggaran tahun 2008 dan realisasi pada akhir triwulan keempat (Desember)2008? Berapa persentase penyerapan anggaran Pendidikan pada akhir triwulan keempat (Desembaer) 2008? Anggaran tahun 2008 dan realisasi pada akhir triwulan keempat (Desember)2008? Berapa persentase penyerapan anggaran Pendidikan pada akhir triwulan keempat (Desembaer) 2008? Anggaran tahun 2008 dan realisasi pada akhir triwulan keempat (Desember)2008? Berapa persentase penyerapan anggaran Pendidikan pada akhir triwulan keempat (Desembaer) 2008? Anggaran tahun 2008 dan realisasi pada akhir triwulan keempat (Desember)2008? Berapa persentase penyerapan anggaran Pendidikan pada akhir triwulan keempat (Desembaer) 2008? Anggaran tahun 2008 dan realisasi pada akhir triwulan keempat (Desember)2008? MPP115 = TIDAK (3) Berapa persentase penyerapan anggaran Pendidikan pada akhir triwulan keempat (Desembaer) 2008? Anggaran tahun 2008 dan realisasi pada akhir triwulan keempat (Desember)2008? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 23 996 Pertanyaan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana persentase penyerapan anggaran pendidikan antara yang dianggarakan dengan realisasi anggarannya pada akhir triwulan keempat (Desember 2011). Dalam hal pembuatan anggaran keuangan prosedur pelaksanaannya dibuat Triwulan dengan rincian Triwulan pertama (Januari - Maret), Triwulan kedua (April - Juni), Triwulan ketiga (Juli - September), Triwulan keempat (Oktober - Desember). Sedangkan untuk mendapatkan data ini bisa di lihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulan Desember, disana sudah ada kolom anggaran, realisasinta dan persentase penyerapannyan. Apakah hasil monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program di SKPD pendidikan dapat diakses oleh masyarakat? Apakah hasil monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program di SKPD pendidikan dapat diakses oleh masyarakat? Apakah hasil monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program di SKPD pendidikan dapat diakses oleh masyarakat? Apakah hasil monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program di SKPD pendidikan dapat diakses oleh masyarakat? Apakah hasil monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program di SKPD pendidikan dapat diakses oleh masyarakat? Apakah hasil monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program di SKPD pendidikan dapat diakses oleh masyarakat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP120 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah hasil evaluasi dan monitoring untuk program kegiatan SKPD Pendidikan dapat diakses oleh masyarakat atau tidak. Monitoring dan evaluasi ini bisa di lakukan oleh pemerintah daerah atau pihak yang terkait dengan ini . karena dengan adanya evaluasi dan monitoring dari setiap program kegiatan akan membantu dalam hal pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini juga akan mendorong terciptanya Good Governance sesuai dengan strategi pengembangan kapasitas pendidikan dalam hal Transparansi . Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan A Sosialisasi B Website C Media Masa D Media cetak milik SKPD V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui dengan cara apa saja pemerintah daerah menginformasikannya kepada masyarakat. Dengan adanya program pengembangan kapasitas pendidikan dalam hal transparansi di harapkan informasi seperti itu dapat dengan mudah masyarakat mengasesnya atau menerimanya. Jadi di harapkan semua media dapat di gunakan sebagai sarana informasi pada masyarakat. Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daaerah menginformasikan pada masyarakat? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Diisi jika jawabannya selain: A. Sosialisasi B. Website C. Media Masa D. Media cetak milik SKPD V. Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui dengan cara apa saja pemerintah daerah menginformasikannya kepada masyarakat. Dengan adanya program pengembangan kapasitas pendidikan dalam hal transparansi di harapkan informasi seperti itu dapat dengan mudah masyarakat mengasesnya atau menerimanya. Jadi di harapkan semua media dapat di gunakan sebagai sarana informasi pada masyarakat. Apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator hasil yang terstruktur? dan merujuk pada strategi? Apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator hasil yang terstruktur? dan merujuk pada strategi? Apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator hasil yang terstruktur? dan merujuk pada strategi? Apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator hasil yang terstruktur? dan merujuk pada strategi? Apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator hasil yang terstruktur? dan merujuk pada strategi? MPP118 = TIDAK (3) Apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator hasil yang terstruktur? dan merujuk pada strategi? Pewawancara lihat salah satu RKA SKPD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada dokumen Pada pertanyaan ini kita akan mengetahui apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pendidikan memiliki indikator-indikator hasil yang terukur dan merujuk pada strategi atau tidak. Catatan: Pewawancara cek salah satu dokumen RKA, di dalam dokumen itu akan terlihat pada baris Indikator dan Hasil. Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tanggal) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tanggal) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tanggal) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tanggal) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tanggal) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? Pewawancara lihat salah satu RKA SKPD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 99 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan RKA SKPD Pendidikan disusun, catat tanggal, bulan dan tahun dari RKA yang terakhir. Dalam penyusunan RKA ini akan di lakukan pada bulan akhir tahun anggaran berjalan , jadi untuk persiapan Rencana Kerja Anggaran tahun berikutnya. Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (bulan) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (bulan) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (bulan) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (bulan) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (bulan) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? Pewawancara lihat salah satu RKA SKPD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 98 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan RKA SKPD Pendidikan disusun, catat tanggal, bulan dan tahun dari RKA yang terakhir. Dalam penyusunan RKA ini akan di lakukan pada bulan akhir tahun anggaran berjalan , jadi untuk persiapan Rencana Kerja Anggaran tahun berikutnya. Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tahun) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tahun) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tahun) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tahun) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? (tahun) Kapan RKA SKPD Pendidikan disusun? Pewawancara lihat salah satu RKA SKPD Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2007 9998 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan RKA SKPD Pendidikan disusun, catat tanggal, bulan dan tahun dari RKA yang terakhir. Dalam penyusunan RKA ini akan di lakukan pada bulan akhir tahun anggaran berjalan , jadi untuk persiapan Rencana Kerja Anggaran tahun berikutnya. Apakah telah disahkan Tupoksi (Tugas Pungsi Pokok)/SOTK SKPD Pendidikan? Apakah telah disahkan Tupoksi (Tugas Pungsi Pokok)/SOTK SKPD Pendidikan? Apakah telah disahkan Tupoksi (Tugas Pungsi Pokok)/SOTK SKPD Pendidikan? Apakah telah disahkan Tupoksi (Tugas Pungsi Pokok)/SOTK SKPD Pendidikan? Apakah telah disahkan Tupoksi (Tugas Pungsi Pokok)/SOTK SKPD Pendidikan? Apakah telah disahkan Tupoksi (Tugas Pungsi Pokok)/SOTK SKPD Pendidikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP125 Catatan: pewawancara mencatat dari dokumen yang terakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Pendidikan telah disahkan atau belum kalau sudah maka di MPP123 akan menanyakan No, Tahun ketetapannya dan Tanggal di tetapkan. Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya Catatan: pewawancara mencatat dari dokumen yang terakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Pendidikan telah disahkan atau belum kalau sudah maka di MPP123 akan menanyakan No, Tahun ketetapannya dan Tanggal di tetapkan. Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya Catatan: pewawancara mencatat dari dokumen yang terakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 99 Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Pendidikan telah disahkan atau belum kalau sudah maka di MPP123 akan menanyakan No, Tahun ketetapannya dan Tanggal di tetapkan. Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya Catatan: pewawancara mencatat dari dokumen yang terakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 98 Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Pendidikan telah disahkan atau belum kalau sudah maka di MPP123 akan menanyakan No, Tahun ketetapannya dan Tanggal di tetapkan. Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan nomor dan tahun ketetapannya Catatan: pewawancara mencatat dari dokumen yang terakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2002 9998 Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Pendidikan telah disahkan atau belum kalau sudah maka di MPP123 akan menanyakan No, Tahun ketetapannya dan Tanggal di tetapkan. Apakah Tupoksi mencakup tugas dan fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah Apakah Tupoksi mencakup tugas dan fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah Apakah Tupoksi mencakup tugas dan fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah Apakah Tupoksi mencakup tugas dan fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah Apakah Tupoksi mencakup tugas dan fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah Apakah Tupoksi mencakup tugas dan fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah Pewawancara lihat dokumen Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah TUPOKSI tersebut mencakup tugas, fungsi serta wewenang sampai ke unit organisasi terendah atau tidak. Karena Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) itu sendiri di harapkan mencakup semua organisasi/tingkatan dari atas sampai ke bawah supaya dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab tidak tumpang tindih dan terkoordinasi. Apakah terdapat SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD, Cabang Dinas, UPT dan sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD, Cabang Dinas, UPT dan sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD, Cabang Dinas, UPT dan sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD, Cabang Dinas, UPT dan sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD, Cabang Dinas, UPT dan sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD, Cabang Dinas, UPT dan sub UPT? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP127 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD,Cabang Dinas,UPT dan Sub UPT atau tidak. Kalau ada di MPP126 akan menanyakan No dan Tahun ketetapannya serta Tanggal ditetapkannya. Dengan adanya SK tersebut maka mereka diberi wewenang dalam hal pengelolaan keuangan. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 1 1 Ada dokumen SK 3 Dokumen SK tidak ditemukan Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD,Cabang Dinas,UPT dan Sub UPT atau tidak. Kalau ada di MPP126 akan menanyakan No dan Tahun ketetapannya serta Tanggal ditetapkannya. Dengan adanya SK tersebut maka mereka diberi wewenang dalam hal pengelolaan keuangan. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD,Cabang Dinas,UPT dan Sub UPT atau tidak. Kalau ada di MPP126 akan menanyakan No dan Tahun ketetapannya serta Tanggal ditetapkannya. Dengan adanya SK tersebut maka mereka diberi wewenang dalam hal pengelolaan keuangan. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 99 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD,Cabang Dinas,UPT dan Sub UPT atau tidak. Kalau ada di MPP126 akan menanyakan No dan Tahun ketetapannya serta Tanggal ditetapkannya. Dengan adanya SK tersebut maka mereka diberi wewenang dalam hal pengelolaan keuangan. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 99 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD,Cabang Dinas,UPT dan Sub UPT atau tidak. Kalau ada di MPP126 akan menanyakan No dan Tahun ketetapannya serta Tanggal ditetapkannya. Dengan adanya SK tersebut maka mereka diberi wewenang dalam hal pengelolaan keuangan. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2006 2009 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada SK Kepala SKPD Pendidikan tentang penunjukan pengelolaan keuangan di SKPD,Cabang Dinas,UPT dan Sub UPT atau tidak. Kalau ada di MPP126 akan menanyakan No dan Tahun ketetapannya serta Tanggal ditetapkannya. Dengan adanya SK tersebut maka mereka diberi wewenang dalam hal pengelolaan keuangan. Apakah terdapat SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT? Apakah terdapat SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT? MPP125 = TIDAK (3) Apakah terdapat SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPP129 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT kalau ada SK maka di MPP128 akan menanyakan No dan tahun ketetapannya serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya SK dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut maka segala urusan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing - masing organisasi akan menjadi tanggung jawab masing-masing tetapi tetap ada laporan ke pemerintah daerah. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (nomor) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT kalau ada SK maka di MPP128 akan menanyakan No dan tahun ketetapannya serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya SK dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut maka segala urusan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing - masing organisasi akan menjadi tanggung jawab masing-masing tetapi tetap ada laporan ke pemerintah daerah. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tanggal) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 31 98 98. Don't know 99 99. Missing Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT kalau ada SK maka di MPP128 akan menanyakan No dan tahun ketetapannya serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya SK dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut maka segala urusan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing - masing organisasi akan menjadi tanggung jawab masing-masing tetapi tetap ada laporan ke pemerintah daerah. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (bulan) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 12 98 98. Don't know 99 99. Missing Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT kalau ada SK maka di MPP128 akan menanyakan No dan tahun ketetapannya serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya SK dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut maka segala urusan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing - masing organisasi akan menjadi tanggung jawab masing-masing tetapi tetap ada laporan ke pemerintah daerah. Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? (tahun) Kapan ditetapkan, nomor dan tahun ketetapannya untuk SKPD Pendidikan? Pewawancara lihat dokumen SKPD Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2007 2009 Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada SK Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT kalau ada SK maka di MPP128 akan menanyakan No dan tahun ketetapannya serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya SK dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut maka segala urusan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing - masing organisasi akan menjadi tanggung jawab masing-masing tetapi tetap ada laporan ke pemerintah daerah. Apakah Renja dna Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya? Apakah Renja dna Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya? Apakah Renja dna Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya? Apakah Renja dna Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya? Apakah Renja dna Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya? Apakah Renja dna Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya? Pewawancara periksa dokumen Pewawancara periksa langsung dokumennya, di dokumen Renstra akan dapat di lihat pada Bab V langsung pada pagu indikator sedangkan masalah sumber daya bisa dilihat pada Bab III dalam analisis lingkungan strategis pada kolom Internal Faktor Analisis (IFAS). Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 3 1 Ya 3 Tidak Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Renja dan Renstra SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya atau tidak. Sumber daya yang di maksud disini termasuk sumber daya manusia misalkan tenaga TU, Guru dll. IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survei Putaran survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 MPP 02,03, 22, 23 MPP 34 MPP01A MPP04,MPP05,MPP07,MPP10,MPP11A MPP07 MPP123 MPP21B MPP49A DAN MPP50A MPP64B MPP65 TIDAK ADA Di isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 ,MPP21A-MPP24 MPP 04, 24 MPP122 W Di isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 MPP23 MPP67B Di isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Di isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 10 DATA DIDAPAT DARI REKAP KOMPUTER DATA DIRANGKUMAN TOTAL 472 TAPI MENURUT RESPONDEN YANG BENAR DATA REKAP KOMPUTER DAN TIDAK ADA KLASIFIKASI KEGURUAN DAN N DATA YANG ADA DIPROFIL (TENTANG JUMLAH LULUSAN SD MELANJUTKA DIASUMSIKAN SAMA DNG JUMLAH KEPALA SEKOLAH. DIPINJAMI SAJA DARI SEKOLAH(DARI DANA BOS) DOKUMEN YANG ADA TIDAK ADA TANGGAL DAN BULANNYA JUMLAH ROMBEL SMP SATAP DATANYA MASUK KE SMP NEGERI TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA BERDASAR GENDER Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 505 ADA DATA TAPI DOKUMEN HILANG DATA DIDAPAT DARI REKAP KOMPUTER. GURU HONORER TIDAK TERCOVER DAN TIDAK ADA DATA JUMLAHNYA KE SMP/MTS ADALAH APK=116.67) ON KEGURUAN Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 ADA DATA JUMLAH GURU SMP TETAPI TIDAK ADA JUMLAH LAKI-LAKI D DATA DARI PROFIL DISEBUTKAN APK=83.36 Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 AN PEREMPUAN(DATA DARI KOMPUTER) Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 ADA PROFILE TAPI TIDAK BISA ME BLOKMPP : DATA MP DATA SEKUNDER DIAMBIL DARI: MPP 04, MPP07 MPP 05 MPP 127 MPP 63A MPP 65 MPP01 MPP01,MPP03,MPP01B,MPP04,MPP07 MPP01-MPP109 MPP01-MPP27 HAL 04 S/D 08 MPP01A MPP01A,MPP01B MPP03 DAN MPP04 MPP04 MPP04,MPP23,MPP24 MPP07 MPP11 MPP113,MPP115,MPP120 MPP116 MPP117 MPP123 MPP126 MPP127 MPP129 MPP13 MPP21A MPP25(CO110) RESPONDEN TIDAK B MPP61 MPP64B DAN MPP67B MPP66A MPP66H SEMUA VARIABEL TIDAK ADA Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 14 1.DATA PROFILE 2006/2007 DAN ISA MEMBERIKAN ESTIMASI SEDANG MPP 62C MPP03,MPP23 MPP04 MPP08A MPP126 MPP129 MPP21B,MPP21,MPP21A,MPP23,MPP2 MPP62A, MPP66D MPP63B MPP64A DAN MPP67A NGCOVER JAWABAN W Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 22 2.DATA DOKUMEN BIDANG PRA SEKO 4,MPP27,MPP34 CP EDITOR: MPP126, MPP128 KAN REKAP/RANGKUMAN TIDAK ADA MPP 63A MPP 66F MPP01-MPP24 MPP03,MPP04,MPP05,MPP07,MPP23 MPP115 MPP121 MPP125 MPP128 MPP21A MPP24 MPP27 MPP30 MPP31C MPP32 MPP64B DAN MPP67B MPP65B MPP66F W Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 CP EDITOR:MPP 117 LAH DAN PENDIDIKAN DASAR DIKDA MPP05 MPP07 MPP101 DAN MPP103 MPP121 MPP122 MPP125 DAN MPP127 MPP127 MPP128 MPP129 MPP24 MPP24,MPP25 MPP31C MPP41 DAN MPP43 MPP62C Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 MPP 65 MPP120 MPP121 MPP122 MPP125 MPP127 MPP21A MPP21A & MPP21B (C) MPP66F S 2008 Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 14 3.DATA KONDISI GURU DAN SISWA MPP 21 MPP 65 MPP07 MPP117 MPP121 MPP126 MPP17 MPP21B MPP42 DAN MPP44 MPP52 MPP621 DAN MPP66D MPP62A&MPP62D MPP67B Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 MPP117 MPP123B MPP126 MPP127 MPP64B TAHUN 2008 Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 KR01_MPP(B) MPP128 MPP21 MPP24 Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 KR01_MPP(B) MPP 66E MPP125 MPP128 MPP42 MPP66AX Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 MPP127 MPP64B DAN MPP67B MPP66H Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 MPP101,MPP103,MPP105 MPP121 MPP66H MPP67B Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & MPP125 MPP66D MPP66H Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 MPP 66H MPP63A MPP65 MPP66H OLAH RAGA KAB. ACEH TENGGARA Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 MPP127 MPP66H TIDAK ADA BAGIAN BINA PROGRAM Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 MPP65 Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 MPP 67A Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 MPP 51 Di isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 38 ADA 1360 RUANG KELAS RUSAK BERAT ADA 34 RUANG KELAS YANG RUSAK BERAT ADA DATA PENERIMAAN MURID BARU DI SLTP DAN SLTA, TAPI RESPON ADA PROFILE TAPI TIDAK BISA MENGCOVER JAWABAN ANGKA 135 ORANG SISWA SMP PUTUS SEKOLAH SEBENARNYA TIDAK SEL BLOK PERTANYAAN DI MPP TIDAK HANYA DIJAWAB OLEH BAGIAN DIKDA DALAM RANGKUMAN DATA TERTULIS NILAI RATA-RATA MATA PELAJARAN DARI PROPINSI DALAM BENTUK UANG YANG LANGSUNG DIBERIKAN KE S DATA DALAM KOMPUTER 2008/ 2009 DATA DIAMBIL DARI RANGKUMAN TAHUN 2006/2007 KARENA TIDAK TER DATA MENGACU PADA TAHUN 2006/2007 KARENA DATA TAHUN 2007/200 DATA REKAP INI DARI BAG.PROGRAM DAN PELAPORAN BERUPA PERSENT DATA REKAP KOMPUTER DATA YANG ADA ADALAH DATA RATA-RATA NILAI UJIAN PERSEKOLAH DOKUMEN RENJA DAN RENSTRA SKPD SEBENARNYA ADA TAPI DISIMPAN ESTIMASI UNTUK SMP NEGERI DIDASARI OLEH NILAI MINIMAL BAHWA GURU BANTU TIDAK DIBEDAKAN ANTARA GURU BANTU PUSAT DAN DAERA GURU TETAP TERMASUK KEPALA SEKOLAH YANG PNS SEJUMLAH 576 IKU JUMLAH SD NEGERI ATAU JUMLAH SD SWASTA MELALUI DATA BULANAN JUMLAH TOTAL TIDAK SAMA,PADAHAL DATA SAMA-SAMA DARI RANGKUMA KEBANYAKAN REKAP DIPRINT DARI KOMPUTER SAAT PEWAWANCARA KEPALA DINAS TIDAK MEMBUAT SK YANG MENGATUR PENGELOLAAN BARA MASIH MEMAKAI TUPOKSI YANG SAMA SAAT MASIH DINAS DIKBUD PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PENDIDIKAN AKHIR TRIWULAN UNT REKAP KOMPUTER REKAP KOMPUTER (DI PRINT) RESPONDEN TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN LAPORAN SKPD KARENA SEDANG RESPONDEN TIDAK MENEMUKAN DOKUMENNYA, TAPI RESPONDEN INGAT RETRIVEL:MENARIK ANAK YG PUTUS SEKOLAH AGAR KEMBALI SEKOLAH SEBAGIAN BESAR JAWABAN YANG BERSUMBER REKAP BERASAL DARI REK SEMUA PERTANYAAN DIJAWAB DENGAN REKAP KOMPUTER (JUMLAH DIHIT SK BUPATI NO 25/2008 TANGGAL 02 JAN 2008, TIDAK ADA SK KEPAL SK INVENTARIS SUDAH DIUSULKAN TAPI BELUM DITETAPKAN OLEH KEP TIDAK ADA TIDAK ADA DATA HANYA TOTALNYA SAJA TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN DENGAN ALASAN MEREKA BARU DI UNTUK RENJA MEMUAT PAGU INDIKATIF,NAMUN UNTUK RENSTRA TIDAK Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 30 1 SMP MEMILIKI 3 KELAS (1,2,3) DIKALIKAN JUMLAH SMP NEGERI Y 8 BELUM ADA. ALA DINAS PENDIDIKAN. ANGKA PUTUS SEKOLAH SD:0,05% AP KOMPUTER ASE (0,02%)DAN JUMLAHNYA BERBEDA DG DATA DI RENSTRA 2008 (1, BAHWA PENGESAHANNYA PD JANUARI 2008 TAPI LUPA TANGGALNYA. CANTUM DI PROFIL 2007/2008, SEMENTARA FISIK RANGKUMAN 2007/2 DATA TERSEBUT HANYA UNTUK GURU PNS SAJA,KALAU UNTUK DATA TOT DATANG KEDINAS.(DATA DIPRINT OUT HANYA KETIKA AKAN DIGUNAKAN DEN TIDAK BERANI MENJAMIN SEMUA BERASAL DARI JAYAPURA DIAUDIT BPK KOTA TERNATE DINAS EKOLAH. DINAS PENDIDIKAN HANYA MEMNERIKAN SK DARI PROVINSI K H. LANTIK 15-11-08, TIDAK ADA SERAH TERIMA (TERUTAMA DOKUMEN) MEMUAT MEMUAT PAGU INDIKATIF N INDIVIDU SEKOLAH,MENURUT RESPONDEN ADA BANYAK GURU YANG ME NG, ATURAN MENGACU PADA PERDA NO.188.45/378/408.21/2008 OLEH KEPALA SKPD YANG LAGI PELATIHAN DI MAKASAR SELAMA 3 BUL S, TAPI JUGA DIJAWAB OLEH BAGIAN DIKMEN,KEUANGAN,PROGRAM&PEL SEBENAR NYA 99,37 % SETIAP SD DAN TIDAK DIJABARKAN DETAIL, JADI TIDAK ADA DATA SUMBER DATA : PEMETAAN PENDIDIKAN DINAS TAHUN 2006 T MENGAJAR 6 JAM PEMBELAJARAN.JUMLAH GURU TIDAK TETAP(NON PN UK BELANJA TIDAK LANGSUNG:97,43%,LANSUNG:90,54% UNG DENGAN KOMPUTER) UNTUK INSENTIF NON PNS MENGACU PADA JUKNIS URUHNYA BERARTI TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH, TAPI 135 ORANG TI YANG DIHITUNG Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 28 /DIBUTUHKAN). 008 DAN PROFIL 2006/2007 TIDAK ADA 44%) KARENA MENURUT BAG.PROGRAM DATA MEREKA SUDAH BERUPA RAN ADA 16 RUANG KELAS RUSAK BERAT ADA ANAK USIA 13-15 YANG BENAR-BENAR IKUT KEJAR PAKET B BERJ AL GURU SD(TERMASUK SWASTA) TIDAK ADA DATANYA. AN ANG ADA DI HALSEL,BEGITU PULA DENGAN JU MLAH KELAS UNTUK SMP ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP:0,35% APORAN,SARANA & PRASARANA MAUPUN BAGIAN KEPEGAWAIAN BELUM JALAN KARENA BELUM ADA BIAYA OPERASIONAL DAK TERDATA MASUK SMP/MTS NGAWI, YANG MUNGKIN MASUK KE SMP/ DATA DALAM KOMPUTER, JUMLAH ANAK TERSEBUT MASUK/MELANJUTKAN DATA DIPEROLEH DARI REKAPITULASI DI KOMPUTER BUKAN DARI PROF E KANTOR POS (AGAR UANG DAPAT CAIR) GURU BANTU SMP TIDAK DIBEDAKAN ANTARA GURU BANTU PUSAT DAN D JAWABAN DIAMBIL DARI DATA DPA NO.1.01.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2 KUALITAS SEKOLAH (SEKOLAH UNGGULAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN MENGHITUNG DARI DATA-DATA GURU TAHUN 2007 NGAJAR DI 2 SEKOLAH PENUNJUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SKPD DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI NO.57 TAHUN 2008 S)TERMASUK 7 ORANG KEPALA SEKOLAH. SEBENARNYA 92,21 % SK BUPATI NO 121 /2008 TANGGAL 10 MARET 2008, TIDAK SK KEPAL TIDAK ADA DATA TIDAK TAHU TANGGALNYA,TIDAK TERTERA DALAM DOKUMEN. UNTUK PENGAWAS SMP,MERANGKAP JUGA PENGAWAS SMA/SMK TOTAL 11 Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 23 009, TANGGAL 02 JANUARI 2009, KALENDERNYA PER TRIWULAN A DINAS ADA SELISIH KARENA ADA BEBERAPA SEKOLAH BELUM MENGIRIM DATA AERAH APK SD:115,34%,APM SD:98,78% DATA MERUPAKAN TANGGAL DOKUMEN DICETAK BUKAN TANGGAL DOKUMEN DATANYA ADA DI FILE DI KEJAR PAKET A GKUMAN GLOBAL. IL DAN RANGKUMAN JUMLAH GURU SD YANG MINIMAL DIV/S1 KEGURUAN TERMASUK YANG S2 LEBIH BANYAK, KARENA MEMILIKI BANYAK PROGRAM) MASIH DALAM BENTUK DRAFT,UNTUK STOK BARU. MENGHITUNG DATA GURU TAHUN 2008 MTS KABUPATEN LAIN. ORANG. PERATURAN BUPATI. PROGRAM TIDAK BISA DIENTRY >100%, JAWABAN SEBENARNYA 132%. SK NYA JADI SATU DENGAN SK PENGELOLAAN KEUANGAN DI MPP 126 SWASTA.SEDANGKAN UNTUK SMP SATU ATAP BIASANYA TIDAK MEMILIKI TIDAK ADA DATA BAIK PADA PROFIL MAUPUN PADA BUKU INDIVIDU SE TIDAK SEMUA RKS DAN RAKS DIPERTIMBANGKAN DALAM PENYUSUNAN RE UMLAH 2135 ANAK Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 =7 ORANG. APK SMP:114,99%, APM SMP:80,77% BANGUNAN DAN MENGINDUK DI SMP NEGERI YANG ADA BARU 40% TENAGA PENDIDIK IKUT PELATIHAN, JADI JAWABAN TIDAK CP EDITOR : DATA RKA 2008 DI RKA TIDAK TERDAPAT TANDA TANGAN YANG MENUNJUKKAN DILAKUKA DITETAPKAN DENGAN SK BUPATI NO.0130/2008 DISYAHKAN JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH 680 TAPI DIMASUKKAN KE KEJAR PAKET KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOLAH NJA ,DISESUAIKAN DENGAN ANGGARAN REKAP SATAP TERMASUK DALAM REKAP SMP RKA SKPD DISUSUN. RKA SKPD PENDIDIKAN TIDAK ADA ARSIP SEDANG DALAM PROSES ADA DI BAGIAN HUKUM Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 17 27/03/2008. ADA DATA KLASIFIKASI PENERIMAAN MURID BARU DI SLTP DAN SLTA, B (DALAM KOMPUTER) DATA DARI BAG.PROGRAM DAN PELAPORAN ADALAH 0,39%, BERBEDA DG DOKUMEN RKA SKPD PENDIDIKAN TERSEBUT TIDAK DITEMUKAN. ESTIMASI DIBUAT BERDASARKAN JUMLAH KELAS DITIAP SMP NEGERI Y JUMLAH KEPALA SEKOLAH YANG MINIMAL DIV/S1 NON KEGURUAN TERMA KAB BREBES NO 900/010.A/2008 TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PE KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENYAMPAIKAN BAHWA DATA INI PERHITUN MPP21 DI ENTRY 99 UNTUK TANGGAL KARENA TIDAK BISA DIENTRY 96 N EVALUASI SEBENARNYA 97,75 SEKRETARIS KADIN P&P TIDAK DAPAT MENUJUKKAN TANGGAL DITETAPK SISWA YANG MELANJUTKAN KE SMA/MA/SMK=109,97% SK WALIKOTA NO 01/SK-KEU/PERBEND/2008 (02/01/2008 TENTANG TIDAK TERSEDIA DATA DALAM PERSEN,DATA PERSEN BARU DIHITUNG O YANG PASTI BULANNYA SETELAH TAHUN AJARAN DAN SEBELUM RENJA D Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 15 AN, JADI JAWABAN TIDAK TAHU ANG DIKALIKAN JUMLAH SEKOLAH.ESTIMASI INI DIBUAT DENGAN CATA DATA DI RENSTRA 2008 YAITU 3,87%. GAN DAN BERDASAR ASUMSI DAN BELUM PERNAH DILAKUKAN VERIFIKAS ISUSUN JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGE LEH KASUBAG KEUANGAN MPP23 DIENTRY 99 UNTUK TANGGAL PADA ITEM B KARENA TIDAK BISA NAMUN RESPONDEN TIDAK BISA MENJAMIN SEMUA BERASAL DARI NABI PENUNJUKAN PENGANGKATAN BENDAHARA DI SKPD KOTA PALANGKARAYA PROGRAM TIDAK BISA MENERIMA OPTION JAWABAN 5, SEMENTARA ISI REALISASI KEUANGAN TRIWULAN KEEMPAT 2008:93,38% DAN REALISAS SEHARUSNYA/SESUNGGUHNYA 99,52 % DANA YANG TERSERAP SUK YANG S2=8 ORANG TIDAK ADA PENDELEGASIAN ,MENGACU DARI SK BUPATI Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 9 DIENTRY 96 GURU SMP TIDAK TETAP (NON PNS) TERMASUK GTT YAYASAN=67 ORANG I I FISIKNYA 119,47% JUMLAH SMP SATU ATAP TIDAK DISENDIRIKAN,TETAPI DIMASUKKAN PA KEPUTUSAN WALIKOTA NO 21 TAHUN 2008 (23/02/2008) TENTANG PEN LURAN PADA SATUAN KERJA LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU OUT OF RANGE SEHARUSNYA DIENTRY KASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN RE TAN BAHWA HANYA ADA 1 ROMBEL UNTUK TIAP SEKOLAH YANG DIGABUN Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 DA DAFTAR SMP NEGERI (BUKU INDIVIDU SEKOLAH) DAN PENYAJIAN DATA PENDIDIKAN DAYAAN KAB BREBES TAHUN ANGGARAN 2008. G DENGAN SMP SATU ATAP.BEGITU JUGA DENGAN JUMLAH ROMBRL YANG JAWABAN MERUPAKAN JUMLAH TOTAL ANAK KELOMPOK USIA 13-15 THN MPP126 DI ENTRY 99 UNTUK TANGGAL DAN BULAN KARENA TIDAK BISA PENUNJUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI SKPD CABANG DINAS, UPT PROGRAM OTOMATIS KE MPP66A, SEMENTARA DIISI 999 SEHARUSNYA RESPONDEN TIDAK DAPAT NENPERLIHATKAN DOKUMEN, KARENA KAKANDE TAHUN AJARAN BARU UNJUKKAN/PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG/ASET Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 ADA UNTUK SMP SWASTA.SELURUH INFORMASI INI DIPEROLEH DARI BI DAN SUB UPT DITETAPKAN DENGAN SK BUPATI NO.188.4/39.1/2008 DATA JUMLAH SISWA MELANJUTKAN DALAM % DIENTRY 96 HANYA ADA SK DARI BUPATI(KEPUTUSAN BUPATI) UNTUK SEMUA SKPD JAWABANNYA 6(TIDAK ADA DATA). MPP66 SEMENTARA DIISI 3. PDIKJAR SEDANG KELUAR KOTA PROSENTASE SISWA MELANJUTKAN SMP RENDAH, DINAS MEMBUKA SMP S YG BERSEKOLAH DI SMP DAN SMP TERBUKA TAPI TIDAK ADA DATA YAN Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 ATAP BERADA DI SD-SD SISWA MELANJUTKAN TANPA UJIAN MASUK/PSB DANG PERENCANAAN.SUDAH DIGALI INFORMASI DI BAGIAN LAIN.JUGA DITUNJUKAN DOKUMEN RKA SKPD TAPI DI DOKUMEN TIDAK ADA TANGGA G BERSEKOLAH DI MTS. NO 050/010.A/2008 TANGGAL DI TETAPKAN 07 JANUARI 2008 PADA TANGGAL 11/02/2008 PROGRAM TIDAK BISA MENERIMA OPTION JAWABAN 5, SEMENTARA TIDAK ADA DATA Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 DI PROGRAM DIGITNYA TIDAK MUAT,DATA SEBENARNYA 1260 ORANG DIISI 9. L PENYUSUNAN MENGACU PADA PERBUP NO.3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN KEUA RUANG KELAS KLASIFIKASI RUSAK BERAT ADA 8 BUAH (SMP NEGERI) TIDAK DIPEROLEH DATA APAPUN YG DISELENGGARAKAN BERGANTIAN DENGAN SD(KELAS SORE) KARENA A Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 CP EDITOR 2 : CP PEWAWANCARA TIDAK CUKUP DIENTRY DAN BUKAN MILIK 4 BUAH (SMP NEGERI) DATA SEBENARNYA KEMUNGKINAN >90% TAPI KARENA TIDAK ADA DATA DATA YANG ADA JUGA BERUPA ESTIMASI DARI BAGIAN PLS DASAR DAR DI PROGRAM DIGITNYA TIDAK MUAT,DATA SEBENARNYA 1028 ORANG LASAN BEKERJA ATAU TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PERJALANAN MENUJU S NGAN Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 DITETAPKAN DENGAN KETETAPAN SK BUPATI NO.188.4/47.1/2009 I ESTIMASI INI BAHWA ANAK PUTUS SEKOLAH SD 2007/2008 TERCOVE MENGACU PADA KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NO.954/39/02/2008 MP TERDEKAT MTS JADI PERSENTASENYA HANYA 56,68% YANG TIDAK BISA MEREPRES Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 DITETAPKAN TGL 30/01/2009 ENTASIKAN DATA YANG RIIL. PEWAWANCARA SUDAH MENCARI DATA DI BPS TETAPI TIDAK ADA PENDU R DI DALAM PROGRAM PAKET A Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 DUK MENURUT UMUR TUNGGA. ADA DATA DALAM RAPAT RAPAT KORDINAS SAMA HALNYA DENGAN MPP63A, BAHWA DASAR ESTIMASI ADALAH ANAK Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 I PEMBANGUNAN PEMDIDIKAN TAHUN 2008 YAITU MPP62A=11718 ANAK JUMLAH LULUSAN TERMASUK LULUSAN SMP TERBUKA. PUTUS SEKOLAH SMP TERCOVER DIDALAM PROGRAM PAKET B.SUDAH DIU Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 DAN MPP66D=6743. PEWAWANCARA TIDAK DAPAT MEMASUKAN DATA INI. PAYAKAN MENCARI DATA DI KEPALA BIDANG YANG LAMA NAMUN TIDAK Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 ADA DATANYA, DI BPS JUGA TIDAK ADA DATA TERSAEBUT,MENURUT BP YANG ADA HANYA DATA PERPUSTAKAAN SMP, DATA PERPUSTAKAAN SD Di isi setelah selesai wawancara buku Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 DOKUMENNYA RUSAK KARENA BENCANA BANJIR THN LALU, DIESTIMASI S DATA TERSEBUT TIDAK PERNAH DISERAHKAN OLEH DIKNAS KE BPS Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1. DATA YANG DIPAKAI ADALAH 2008/2009, KARENA DATA 2007/2008 CP EDITOR CP EDITOR MPP154 ADA DUA PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PENGAWAS SEK CP. EDITOR MPP121--->98,SEBENARNYA DOKUMEN TIDAK ADA CP.EDITOR MPP21B(A)---->SEHARUSNYA 384 KARENA DITAMBAH DENGA DALAM MENJAWAB BUKAN DATA SEKOLAH (UNTUK KEAKURATAN) RESPOND DALAM MENJAWAB RESPONDEN DIBANTU (UNTUK KEAKURATAN DATA) DIB DALAM MENJAWAB SEMUA PERTANYAAN (UNTUK KEAKURATAN DATA) RESP DATA SD/SMP YANG DIPAKAI DATA PER 21 NOPEMBER 2008 DATA SEBAGIAN BESAR DARI KUESIONER SEKOLAH DAN REKAP KOMPUTE DATA YANG ADA SEBAGAI SUMBER DATA ADALAH PROFIL TH 2007/2008 DI DINAS PENDIDIKAN TIDAK ADA PROFIL / RANGKUMAN. SEBAGIAN B MPP 64B DATA KHUSUS UNTUK LULUSAN SD TH 2007/2008 YANG MELAN MPP01(C0109): SUMBER ADA DI STATISTIK SEKOLAH PENERIMA BOS MPP01A HAL. TIDAK TERMASUK YANG BUKAN MILIK SD NEGERI=36 MPP02, MPP22, MPP51, MPP78 MERUPAKAN DATA DARI PROFIL PENDID MPP05 (C0109) DIRANGKUMAN THN 2008TIDAK ADA RINCIAN LALU SAA MPP126 HAL 14, HANYA UNTUK SKPD PENDIDIKAN MPP127. ADA 2 SK KEPALA DINAS YANG MENJELASKAN HAL TERSEBUT" MPP21A DAN MPP21B=JUMLAH TOTAL TIDAK SAMA,LEBIH BANYAK RUANG MPP45(A). SPASI TIDAK CUKUP,SEHARUSNNYA DIENTRI "DEWAN PENDI MPP47: DAPAT DIPEROLEH INFORMASI 24 SEKOLAH SAJA YANG BERADA SEMUA DATA UNTUK TAHUN AJARAN 2007/2008 KARENA DATA SEBELUMN TIDAK ADA UNTUK DATA REKAP DI PEROLEH DARI DATA KOMPUTER YANG SEBAGIAN WAWANCARA DILAKUKAN DARI BERBAGAI SUMBER Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 24 -KEPALA DINAS 1. NO.900/526/KEP/2009 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN ADA MARK UP DATA YANG SANGAT BESAR ANTU OLEH BAPAK BONAR SIMANULANG KASIE KURIKULUM TK DAN SD ( DATA GURU DARI REKAPITULASI NAMA-NAMA GURU KAB PEGUNUNGAN BI DATA RANGKUMAN TIDAK ADA KARENA KEPALA BAGIAN DATA SEDANG I DI KEC. BACAN SAJA. SEDANGKAN DIKECAMATAN LAIN BELUM MENGGUN DI PRINT OUT KARENA KANTOR DINAS PENDIDIKAN BARU PINDAH DAN DIKAN,SKPD TERKAIT (BAPPEDA,DPPKAD,DEPAG,BAG.ADMINISTRASI PE EN DIBANTU OLEH BAPAK NUBERTUS YEIMO (KASUBAG TU) DAN BAPAK ESAR DATA DIAMBIL DARI EVALUASI PROGRAM DAN CAPAIAN TARGET K IKAN TAHUN 2008, MPP01, MPP01A, MPP01B, MPP03, MPP04, MPP05, JUTKAN KE SMP /MTS TIDAK ADA,ADANYA DATA SISWA BARU SMP/MTS KELAS DARIPADA ROMBEL.MENURUT KETERANGAN RESPONDEN BANYAK S MPP127 HAL 14, YANG ADA HANYA SK PPK(PEJABAT PEMBUAT KOMITME MPP66A DI ENTRI 0 YANG PADAHAL SEBENARNYA DI OPTION BISA DI N JUMLAH SATAP 6 BUAH JADI DIISI 390, MPP62C--->SEHARUSNYA 1 OLAH SD: H.SUPARTI,MPD UNTUK PENGAWAS SEKOLAH SMP ALI SUTARJ ONDEN SELALU DITEMANI BAPAK MANUEL RAMANDEY (KASI TENAGA TEK R. DI KABUPATEN PACITAN TIAP TAHUN ADA PEMILIHAN SISWA,GURU, SD SWASTA = 6 T PEWAWANCARA KONFIRMASI KE RESPONDEN MEMANG TIDAK BISA MENJ TINGKAT SD KEADAAN 31 JULI 2008 YA TIDAK ADA. Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 24 -KABID DIKDAS 01,5% 2. DALAM MENJAWAB DIBANTU JUGA OLEH PAK MULYADI BAGIAN KEUAN A ADA DATA TAHUN 2007/2008 DI COMPUTER NAMUN DATA TSB DIAMBIL/ AKAN KTSP AWAB PEWAWANCARA SUDAH MEMBANTU MENCARIKAN DATANYA JUGA TIDA BANYAK STAF DINAS PENDIDIKAN MENGALAMI MUTASI, SEHINGGA SEM EKOLAH-SEKOLAH SWASTA YANG KEKURANGAN MURID. INERJA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2008 INPUTKAN ANGKA 6 TAPI PADA PROGRAM TIDAK BISA KARENA OPTION JIN (DATA ADA DI LAPTOP) TIDAK DALAM BENTUK TERCETAK. KEGIATAN PENUMPANG ADMISISTRASI PERKANTORAN PADA UPT DINAS KEPALA SEKOLAH SERTA PENGAWAS SEKOLAH YANG BERPRESTASI/TELAD MANTAN KASIE PENGUMPULAN DATA) MARTHEN P (KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN) MBANGUNAN), TOKOH MASYARAKAT. MPP03(C0108): RESPONDEN TIDAK BISA U/ MEMBERIKAN ESTIMASI BE MPP07, MPP21A, MPP21B, MPP23, MPP24, MPP27 MERUPAKAN DATA S MPP64B HAL. 11, JUMLAH DIKONVERSI N) 550/1236/2008, SK PENGADAAN BARANG NO 900/1237/2008, SK P NIS GURU) NTANG SAJA DIMANA BELUM TENTU ITU LULUSAN SD 2007/2008 Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 20 -KABID DIKMEN AN TAPI MELALUI KOMPETISI. AWALNYA DIKATAKAN IJIN HANYA 3 HARI TAPI SETELAH DITUNGGU SA DATA RUANG KELAS DAN ROMBONGAN BELAJAR DIAMBIL DARI RINCIAN DI BLOG. DICOPY DARI DATA PROPINSI YANG ASALNYA TIDAK TAHU DARI MANA. EMERIKSAAN BARANG NO. 900/1238/2008 GAN DAN PAK OPKTAVIANUS SEKRETARIS KADIN P&P, DAN BAPAK AMAT K KETEMU MPP62A DAN MPP66D:DATA DIPEROLEH DARI DATA BKKBN YANG BARU A MPP62A DAN MPP68D : PEWAWANCARA SUDAH MENCARI DATA BPS, TETA MPP62B & MPP66H.SPASI TIDAK CUKUP, SEHARUSNYA DIENTRI "SOSIA MPP64 : DATA TAHUN 2006/2007 MPP66A=TIDAK ADA DATA MENGENAI PERSENTASE SISWA SMP KELAS 3 MPP66F HAL. 11, PRESENTASE TERMASUK KEJAR PAKET B MPP67B DATA KHUSUS UNTUK LULUSAN SMP TH 2007/2008 YANG MELAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB.KEBUMEN RAPA JUMLAH GURU BERDASARKAN JENIS KELAMIN, SEBENARNYA DI KA TATISTIK SEKOLAH DAN RANGKUMAN SEKOLAH UA DOKUMEN-DOKUMEN SEPERTI PROFIL SEKOLAH,DATA RANGKUMAN TID Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 -BAG.KEPEGAWAIAN 2. NO.900/521/KEP/2009 TETANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN AK ADA SEHINGGA UNTUK DATA REKAP DI PEROLEH DARI STAF PMPTK BAG KEPEGAWAIAN ADA DATA GURU NEGERI/SWASTA NAMUN TIDAKLAH L DEFINITIF RUANG KELAS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2008 YANG BERJ JUTKAN KE SMA/SMK/MA TIDAK ADA,ADANYA DATA SISWA BARU SMA/SM KAN DIDOKUMENTASIKAN OLEH BPS LISASI & MOTIVASI KEPADA MASYARAKAT, MENAMBAH AKSES LAYANAN MPAI HARI TERAKHIR (SABTU 14/03 2009)TIDAK ADA,PENGISIAN DAT MPP123 HAL. 13, PERDA SOTK BARU MPP66B DI ENTRI 3 KARENA SEHARUSNYA SKIP DARI FARIABEL MPP67B HAL. 12, JUMLAH DIKONVERSI PI KLASIFIKASI UMUR TIDAK SESUAI DENGAN PERTANYAN. SELANJUTN SEMUA DATA SEKOLAH TERBARU MASIH DALAM TAHAP ENTRY DI BAG.BI US TATOGO KEPALA DINAS P&P YANG MENGIKUTI UJI DAN MENCAPAI NILAI RATA-RATA 6 TETAPI ADA Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 -BAG.DATA 3. SAAT WAWANCARA UPDATE DATA MASIH BERLANGSUNG A MENGGUNAKAN PROFIL. CTTN IJIN BAG DATA TERSEBUT (IBU CORIE ENGKAP. BELUM SEMUA SD SWASTA MASUK DALAM RANGKUMAN DATA TER K/MA SAJA DIMANA BELUM TENTU ITU LULUSAN SMP 2007/2008 KARENA BAGIAN INI YANG MEMPUNYAI DALAM FILE DATA DI KOMPUTER KEGIATAN DAN PENYEDIA ATK PADA DINAS DIKPORA KAB.KEBUMEN MPP107 HAL. 12, TERDIRI DARI LABORATORIUM IPA = 41, FISIKA = MPP121 ADA TAPI BELUM DISAHKAN YANG BARU, SEDANGKAN YANG LAM MPP62Z:SELAMA INI DIKNAS TIDAK MEMILIKI DATA PROSENTASE TERS MPP66A NA PROGRAM. NYA PER SEKOLAH. PENDIDIKAN,PEMBERIAN BEASISWA". UMLAH 51 SD NEGERI DAN SWASTA. DATA 5 SD KEKURANGANNYA ADALA YA ADA DATA DALAM RAPAT KORDINASIPROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDI Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 14 ) TERNYATA SAMPAI TGL 19 MARET 2009 2, BIOLOGI = 2 4. ADA SELISIH JUMLAH SMP YANG DISEBUTKAN OLEH PENGAWAS SMP A TIDAK TAHU DATA DIKUMPULKAN DARI BERBAGAI SUMBER: EBUT, DAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAKAN KARENA TIDAK AD H ESTIMASI RESPONDEN, JADI BUKAN REKAP KAN TAHUN 2008 YAITU MPP62A=11.718 ANAK DAN MPP66D=6743, TAP MPD65D, SPASI TIDAK CUKUP, SEHARUSNNYA DIENTRI "PEMBERIAN BE MPP115 MENGACU PADA DINAS PUSAT MPP62A DI ENTRI 0 KARENA SEBENARNYA BISA DI ENTRI 3 TETAPI MPP66E=JUMLAH SNAK USIA 13-15 TAHUN BERSEKOLAH DI SMP DAN MT SEBUT SEHINGGA ADA DATA BEBERAPA DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DAN PERNA Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 -DIKDAS,KASI KURIKULUM & KESISWAAN BID.PRA SEKOLAH DASAR DAN A DATA ASISWA,SOSIALISASI & MOTIVASI BELAJAR,MENGEDEPANKAN LAYANAN" DAN DINAS P&P, SETELAH DI KLARIFIKASI KE BAGIAN PERENCANAAN DI PROGRAM OPTION DI TUTUP DAN TIDAK BISA DI ENTRI 3 H DI BUAT BISA DIDAPATKAN DATA REKAP SEDANGKAN UNTUK DATA-DA I PEWAWANCARA TIDAK DAPAT MENASUKAN DATA INI MPP 31A DIISI 6 MPP03.TIDAK ADA DATA SECARA PASTI/TERTULIS MENGENAI JUMLAH G MPP05(C109): SUMBER ADA DI DAFTAR REKAPITULASI GURU BERDASAR MPP128 HAL. 14, DALAM BENTUK KEPUTUSAN BUPATI NO. 1217 TAHUN MPP62E OTHERS=PENELUSURAN ANAK USIA 7-12 TH YANG TIDAK SEKOL S,TERMASUK SMP TERBUKA. Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 . 2008, TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPANAN DAN ATASAN LANGSUNG PA AH DI SD/MI TETAPI SUDAH SEKOLAH DI SMP DALAM MENJAWAB PERTANYAAN BUKAN DATA, RESPONDEN DIBANTU OLEH DAN PENGOLAHAN DATA (SYAHRIL) YANG BENAR BERJUMLAH 23 SMP KAN TINGKAT PENDIDIKAN BULAN DESEMBER 2008 LANJUTAN. MPP 32 DIISI 9 MPP03 (C0108) DIRANGKUMAN 2008 DIKETAHUI JUMLAH GURU SD DI K MPP102,MPP103,MPP104,MPP108: PADA SEKSI INI JAWABAN DIPEROLE MPP118=DINAS PENDIDIKAN TIDAK TAHU APAKAH MASYARAKAT BISA ME TA YANG TIDAK ADA DI REKAP KOMPUTER,DATA DI DAPATKAN BERDASA URU DILIHAT DARI JENIS KELAMIN, DAN KETIKA DIMINTA MENJAWAB Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 -SEKRETARIS SKPD PENDIDIKAN. 5. MENURUT RESPONDEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BELUM BERFUNGSI AB. ACEH BARAT DAYA ADALAH 768 ORANG SEDANGKAN U/ RINCIAN JE DA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BLORA H DARI ESTIMASI KEPALA BAPPEDA YANG DULU PERNAH MENJABAT SEB MPP 62D+MPP 62E DARI MPP 62C DI PROGRAM LANGSUNG SKIP KE MPP MPP07(C0112): RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN ESTIMASI DAN D MPP125 SK KHUSUS MENGATUR DI SKPD SAJA MPP61C & MPP66C,SEHARUSNYA DIENTRI "TAMBAHAN JAM PENGAJARAN NGAKSES. KARENA LAPORAN BERUPA LAKIP DISERAHKAN KE BAPPEKAB PAK NUBERTUS YEIMO KASUBAG TU DAN PAK MARTHEN KASUBAG PEREN PUN RESPONDEN MENJAWAB TIDAK TAHU (98) RKAN JUMLAH ESTIMASI DALAM PROSENTASE MELALUI KABID PENDIDIK Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 12 ,PEMBERIAN MOTIVASI,TRY OUT UJIAN NASIONAL,PEMENUHAN SARANA -BAG.KEUANGAN SKPD PENDIDIKAN. 63A AGAI KEPALA BIDANG, TIDAK ADA DATA PASTI TENTANG SEKSI INI AN. CANAAN DAN KEUANGAN DAN SEKDA MELALIU LAPORAN AKUNTABILITAS INVESTASI PEMERINTAH I KABAG KEPEGAWAIAN JUGA BELUM LENGKAP KARENA SEBAGIAN BESAR MPP08A,09A,13A,28A,29A,33A, UNTUK SANGSI DIATUR BERDASAR PP3 MPP23.SAMA SEPERTI MPP03 NIS KELAMIN TIDAK ADA, LALU PEWAWANCARA MENANYAKAN KE RESPON OPTIMAL/MANDEK Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 & PRASARANA PEMBELAJARAN" TETAPI SPACE TIDAK CUKUP. -BAG.BINA PROGRAM. . DINAS PENDIDIKAN JUGA TIDAK TAHU APABILA BAPPEKAB DAN SEKD 0 TH 2008 DAN TIDAK ADA PERDA ATAU JUKNIS YANG MENGATUR SANG 6. PEWAWANCARA TIDAK DAPAT MELIHAT DOKUMEN RKA/RENJA/RENSTRA DATA SD SWASTANYA TIDAK LENGKAP DEN TAPI TIDAK TAHU DENGAN PASTI MPP 121 DIISI 6/6/9996 KARENA PROGRAM DIISI 96/96/9996 MENOL MPP01A:TIDAK ADA DATA SAMA SEKALI, DATA YANG DIISIKAN BERDAS MPP04 DAN MPP24: DATA REKAP HANYA TERTERA GURU PNS DAN NON P MPP111.PROGRAM/KEGIATAN U/ MENGENTASKAN KEMISKINAN LANGSUNG Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 ;AK/WARNING A MEMPUBLIKASIKAN. ARKAN ESTIMASI YANG RUJUKANNYA BERASAL DARI 90% SD NEGERI DI DARI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DENGAN ALASAN KEPALA, KABAG, KASIE BARU DILANTIK SEJAK 13 N MPP10(C0115): SUMBER ADA DI DATA GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGA MPP21A & MPP21B: JUMLAH RUANG BELAJAR/KELAS & JUMLAH ROMBONG NS. SI DAN INSENTIF SECARA KHUSUS Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 AN BELAJAR SMP UNTUK SATAP (SEKOLAH SATU ATAP) SUDAH TERHITU DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN BELUM ADA KABID PERENCANAAN SEHIN HALMAHERA SELATAN SUDAH MEMILIKI 6 KELAS, SEDANGKAN 10% HAN MPP01-MPP02 DATA DIDAPAT DI DIKDAS DALAM COMPUTER DAN DIPRIN MPP04(CO108) RESPONDEN TIDAK TAHU STATUS GURU YANG ADA SEHIN MPP121.PEWAWANCARA MELIHAT DOKUMEN RKA SKPD PENDIDIKAN DAN M MPP125=KEPALA SKPD PENDIDIKAN TIDAK MENGELUARKAN SK. TETAPI OVEMBER 2008 WAS TK-SD-SMP & KEPALA UPTD JAJARAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 & OLAH RAGA KAB. ACEH TENGGARA THN 2008 EMANG TIDAK ADA TANGGALNYA, HANYA TERTULIS BULAN DAN TAHUN GGA SISTEM DOKUMENTASI BELUM TERPADU DAN BANYAK INFORMASI YA GGA TIDAK BISA MEMBERIKAN ESTIMASI MENGACU PADA KEPUTUSAN BUPATI NO.188.45/34/406.012/2008 TGL NG DI SMP NEGERI. T YA MEMILIK 4 KELAS.SEDANGKAN UNTUK SD SWASTA SUDAH MEMILIKI Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 100% MEMILIKI 6 KELAS 12-02-2008 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN,KUASA PENGGUNA ANGGARAN MPP03 TIDAK TAHU SECARA PASTI DAN TIDAK BISA UNTUK MENGESTIM MPP125.TIDAK ADA SK DARI KEPALA SKPD PENDIDIKAN TAPI BERUPA MPP12B: ADA DUA SK: 1.SK PENETAPAN (SEBELUM PERUBAHAN) NO. MPP21(C0110): SUMBER ADA DI JUMLAH SISWA SMP NEGERI & SWASTA NG TIDAK ADA DOKUMENNYA SEHINGGA HARUS DI TANYAKAN KE BEBERA Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 ,BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU. S 050/2224.A/2008 DITETAPKAN TGL.16/10/2008. 2.SK SETELAH PERU ASI HANYA TAHU JUMLAHNYA. MPP01B:HANYA ADA DATA UNTUK ROMBONGAN BELAJAR SD NEGERI, MES MPP07(E0112) KARENA TIDAK ADA DOKUMEN YANG PASTI, PEWAWANCAR PA KABID YANG MENANGANINYA SK BUPATI NO.KU.954/02/SK/2009 TANGGAL 29 JANUARI 2009 THN PELAJARAN 2008/2009 KEADAAN BULAN FEBRUARI 2009 Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 A BERUSAHA MENANYAKAN KEPADA RESPONDEN ANGKA PERKIRAANNYA TA BAHAN NO.050/770.A/2008 DITETAPKAN TGL.28/02/2008. ERTA PERDA 188.45/477/406.055/2008 TGL 20-02-2008 YANG MENGA KIPUN ITU JUGA DALAM BENTUK PERKIRAAN.SEDANGKAN UNTUK SD SWA MPP117.6 HARI SUDAH PEWAWANCARA MENDATANGI KANTOR DINAS PEND MPP21A: SUMBER ADA DI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH MPP65:KOLOM DIGIT KURANG,JUMLAH SEBENARNYA 1504 SUMBER DARI - DATA SEKOLAH SD PER 12 JANUARI 2009. Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 - DATA KEADAAN SEKOLAH SD DESEMBER 2008. IDIKAN KAB.NAGAN RAYA, DAN TIDAK ADA DATA MENGENAI % PENYERA PI RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN ESTIMASI STA DASAR YANG DIGUNAKAN UNTUK ESTIMASI ADALAH HANYA ADA 1 THN 2007/2008 TERTANGGAL 1 APRIL 2008 TUR PADA PPTK DAN PPK SKPD SERTA PEMBUAT DAFTAR GAJI. Di isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 (SATU) ROMBEL UNTUK SETIAP SD SWASTA. DIGIT CP TIDAK CUKUP UNTUK ENTRY. MPP23(C0108): RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN ESTIMASI BEDRA PAN ANGGARAN 2008, KARENA ANGGARAN 2008 BELUM SELESAI DALAM Di isi setelah selesai wawancara buku IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode pencacah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0792 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1292 1392 Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Editor Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0791 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1391 Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Supervisor Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 11 94 Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 74 Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 4 1 2 3 4 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 0203200909061011 0203200911201303 0203200913351500 0302200912181255 0303200908100900 0303200912581312 0303200913141446 0303200914121539 0403200911121145 0403200912301245 0503200909321008 0603200908141048 1003200908100920 1003200908111001 1003200909081017 1003200909200950 1003200911451237 1003200912201259 1003200913181402 1003200915051552 1103200911151130 1203200909581122 1203200912301430 1303200921412201 1603200908060902 1603200909070958 1603200910401150 1603200912471310 1603200913041421 1603200919192037 1703200908501011 1703200910151102 1803200921502207 1903200909151020 2302200910551154 2302200912311316 2302200912521311 2302200912581351 2302200913261402 2402200909201040 2402200909231036 2402200910311109 2402200912561317 2402200913001330 2502200908431009 2502200913301705 2502200913451455 2602200915201531 2702200914031446 2802200910051050 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 0303200914301442 0403200910501120 0403200915351627 0403200920152040 0603200911201155 1003200913001330 1003200914181444 1203200909040910 1203200914451503 1603200921212158 1703200913001417 1903200909151202 1903200914451455 1903200921012128 2402200914501545 2502200912151229 2702200907450810 2702200908300920 2702200913351415 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 0203200912411322 0503200914051437 0603200910101025 1003200919302023 1303200909290934 2203200911301200 2502200915101540 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 0803200907220735 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2 28 Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 1 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 3 27 Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara2 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 2 25 Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara3 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 8 8 8 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 4 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 5 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 6 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2 3 2 3 Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara1 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 2 3 2 3 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 2 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 2 3 2 3 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 3 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 3 3 3 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 4 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 5 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 6 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 2009 2009 2009 Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 1 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 2009 2009 2009 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 2 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 2009 2009 2009 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 3 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 2009 2009 2009 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 4 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 5 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tanggal Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara 6 Mulai wawancara (jam) 1 Mulai wawancara (jam) 1 Mulai wawancara (jam) 1 Mulai wawancara (jam) 1 Mulai wawancara (jam) 1 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 8 21 8 9 10 11 12 13 14 15 19 21 Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 1 Mulai wawancara (jam) 2 Mulai wawancara (jam) 2 Mulai wawancara (jam) 2 Mulai wawancara (jam) 2 Mulai wawancara (jam) 2 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 7 21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 2 Mulai wawancara (jam) 3 Mulai wawancara (jam) 3 Mulai wawancara (jam) 3 Mulai wawancara (jam) 3 Mulai wawancara (jam) 3 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 9 19 9 10 11 12 14 15 19 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 3 Mulai wawancara (jam) 4 Mulai wawancara (jam) 4 Mulai wawancara (jam) 4 Mulai wawancara (jam) 4 Mulai wawancara (jam) 4 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 7 7 7 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 4 Mulai wawancara (jam) 5 Mulai wawancara (jam) 5 Mulai wawancara (jam) 5 Mulai wawancara (jam) 5 Mulai wawancara (jam) 5 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 5 Mulai wawancara (jam) 6 Mulai wawancara (jam) 6 Mulai wawancara (jam) 6 Mulai wawancara (jam) 6 Mulai wawancara (jam) 6 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 6 Mulai wawancara (menit) 1 Mulai wawancara (menit) 1 Mulai wawancara (menit) 1 Mulai wawancara (menit) 1 Mulai wawancara (menit) 1 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 58 Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 1 Mulai wawancara (menit) 2 Mulai wawancara (menit) 2 Mulai wawancara (menit) 2 Mulai wawancara (menit) 2 Mulai wawancara (menit) 2 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 50 Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 2 Mulai wawancara (menit) 3 Mulai wawancara (menit) 3 Mulai wawancara (menit) 3 Mulai wawancara (menit) 3 Mulai wawancara (menit) 3 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 5 41 Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 3 Mulai wawancara (menit) 4 Mulai wawancara (menit) 4 Mulai wawancara (menit) 4 Mulai wawancara (menit) 4 Mulai wawancara (menit) 4 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 22 22 22 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 4 Mulai wawancara (menit) 5 Mulai wawancara (menit) 5 Mulai wawancara (menit) 5 Mulai wawancara (menit) 5 Mulai wawancara (menit) 5 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 5 Mulai wawancara (menit) 6 Mulai wawancara (menit) 6 Mulai wawancara (menit) 6 Mulai wawancara (menit) 6 Mulai wawancara (menit) 6 Jam mulai Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Mulai : Jam/Menit Wawancara 6 Akhir wawancara (jam) 1 Akhir wawancara (jam) 1 Akhir wawancara (jam) 1 Akhir wawancara (jam) 1 Akhir wawancara (jam) 1 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 9 22 9 10 11 12 13 14 15 17 20 22 Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 1 Akhir wawancara (jam) 2 Akhir wawancara (jam) 2 Akhir wawancara (jam) 2 Akhir wawancara (jam) 2 Akhir wawancara (jam) 2 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 8 21 8 9 11 12 13 14 15 16 20 21 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 2 Akhir wawancara (jam) 3 Akhir wawancara (jam) 3 Akhir wawancara (jam) 3 Akhir wawancara (jam) 3 Akhir wawancara (jam) 3 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 9 20 9 10 12 13 14 15 20 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 3 Akhir wawancara (jam) 4 Akhir wawancara (jam) 4 Akhir wawancara (jam) 4 Akhir wawancara (jam) 4 Akhir wawancara (jam) 4 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 7 7 7 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 4 Akhir wawancara (jam) 5 Akhir wawancara (jam) 5 Akhir wawancara (jam) 5 Akhir wawancara (jam) 5 Akhir wawancara (jam) 5 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 5 Akhir wawancara (jam) 6 Akhir wawancara (jam) 6 Akhir wawancara (jam) 6 Akhir wawancara (jam) 6 Akhir wawancara (jam) 6 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 6 Akhir wawancara (menit) 1 Akhir wawancara (menit) 1 Akhir wawancara (menit) 1 Akhir wawancara (menit) 1 Akhir wawancara (menit) 1 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 59 Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 1 Akhir wawancara (menit) 2 Akhir wawancara (menit) 2 Akhir wawancara (menit) 2 Akhir wawancara (menit) 2 Akhir wawancara (menit) 2 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 2 58 Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 2 Akhir wawancara (menit) 3 Akhir wawancara (menit) 3 Akhir wawancara (menit) 3 Akhir wawancara (menit) 3 Akhir wawancara (menit) 3 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 43 40 Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 3 Akhir wawancara (menit) 4 Akhir wawancara (menit) 4 Akhir wawancara (menit) 4 Akhir wawancara (menit) 4 Akhir wawancara (menit) 4 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 49 35 35 35 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 4 Akhir wawancara (menit) 5 Akhir wawancara (menit) 5 Akhir wawancara (menit) 5 Akhir wawancara (menit) 5 Akhir wawancara (menit) 5 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 5 Akhir wawancara (menit) 6 Akhir wawancara (menit) 6 Akhir wawancara (menit) 6 Akhir wawancara (menit) 6 Akhir wawancara (menit) 6 Jam berakhir Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 Sysmiss Jam Berakhir : Jam/Menit Wawancara 6 Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Jika jawabannya SELESAI (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke CRT7 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 1 1 Selesai 2 Selesai sebagian 3 Tidak selesai Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya Sysmiss Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 selain: 1. Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2. Responden sakit parah 3. Responden menolak Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi 4 Edit manual, tanpa CAFE Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Alasan data dientri tanpa dikoreksi Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas : diobservasi Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas : diperiksa Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 KABID PERENCANAAN KABID SMP KASI DATA DAN SIM KASI KESISWAAN DIKDAS KASI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN MUTU KASI MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN KASI PENGEMBANGAN DATA PENDIDIKAN KASI PENGUMPULAN PENGOLAHAN DAN PENJAYIAN DATA PENDIDIKAN KASUBAG BINA PROGRAM KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG PERENCANAAN DIKNAS KASUBAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN KASUBAG PROGRAM KASUBAG PROGRAM DAN LAPORAN KASUBAG TU KASUBAG UMUM DAN PROGRAM KASUBAG.PROGRAM KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN KEPALA DINAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA PENDIDIKAN BIDANG DASAR DAN MENENGAH KEPALA SEKSI PENDATAAN KEPALA SEKSI PROGRAM INFORMASI KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN KESIE SARANA, PRASARAN BIDANG SLTP PEMBANTU UMUM (STAFF PENGELOLA DATA) PENGAWAS DIKMEN DIKPORA SEKRETARIS DEWAN PENDIDIKAN SEKRETARIS DINAS P&P SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN STAF BINA PROGRAM STAF DINAS PENDIDIKAN STAF PERENCANAAN STAF PNPTK DINAS PENDIDIKAN STAF SISTEM INFORMASI MANAGEMEN STAF SUBAG.PROGRAM,EVALUASI DAN PELAPORAN STAF SUBBAG PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN STAF SUBBAG PROGRAM STAF SUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI STAF SUNGRAM (PENYUSUNAN PROGRAM/PERENCANAAN) STAFF PERENCANAAN STAFF SUBAG PROGRAM STAFF SUBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 22 1 2 3 4 5 6 10 12 13 15 22 Karakteristik Responden : Lamanya memegang Jabatan ini : Tahun/Bulan Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 98 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karateristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Tidak diketahui Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karateristik Responden : Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 D3 INFORMATIKA D3 SISTEM IMFORMATIKA DIII AKTA III AKUNTANSI S-1 BAHASA INDONESIA S-1 HUKUM S1 (EKONOMI) S1 (SARJANA PENDIDIKAN ISLAM) S1 ADM.NEGARA S1 ADMINISTRASI NEGARA S1 EKONOMI S1 EKONOMI MANAJEMEN S1 HUKUM S1 HUKUM PERDATA S1 ILMU HUKUM S1 INFORMATIKA S1 MANAJEMEN S1 MATEMATIKA S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA S1 PERKANTORAN S1 TEKNIK ARSITEKTUR S2 - SDM S2 ADMINISTRASI PUBLIK S2 BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN S2 EKONOMI PEMBANGUNAN S2 EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH S2 ILMU HUKUM S2 KONSENTRASI SDM S2 MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI S2 MANAGEMEN S2 MANAGEMEN PENDIDIKAN S2 MIPA S2 MM S2 MPD S2 SUMBER DAYA MANUSIA S2 TEKNOLOGI PENDIDIKAN SARJANA ILMU POLITIK SI KIMIA SMA SMA (JURUSAN IPS) SMK SMK (KEUANGAN) Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir PADATI SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir PADATI SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir PADATI SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir PADATI SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir PADATI SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir PADATI (Pangakalan Data dan Informasi Pendidikan atau Data Individu Sekolah) SD dan SMP Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah yang menggunakan formulir PADATI (Pangkalan Data dan Informasi atau Data Individu sekolah) untuk SD dan SMP atau tidak. Biasanya formulir pengumpulan data disini sering di sebut dengan istilah L1. Manfaat dengan adanya formulir itu salah satunya untuk dapat mengumpulkan data sekolah yang update dan akurat. Data disini bisa data tentang sekolah secara umum dan data untuk kesiswaan. Hasil dari olah data tersebut di pergunakan dalam hal pembuatan program atau kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir LAINNYA SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir LAINNYA SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir LAINNYA SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir LAINNYA SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir LAINNYA SD DAN SMP Apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah menggunakan formulir Lainnya SD dan SMP Jika jawabannya TIDAK (3) maka pertanyaan diteruskan ke MI04 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pada pertanyaan ini akan menanyakan apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah SD dan SMP dengan menggunakan formulir lainnya selain instrumen di MI01 atau tidak, kalau ada maka di MI03 akan menanyakan formulir apa saja yang di gunakan. Formulir atau pengumpulan data yang sekarang sedang di sosialisasikan/digunakan oleh dinas pendidikan adalah dengan adanya pendataan online pendidikan dasar yang dapat berfungsi sebagai berikut: 1.Pemberian dana bos untuk masing-masing sekolah 2.Masalah usulan rehab bangunan 3.Untuk masalah pemberian beasiswa untuk masing-masing sekolah 4.Untuk masalah sertifikasi guru Dan lain-lain Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan Formulir Lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 28 ADA TETAPI FORMATNYA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.CONTOH: DA DAPODIK(DATA POKOK PENDIDIKAN),FORM NISN(NOMOR INDUK SISWA N DATA MURID,GURU,SEKOLAH JARDIKNAS DATA SIM-NUPTK DNS,RANGKUMAN DATA PENDIDIKAN (EXEL MANUAL) FORMAT JUMLAH MURID,FORMAT JUMLAH SISWA MISKIN,FORMAT KEBUTU FORMULIR BANTUAN KESEJAHTERAAN FORMULIR DATA PENDAPATAN FORMULIR L1-TK/SD/SMP/SMA FORMULIR PANDATAAN SARANA & PRASARANA SEKOLAH OLEH MASING-MA FORMULIR PENDATAAN PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA FORMULIR PENDATAAN SEKOLAH (DARI UNICEF) FORMULIR PROFIL GURU (NUPTK) INSTRUMEN PENDATAAN PENDIDIKAN (UNTUK MENDAPATKAN PROFIL SEC KUESIONER DALAM FORMAT T (L1-SM) KUESIONER KELENGKAPAN GURU LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH KUESIONER L1-SM KUESIONER PUSAT/LAPORAN INDIVIDU LAPORAN BULANAN LAPORAN BULANAN SEKOLAH LAPORAN INDIVIDU(LI) SEKOLAH,RC(RANGKUMAN KECAMATAN),RK(RANG METODE KUESIONER NISN(DATA NOMOR IDUK SISWA NASIONAL) NUPTK, LAP BULANAN, SISN NWPTK QUESIONER UNTUK DAPODIK, DATA KEPALA SEKOLAH, UNTUK MEMBUAT NOMER UNIK Pada pertanyaan ini akan menanyakan apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah SD dan SMP dengan menggunakan formulir lainnya selain instrumen di MI01 atau tidak, kalau ada maka di MI03 akan menanyakan formulir apa saja yang di gunakan. Formulir atau pengumpulan data yang sekarang sedang di sosialisasikan/digunakan oleh dinas pendidikan adalah dengan adanya pendataan online pendidikan dasar yang dapat berfungsi sebagai berikut: 1.Pemberian dana bos untuk masing-masing sekolah 2.Masalah usulan rehab bangunan 3.Untuk masalah pemberian beasiswa untuk masing-masing sekolah 4.Untuk masalah sertifikasi guru Dan lain-lain Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan formulir lainnya Sebutkan Formulir Lainnya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 12 ARA KESELURUHAN) ASIONAL),FORM NUPTK(NOMOR UNIK PENDIDIK&TENAGA KEPENDIDIKAN DATA SISWA NISN FORMULIR UNTUK SISWA MISKIN FORMULIS BOS HAN SARPRAS KUMAN KABUPATEN),RP(RANGKUMAN PROPINSI) NISN PENDIDIK & KEPENDIDIKAN (NUPIK) SING PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH TA SISWA MISKIN, DATA WAJAR DIKDAS W Pada pertanyaan ini akan menanyakan apakah ada instrumen pengumpulan data sekolah SD dan SMP dengan menggunakan formulir lainnya selain instrumen di MI01 atau tidak, kalau ada maka di MI03 akan menanyakan formulir apa saja yang di gunakan. Formulir atau pengumpulan data yang sekarang sedang di sosialisasikan/digunakan oleh dinas pendidikan adalah dengan adanya pendataan online pendidikan dasar yang dapat berfungsi sebagai berikut: 1.Pemberian dana bos untuk masing-masing sekolah 2.Masalah usulan rehab bangunan 3.Untuk masalah pemberian beasiswa untuk masing-masing sekolah 4.Untuk masalah sertifikasi guru Dan lain-lain Apakah ada dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten MI02 = TIDAK (3) Apakah ada dokumen yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang menggambarkan prosedur yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 2 Ya, dokumen tidak seperti SK 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen dari Dinas Pendidikan yang mengambarkan prosedur yang harus dilakukan dalam hal pengumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau ada apakah sudah di SK kan atau belum kemudian di MI05 akan menanyakan No dan tahun ketetapan serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya dokumen mengenai prosedur pengiriman atau pengumpulan data akan sangat membantu meminimalkan kesalahan karena hal tersebut akan dapat menyamakan pandangan atau tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah Nomor dan tahun SK Nomor dan tahun SK Nomor dan tahun SK Nomor dan tahun SK Nomor dan tahun SK Kapan SK Ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Pewawancara lihan dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 050/40.6/2008 421.1/131/18/2008 NOMOR 465 TAHUN 2008 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen dari Dinas Pendidikan yang mengambarkan prosedur yang harus dilakukan dalam hal pengumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau ada apakah sudah di SK kan atau belum kemudian di MI05 akan menanyakan No dan tahun ketetapan serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya dokumen mengenai prosedur pengiriman atau pengumpulan data akan sangat membantu meminimalkan kesalahan karena hal tersebut akan dapat menyamakan pandangan atau tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK Ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Pewawancara lihan dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 47 2 98 2 28 98 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen dari Dinas Pendidikan yang mengambarkan prosedur yang harus dilakukan dalam hal pengumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau ada apakah sudah di SK kan atau belum kemudian di MI05 akan menanyakan No dan tahun ketetapan serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya dokumen mengenai prosedur pengiriman atau pengumpulan data akan sangat membantu meminimalkan kesalahan karena hal tersebut akan dapat menyamakan pandangan atau tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK Ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Pewawancara lihan dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 47 1 8 1 8 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen dari Dinas Pendidikan yang mengambarkan prosedur yang harus dilakukan dalam hal pengumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau ada apakah sudah di SK kan atau belum kemudian di MI05 akan menanyakan No dan tahun ketetapan serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya dokumen mengenai prosedur pengiriman atau pengumpulan data akan sangat membantu meminimalkan kesalahan karena hal tersebut akan dapat menyamakan pandangan atau tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK Ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Pewawancara lihan dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 47 2008 2008 2008 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen dari Dinas Pendidikan yang mengambarkan prosedur yang harus dilakukan dalam hal pengumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau ada apakah sudah di SK kan atau belum kemudian di MI05 akan menanyakan No dan tahun ketetapan serta tanggal di tetapkannya. Dengan adanya dokumen mengenai prosedur pengiriman atau pengumpulan data akan sangat membantu meminimalkan kesalahan karena hal tersebut akan dapat menyamakan pandangan atau tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah Apakah ada dokumen yang menggambarkan penjadwalan yang harus dilakukan untuk poengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang menggambarkan penjadwalan yang harus dilakukan untuk poengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang menggambarkan penjadwalan yang harus dilakukan untuk poengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang menggambarkan penjadwalan yang harus dilakukan untuk poengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang menggambarkan penjadwalan yang harus dilakukan untuk poengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten Apakah ada dokumen yang menggambarkan penjadwalan yang harus dillakukan untuk pengumpulan data, pembersiha data dan pengiriman dta (dari sekolah) ke kabupaten? Jika jawabannya TIDAK (3) maka pertanyaan dilanjutkan ke MI08 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen mengenai penjadwalan yang harus di lakukan dalam hal pegumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas kabupaten/kota , kalau ada maka di MI07 akan di tanyakan apakah dokumen tersebut sudah di SK kan atau belum. Karena dengan adanya penjadwalan tersebut maka akan mempermudah dalam proses pengumpulan data yang cepat, tepat dan akurat. Apakah ada SK ketetapannya Apakah ada SK ketetapannya Apakah ada SK ketetapannya Apakah ada SK ketetapannya Apakah ada SK ketetapannya Apakah ada SK ketetapannya? Apakah ada SK ketetapannya Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 18 32 1 3 1 SK 3 Tidak ada SK 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen mengenai penjadwalan yang harus di lakukan dalam hal pegumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas kabupaten/kota , kalau ada maka di MI07 akan di tanyakan apakah dokumen tersebut sudah di SK kan atau belum. Karena dengan adanya penjadwalan tersebut maka akan mempermudah dalam proses pengumpulan data yang cepat, tepat dan akurat. Nomor SK Nomor SK Nomor SK Nomor SK Nomor SK Apakah ada SK ketetapannya : nomor SK Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 420/29/2009 NO.810/160/2008 Z Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen mengenai penjadwalan yang harus di lakukan dalam hal pegumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas kabupaten/kota , kalau ada maka di MI07 akan di tanyakan apakah dokumen tersebut sudah di SK kan atau belum. Karena dengan adanya penjadwalan tersebut maka akan mempermudah dalam proses pengumpulan data yang cepat, tepat dan akurat. Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Kapan SK tersebut ditetapkan (tanggal) Apakah ada SK ketetapannya : tanggal SK Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 47 13 98 13 29 98 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen mengenai penjadwalan yang harus di lakukan dalam hal pegumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas kabupaten/kota , kalau ada maka di MI07 akan di tanyakan apakah dokumen tersebut sudah di SK kan atau belum. Karena dengan adanya penjadwalan tersebut maka akan mempermudah dalam proses pengumpulan data yang cepat, tepat dan akurat. Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Kapan SK tersebut ditetapkan (bulan) Apakah ada SK ketetapannya : bulan SK Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 47 1 98 1 3 98 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen mengenai penjadwalan yang harus di lakukan dalam hal pegumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas kabupaten/kota , kalau ada maka di MI07 akan di tanyakan apakah dokumen tersebut sudah di SK kan atau belum. Karena dengan adanya penjadwalan tersebut maka akan mempermudah dalam proses pengumpulan data yang cepat, tepat dan akurat. Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Kapan SK tersebut ditetapkan (tahun) Apakah ada SK ketetapannya : tahun SK Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 47 2008 2009 2008 2009 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada dokumen mengenai penjadwalan yang harus di lakukan dalam hal pegumpulan data, pembersihan data dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas kabupaten/kota , kalau ada maka di MI07 akan di tanyakan apakah dokumen tersebut sudah di SK kan atau belum. Karena dengan adanya penjadwalan tersebut maka akan mempermudah dalam proses pengumpulan data yang cepat, tepat dan akurat. Data Individu SD yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data Individu SD yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data Individu SD yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data Individu SD yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data Individu SD yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data individu SD yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 2 41 52 56 60 73 92 96 100 103 107 116 117 140 143 147 163 169 188 197 204 274 301 312 346 356 373 421 458 467 501 502 544 547 564 578 579 583 612 639 660 664 693 808 830 892 996 998 Pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah data individu sekolah SD dan SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan tahun ajaran 2011/2012, data individu disini sering di sebut dengan istilah Li. Karena dengan adanya data individu sekolah akan sangat membantu pihak Dinas Pendidikan dalam hal membuat perencanaan, program atau kebijakan terhadap sekolah dari hasil data individu tersebut Data individu SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data individu SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data individu SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data individu SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data individu SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Data individu SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 3 4 5 12 17 18 22 23 24 26 29 38 40 42 47 52 53 57 58 59 65 66 70 71 72 74 78 82 85 96 97 98 103 105 112 117 122 996 998 Pertanyaan ini akan mengetahui berapa jumlah data individu sekolah SD dan SMP yang telah masuk ke Dinas Pendidikan tahun ajaran 2011/2012, data individu disini sering di sebut dengan istilah Li. Karena dengan adanya data individu sekolah akan sangat membantu pihak Dinas Pendidikan dalam hal membuat perencanaan, program atau kebijakan terhadap sekolah dari hasil data individu tersebut Apakah ada program yang dilaksanakan untuk pengecekan (verivikasi ke lapangan) data yang masuk Apakah ada program yang dilaksanakan untuk pengecekan (verivikasi ke lapangan) data yang masuk Apakah ada program yang dilaksanakan untuk pengecekan (verivikasi ke lapangan) data yang masuk Apakah ada program yang dilaksanakan untuk pengecekan (verivikasi ke lapangan) data yang masuk Apakah ada program yang dilaksanakan untuk pengecekan (verivikasi ke lapangan) data yang masuk Apakah ada program yang dilaksanakan untuk pengecekan (verifikasi ke lapangan) data yang masuk? Pewawancara cek DPA Catatan Pewawancara cek di DPA apakah program/kegiatan tersebut memang ada atau tidak kalau ngak ada bukti di DPA lingkari 3.Tidak Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini akan mengetahui apakah ada program/kegiatan dari pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi terhadap data yang telah masuk tersebut. Karena dengan adanya program verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan akan meminimalkan tindakan memanipulasi data yang di lakukan oleh pihak sekolah terkait bantuan atau prestasi sekolah tersebut atau juga untuk memastikan apakah data yang ada apakah sudah data yang terbaru atau belum Apakah ada dana APBD yang dialokasikan untuk proses pengecekan data (dari suatu sample) untuk memastikan kelengkapan dan akuraasi data Apakah ada dana APBD yang dialokasikan untuk proses pengecekan data (dari suatu sample) untuk memastikan kelengkapan dan akuraasi data Apakah ada dana APBD yang dialokasikan untuk proses pengecekan data (dari suatu sample) untuk memastikan kelengkapan dan akuraasi data Apakah ada dana APBD yang dialokasikan untuk proses pengecekan data (dari suatu sample) untuk memastikan kelengkapan dan akuraasi data Apakah ada dana APBD yang dialokasikan untuk proses pengecekan data (dari suatu sample) untuk memastikan kelengkapan dan akuraasi data Apakah ada dana APBD yang dialokasikan untuk proses pengecekan data (dari suatu sample) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data pewawancara cek RKA/APBD Catatan: Pewawancara cek langsung ke RKA/APBD Dinas Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 31 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pada pertanyaan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dengan kualitas data yang ada dengan melihat adanya dana APBD yang dialokasikan untuk melakukan pengecekan data yang di ambil secara sampel untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yag diberikan Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 34 1 1 1 Diberikan 3 Tidak ada data 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pewawancara periksa di APBD bidang pendidikan berapa dana yang benar-benar dialokasikan dalam proses pengecekan data tersebut Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Pewawancara periksa APBD bidang pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk proses pengecekan data tahun 2007/2008 adalah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 16 163.200.000 170.000.000 187.470.000 240.000.000 900.000.000 _15.000.000 _20.400.000 _21.054.600 _40.000.000 _42.655.000 _50.000.000 _91.613.500 ___.___._98 Pewawancara periksa di APBD bidang pendidikan berapa dana yang benar-benar dialokasikan dalam proses pengecekan data tersebut Apakah publik dapat mengakses informasi pendidikan Apakah publik dapat mengakses informasi pendidikan Apakah publik dapat mengakses informasi pendidikan Apakah publik dapat mengakses informasi pendidikan Apakah publik dapat mengakses informasi pendidikan Apakah publik dapat mengakses informasi pendidikan Jika jawabannya TIDAK (3), pertanyaan dilanjutkan ke MI21X Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah publik atau siapun bisa mengakses informasi-informasi pendidikan dari Dinas Pendidikan atau tidak. Informasi disini bisa bermacam-macam, bisa informasi tentang jumlah siswa, informasi nilai terendah tahun sebelumya untuk masuk sekolah baru ,informasi tentang infra struktur, informasi rata -rata nilai hasil ujian dan lain sebagainya. Apakah ada permintaan untuk dapat mengakses informasi pendidikan pad tahun 2007/2008 Apakah ada permintaan untuk dapat mengakses informasi pendidikan pad tahun 2007/2008 Apakah ada permintaan untuk dapat mengakses informasi pendidikan pad tahun 2007/2008 Apakah ada permintaan untuk dapat mengakses informasi pendidikan pad tahun 2007/2008 Apakah ada permintaan untuk dapat mengakses informasi pendidikan pad tahun 2007/2008 Apakah ada permintaan untuk dapat mengakses informasi pendidikan pada tahun 2007/2008 Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MI21X Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 48 2 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah pada tahun ajaran 2011/2012 ada pihak yang meminta informasi pendidikan atau tidak Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 42 ALOKASI ANGGARAN, LOKASI KEGIATAN, DAN HARI YANG DICAPAI ANGKA DO,ANGKA MENGULANG,ANGKA LULUSAN BY NAME SISWA KELAS 3 SMA/SMK DAFTAR PENILAIAN PEKERJAAN (DP3) DAFTAR SEKOLAH DAN KELULUSAN DATA GURU DATA JUMLAH LEMBAGA DATA JUMLAH SISWA UNTUK BEASISWA DATA LEMBAGA DATA NUPTK (NOMOR UNIK PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) DATA POKOK PENDIDIKAN DATA PROFIL PENDIDIKAN DATA PROFIL PENDIDIKAN & KONDISI FISIK SARANA DAN PRASARANA DATA PTK DATA SEKOLAH,JMLH SISWA,GURU,PENCAPAIAN NILAI UJIAN,ANGKA PATISIPASI DATA SISWA DATA SISWA TINGKAT SLTA DATA TENTAMG JUMLAH SISWA DOKUMEN SUBSIDI SARANA DAN PRASARANA HASIL UJIAN INFORMASI DATA SEKOLAH YANG MENERIMA DANA DAK INFORMASI KEPENDIDIKAN LENGKAP INFORMASI PUTUS SEKOLAH, BUTA AKSARA JUMLAH LEMBAGA DARI TK SAMPAI SEKOLAH MENENGAH JUMLAH LEMBAGA,DATA SISWA JUMLAH SEKOLAH DAN GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN BIOLOGI JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA, JUMLAH SISWA BERDASARKAN USIA JUMLAH SEKOLAH DI MAMASA BESERTA JUMLAH SISWA JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID, KELAS JUMLAH SEKOLAH, JUMLAH SISWA JUMLAH SISWA DAN GURU JUMLAH SISWA, GURU, ROMBEL DLL (PROFIL SEKOLAH) JUMLAH SISWA, JUMLAH GURU BERDASAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH SISWA,JUMLAH SEKOLAH,ALAMAT,DLL LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH MEMINTA DATA SEKOLAH SMP, SMA DAN SMK NAMA SEKOLAH & JUMLAH SEKOLAH NAMA,ALAMAT DARI SISWA YANG LULUS SMA/MA/SMK PENDATAAN BOS,PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PENERIMAAN BOS PERKEMBANGAN SISWA PROFIL PENDIDIKAN TENTANG KEBERHASILAN PENDIDIKAN Pertanyaan ini untuk mengetahui pada tahun ajaran 2011/2012 dari mana saja permintaan informasi pendidikan itu dan informasi apa saja yang diminta. Semakin banyak informasi yang diminta dan semakin banyak yang menggunakannya maka mencerminkan bahwa data yang disajikan termasuk data yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 34 ALAMAT SEKOLAH SD-SMA ANGKA DO,ANGKA MENGULANG,ANGKA LULUS,SISWA MISKIN,KUALIFIKASI GURU APK,APM,JUMLAH GURU,DATA KESISWAAN,DATA TENTANG PROSES PENDIDIKAN & BOS BY NAME SISWA KELAS 3 SMA/SMK DAFTAR SEKOLAH DATA ANGKA PARTISIPASI,JUMLAH SEKOLAH,JARAK SEKOLAH DATA GURU DATA KEKURANGAN GURU & PERMASALAHANNYA DATA NISN (NOMOR INDUK SISWA NASIONAL) DATA PROFIL PENDIDIKAN & KONDISI FISIK SARANA DAN PRASARANA DATA SEKOLAH, GURU, SISWA DATA SEKOLAH, SISWA, GURU, SARANA YANG ADA DATA SEMUA SISWA,LEMBAGA DATA SISWA DATA SISWA TINGKAT TK SAMPAI SLTA DATA TENTANG JUMLAH SISWA DATA TENTANG PERKEMBANGAN PBM SISWA DATA USIA SEKOLAH DATA-DATA RENSTRA, UNTUK PEMBENTUKAN BONDOWOSO DALAM ANGKA JUMLAH GURU, RUANG RUSAK, SEKOLAH YANG TERBAKAR JUMLAH LEMBAGA PAUD DAN JUMLAH SISWA JUMLAH LEMBAGA SEKOLAH JUMLAH MURID, DATA LEMBAGA, JUMLAH LULUSAN JUMLAH MURID,JUMLAH GURU DAN KELOMPOK USIA SEKOLAH JUMLAH SEKOLAH DAN GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN BIOLOGI JUMLAH SEKOLAH DI MAMASA BESERTA JUMLAH SISWA JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID, KELAS JUMLAH SISWA (DATA KESISWAAN) JUMLAH SISWA DAN SEKOLAH MATRIK PROGRAM KEGIATAN DAN MASALAH YANG DIHADAPI PERKEMBANGAN SISWA DAN GURU PROFIL SEKOLAH SEKOLAH & GURU Pertanyaan ini untuk mengetahui pada tahun ajaran 2011/2012 dari mana saja permintaan informasi pendidikan itu dan informasi apa saja yang diminta. Semakin banyak informasi yang diminta dan semakin banyak yang menggunakannya maka mencerminkan bahwa data yang disajikan termasuk data yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 20 ALAMAT SEKOLAH YANG MENERIMA BANTUAN BOOK SCHOOL EDUCATION BOS DATA GURU DATA KELULUSAN DATA NAMA & ALAMAT SEKOLAH DATA SEKOLAH,SISWA, GURU JUMLAH SD, MI, GURU, RUANG KELAS YANG RUSAK, KOMITE SEKOLAH JUMLAH SEKOLAH JUMLAH SISWA JUMLAH SISWA DAN SEKOLAH JUMLAH SISWA LULUSAN DI TINGKAT SMK JUMLAH SMP DAN MTS, SISWA, APK DAN APM MAJENE DALAM ANGKA NOMER INDUK SISWA SEKOLAH & GURU W Pertanyaan ini untuk mengetahui pada tahun ajaran 2011/2012 dari mana saja permintaan informasi pendidikan itu dan informasi apa saja yang diminta. Semakin banyak informasi yang diminta dan semakin banyak yang menggunakannya maka mencerminkan bahwa data yang disajikan termasuk data yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 15 ALAMAT SEKOLAH DAFTAR ALAMAT SEKOLAH DAFTAR LULUSAN SMA DATA NAMA & ALAMAT SEKOLAH DATA SISWA, GURU, JUMLAH SEKOLAH. LULUSAN SMP/SMA PENERIMAAN DATA PESERTA DIDIK PENGANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PERKEMBANGAN SISWA PROFIL SEKOLAH W Pertanyaan ini untuk mengetahui pada tahun ajaran 2011/2012 dari mana saja permintaan informasi pendidikan itu dan informasi apa saja yang diminta. Semakin banyak informasi yang diminta dan semakin banyak yang menggunakannya maka mencerminkan bahwa data yang disajikan termasuk data yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Informasi apa yang diminta Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 DATA NAMA SEKOLAH YANG MENERIMA ALOKASI ANGGARAN JUMLAH SISWA SD/MI, SMP//MTS DI KECAMATAN BINAAN PLAN W Pertanyaan ini untuk mengetahui pada tahun ajaran 2011/2012 dari mana saja permintaan informasi pendidikan itu dan informasi apa saja yang diminta. Semakin banyak informasi yang diminta dan semakin banyak yang menggunakannya maka mencerminkan bahwa data yang disajikan termasuk data yang lengkap,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Apakah semua informasi yang diminta diberikan Apakah semua informasi yang diminta diberikan Apakah semua informasi yang diminta diberikan Apakah semua informasi yang diminta diberikan Apakah semua informasi yang diminta diberikan Apakah semua informasi yang diminta diberikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 42 8 1 3 1 Ya, semuanya 2 Ya, sebagian 3 Tidak diberikan, karena 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Untuk mengetahui respon dari pihak Dinas Pendidikan mengenai data yang diminta ,apakah data tersebut selalu di berikan atau tidak. Kalau memang ada data yang tidak diberikan mungkin dengan alasan bahwa data tersebut bukan data publik , belum lengkap atau alasan lainnya Apakah semua informasi yang diminta diberikan (Lainnya) Apakah semua informasi yang diminta diberikan (Lainnya) Apakah semua informasi yang diminta diberikan (Lainnya) Apakah semua informasi yang diminta diberikan (Lainnya) Apakah semua informasi yang diminta diberikan (Lainnya) Apakah semua informasi yang diminta diberikan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 LSM TIDAK MEMBAWA SURAT RESMI Alasan informasi tidak diberikan Untuk mengetahui respon dari pihak Dinas Pendidikan mengenai data yang diminta ,apakah data tersebut selalu di berikan atau tidak. Kalau memang ada data yang tidak diberikan mungkin dengan alasan bahwa data tersebut bukan data publik , belum lengkap atau alasan lainnya IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 550 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 550 A Jenis Data Kesiswaan Jenis Data Kesiswaan Jenis Data Kesiswaan Jenis Data Kesiswaan Jenis Data Kesiswaan Jenis Data : Data Kesiswaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 550 A B C D E F G H I J K Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten dari data kesiswaan SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Data Kesiswaan: a. Profil Siswa b. Data Prestasi Siswa c. Data nilai Siswa d. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah e. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah f. Jumlah anak bersekolah di [...] g. Jumlah yang lulus sekolah di [...] h. Jumlah siswa yang putus sekolah i. Jumlah siswa baru [...] j. Jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK/M k. Jumlah lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan MTs melanjutkan ke SMA/SMK/M Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Apakah rekap/rangkuman data kesiswaan ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 402 148 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Data Kesiswaan: a. Profil Siswa b. Data Prestasi Siswa c. Data nilai Siswa d. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah e. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah f. Jumlah anak bersekolah di [...] g. Jumlah yang lulus sekolah di [...] h. Jumlah siswa yang putus sekolah i. Jumlah siswa baru [...] j. Jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK/M k. Jumlah lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan MTs melanjutkan ke SMA/SMK/M Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Data Kesiswaan (SD) Apakah rekap/rangkuman data kesiswaan ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 539 1 99 Data Kesiswaan: a. Profil Siswa b. Data Prestasi Siswa c. Data nilai Siswa d. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah e. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah f. Jumlah anak bersekolah di [...] g. Jumlah yang lulus sekolah di [...] h. Jumlah siswa yang putus sekolah i. Jumlah siswa baru [...] j. Jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK/M k. Jumlah lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan MTs melanjutkan ke SMA/SMK/M Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten?(SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten?(SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten?(SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten?(SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten?(SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten dari data kesiswaan SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Data Kesiswaan: a. Profil Siswa b. Data Prestasi Siswa c. Data nilai Siswa d. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah e. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah f. Jumlah anak bersekolah di [...] g. Jumlah yang lulus sekolah di [...] h. Jumlah siswa yang putus sekolah i. Jumlah siswa baru [...] j. Jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK/M k. Jumlah lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan MTs melanjutkan ke SMA/SMK/M Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Apakah rekap/rangkuman data kesiswaan ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 403 147 1 2 1 100% 2 <100% 3 Kosong 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Data Kesiswaan: a. Profil Siswa b. Data Prestasi Siswa c. Data nilai Siswa d. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah e. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah f. Jumlah anak bersekolah di [...] g. Jumlah yang lulus sekolah di [...] h. Jumlah siswa yang putus sekolah i. Jumlah siswa baru [...] j. Jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK/M k. Jumlah lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan MTs melanjutkan ke SMA/SMK/M Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Data Kesiswaan (SMP) Apakah rekap/rangkuman data kesiswaan ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 10 540 9 92 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Data Kesiswaan: a. Profil Siswa b. Data Prestasi Siswa c. Data nilai Siswa d. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah e. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah f. Jumlah anak bersekolah di [...] g. Jumlah yang lulus sekolah di [...] h. Jumlah siswa yang putus sekolah i. Jumlah siswa baru [...] j. Jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK/M k. Jumlah lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah lulusan MTs melanjutkan ke SMA/SMK/M Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 300 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 300 A Jenis Data Kepegawaian Jenis Data Kepegawaian Jenis Data Kepegawaian Jenis Data Kepegawaian Jenis Data Kepegawaian Jenis Data : Data Kepegawaian Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 300 A B C D E F Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SD) Apakah ada rekap/rangkuman per Kabupaten dari data kepegawaian SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 300 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Kepegawaian Data Kepegawaian: a. Jumlah Guru berdasarkan Latar Pendidikan b. Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah Guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi d. Jumlah staf non-guru berdasarkan Latar Pendidikan e. Jumlah staf non-guru berdasarkan Jenis Kelamin f. Jumlah staf non-guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Apakah ada rekap/rangkuman data kepegawaian ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 245 55 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Kepegawaian Data Kepegawaian: a. Jumlah Guru berdasarkan Latar Pendidikan b. Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah Guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi d. Jumlah staf non-guru berdasarkan Latar Pendidikan e. Jumlah staf non-guru berdasarkan Jenis Kelamin f. Jumlah staf non-guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Data Kepegawaian (SD) Apakah ada rekap/rangkuman data kepegawaian ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 23 277 2 90 Jenis Data : Kepegawaian Data Kepegawaian: a. Jumlah Guru berdasarkan Latar Pendidikan b. Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah Guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi d. Jumlah staf non-guru berdasarkan Latar Pendidikan e. Jumlah staf non-guru berdasarkan Jenis Kelamin f. Jumlah staf non-guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per Kabupaten dari data kepegawaian SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 300 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Kepegawaian Data Kepegawaian: a. Jumlah Guru berdasarkan Latar Pendidikan b. Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah Guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi d. Jumlah staf non-guru berdasarkan Latar Pendidikan e. Jumlah staf non-guru berdasarkan Jenis Kelamin f. Jumlah staf non-guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Apakah rekap/rangkuman data kepegawaian ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SM? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 248 52 1 2 1 100% 2 <100% 3 Kosong 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Kepegawaian Data Kepegawaian: a. Jumlah Guru berdasarkan Latar Pendidikan b. Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah Guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi d. Jumlah staf non-guru berdasarkan Latar Pendidikan e. Jumlah staf non-guru berdasarkan Jenis Kelamin f. Jumlah staf non-guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Data Kepegawaian (SMP) Apakah rekap/rangkuman data kepegawaian ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SM? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 20 280 35 95 Jenis Data : Kepegawaian Data Kepegawaian: a. Jumlah Guru berdasarkan Latar Pendidikan b. Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah Guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi d. Jumlah staf non-guru berdasarkan Latar Pendidikan e. Jumlah staf non-guru berdasarkan Jenis Kelamin f. Jumlah staf non-guru berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan memiliki rekap/rangkuman dari data Siswa, data kepegawaian, fisik, manajemen sekolah dan rasio dari setiap sekolah SD/SMP atau tidak. Apabila data - data itu tersedia maka di MI21A dan MI22B akan menanyakan apakah data/rangkuman yang ada tersebut sudah dari semua sekolah SD/SMP yang ada di Kabupaten/Kota atau belum. Diharapkan Dinas Pendidikan harus memiliki data yang lengkap karena akan sangat membantu dalam membuat atau malaksanakan suatu program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Karena tanpa adanya data yang lengkap dan akurat maka suatu kebijakan/program tidak akan berjalan dengan baik IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 450 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 450 A Jenis Data Fisik Jenis Data Fisik Jenis Data Fisik Jenis Data Fisik Jenis Data Fisik Jenis Data : Fisik Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 450 A B C D E F G H I Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten dari data fisik SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 450 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Fisik Fisik: a. Ketersediaan buku mata pelajaran matematika b. Ketersediaan buku mata pelajaran IPA c. Ketersediaan buku mata pelajarna IPS d. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Indonesia e. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Inggris f. Ketersediaan buku mata pelajaran PPKN g. Jumlah lokal (ruang kelas) h. Kondisi gedung i. Kondisi sanitasi sekolah (MCK) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Fisik (SD) Fisik (SD) Fisik (SD) Fisik (SD) Fisik (SD) Apakah rekap/rangkuman data fisik ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 209 241 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Fisik Fisik: a. Ketersediaan buku mata pelajaran matematika b. Ketersediaan buku mata pelajaran IPA c. Ketersediaan buku mata pelajarna IPS d. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Indonesia e. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Inggris f. Ketersediaan buku mata pelajaran PPKN g. Jumlah lokal (ruang kelas) h. Kondisi gedung i. Kondisi sanitasi sekolah (MCK) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Fisik (SD) Fisik (SD) Fisik (SD) Fisik (SD) Fisik (SD) Apakah rekap/rangkuman data fisik ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 20 430 20 90 Jenis Data : Fisik Fisik: a. Ketersediaan buku mata pelajaran matematika b. Ketersediaan buku mata pelajaran IPA c. Ketersediaan buku mata pelajarna IPS d. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Indonesia e. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Inggris f. Ketersediaan buku mata pelajaran PPKN g. Jumlah lokal (ruang kelas) h. Kondisi gedung i. Kondisi sanitasi sekolah (MCK) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten dari data fisik SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 450 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Fisik Fisik: a. Ketersediaan buku mata pelajaran matematika b. Ketersediaan buku mata pelajaran IPA c. Ketersediaan buku mata pelajarna IPS d. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Indonesia e. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Inggris f. Ketersediaan buku mata pelajaran PPKN g. Jumlah lokal (ruang kelas) h. Kondisi gedung i. Kondisi sanitasi sekolah (MCK) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Fisik (SMP) Fisik (SMP) Fisik (SMP) Fisik (SMP) Fisik (SMP) Apakah rekap/rangkuman data fisik ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 213 237 1 2 1 100% 2 <100% 3 Kosong 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Fisik Fisik: a. Ketersediaan buku mata pelajaran matematika b. Ketersediaan buku mata pelajaran IPA c. Ketersediaan buku mata pelajarna IPS d. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Indonesia e. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Inggris f. Ketersediaan buku mata pelajaran PPKN g. Jumlah lokal (ruang kelas) h. Kondisi gedung i. Kondisi sanitasi sekolah (MCK) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Fisik (SMP) Fisik (SMP) Fisik (SMP) Fisik (SMP) Fisik (SMP) Apakah rekap/rangkuman data fisik ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 18 432 20 90 Jenis Data : Fisik Fisik: a. Ketersediaan buku mata pelajaran matematika b. Ketersediaan buku mata pelajaran IPA c. Ketersediaan buku mata pelajarna IPS d. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Indonesia e. Ketersediaan buku mata pelajaran Bahasa Inggris f. Ketersediaan buku mata pelajaran PPKN g. Jumlah lokal (ruang kelas) h. Kondisi gedung i. Kondisi sanitasi sekolah (MCK) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 150 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 150 A Jenis Data Manajemen Sekolah Jenis Data Manajemen Sekolah Jenis Data Manajemen Sekolah Jenis Data Manajemen Sekolah Jenis Data Manajemen Sekolah Jenis Data : Manajemen Sekolah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 150 A B C Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten dari data manajemen sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 150 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Manajemen Sekolah Manajeman Sekolah: a. Data sekolah menyerahkan dokumen RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) b. Data sekolah menyerahkan laporan pertanggungjawaban RAKS/RAPBS (termasuk BOS) c. Data sekolah mempunyai Komita Sekolah (SK Kepala sekolah) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Apakah rekap/rangkuman data manajemen sekolah in dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 80 70 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Manajemen Sekolah Manajeman Sekolah: a. Data sekolah menyerahkan dokumen RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) b. Data sekolah menyerahkan laporan pertanggungjawaban RAKS/RAPBS (termasuk BOS) c. Data sekolah mempunyai Komita Sekolah (SK Kepala sekolah) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Manajemen Sekolah (SD) Apakah rekap/rangkuman data manajemen sekolah in dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 145 20 998 Jenis Data : Manajemen Sekolah Manajeman Sekolah: a. Data sekolah menyerahkan dokumen RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) b. Data sekolah menyerahkan laporan pertanggungjawaban RAKS/RAPBS (termasuk BOS) c. Data sekolah mempunyai Komita Sekolah (SK Kepala sekolah) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten dari data manajemen sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 150 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Manajemen Sekolah Manajeman Sekolah: a. Data sekolah menyerahkan dokumen RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) b. Data sekolah menyerahkan laporan pertanggungjawaban RAKS/RAPBS (termasuk BOS) c. Data sekolah mempunyai Komita Sekolah (SK Kepala sekolah) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Apakah rekap/rangkuman data manajemen sekolah ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 83 67 1 2 1 100% 2 <100% 3 Kosong 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Manajemen Sekolah Manajeman Sekolah: a. Data sekolah menyerahkan dokumen RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) b. Data sekolah menyerahkan laporan pertanggungjawaban RAKS/RAPBS (termasuk BOS) c. Data sekolah mempunyai Komita Sekolah (SK Kepala sekolah) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Manajemen Sekolah (SMP) Apakah rekap/rangkuman data manajemen sekolah ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 144 17 998 Jenis Data : Manajemen Sekolah Manajeman Sekolah: a. Data sekolah menyerahkan dokumen RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) / RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) b. Data sekolah menyerahkan laporan pertanggungjawaban RAKS/RAPBS (termasuk BOS) c. Data sekolah mempunyai Komita Sekolah (SK Kepala sekolah) Pada pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Mempunyai peta yang merupakan rekap/rangkuman dari sebaran guru, sebaran siswa dan sebaran sekolah dari sekolah SD/ SMP di kabupaten/Kota dan apakah peta sebaran tersebut sudah dari semua sekolah SD /SMP di kabupate/kota tersebut atau belum. Karena dengan adanyan peta sebaran tersebut maka akan mempermudah pengguna kebijakan atau pihak Dinas Pendidikan sendiri dalam melihat sebaran dari guru,siswa atau sekolah apakah sudah tepat atau belum, apabila sebaran tersebut belum tepat atau seimbang maka bisa langsung di benahi supaya peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada bisa efektif dan efisien. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 A Jenis Data Rasio Jenis Data Rasio Jenis Data Rasio Jenis Data Rasio Jenis Data Rasio Jenis Data : Rasio Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 A B F G H I J K L M Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SD) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten dari data rasio SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Rasio Rasio: a. Data SPK [...] b. Data APM [...] f. Data Rasio siswa/guru g. Data Rasio siswa/kelas h. Data Guru tetap i. Data Guru kontrak j. Data Guru honorer k. Sebaran guru l. Sebaran siswa m. Sebaran sekolah Rasio (SD) Rasio (SD) Rasio (SD) Rasio (SD) Rasio (SD) Apakah rekap/rangkuman data rasio ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 391 109 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Rasio Rasio: a. Data SPK [...] b. Data APM [...] f. Data Rasio siswa/guru g. Data Rasio siswa/kelas h. Data Guru tetap i. Data Guru kontrak j. Data Guru honorer k. Sebaran guru l. Sebaran siswa m. Sebaran sekolah Rasio (SD) Rasio (SD) Rasio (SD) Rasio (SD) Rasio (SD) Apakah rekap/rangkuman data rasio ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SD? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 494 63 90 Jenis Data : Rasio Rasio: a. Data SPK [...] b. Data APM [...] f. Data Rasio siswa/guru g. Data Rasio siswa/kelas h. Data Guru tetap i. Data Guru kontrak j. Data Guru honorer k. Sebaran guru l. Sebaran siswa m. Sebaran sekolah Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten? (SMP) Apakah ada data rekap/rangkuman per kabupaten dari data rasio SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 500 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Jenis Data : Rasio Rasio: a. Data SPK [...] b. Data APM [...] f. Data Rasio siswa/guru g. Data Rasio siswa/kelas h. Data Guru tetap i. Data Guru kontrak j. Data Guru honorer k. Sebaran guru l. Sebaran siswa m. Sebaran sekolah Rasio (SMP) Rasio (SMP) Rasio (SMP) Rasio (SMP) Rasio (SMP) Apakah rekap/rangkuman data rasio ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 392 108 1 2 1 100% 2 <100% 3 Kosong 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jenis Data : Rasio Rasio: a. Data SPK [...] b. Data APM [...] f. Data Rasio siswa/guru g. Data Rasio siswa/kelas h. Data Guru tetap i. Data Guru kontrak j. Data Guru honorer k. Sebaran guru l. Sebaran siswa m. Sebaran sekolah Rasio (SMP) Rasio (SMP) Rasio (SMP) Rasio (SMP) Rasio (SMP) Apakah rekap/rangkuman data rasio ini dari semua sekolah atau dari sebagian sekolah SMP? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 6 494 49 90 Jenis Data : Rasio Rasio: a. Data SPK [...] b. Data APM [...] f. Data Rasio siswa/guru g. Data Rasio siswa/kelas h. Data Guru tetap i. Data Guru kontrak j. Data Guru honorer k. Sebaran guru l. Sebaran siswa m. Sebaran sekolah BMI ID BMI ID BMI ID BMI ID BMI ID Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 BMI Putaran Survei BMI Putaran Survei BMI Putaran Survei BMI Putaran Survei BMI Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Apakah ada petugas khusus di Dinas Pendidikan yang ditugaskan untuk melakukan analisa data pendidikan secara kontinyu? Apakah ada petugas khusus di Dinas Pendidikan yang ditugaskan untuk melakukan analisa data pendidikan secara kontinyu? Apakah ada petugas khusus di Dinas Pendidikan yang ditugaskan untuk melakukan analisa data pendidikan secara kontinyu? Apakah ada petugas khusus di Dinas Pendidikan yang ditugaskan untuk melakukan analisa data pendidikan secara kontinyu? Apakah ada petugas khusus di Dinas Pendidikan yang ditugaskan untuk melakukan analisa data pendidikan secara kontinyu? Apakah ada petugas khusus di Dinas Pendidikan yang ditugaskan untuk melakukan analisa data pendidikan secara kontinyu Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MI36a Kalau ada yang mengatakan BKKDATADIK (Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan), pastikan bahwa kelompok kerja ini berlanjut, kalau hanya selama 2-3 tahun mendatang kemudian berhenti, lingkari tidak Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah pihak Dinas Pendidikan mempunyai petugas yang khusus menangani analisa data pendidikan secara kontinyu atau tidak. Yang di maksud kontinyu / berlanjut disini apabila petugas atau kelompok kerja tersebut akan bertugas terus menerus dengan waktu minimal 3 tahun. Kalau Cuma akan berjalan 2 sampai 3 tahun kedepan kemudian berhenti maka di kategorikan tidak memiliki petugas khusus. Dengan adanya kelompok kerja pendataan pendidikan ini maka indikator sistem informasi manajeman akan berjalan dengan baik, data yang masuk bisa cepat dan dapat segera diolah menjadi suatu data yang akurat untuk menentukan arah kebijakan Dinas Pendidikan demi meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Apakah ada SK penunjukannya? Apakah ada SK penunjukannya? Apakah ada SK penunjukannya? Apakah ada SK penunjukannya? Apakah ada SK penunjukannya? Apakah ada SK penunjukannya Apakah ada SK penunjukannya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 34 16 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan kabupaten/kota sudah memiliki SK penunjukan petugas khusus analisa data pendidikan atau belum. Karena dengan adanya SK penunjukan tersebut maka dapat menunjukan bahwa sistem informasi manajemen sudah tertata dengan baik. Nomor SK Nomor SK Nomor SK Nomor SK Nomor SK Apakah ada SK penunjukannya Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 24 02.B/800/412.42/2008 050/046/2007 050/40.6/2008 050/788/2009 172/KPTS/2008 188/197/415.30/2008 188/494/KEP/434.013/2008 420/0299/2006 420/1926A/433.108/2008 420/33/KEP/425.103/2008 420/4567/404.109/2008 420/829/2007 421.1/131/18/2008 421/013/2005 423.7/35/3/PKP/2006 800/1376/426.101/2008 800/450.C/406.055/2007 800/471.A/DISDIK 810/160/2008 NO.420/286/DPPO/11/2009 NO.800/28/KPTS/2007 NO:094/023.B/430.516/2008 PEG.821.24/161/2008 Z Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan kabupaten/kota sudah memiliki SK penunjukan petugas khusus analisa data pendidikan atau belum. Karena dengan adanya SK penunjukan tersebut maka dapat menunjukan bahwa sistem informasi manajemen sudah tertata dengan baik. Pewawancara cek struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/Tupoksi pegawai: Apakah tanggung jawab petugas ini tertera disana? Pewawancara cek struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/Tupoksi pegawai: Apakah tanggung jawab petugas ini tertera disana? Pewawancara cek struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/Tupoksi pegawai: Apakah tanggung jawab petugas ini tertera disana? Pewawancara cek struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/Tupoksi pegawai: Apakah tanggung jawab petugas ini tertera disana? Pewawancara cek struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/Tupoksi pegawai: Apakah tanggung jawab petugas ini tertera disana? Pewawancara cek struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/Tupoksi pegawai: Apakah tanggung jawab petugas ini tertera disana? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 34 16 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pewawancara periksa apakah di dalam struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan/tupoksi juga memuat tanggung jawab dari masing-masing petugas/stafnya Apakah petugas pengelola data memiliki keterampilan (pengumpulan data, data entry, data cleaning dan analisa) pengolahan data? Apakah petugas pengelola data memiliki keterampilan (pengumpulan data, data entry, data cleaning dan analisa) pengolahan data? Apakah petugas pengelola data memiliki keterampilan (pengumpulan data, data entry, data cleaning dan analisa) pengolahan data? Apakah petugas pengelola data memiliki keterampilan (pengumpulan data, data entry, data cleaning dan analisa) pengolahan data? Apakah petugas pengelola data memiliki keterampilan (pengumpulan data, data entry, data cleaning dan analisa) pengolahan data? Apakah petugas pengelola data memiliki keterampilan (pengumpulan data, data entry, data cleaning dan analisa) pengolahan data? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 34 16 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah petugas pengelola data memiliki ketrampilan seperti data entri, cleaning data, verifikasi dan analisa tidak. Ketrampilan seperti itu paling tidak harus dimiliki oleh staf pengelola data karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang di hasilkan. Apakah dilakukan Program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan? Apakah dilakukan Program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan? Apakah dilakukan Program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan? Apakah dilakukan Program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan? Apakah dilakukan Program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan? Apakah dilakukan Program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutnkan ke MI36a Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 34 16 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Untuk mengetahui apakah program pengembangan ketrampilan bagi petugas pengelola data dan analisa data pendidikan dilakukan atau tidak. Kalau ada program pengembangan maka di MI35 akan ditanyakan sudah berapa kali program tersebut dilaksankan. Karena dengan adanya program pengembangan seperti itu diharapkan para petugas pengelola akan semakin terampil dan semakin ahli sesuai dengan tututan perkembangan kebutuhan. Dalam tahun anggaran 2007/2008 berapa kali program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan dilakukan? Dalam tahun anggaran 2007/2008 berapa kali program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan dilakukan? Dalam tahun anggaran 2007/2008 berapa kali program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan dilakukan? Dalam tahun anggaran 2007/2008 berapa kali program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan dilakukan? Dalam tahun anggaran 2007/2008 berapa kali program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan dilakukan? Dalam tahun anggaran 2007/2008 berapa kali program Pengembangan Keterampilan bagi petugas pengolah data dan analisa data pendidikan dilakukan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 29 21 1 2 1 Lebih dari satu kali 2 Satu Kali 3 Kurang dari satu kali 6 Tidak berlaku 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Untuk mengetahui apakah program pengembangan ketrampilan bagi petugas pengelola data dan analisa data pendidikan dilakukan atau tidak. Kalau ada program pengembangan maka di MI35 akan ditanyakan sudah berapa kali program tersebut dilaksankan. Karena dengan adanya program pengembangan seperti itu diharapkan para petugas pengelola akan semakin terampil dan semakin ahli sesuai dengan tututan perkembangan kebutuhan. Apakah aplikasi PAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah) dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MI36c Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah) juga dimanfaatkan diluar fungsi sebagai pengirim data ke pusat atau tidak kalau ya maka di MI36b akan menanyakan untuk apa saja digunakan. PAS sendiri adalah adalah piranti lunak sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat sekolah, yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk dijalankan di setiap Sekolah yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan PAS, administrasi sekolah akan sangat terbantu khususnya dalam pendataan, pelaporan, dan pelayanan data dan informasi tentang sekolahnya kepada pihak luar yang membutuhkannya Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 DATA RANGKUMAN SEKOLAH DAN PROIL PENDIDIKAN (PUSAT DATA) EVALUASI PEMDA; EVALUASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. INFORMASI PENDIDIKAN, PROFIL PERENCANAAN, EKSPOS PUBLIK UMUM KE BAPPEDA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENDOWNLOAD SOAL2 PENDATAAN REGULER SETIAP TAHUN PENDATAAN/AKSES UNTUK PEMANGKU KEPENTINGAN RASIO PENDIDIKAN YANG DIMINTA BAPPEDA DAN BPS SEBAGAI BANK DATA DAN MENGETAHUI KEBUTUHAN DAERAH U/ MENGIRIM DATA GURU & SISWA KE PUSAT UNTUK MENGETAHUI FLUKTUASI PENDIDIKAN UNTUK MENGUKUR INDIKATOR CAPAIAN KERJA PENDIDIKAN UNTUK PEDOMAN DALAM PERENCANAANPENDIDIKAN Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah) juga dimanfaatkan diluar fungsi sebagai pengirim data ke pusat atau tidak kalau ya maka di MI36b akan menanyakan untuk apa saja digunakan. PAS sendiri adalah adalah piranti lunak sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat sekolah, yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk dijalankan di setiap Sekolah yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan PAS, administrasi sekolah akan sangat terbantu khususnya dalam pendataan, pelaporan, dan pelayanan data dan informasi tentang sekolahnya kepada pihak luar yang membutuhkannya Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 PENDATAAN PESERTA UJIAN Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah) juga dimanfaatkan diluar fungsi sebagai pengirim data ke pusat atau tidak kalau ya maka di MI36b akan menanyakan untuk apa saja digunakan. PAS sendiri adalah adalah piranti lunak sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat sekolah, yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk dijalankan di setiap Sekolah yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan PAS, administrasi sekolah akan sangat terbantu khususnya dalam pendataan, pelaporan, dan pelayanan data dan informasi tentang sekolahnya kepada pihak luar yang membutuhkannya Apakah aplikasi JARDIKNAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi JARDIKNAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi JARDIKNAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi JARDIKNAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi JARDIKNAS dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional) dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MI36e Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini apakah aplikasi JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional) juga digunakan diluar fungsi mengirim data ke pusat tidak, kalau ya di MI36d akan mengetahui untuk apa saja digunakan. JARDIKNAS (Jejaring Pendidikan Nasional) adalah program pengembangan infrastruktur jaringan online skala nasional (National Wide Network) yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) pemerintah Indonesia untuk menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Tujuan pengembangan Jardiknas adalah sebagai media informasi dan komunikasi online antar institusi dan komunikasi pendidikan di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan akses, transparasi dan akuntabilitas pendidikan nasional Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 33 A Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke jaringan internet/intranet dalam pengelolaan data individu sekolah AB ABV B Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke internet/intranet dalam pengelolaand ata rekap data sekolah di tingkat kabupaten BV V Lainyya Pertanyaan ini apakah aplikasi JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional) juga digunakan diluar fungsi mengirim data ke pusat tidak, kalau ya di MI36d akan mengetahui untuk apa saja digunakan. JARDIKNAS (Jejaring Pendidikan Nasional) adalah program pengembangan infrastruktur jaringan online skala nasional (National Wide Network) yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) pemerintah Indonesia untuk menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Tujuan pengembangan Jardiknas adalah sebagai media informasi dan komunikasi online antar institusi dan komunikasi pendidikan di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan akses, transparasi dan akuntabilitas pendidikan nasional Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 12 ADA INFORMASI DATA DR PUSAT BIOS/PENDATAAN PESERTA UJIAN NASIONAL DOWNLOAD BUKU,PERATURAN2 TTG PENDIDIKAN DSB. GURU DAN SISWA MENCARI REFERENSI KOMUNIKASI DENGAN SKPD PENDIDIKAN KABUPATEN LAIN MENCARI INFORMASI LAIN MENGHUBUNGKAN JARINGAN INTERNET DARI DINAS2 KE KABUPATEN MUTASI GURU/SISWA PENDATAAN UASBN DAN UN,MENGAKSES N0MER INDUK SISWA SEKOLAH PUSAT DATA PENDIDIKAN (ICT) SEBAGAI INFRASTUKTUR YANG MENGHUBUNGKAN KE JARINGAN INTERNET UNTUK MEMBERIKAN INFO TENTANG PENDIDIKAN Diisi jika jawabannya selain: A. Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke jaringan internet/intranet dalam pengelolaan data individu sekolah B. Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke jaringan internet/intranet dalam pengelolaan data rekap data sekolah di tingkat kabupaten Pertanyaan ini apakah aplikasi JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional) juga digunakan diluar fungsi mengirim data ke pusat tidak, kalau ya di MI36d akan mengetahui untuk apa saja digunakan. JARDIKNAS (Jejaring Pendidikan Nasional) adalah program pengembangan infrastruktur jaringan online skala nasional (National Wide Network) yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) pemerintah Indonesia untuk menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Tujuan pengembangan Jardiknas adalah sebagai media informasi dan komunikasi online antar institusi dan komunikasi pendidikan di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan akses, transparasi dan akuntabilitas pendidikan nasional Apakah aplikasi PADATI dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PADATI dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PADATI dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PADATI dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PADATI dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Apakah aplikasi PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan) dimanfaatkan diluar fungsi mengirimkan data ke pusat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MI41 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah PADATI (Pangkalan Data dan Informasi) juga dimanfaatkan diluar fungsinya sebagai pengiriman data ke pusat atau tidak , kalau ya maka di MI36f akan ditanyakan untuk apa saja digunakan. Aplikasi PADATI bisa dikatakan sebuah aplikasi nasional dimana akan berisi mengenai informasi mengenai pendidikan tiap jenjang pendidikan dari TK/RA sampai jenjang Perguruan Tinggi. PADATI ini di kembangkan dalam rangka untuk membantu menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat guna dan tepat waktu dalam rangka membantu pemerintah dalam hal menentukan keputusan, perencanaan, implementasi dan penilaian kebijakan pendidikan Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Untuk apa saja digunakan? Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 24 A Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke jaringan internet/intranet dalam pengelolaan data individu sekolah AB ABV AV B Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke internet/intranet dalam pengelolaand ata rekap data sekolah di tingkat kabupaten V Lainyya Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah PADATI (Pangkalan Data dan Informasi) juga dimanfaatkan diluar fungsinya sebagai pengiriman data ke pusat atau tidak , kalau ya maka di MI36f akan ditanyakan untuk apa saja digunakan. Aplikasi PADATI bisa dikatakan sebuah aplikasi nasional dimana akan berisi mengenai informasi mengenai pendidikan tiap jenjang pendidikan dari TK/RA sampai jenjang Perguruan Tinggi. PADATI ini di kembangkan dalam rangka untuk membantu menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat guna dan tepat waktu dalam rangka membantu pemerintah dalam hal menentukan keputusan, perencanaan, implementasi dan penilaian kebijakan pendidikan Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Untuk apa saja digunakan? (lainnya) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 GIS:GEOGRAFICAL INFORMATION SYSTEM MEMBUAT PROFIL PENDIDIKAN MENGETAHUI GANBARAN SEKOLAH PENGELOLAAN DATA NOMOR UNIK PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN & PENCITRAAN SERTA AKUNTABILITAS SEBAGAI APLIKASI PENGOLAHAN DATA INDIVIDU SEBAGAI DATA POKOK PERENCANAAN PENDIDIKAN SEBAGAI DATA UNTUK KIMPRASWIL MENGETAHUI GEDUNG YANG RUSAK Diisi jika jawabannya selain: A. Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke jaringan internet/intranet dalam pengelolaan data individu sekolah B. Sebagai infrastruktur yang menghubungkan ke jaringan internet/intranet dalam pengelolaan data rekap data sekolah di tingkat kabupaten Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah PADATI (Pangkalan Data dan Informasi) juga dimanfaatkan diluar fungsinya sebagai pengiriman data ke pusat atau tidak , kalau ya maka di MI36f akan ditanyakan untuk apa saja digunakan. Aplikasi PADATI bisa dikatakan sebuah aplikasi nasional dimana akan berisi mengenai informasi mengenai pendidikan tiap jenjang pendidikan dari TK/RA sampai jenjang Perguruan Tinggi. PADATI ini di kembangkan dalam rangka untuk membantu menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat guna dan tepat waktu dalam rangka membantu pemerintah dalam hal menentukan keputusan, perencanaan, implementasi dan penilaian kebijakan pendidikan Apakah data pendidikan dan analisisnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas? Apakah data pendidikan dan analisisnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas? Apakah data pendidikan dan analisisnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas? Apakah data pendidikan dan analisisnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas? Apakah data pendidikan dan analisisnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas? Apakah data pendidikan dan analisisnya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MI51 Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah data pendidikan dan hasil analisisnya juga di komunikasikan kepada pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas atau tidak. Karena dengan adanya sistem dimana semua pihak yang terkait atau pihak secara umum bisa mendapatkan informasi - informasi tersebut maka akan menunjukan sistem keterbukaan dan sitem informasi manajemen yang baik. Hal tersebut juga akan sangat membantu pihak-pihak luar ikut meningkatkan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media Cetak Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media Cetak Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media Cetak Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media Cetak Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media Cetak Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media Cetak Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 30 20 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui melalui media apa saja informasi yang berkaitan dengan data pendidikan dan analisinya di komunikasikan dengan pemangku kepentingan lain / stake holder. Karena dengan adanya penyebaran informasi yang dilakukan melalui banyak media seperti radio, TV, media cetak dan lainnya maka penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Radio Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Radio Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Radio Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Radio Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Radio Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Radio Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 30 20 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui melalui media apa saja informasi yang berkaitan dengan data pendidikan dan analisinya di komunikasikan dengan pemangku kepentingan lain / stake holder. Karena dengan adanya penyebaran informasi yang dilakukan melalui banyak media seperti radio, TV, media cetak dan lainnya maka penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Televisi Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Televisi Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Televisi Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Televisi Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Televisi Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Televisi Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 30 20 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui melalui media apa saja informasi yang berkaitan dengan data pendidikan dan analisinya di komunikasikan dengan pemangku kepentingan lain / stake holder. Karena dengan adanya penyebaran informasi yang dilakukan melalui banyak media seperti radio, TV, media cetak dan lainnya maka penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Internet/Website Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Internet/Website Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Internet/Website Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Internet/Website Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Internet/Website Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Internet/Website Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 30 20 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui melalui media apa saja informasi yang berkaitan dengan data pendidikan dan analisinya di komunikasikan dengan pemangku kepentingan lain / stake holder. Karena dengan adanya penyebaran informasi yang dilakukan melalui banyak media seperti radio, TV, media cetak dan lainnya maka penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Forum Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Forum Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Forum Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Forum Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Forum Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Forum Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 30 20 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui melalui media apa saja informasi yang berkaitan dengan data pendidikan dan analisinya di komunikasikan dengan pemangku kepentingan lain / stake holder. Karena dengan adanya penyebaran informasi yang dilakukan melalui banyak media seperti radio, TV, media cetak dan lainnya maka penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya Media lainnya, sebutkan Media lainnya, sebutkan Media lainnya, sebutkan Media lainnya, sebutkan Media lainnya, sebutkan Melalui apa data pendidikan dan analisisnya di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang lebih luas, apakah melalui Media lainnya, sebutkan. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 BAPPEDA,STATISTIK,DEWAN PENDIDIKAN COPY MORNING SEMINGGU SEKALI DENGAN BUPATI/SEKDA DEWAN PENDIDIKAN,DEWAN GOOD GOVERNMENT(TERDIRI DARI LSM,JUR- FORUM ANTAR SKPD FORUM PEMBAHASAN ANGGARAN DENGAN DPR FORUM RAPAT KOMISI C DI DPRD,FORUM PEDULI PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH LSM MUSREMBANG MUSRENBANG MUSRENBANG KEC - KAB MUSRENBANGDA DEWAN PENDIDIKAN RAPAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN RAPAT KOORDINASI RAPAT SEKOLAH RAPAT, MUSREMBANG SEMINAR WORKSHOP Diisi penjelasan untuk Forum-forum partisipasi lainnya. Pertanyaan ini untuk mengetahui melalui media apa saja informasi yang berkaitan dengan data pendidikan dan analisinya di komunikasikan dengan pemangku kepentingan lain / stake holder. Karena dengan adanya penyebaran informasi yang dilakukan melalui banyak media seperti radio, TV, media cetak dan lainnya maka penyebaran informasi yang berkaitan dengan pendidikan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki komputer yang berfungsi? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki komputer yang berfungsi? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki komputer yang berfungsi? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki komputer yang berfungsi? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki komputer yang berfungsi? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang memiliki komputer yang berfungsi? Pewawancara cek laporan yang mencatat rangkuman jumlah komputer yang tersedia untuk sekolah dan dinas pendidikan. Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 2 3 5 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui 10 15 46 47 49 50 61 100 111 112 119 131 181 215 260 282 298 311 332 383 395 428 451 504 522 607 626 801 996 998 Yang akan di tangkap dalam pertanyaan ini yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Teknologi informasi dan komunikasi sendiri merupakan terminologi yang mencakup peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT sendiri mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi infromasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Maka pada pertanyaan ini, untuk mengetahui berapa jumlah sekolah SD dan SMP yang ada di kabupaten/kota yang memiliki komputer yang berfungsi kemudian di MI52 akan menanyakan dari total sekolah SD dan SMP yang memiliki komputer tersebut ada berapa sekolah yang terhubung dengan jaringan internet. Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang terhubung dengan jaringan internet? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang terhubung dengan jaringan internet? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang terhubung dengan jaringan internet? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang terhubung dengan jaringan internet? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang terhubung dengan jaringan internet? Berapa jumlah sekolah (SD dan SMP) yang terhubung dengan jaringan internet? Pewawancara cek laporan yang mencatat rangkuman jumlah komputer yang terhubung dengan internet di dinas kabupaten/kota dan sekolah Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 998 2 4 5 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui 10 18 20 23 24 29 31 39 43 58 60 64 75 104 254 996 998 Yang akan di tangkap dalam pertanyaan ini yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Teknologi informasi dan komunikasi sendiri merupakan terminologi yang mencakup peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT sendiri mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi infromasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Maka pada pertanyaan ini, untuk mengetahui berapa jumlah sekolah SD dan SMP yang ada di kabupaten/kota yang memiliki komputer yang berfungsi kemudian di MI52 akan menanyakan dari total sekolah SD dan SMP yang memiliki komputer tersebut ada berapa sekolah yang terhubung dengan jaringan internet. IDK IDK IDK IDK IDK Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 A Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 M151,M152 MI 10-MI 12 MI 106 MI 16 MI 31 MI 51 MI04-MI06 MI08 DAN MI09 MI21 DAN MI22 MI36A MI51 MI51 DAN MI52 TIDAK ADA Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 MI 10-MI 12 MI 51 DAN MI 52 MI04-MI06 MI21 DAN MI22 MI51 DAN MI52 MI52 W Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 MI 10-MI 12 MI04-MI06 MI21 DAN MI 22 MI52 Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 MI04-MI06 Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 ADA PROFIL TENTANG PENDIDIKAN DASAR DAN PRASEKOLAH TETA BARU DIBENTUK DAN MULAI KERJA DALAM PENHUMPULAN DATA INI MENGGUNAKAN ACUAN PETUNJUK DATA HASIL WAWANCARA,TIDAK RANGKUMAN/DATA TENTANG KOMP DATA INI ESTIMASI KARENA TIDAK ADA DALAM LAPORAN DATA TIDAK TERDOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN BELUM PERNAH MENDENGAR PAS (PAKET APLI ESTIMASI RESPONDEN JAWABANNYA HANYA BERDASARKAN ESTIMASI RESPONDEN RESPONDEN LUPA NAMA LSM-NYA APA RESPONDEN TIDAK BISA MENJAWAB KARENA DATA DI KEPALA DIN TIDAK ADA DATA MENGENAI PERTANYAAN SEKSI ITU, DAN SECAR TIDAK ADA DOKUMEN/LAPORAN RANGKUMAN HANYA INGATAN RESPO Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 8 A ESTIMASI PUN TIDAK TAHU DAN SEKARANG KEPALA DINAS SEDANG SAKIT SELAMA 3 MINGGU KASI SEKOLAH) MENURUT RESPONDEN ADA 5 SMP YANG MENDAPAT BANTUAN JARIN NDEN PI PROFIL TIDAK DAPAT MENG COVER SEMUA DATA YANG DIBUTU TEKNIS MANUAL YANG DITERBITKAN OLEH PUSAT STATISTIK TIDAK ADA DATA, HANYA ESTIMASI Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 DAN DIRAWAT DI KABUPATEN LAIN SAMPAI SEKARANG HKAN (TIDAK ADA RANGKUMAN DAN PRIFILE SEBELUMNYA) PENDIDIKAN BADAN LITBANG DEPARTEMEN ENDIDIKAN NASIONAL SPEDY Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 2008 Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 50 KR.C MI 108,109 MI 12 MI 51 MI01 MI04 MI04 DAN MI05 MI04 DAN MI06 MI05 MI07 & MI31B MI08 MI11 MI18 MI21 : D,E,F MI21B+M122B(IVA+IVB) MI31B MI31B DAN MI32 MI32 MI36C MI42 MI51 TIDAK ADA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 . MI 12 MI01 MI04 DAN MI05 MI09 MI11 MI18 MI21 MI21 IV I MI31B MI51 MI52 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 13 . MI 12 MI04 DAN MI05 MI07 MI21 IV I MI22A BARIS IV.B MI31 MI31A MI51 MI51 & MI52 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 . MI04 DAN MI05 MI06 MI12 MI31 MI31A MI51 MI52 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 11 . MI04 DAN MI05 MI12 MI21.IIIA,B,C,D,E,F MI22A BARIS IV.A MI31 MI31A MI52 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 . MI04 DAN MI05 MI51 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 . MI52 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 . MI52 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 . Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 . Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 MIS1 DAN MIS2 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah - masalah lainnya : Nomor Pertanyaan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 23 ADA DATA SEBATAS PNS, YAYASAN DAN TIDAK TETAP APLIKASI JARDIKNAS TIDAK BERFUNGSI, KARENA JARINGAN SUD CEK DOKUMEN DI FILE LAPTOP. DAHULU NAMANYA KABAG.TATA USAHA TETAPI SEKARANG NAMANYA DATA INDIVIDU YANG ADA DATA TH 2008 DATA PENDIDIKAN JUGA DIKOMUNIKASIKAN DENGAN KOMUNITAS Y DINAS PENDIDIKAN HANYA PUNYA DATA DARI SEKOLAH NEGERI DOKUMEN SK DISIMPAN STAF TAPI TDK MASUK SDH 1 MGG HANYA ESTIMASI KARENA TIDAK ADA DATA LAPORAN TENTANG RE JUMLAH SEKOLAH (SD DAN SMP) YANG MEMILIKI KOMPUTER BERD MEMAKAI PEDOMAN PENDATAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDI MENGACU PADA PETUNJUK PENGISIAN DATA MI01. SOFTWARE BELUM BISA DIGUNAKAN, MAKA HARUS ENTRI MI11. YANG ADA ADALAH DANA UNTUK PENYUSUNAN PROFIL NILAI INI ADALAH UNTUK TAHUN 2009, KARENA TAHUN 2008 PROSEDUR DAN JADWAL PENGUMPULAN DATA DIATUR OLEH PERATU SEMUA DATA DIBERIKAN,KECUALI UNTUK PENERBIT DATA DIBERI SK MENGENAI BKKDATADIK TIDAK DITEMUKAN TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA REKAP JUMLAH KOMPUTER DI SEKOLAH 61 SD TIDAK ADA LAPORAN YANG MENCATAT RANGKUMAN JUMLAH KOMPUT TIDAK ADA SK KHUSUS TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN,PEMBERS TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN DENGAN ALASAN YANG PEGA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 17 ADA SK TETAPI TIDAK ADA NOMOR PENETAPANNYA ANG LEBIH LUAS MELALUI BUKU SAKU.UNTUK FORUM PARTISIPAS ASARKAN ESTIMASI. DATA ESTIMASI DATA INDIVIDU YANG ADA DATA TH 2008 DATA SECARA MANUAL (BELUM BISA SCAN KUESIONER). DATA YANG DIPAKAI DATA TAHUN 2006/2007 KARENA TIDAK DIKAN DARI PUSAT IHAN DAN PENGIRIMAN DATA TAPI MASUK SK TUPOKSI,BIASA DI KAN MELALUI LISAN,ALASANNYA TAKUT KALAU DISALAHGUNAKAN KAP JUMLAH KOMPUTER. NG KETUA KKDATADIK SEDANG KE JAYAPURA (RAKER) RAN MENTERI. TAPI LUPA NOMORNYA, ADA BUKU PEDOMAN PENGI RP.50.000.000,- SEKRETARIS. RESPONDEN MENJABAT KABAG.TU SAMPAI SEKARAN TIDAK ADA DATANYA, DIMANA DANA INI UNTUK SEMUA KEGIATAN TIDAK ADA LAPORAN YANG MENCATAT RANGKUMAN JUMLAH KOMPUT Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 12 ADA PETUGAS PENGOLAH DATA, TETAPI BELUM DI SK-KAN DI DINAS PENDIDIKAN TIDAK ADA/BELUM ADA LAPORAN DATA YG DI SD TIDAK ADA GURU KONTRAK G MENJADI SEKRETARIS SELAMA 5 THN 8 BLN. HANYA BERUPA CEKLIST SAJA BUKAN SEBUAH RANGKUMAN/REKAP I LAIN MELALUI SEMINAR JIKA PEMBICARANYA KEPALA DINAS. JUMLAH ESTIMASI,MELIHAT DARI PROGRAM SCHOOL NET TH 2007 LAKIKAN BULAN AGUSTUS. MENJAWAB YA TAPI TIDAK BISA MENUNJUKKAN DOKUMEN KARENA MI07. SURAT PERMOHONAN/EDARAN/SURAT PENGANTAR. PENGUMPULAN,PELAPORAN DAN PENGECEKAN DATA. SIAN LAPORAN SEKOLAH YANG DIBUAT BPS UNTUK DINAS DAN DE Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 BAGIAN DATA SEDANG TIDAK ADA,DITUNGGU SAMPAI WAKTU DI S DI DINAS TIDAK ADA LAPORAN JUMLAH SEKOLAH SD & SMP YANG JUMLAH ESTIMASI,KEBANYAKAN SEKOLAH UNTUK PENGADAAN INTE JUMLAH SEKOLAH (SD DAN SMP)YANG MEMILIKI KOMPUTER YANG MENCATAT RANGKUMAN JUMLAH KOMPUTER & YG TERHUBUNG DNG MI12. DANA TERSEBUT TERMASUK UNTUK PEMBUATAN PROFIL PARTEMEN PENDIDIKAN YANG BERISI FORM/DAFTAR ISIAN SEKOL TIDAK ADA PENJADWALAN TETAPI RUTIN DILAKUKAN. UNTUK ANALISA DILAKUKAN OLEH TIM YANG DIBENTUK JIKA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 10 AH DAN CARA PENGISIAN LAOPRAN TERSEBUT HARUS MASUK DINA AKAN ANALISA DATA(TIDAK PERMANEN). BARU SEBUAH TANDA TERIMA BERFUNGSI BERDASARKAN ESTIMASI. DATA REKAP MENGENAI KETERSEDIAAN BUKU PELAJARAN TERSEBU ERUYAN SELESAI BAG DATA BELUM PULANG INTERNET. MENCATAT REKAP JUMLAH KOMPUTER YANG TERHUBUNG INTERNET PENDIDIKAN. RNET DARI DANA SWADAYA SEKOLAH MASING-MASING. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 5 .DAN RESPONDEN JUGA TIDAK TAHU BERAPA. JUMLAH SD YANG MEMILIKI KOMPUTER YANG BERFUNGSI BERDASA MI51. ESTIMASI 99% SD & SMP MEMILIKI KOMPUTER S TANGGAL 31 AGUSTUS SETELAH PENERIMAAN SISWA BARU T TIDAK ADA,TETAPI DI INVENTARIS DI SEKOLAH MASING2. JA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 DI SETIAP PEMBELIAN BUKU DI SEKOLAH TIDAK DILAPORKAN K MI52. ESTIMASI: 60 SEKOLAH SD & SMP TERHUBUNG DENGAN RKAN ESTIMASI, JUMLAH SMP YANG MEMILIKI KOMPUTER ADA DA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 E DINAS. DINAS HANYA MENDATA BUKU BANTUAN YG SUMBERNYA JARINGAN INTERNET. TA REKAPNYA. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 DARI APBD MAUPUN APBN. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 TIDAK ADA DATA (ESTIMASI). Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Masalah-masalah lainnya : Keterangan Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Isi setelah selesai wawancara buku Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 49 BAGIAN DATA TIDAK ADA(ORANG YG BERKOMPETEN PEGANG DATA) SEDANG IJIN.SAMPAI 5 HAR CATATAN EDITOR: MI17: JUMLAH SISWA,SOALNYA DI PROGRAM SPACE TIDAK CUKUP CP EDITOR MI42E_OT:OUT OF RANGE SEHARUSNYA RAPAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SETIAP CP EDITOR:MI36D_OT SEHARUSNYA SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENGHUBUNGKAN KE JARING CP.EDITOR MI51--->996, SEHARUSNYA TIDAK ADA DATA DALAM MENJAWAB RESPONDEN DIBANTU (UNTUK KEAKURATAN) OLEHBAPAK BONAR SIMANULANG K DALAM MENJAWAB SETIAP PERTANYAAN (UNTUK KEAKURATAN) RESPONDEN DITEMANI BAPAK MAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB PANIAI DALAM PEMBENAHAN BAIK ADMINISTRASI DA KEPALA BAG.UMUM & PERLENGKAPAN TIDAK ADA (DINAS LUAR KOTA), WAWANCARA DILAKUKAN M141=BARU DIKOMUNIKASIKAN KE PROVINSI UNTUK LAPORAN DATA BOS MI 21 A,B DAN MI 22 A,B DATA DIAMBIL DARI DATA EVALUASI PROGRAM DAN CAPAIAN TARG MI 52 HAL. 7,TIDAK ADA RANGKUMAN MI01(D0101) : DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA ADA PADATI, NAMUN BELUM D MI06 MI21 NO.III A,B,C,D,F=REKAP DARI DATA KETERSEDIAAN BUKU HANYA DARI BOS BUKU,SELA MI21:UNTUK ALOKASI DANA PENGECEKAN DATA TERGABUNG DALAM POS PERJALANAN DINAS KE MI31A DAN MI31B, SK TIDAK ADA TETAPI MASUK DALAM LAMPIRAN PROPOSAL TENTANG KK-DA MI51 HAL 7:TIDAK ADA DATA MIS(D0401) RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERLIHATKAN LAPORAN YANG MENCATAT RANGKUMAN J PENCARIAN DOK.DILAKUKAN SAMPAI KERUMAH STAF YANG TIDAK MASUK TIDAK ADA W WAWANCARA DILAKUKAN DARI SUMBER Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 19 1) BIDANG BINA PROGRAM 1. TIDAK ADA PROFIL PENDIDIKAN MAUPUN RANGKUMAN, SUMBER DATA DI PEROLEH DARI RES AKHIR TAHUN ANGGARAN AN INTERNET DALAM PENGELOLAAN DATA REKAP DATA SEKOLAH TINGKAT PROPINSI ASIE KURIKULUM TK DAN SD (MANTAN KASIE PENGUMPULAN DATA) CP.EDITOR MI51-->996,TIDAK ADA DATA ET PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TH 2008 DAN DARI DATA BOS I TIDAK DIJUMPAI JAWABAN INI BERDASAR YG DIKEMUKAKAN KEPALA DINAS IN ITU TIDAK ADA DATA. IPERGUNAKAN KARENA TIDAK ADA OPERATORNYA, SEJAK ADA PADATI BELUM PERNAH ADA PELA KECAMATAN SEHINGGA APBD KHUSUS UYK PENGECEKAN DATA TIDAK ADA, YAITU DENGAN KORDI KEPADA STAFF BAGIAN DATA MI36F,V:SEBAGAI DATA UNTUK BKD MI52 HAL 7:ESTIMASI (TIDAK ADA REKAP) N PENGILAHAN DATA SEJAK 13 NOVEMBER 2009, DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DINAS DAN JA TADIK DIMANA JUGA TERMUAT KEPUTUSAN BUPATI NABIRE NO.24/2005 TENTANG SUSUNAN DAN UEL RAMANDENY (KASIE TENAGA TEKNIS GURU) UMLAH KOMPUTER YANG ADA, NAMUN SECARA LISAN, RESPONDEN MENGATAKAN BAHWA JUMLAH S W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 10 2) BIDANG DIKDAS D YANG PUNYA KOMPUTER ADALAH SEBESAR 20% DAN SMP YANG PUNYA KOMPUTER ADALAH 100% JARAN KE BAWAHNYA YANG BARU. SEMUA JENIS DATA MENGGUNAKAN DATA TAHUN 2008 KARENA MI04 DAN MI05 : ADA DOKUMEN YANG MENGGAMBARKAN PROSEDUR TAPI BUKAN SK YAITU PEDO MI05 NASI,MONITORING DAN EVALUASI DALAM DAERAH SEBESAR RP.100 JUTA UNTUK DATA REKAP D ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB NABIRE PONDEN YANG BERASAL DARI BERBAGAI SUMBER TIHAN DAN MANUALNYA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 9 -TIDAK BERUPA SK TAPI BERUPA SURAT EDARAN DARI DINAS KEPADA SELURUH SEKOLAH 2. SELAMA BERTUGAS DI KAB PEGUNUNGAN BINTANG, TIDAK PERNAH DITEMUKAN/DIKENALKAN DALAM MENJAWAB JENIS DATA (UNTUK KEAKURATAN) RESPONDEN DIBANTU OLEH BAPAK ARIEF DATA SEBELUMNYA TERJADI MARK UP KARENA DANA BOS DI KAB. ACEH BARAT DAYA IPEROLEH DARI KOMPUTER YANG SEBAGIAN DI PRINT OUT KARENA DOKUMEN-DOKUMEN TIDAK A MAN PENDATAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2008/2009 BPS (BALITBANG DEPDIKNAS) MI08(D0103)/MI09(D0103) : DATA INDIVIDU SD & SMP U/TAHUN 2007/2008 TIDAK ADA TER W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 7 -DATA DIAMBIL DARI BERBAGAI DOKUMEN YANG ADA: AKHIR TAHUN 2006 ARTONO (STAF PERENCANAAN) DAN BAPAK MARTHEN P (KASUBAG PERENCANAAN &KEUANGAN). DA DENGAN PEGARAI PERENCANAAN DENGAN ALASAN SIBUK RAKERDA, PADAHAL PEWAWANCARA SUDA JADI JAWABAN TIDAK W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 1.PROFILE SEKOLAH 2006/2007 H MEMINTA BERKALI-KALI TAMBAHAN OTHER MI36F : PENGELOLAAN DATA NPSN (NOMOR POKOK STANDAR NASIONAL); DAN W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 4 2.BAGIAN DATA DINAS PENDIDIKAN 3. MI21IV-B, DATA YANG DILAPORKAN KE DINAS HANYA SEBATAS LAPORAN BOS PENGELOLAAN DATA NOMOR INDUK SISWA NASIONAL W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 3.DATA DI KOMPUTER 4. MI32-1, MEMAKAI TUPOKSI YANG SAMA SAAT BERNAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 3 4.DATA DI BAG.DIKDAS DAN DIKMEN N W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 5.BAGIAN KEPEGAWAIAN W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 MI51. TIDAK ADA REKAP DI DINAS PENDIDIKAN NAUM MENURUT BAG.DATA DAN DARI INFORMA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 SI LISAN DIDAPAT 73 SEKOLAH SD/SMP YANG MEMILIKI KOMPUTER W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 PROGRAM PENGUMPULAN, PEMBERSIHAN DAN PENGIRIMAN DATA SEDANG DIJALANKAN KEMBALI, W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 KARENA SELAMA INI DIKNAS TIDAK MEMILIKI DATA DATA YANG BERKAITAN TENTANG KONDISI W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 PENDIDIKAN DI KAB. HALMAHERA SELATAN. PROGRAM INI TERSEBUT BELUM TERTUANG DALAM W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 SK. HANYA DIKNAS KHUSUSNYA BAGIAN PERENCANAAN SEDANG MEMBAGI KUESIONER/ANGKET KE W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 2 SELURUH SEKOLAH UNTUK MENATA KEMBALI DATA - DATA YANG SELAMA INI HILANG W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis 'tidak ada' apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Dinas Pendidikan atau Staf Dinas Pendidikan 1 W IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 A Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0792 0891 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1391 Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0791 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1392 Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 11 94 Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1 74 Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancara Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1 4 1 2 3 4 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 0203200909471112 0203200911001207 0203200911031210 0203200911281347 0203200913141353 0203200913331346 0303200911391232 0303200912401455 0403200908300855 0403200910401304 0403200913421517 0503200908070856 0503200909021040 1003200909031056 1003200909111011 1003200909231327 1003200910141131 1003200910251220 1003200910301335 1003200911151215 1003200911151340 1003200912001228 1203200910201130 1303200910131130 1303200910401125 1602200911551228 1603200911171215 1603200911301310 1603200914481459 1603200914481533 1703200908200910 1703200911401244 1703200912361447 1703200913321510 1803200909001235 1903200914031449 2302200910151305 2302200911251315 2302200912351410 2302200914001510 2302200914151435 2402200910451325 2402200911221253 2502200908171011 2502200908260948 2502200909081110 2502200913171401 2602200908521004 2602200909281100 2702200908170922 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 0403200908401010 0503200908080845 0503200909571135 0503200912321242 0503200920102036 0603200908120928 1003200910591136 1003200916281704 1103200915381549 1203200913001345 1703200908100906 1803200909301012 1803200911421448 1803200912451320 1803200913201531 1803200915401620 1903200920312058 2402200908000830 2402200913001405 2402200913101341 2502200914171449 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 0703200917211747 1103200909511204 1903200911051215 1903200913401410 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 2003200909151040 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 2 27 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 4 25 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 7 19 7 11 19 Sysmiss Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 20 20 20 Sysmiss Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 2 3 2 3 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 3 3 3 Sysmiss Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 3 3 3 Sysmiss Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 2009 2009 2009 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 8 14 8 9 10 11 12 13 14 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 8 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Sysmiss Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 9 17 9 11 13 17 Sysmiss Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 9 9 9 Sysmiss Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 55 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 59 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 5 51 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 15 15 15 Sysmiss Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 8 15 8 9 10 11 12 13 14 15 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 8 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 Sysmiss Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 12 17 12 14 17 Sysmiss Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 10 10 10 Sysmiss Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 59 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 29 4 58 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 46 4 47 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 49 40 40 40 Sysmiss Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 Sysmiss Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Jika jawabannya SELESAI (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke CRT7 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1 4 1 Selesai 2 Selesai sebagian 3 Tidak selesai 4 Tidak ada MI & MTs Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 48 5 5 1 Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya 9 Missing Sysmiss Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor CRT5 = SELESAI (1) Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4 Edit manual, tanpa CAFE 9 Missing Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) CRT5 = SELESAI (1) Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1 3 1 Ya 3 No 9 Missing Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Responden adalah Kepala Dinas atau Staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1 3 1 Yes 3 No 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9105 9106 9402 9404 9410 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 A Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Karakteristik responden : Lamanya memegang jabatan ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Masa jabatan Masa jabatan Masa jabatan Masa jabatan Masa jabatan Karakteristik responden : Masa jabatan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 98 Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis kelamin Jenis kelamin Karakteristik responden : Jenis kelamin Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 3 Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik responden : Pendidikan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 D2 PAI (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM) S-2 PENDIDIKAN ISLAM S1 (SYARIAH) S1 (TARBIYAH PEND.AGAMA) S1 - ADMINISTRASI S1 - AKIDAH FILSAFAT S1 - IAIN S1 - TARBIYAH S1 HUKUM S1 KEPENDIDIKAN S1 PAI S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 PENDIDIKAN JURUSAN PMPKN S1 PERADILAN AGAMA S1 SHI (SARJANA HUKUM INDONESIA) S1 SOSPOL S1 SYARI'AH S1 TARBIYAH S1 TARBIYAH (KEPENDIDIKAN) S1 TEOLOGI S1 TERBIYAH S2 (IPS) S2 (MAGISTER AGAMA ISLAM) S2 HUKUM S2 MANAGEMEN PENDIDIKAN S2 MANAJEMEN PENDIDKAN ISLAM S2 MM S2 PENDIDIKAN S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S2 PENDIDIKAN ISLAM S2 PENDIDIKAN STUDI ISLAM S2 TARBIYAH SARJANA AGAMA ISLAM SARJANA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SI TARBIYAH BHS. INGGRIS SLTA SLTA/ALIYAH SMA Barapa jumlah MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Barapa jumlah MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Barapa jumlah MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Barapa jumlah MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Barapa jumlah MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : MI Negeri Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 55 1 2 3 4 5 7 9 10 11 14 15 23 34 47 55 Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Berapa jumlah MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : MI Swasta Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 481 1 3 4 5 6 7 8 11 12 16 21 23 25 31 35 36 40 59 60 61 80 90 95 96 100 107 110 176 193 195 229 257 364 481 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Berapa jumlah total MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 482 1 3 4 6 8 10 11 16 17 18 19 23 24 26 27 33 34 37 39 41 42 51 58 60 63 69 91 96 98 100 104 105 107 109 112 179 199 200 232 262 366 482 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Berapa jumlah ruang kelas MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : MI Negeri Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999996 2 6 8 9 12 13 14 15 18 20 21 26 28 30 45 54 55 56 58 67 69 84 91 92 108 164 288 412 436 999996 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang kelas MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Berapa jumlah ruang kelas MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : MI Swasta Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999996 2 6 8 12 14 21 24 28 29 30 31 33 66 74 75 77 79 102 136 138 150 201 209 227 239 292 352 359 473 540 572 582 656 660 752 1025 1055 1259 1328 1797 1991 999996 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang kelas MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Berapa jumlah total ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 9999996 2 6 8 12 29 30 31 53 82 87 100 105 113 114 120 138 144 156 163 225 227 230 241 257 304 316 360 414 436 450 503 578 624 627 675 711 773 1052 1083 1287 1397 1888 2011 3087 9999996 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total ruang kelas MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Berapa jumlah rombongan belajar MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : MI Negeri Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 490 6 8 12 13 14 15 18 19 20 21 25 26 28 30 33 47 54 55 57 76 80 84 91 92 108 169 412 490 Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar MI Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Berapa jumlah rombongan belajar MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : MI Swasta Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 2950 1 6 12 14 18 24 25 26 30 31 34 41 56 62 71 86 100 102 112 137 138 149 201 209 216 227 246 325 352 545 551 570 576 602 656 660 752 1056 1183 1344 1797 2012 2950 Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar MI Swasta di kabupatenn/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Berapa jumlah total rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah total rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008? Berapa jumlah rombongan belajar MI di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 2956 1 6 12 14 26 30 31 41 59 98 113 114 116 118 120 138 145 147 157 162 227 231 235 241 255 337 338 360 436 508 563 582 600 635 649 675 711 773 1074 1209 1341 1372 1888 2026 2956 Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total rombongan belajar MI di kabupatenn/kota ini tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Jumlah siswa MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI di kabupaten/kota ini : Perempuan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999996 12 28 39 41 83 135 239 343 411 455 494 686 816 883 1212 1222 1263 1367 1427 1457 1624 1669 1929 2283 2569 2698 3219 3306 3368 3488 4130 4924 4946 5211 5405 6079 6697 7554 10548 12746 16916 17473 20232 30752 999996 Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah siswa MI Perempuan di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Jumlah siswa MI Laki-laki MI di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Laki-laki MI di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Laki-laki MI di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Laki-laki MI di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI Laki-laki MI di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI di kabupaten/kota ini : Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999996 8 39 46 68 113 123 374 408 417 559 701 743 947 1080 1124 1222 1330 1507 1537 1773 1792 2016 2396 2461 2726 3456 3517 3538 3682 4236 5243 5263 5355 5680 6396 7486 7658 8561 11222 13097 16678 19959 20943 32500 999996 Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah siswa MI Laki-laki MI di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Jumlah total siswa MI di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MI di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MI di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MI di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MI di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MI di kabupaten/kota ini : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 20 63252 20 67 87 107 223 248 717 819 872 940 1053 1429 1743 1830 2292 2387 2444 2697 2894 2934 3416 3442 3945 4679 5030 5424 6675 6844 7005 7050 8366 10167 10209 10566 11085 12159 12475 14183 15206 15212 16719 20904 21770 25843 34151 36875 41175 63252 Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total siswa MI di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Jumlah Guru MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI di kabupaten/kota ini : Perempuan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999998 1 3 4 6 8 15 28 36 40 79 90 95 105 139 144 157 164 176 202 228 259 269 286 438 442 485 488 511 551 608 641 831 865 2004 999996 999998 Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI Perempuan di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Jumlah Guru MI Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MI di kabupaten/kota ini : Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999998 3 4 5 7 8 20 29 36 44 47 82 87 98 105 136 143 144 158 164 176 186 218 312 313 371 389 390 450 456 533 626 675 1686 999996 999998 Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI Laki-laki di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Jumlah total Guru MI di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MI di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MI di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MI di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MI di kabupaten/kota ini Jumlah Guru di kabupaten/kota ini : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 8 4504 8 9 16 25 48 65 69 75 115 182 183 210 223 254 258 288 293 314 357 371 382 388 429 598 600 658 751 784 878 887 941 961 1001 1075 1174 1177 1236 1350 1506 1563 1713 2101 2491 3690 4015 4504 Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total Guru MI di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Jumlah Guru MI berdasarkan satus guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan satus guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan satus guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan satus guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan satus guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru : Guru tetap (PNS) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 479 1 2 3 6 7 8 29 31 34 44 48 74 76 84 94 96 105 106 115 120 129 136 142 145 147 165 166 175 213 221 231 246 252 257 262 283 315 394 406 470 479 Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI berdasarkan satus guru (Guru tetap (PNS)) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru : Guru tidak tetap (Non PNS) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 2 4258 2 3 5 6 8 19 23 38 40 58 74 78 91 108 124 129 134 178 191 214 215 251 282 314 369 382 428 502 527 605 626 667 671 713 749 757 912 1002 1100 1169 1203 1430 1926 2346 3421 3794 4258 Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru : Guru Bantu Pusat Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 222 6 7 12 222 Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru : Guru Bantu Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 52 5 16 17 30 52 Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Guru bantu) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Total) jumlah guru MI berdasarkan status guru : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 8 4504 8 9 16 25 48 65 69 75 116 182 183 223 225 254 258 264 290 314 320 357 388 423 429 443 598 600 658 751 784 884 941 961 1001 1075 1174 1177 1236 1350 1506 1563 1713 2101 2491 3642 4015 4504 Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MI berdasarkan status guru (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999 1 3 4 5 7 14 16 24 26 29 39 46 60 68 73 87 96 120 151 170 175 180 204 227 233 237 334 426 598 996 998 999 Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 998 2 5 7 10 13 15 19 20 26 87 94 113 144 150 183 328 996 998 Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9996 1 3 4 5 6 7 8 9 14 16 26 29 56 68 75 88 96 97 116 133 139 164 166 170 172 206 223 227 232 233 264 265 282 334 365 388 420 451 539 547 618 710 1260 1774 9996 Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 996 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 30 32 41 46 51 52 91 249 996 Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 996 1 2 3 4 6 11 13 25 44 996 Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Non Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 329 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 20 21 26 29 32 34 38 42 43 44 46 51 52 54 73 74 91 96 186 262 329 Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala Sekolah MI dengan kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau Psikologi (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MI Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA09a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah apakah pihak kementerian agama di kabupaten/kota ini memiliki struktur/sistem insentif bagi guru atau kepala sekolah MI/MTs yang kinerjanya dianggap baik atau sebaliknya ada sanksi yang diberikan pada guru yang kinerjanya dianggap kurang baik Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA09a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 47 5 5 1 Standar nasional pendidikan 5 Lainnya 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA09a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Apa bentuk insentif dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Apa bentuk insentif dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Apa bentuk insentif dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Apa bentuk insentif dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MI Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MI MPA08a = TIDAK (3) atau MPA08b = LAINNYA (5) Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MI Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA10 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah apakah pihak kementerian agama di kabupaten/kota ini memiliki struktur/sistem insentif bagi guru atau kepala sekolah MI/MTs yang kinerjanya dianggap baik atau sebaliknya ada sanksi yang diberikan pada guru yang kinerjanya dianggap kurang baik Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Berdasarkan apa Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA10 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 46 5 5 1 Standar nasional pendidikan 5 Lainnya 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa (lainnya) Berdasarkan apa Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA10 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 ATURAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KINERJA DAN PENGAWASAN Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Persyaratan insentif Apa bentuk insentifnya dan syaratnya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Menanyakan jumlah total pengawas sekolah MI/MTs yang ada dibawah naungan KEMENAG kabupaten/kota tersebut. Jika di kabupaten tersebut tidak ada pengawas sekolah MI/MTs maka lingkari 6. Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Jumlah Pengawas sekolah MI Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 45 3 45 1 3 4 5 6 7 8 9 11 16 17 18 19 20 21 22 23 27 29 30 43 45 Sysmiss Menanyakan jumlah total pengawas sekolah MI/MTs yang ada dibawah naungan KEMENAG kabupaten/kota tersebut. Jika di kabupaten tersebut tidak ada pengawas sekolah MI/MTs maka lingkari 6. Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 9 Mencatat dari data yang ada tentang jumlah pengawas baik MI/MTs yang telah memiiki sertifikat mengajar dari lembaga/ perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas sekolah MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 44 4 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 16 17 18 23 24 25 26 29 30 41 43 Sysmiss Mencatat dari dokumen, merekap sendiri data dari dokumen, maupun berdasarkan estimasi dari responden tentang jumlah pengawas sekolah MI di kabupaten/kota yang memiliki kualifikasi pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MI berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MI berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MI berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MI berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MI berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan (pendampingan, dana, kunjungan) pengawasan MI berdasarkan kriteria tertentu (seperti lokasi dll)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA12 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan (misalnya dalam hal pendampingan, dana, kunjungan pengawasan terhadap sekolah-sekolah MI/MTs tertentu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu juga, misalkan jarak, akses, dsb. Berdasarkan apa (1) Berdasarkan apa (1) Berdasarkan apa (1) Berdasarkan apa (1) Berdasarkan apa (1) Berdasarkan apa Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 9 BERDASAR PADA LOKASI, UNTUK LOKASI TERPENCIL JUMLAH SEKOLAH BIAYA TARNSPORTASI ANGKUTAN UMUM JARAK, DANA YANG ADA JARAK/LOKASI SEKOLAH KEDEKATAN TEMPAT TINGGAL PENGAWAS LOKASI (TRANSPORTASI) LOKASI DEKAT DGN TEMPAT TINGGAL PERBEDAAN LOKASI RENTANG KENDALI BERDASARKAN PULAU/KECAMATAN Masih berkaitan dengan MPA11b/MPA31b, jika ada perbedaan perlakuan dalam hal pengawasan terhadap sekolah MI/MTs, maka akan ditanyakan berdasarkan pada hal apa saja, apakah karena faktor jarak, akses menuju sekolah, prestasi siswa disekolah MI/MTs tersebut, atau ada faktor faktor lain yang mempengaruhinya. Berdasarkan apa (2) Berdasarkan apa (2) Berdasarkan apa (2) Berdasarkan apa (2) Berdasarkan apa (2) Berdasarkan apa Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 YANG DIAWASI LEBIH SEDIKIT Masih berkaitan dengan MPA11b/MPA31b, jika ada perbedaan perlakuan dalam hal pengawasan terhadap sekolah MI/MTs, maka akan ditanyakan berdasarkan pada hal apa saja, apakah karena faktor jarak, akses menuju sekolah, prestasi siswa disekolah MI/MTs tersebut, atau ada faktor faktor lain yang mempengaruhinya. Frekuensi kunjungan tim Pengawas MI ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MI ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MI ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MI ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MI ke setiap sekolah per bulan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MI ke setiap sekolah per bulan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Lebih dari dua kali 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Kurang dari satu kali 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Menanyakan frekuensi kunjungan tim pengawas MI/MTs ke setiap sekolah per bulan. Kunjungan yang dimaksud disini adalah kunjungan dalam kaitannya dengan peran dan fungsi dirinya sebagai pengawas sekolah/madrasah tersebut. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MI? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MI? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MI? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MI? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MI? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MI? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA21 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA21 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 47 5 5 1 Standar nasional pendidikan 5 Lainnya 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Berdasarkan apa? (lainnya) Berdasarkan apa? (lainnya) Berdasarkan apa? (lainnya) Berdasarkan apa? (lainnya) Berdasarkan apa? (lainnya) Berdasarkan apa Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA21 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 BERDASARKAN KINERJA DAN PENGAWASAN Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Bentuk insentif Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Berapa jumlah MTs Negeri di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs Negeri di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs Negeri di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs Negeri di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs Negeri di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs di kabupaten/kota ini : Negeri Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 17 46 996 999 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah MTs Negeri di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 9 Berapa jumlah Mts Swasta di kabupaten/kota ini Berapa jumlah Mts Swasta di kabupaten/kota ini Berapa jumlah Mts Swasta di kabupaten/kota ini Berapa jumlah Mts Swasta di kabupaten/kota ini Berapa jumlah Mts Swasta di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs di kabupaten/kota ini : Swasta Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 20 22 24 25 26 31 32 33 40 46 70 79 82 85 104 105 122 126 183 996 999 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah MTs Swasta di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 9 Berapa jumlah total Mts di kabupaten/kota ini Berapa jumlah total Mts di kabupaten/kota ini Berapa jumlah total Mts di kabupaten/kota ini Berapa jumlah total Mts di kabupaten/kota ini Berapa jumlah total Mts di kabupaten/kota ini Berapa jumlah MTs di kabupaten/kota ini : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 999 2 3 6 8 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 32 33 35 36 37 42 47 50 78 81 84 86 110 121 124 128 229 996 999 Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total MTs di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 9 Berapa jumlah ruang kelas MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Negeri Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 999996 3 6 9 12 15 17 18 24 27 28 29 30 31 36 46 51 57 60 71 72 79 91 93 106 111 120 128 146 170 238 999996 Sysmiss Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang kelas MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Berapa jumlah ruang kelas MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Swasta Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 999996 3 6 9 14 15 24 25 36 38 39 40 42 44 50 63 65 67 68 79 80 94 98 99 105 112 123 138 161 183 208 219 228 302 400 435 484 600 698 999996 Sysmiss Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah ruang kelas MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Berapa jumlah total ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 838 6 9 14 24 32 46 51 53 56 74 77 78 80 84 85 103 110 119 150 151 162 168 169 171 175 177 190 218 229 237 240 244 251 373 453 512 514 570 590 791 838 Sysmiss Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total ruang kelas MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Akan mencatat jumlah ruang kelas MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012 (bukan jumlah kelasnya) Ruang kelas adalah ruangan yang biasa dipakai untuk proses belajar siswa di sekolah, tidak termasuk ruangan-ruangan lain semisal ruang perpustakaan, laboratorium, dsb,. Berapa jumlah rombongan belajar MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Negeri Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 238 3 6 7 9 12 15 16 17 18 20 21 25 27 28 29 30 31 32 43 46 51 57 60 67 72 73 79 91 93 106 109 121 128 146 169 238 Sysmiss Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar MTs Negeri di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Berapa jumlah rombongan belajar MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Swasta Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 698 4 6 9 13 15 25 28 31 34 39 40 44 49 60 61 63 68 80 82 92 94 99 102 105 118 123 138 165 180 183 223 228 281 307 372 435 512 567 568 600 698 Sysmiss Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah rombongan belajar MTs Swasta di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Berapa jumlah total rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah total rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Berapa jumlah rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 6 838 6 9 10 13 28 32 48 50 53 56 63 69 74 78 85 92 95 102 109 119 150 151 155 168 169 170 171 175 190 212 224 229 240 251 290 302 325 514 540 541 583 641 791 838 Sysmiss Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah total rombongan belajar MTs di kabupaten/kota ini tahun 2007/2008 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Mencatat data tentang jumlah rombel (rombongan belajar) seluruh MI/MTs yang ada di wilayah kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012, dipisahkan, jumlah rombel di MI/MTs Negeri, jumlah rombel di MI/MTs swasta, dan juga jumlah total rombel secara keseluruhan MI/MTs Negeri dan Swasta dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6 atau dari kelas 7 sampai kelas 9. Jumlah siswa MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs di kabupaten/kota ini : Perempuan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 16879 9 74 81 111 183 227 529 563 587 941 1111 1161 1282 1550 1586 1618 1647 1687 1743 1813 2586 2660 2674 2728 2842 2931 2971 2993 3529 3798 4196 4390 4749 5621 6339 8383 9252 9727 10741 13306 16879 Sysmiss Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah siswa MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Jumlah siswa MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs di kabupaten/kota ini : Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 16746 9 74 87 105 190 222 551 624 749 822 1121 1234 1319 1420 1550 1669 1752 1778 1942 2033 2518 2875 2915 2936 2950 3028 3066 3371 3468 3724 4089 4327 4346 5656 7669 8268 8416 9832 10532 12942 16746 Sysmiss Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah siswa MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Jumlah total siswa MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total siswa MTs di kabupaten/kota ini Jumlah siswa MTs di kabupaten/kota ini : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 9 33625 9 155 179 198 373 449 1114 1153 1327 1763 2282 2345 2601 2695 3168 3219 3233 3364 3394 3629 3776 5246 5522 5554 5575 5908 5921 6021 6302 6997 7441 7522 8285 8524 8717 9095 11188 11277 14008 16799 17995 19084 21273 26248 33625 Sysmiss Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total siswa MTs di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Mencatat data jumlah siswa perempuan, siswa laki-laki, dan total keduanya, yang masih aktif/terdaftar di seluruh sekolah MI/MTs yang ada di kabupaten/kota ini tahun ajaran 2011/2012. Jumlah Guru MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs di kabupaten/kota ini: Perempuan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 999 9 17 18 19 58 86 90 93 132 134 152 166 171 191 221 226 240 242 273 280 299 374 405 583 765 836 996 998 999 Sysmiss Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs Perempuan di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Jumlah Guru MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs di kabupaten/kota ini : Laki-laki Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 999 5 9 18 23 29 49 57 60 90 114 133 161 182 184 200 205 209 221 241 275 283 296 311 312 367 377 378 522 843 996 998 999 Sysmiss Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs Laki-laki di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Jumlah total Guru MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MTs di kabupaten/kota ini Jumlah total Guru MTs di kabupaten/kota ini Jumlah Guru MTs di kabupaten/kota ini : Total Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 2666 9 14 37 41 46 125 139 143 148 151 192 207 215 265 278 320 343 349 355 357 373 387 421 522 525 535 540 560 584 592 607 618 648 760 782 821 858 962 999 2666 Sysmiss Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah total Guru MTs di kabupaten/kota ini Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Akan mencatat jumlah guru perempuan, guru laki-laki, dan juga total jumlah keduanya, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih honorer yang ada di seluruh MI/MTs di kabupaten/kota. Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 394 1 3 9 12 21 22 32 35 37 40 46 63 70 81 83 84 86 97 106 108 109 114 117 121 122 128 133 137 140 145 171 177 184 194 203 226 236 266 317 336 394 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tetap (PNS)) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 2 2523 2 9 17 35 36 39 45 80 86 91 97 102 118 127 195 212 213 232 265 269 274 303 304 375 395 408 417 432 445 447 485 556 584 676 687 751 853 1218 1279 1348 1449 1609 2256 2472 2523 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru tidak tetap (Non PNS)) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 79 2 9 13 18 54 79 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu pusat) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 2971 5 9 11 22 44 2971 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Guru bantu) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 9 2971 9 14 38 41 46 125 139 143 148 192 215 264 278 309 320 341 349 356 373 431 440 522 525 535 540 560 584 594 609 611 648 717 760 782 821 858 962 1400 1493 1512 1608 1749 2337 2666 2971 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Jumlah Guru MTs berdasarkan status guru (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Merupakan rincian dari jumlah guru yang tercatat di vaiable MPA03/MPA23 diatas berdasarkan status kepegawaiannya, guru tetap/PNS, guru tidak tetap/non PNS, guru bantu pusat dan guru bantu. Jumlah di baris e harusnya sama dengan data yang ada di MPA03/MPA23 baris c. Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 999 9 11 16 21 44 46 47 52 100 101 108 157 179 198 215 283 323 340 408 414 418 511 535 901 996 998 999 Sysmiss Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak ada data 9 Sysmiss Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 998 1 5 8 9 11 13 18 34 41 43 47 98 100 103 109 118 150 239 996 998 Sysmiss Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak ada data 9 Sysmiss Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 6 1469 6 9 11 14 24 30 47 53 94 101 113 128 157 162 179 193 198 226 229 239 307 312 341 360 374 401 418 489 511 514 522 535 554 565 609 639 648 723 871 996 999 1469 Sysmiss Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Guru MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 9 Sysmiss Vaiable ini menanyakan jumlah guru yang ada di MI/MTs di seluruh kabupaten/kota tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan latar belakang kualifikasi pendidikannya, termasuk kategori keguruan atau non keguruan. Guru yang dicatat disini hanya guru yang berpendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Jika tidak ada informasi, bisa juga dilihat dari gelar kesarjanaannya. Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 996 2 3 4 6 7 8 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 33 42 48 77 121 996 Sysmiss Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak ada data 9 Sysmiss Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 996 1 2 3 5 6 7 8 9 17 20 996 Sysmiss Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Non keguruan) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak ada data 9 Sysmiss Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 2 128 2 3 6 7 8 9 10 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 33 35 37 47 50 66 70 87 90 97 98 121 128 Sysmiss Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Sumber Sumber Sumber Sumber Sumber Berapa jumlah Kepala MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) keguruan (Total) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Hampir sama dengan MPA05, di variable ini akan dicatat jumlah kepala sekolah MI/ MTs berdasarkan latar belakang kualifikasi akademik pendidikannya, keguruan atau non keguruan. Jumlah yang dicatat disini hanya untuk kepala madrasah yang berpendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGM) atau psikologi. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Guru MTs? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA29a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Maksud dari pertanyaan ini adalah apakah pihak kementerian agama di kabupaten/kota ini memiliki struktur/sistem insentif bagi guru atau kepala sekolah MI/MTs yang kinerjanya dianggap baik atau sebaliknya ada sanksi yang diberikan pada guru yang kinerjanya dianggap kurang baik Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA29a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 46 5 5 1 Standar nasional pendidikan 5 Lainnya 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA29a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 ATURAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KRITERIA KINERJA Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MTs Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MTs Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MTs Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MTs Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MTs MPA28a = TIDAK (3) atau MPA28b = LAINNYA (5) Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Kepala Sekolah MTs? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan diteruskan ke MPA30 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Maksud dari pertanyaan ini adalah apakah pihak kementerian agama di kabupaten/kota ini memiliki struktur/sistem insentif bagi guru atau kepala sekolah MI/MTs yang kinerjanya dianggap baik atau sebaliknya ada sanksi yang diberikan pada guru yang kinerjanya dianggap kurang baik Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA30 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 46 5 5 1 Standar nasional pendidikan 5 Lainnya 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? (Lainnya) Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA30 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 ATURAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KRITERIA KINERJA Variable ini ingin mengetahui seperti apa bentuk insentif yang diberikan kepada guru atau kepala sekolah MI/MTs yang dianggap memiiki kinerja yang baik tersebut, apakah berupa uang, barang, kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, mendapat prioritas untuk dilibatkan dalam pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, mendapatkan piagam /penghargaan, Beasiswa, rotasi penempatan yang lebih baik, atau insentif dalam bentuk yang lain. Jika di KEMENAG kabupaten/kota ini tidak ada struktur insentifnya, lingkari W Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan syaratnya? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau kepala sekolah MI/MTs untuk bisa memperoleh insentif tersebut, bisa berupa daftar hadir, masa kerja atau yang lain. Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? MPA29a = TIDAK (3) atau MPA29b = LAINNYA (5) Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Menanyakan jumlah total pengawas sekolah MI/MTs yang ada dibawah naungan KEMENAG kabupaten/kota tersebut. Jika di kabupaten tersebut tidak ada pengawas sekolah MI/MTs maka lingkari 6. Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? MPA29a = TIDAK (3) atau MPA29b = LAINNYA (5) Jumlah Pengawas sekolah MTs di kabupaten/kota ini? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 42 6 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sysmiss Menanyakan jumlah total pengawas sekolah MI/MTs yang ada dibawah naungan KEMENAG kabupaten/kota tersebut. Jika di kabupaten tersebut tidak ada pengawas sekolah MI/MTs maka lingkari 6. Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Mencatat dari data yang ada tentang jumlah pengawas baik MI/MTs yang telah memiiki sertifikat mengajar dari lembaga/ perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Jumlah Pengawas MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan min. Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 42 6 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sysmiss Mencatat dari dokumen, merekap sendiri data dari dokumen, maupun berdasarkan estimasi dari responden tentang jumlah pengawas sekolah MI di kabupaten/kota yang memiliki kualifikasi pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MTs berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MTs berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MTs berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MTs berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan pengawasan MTs berdasarkan kriteria tertentu? Apakah ada perbedaan perlakuan (pendampingan, dana, kunjungan) pengawasan MTs berdasarkan kriteria tertentu (seperti lokasi dll)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA32 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan (misalnya dalam hal pendampingan, dana, kunjungan pengawasan terhadap sekolah-sekolah MI/MTs tertentu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu juga, misalkan jarak, akses, dsb. Berdasarkan apa? (1) Berdasarkan apa? (1) Berdasarkan apa? (1) Berdasarkan apa? (1) Berdasarkan apa? (1) Berdasarkan apa? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 7 BERDASAR LOKASI, UNTUK DAERAH TERPENCIL JUMLAH YANG DIAWASI BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL PENGAWAS BIAYA TRANSPORTASI UMUM JARAK/LOKASI SEKOLAH LOKASI (TRANSPORTASI) LOKASI BERBEDA RENTANG KENDALI BERDASARKAN PULAU/KECAMATAN Masih berkaitan dengan MPA11b/MPA31b, jika ada perbedaan perlakuan dalam hal pengawasan terhadap sekolah MI/MTs, maka akan ditanyakan berdasarkan pada hal apa saja, apakah karena faktor jarak, akses menuju sekolah, prestasi siswa disekolah MI/MTs tersebut, atau ada faktor faktor lain yang mempengaruhinya. Berdasarkan apa? (2) Berdasarkan apa? (2) Berdasarkan apa? (2) Berdasarkan apa? (2) Berdasarkan apa? (2) Berdasarkan apa? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 LEBIH SEDIKIT Masih berkaitan dengan MPA11b/MPA31b, jika ada perbedaan perlakuan dalam hal pengawasan terhadap sekolah MI/MTs, maka akan ditanyakan berdasarkan pada hal apa saja, apakah karena faktor jarak, akses menuju sekolah, prestasi siswa disekolah MI/MTs tersebut, atau ada faktor faktor lain yang mempengaruhinya. Frekuensi kunjungan tim Pengawas MTs ke setiap sekolah per bulan di daerah perkotaan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MTs ke setiap sekolah per bulan di daerah perkotaan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MTs ke setiap sekolah per bulan di daerah perkotaan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MTs ke setiap sekolah per bulan di daerah perkotaan? Frekuensi kunjungan tim Pengawas MTs ke setiap sekolah per bulan di daerah perkotaan? MPA31b = TIDAK (3) Frekuensi kunjungan tim Pengawas MTs ke setiap sekolah per bulan di daerah perkotaan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Lebih dari dua kali 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Kurang dari satu kali 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Menanyakan frekuensi kunjungan tim pengawas MI/MTs ke setiap sekolah per bulan. Kunjungan yang dimaksud disini adalah kunjungan dalam kaitannya dengan peran dan fungsi dirinya sebagai pengawas sekolah/madrasah tersebut. Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MTs? Apakah memiliki struktur insentif dan sanksi bagi Pengawas MTs? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA34 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA34 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 47 5 5 1 Standar nasional pendidikan 5 Lainnya 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jika jawabannya LAINNYA (5), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA34 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 BERDASARKAN KRITERIA KINERJA Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Bentuk insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan persyaratannya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Bentuk insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan persyaratannya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Persyaratan insentif (1) Apa bentuk insentifnya dan persyaratannya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Persyaratan insentif (2) Apa bentuk insentifnya dan persyaratannya Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? MPA33a = TIDAK (3) atau MPA33b = LAINNYA (5) Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 9 Sysmiss Khusus ditanyakan untuk level MTs, yakni menanyakan jumlah MTs yang memiliki staf-non tenaga pengajar yang bertugas menangani tugas-tugas administrasi dan kegiatan kegiatan yang bersifat non-pengajaran. Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? MPA33a = TIDAK (3) atau MPA33b = LAINNYA (5) Jumlah MTs memiliki staf non-tenaga pengajar untuk menangani tugas administrasi dan kegiatan non-pengajaran? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 44 4 121 1 2 3 4 5 7 9 11 14 16 17 18 20 21 23 26 32 33 37 38 40 42 50 54 59 77 78 81 90 97 108 110 121 Sysmiss Khusus ditanyakan untuk level MTs, yakni menanyakan jumlah MTs yang memiliki staf-non tenaga pengajar yang bertugas menangani tugas-tugas administrasi dan kegiatan kegiatan yang bersifat non-pengajaran. Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah pihak KEMENAG kabupaten, biasanya memberikan saran, usulan, masukan tentang kegiatan pendidikan di sekolah MI/MTs itu melalui media apa saja, apakah melalui Rapat KerjaTingkat Kabupaten ataukah ada media lain yang biasa dipakai. Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Lainnya) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Lainnya) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Lainnya) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Lainnya) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? (Lainnya) Melalui apa DEPAG kabupaten/kota bisa memberikan masukan saran usulan kegiatan pendidikan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah pihak KEMENAG kabupaten, biasanya memberikan saran, usulan, masukan tentang kegiatan pendidikan di sekolah MI/MTs itu melalui media apa saja, apakah melalui Rapat KerjaTingkat Kabupaten ataukah ada media lain yang biasa dipakai. Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Komite Sekolah) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Komite Sekolah) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Komite Sekolah) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Komite Sekolah) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Komite Sekolah) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Menanyakan keterlibatan pihak-pihak sepertiKomite sekolah/komite madrasah, dewan pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil (seperti karang taruna, LSM, organisasi keagamaan, profesi, bisnis, dll) dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Dewan Pendidikan) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Dewan Pendidikan) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Dewan Pendidikan) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Dewan Pendidikan) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Dewan Pendidikan) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Menanyakan keterlibatan pihak-pihak sepertiKomite sekolah/komite madrasah, dewan pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil (seperti karang taruna, LSM, organisasi keagamaan, profesi, bisnis, dll) dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Organisasi Masyarakat Sipil) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Organisasi Masyarakat Sipil) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Organisasi Masyarakat Sipil) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Organisasi Masyarakat Sipil) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? (Organisasi Masyarakat Sipil) Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Menanyakan keterlibatan pihak-pihak sepertiKomite sekolah/komite madrasah, dewan pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil (seperti karang taruna, LSM, organisasi keagamaan, profesi, bisnis, dll) dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Jika jawabannya SEMUA SEKOLAH (2), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA48b Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 2 1 2 Akan menanyakan jumlah sekolah baik MI maupun MTs yang sudah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), jika semua sekoah sudah mengembangkan KTSP lingkari 2. jadi opsi 1 hanya akan dilingkari jika belum semua sekolah mengembangkan KTSP Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Berapa jumlah sekolah (MI/MTs) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Jika jawabannya SEMUA SEKOLAH (2), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA48b Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 40 102 14 19 21 24 42 60 102 Sysmiss Akan menanyakan jumlah sekolah baik MI maupun MTs yang sudah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), jika semua sekoah sudah mengembangkan KTSP lingkari 2. jadi opsi 1 hanya akan dilingkari jika belum semua sekolah mengembangkan KTSP Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (1) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (1) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (1) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (1) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (1) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 -KURANGNYA SOSIALISASI TENTANG KTSP DIPRIORITASKAN YANG NEGERI DAHULU BARU DIKEMBANGKAN KE SWAST KARENA BARU MULAI PADA JENJANG KELAS 1 DAN 2 DAN TIDAK MAU L KARENA FASILITAS DAN SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KTSP KARENA KEMAMPUAN SDM YG MASIH KURANG DAN TENAGA SERTA SARANA KETERBATASAN PENGETAHUAN DAN DARI PUSAT MASIH MEMAKAI KBK SOSIALISASI LAMBAT,DANA YG KURANG & SDM YG MASIH KURANG SULIT SOSIALISASI KARENA TIDAK ADA TENAGA KHUSUS Menanyakan alasan kenapa tidak/belum semua sekolah mengembangkan KTSP, hal - hal apa saja yang menjadi penyebabnya. Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (2) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (2) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (2) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (2) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? (2) Kenapa tidak setiap/semua sekolah? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 -KURANG BUKU KTSP A ANGSUNG KE JENJANG KELAS 3 YG DIMILIKI KURANG MENDUKUNG Menanyakan alasan kenapa tidak/belum semua sekolah mengembangkan KTSP, hal - hal apa saja yang menjadi penyebabnya. Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? MPA47 = SEMUA SEKOLAH (2) Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan ini bermaksud ingin mngetahui apakah pihak KEMENAG kabupaten/kota setempat telah menetapkan SK atau membuat surat edaran yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP bagi sekolah-sekolah MI/MTs yang berada di bawah naungannya. Jika ya, catat tahun ditetapkannya Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? MPA47 = SEMUA SEKOLAH (2) Apakah Departemen Agama kabupaten membuat acuan edaran/SK yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 27 2005 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Sysmiss Pertanyaan ini bermaksud ingin mngetahui apakah pihak KEMENAG kabupaten/kota setempat telah menetapkan SK atau membuat surat edaran yang menentukan batas waktu pelaksanaan KTSP bagi sekolah-sekolah MI/MTs yang berada di bawah naungannya. Jika ya, catat tahun ditetapkannya Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS)? Jika jawabannya 95% atau lebih (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA50a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 95% atau lebih 2 Kurang dari 95% 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Ingin mengetahui prosentase siswa yang sudah memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama seperti matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, apakah sudah mencapai 95% dari total siswa atau belum, kalau belum kira kira baru berapa prosennya. Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama? Berapa persen siswa yang memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS)? Jika jawabannya 95% atau lebih (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA50a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 26 22 98 10 20 30 50 60 75 80 90 96 98 Sysmiss Ingin mengetahui prosentase siswa yang sudah memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran utama seperti matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, apakah sudah mencapai 95% dari total siswa atau belum, kalau belum kira kira baru berapa prosennya. Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Kapan diperkirakan mencapai 95% atau lebih? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 26 22 2009 9998 2009 2010 2011 2012 2014 2015 9998 Sysmiss Jika belum mencapai 95%, kira kira tahun berapa diperkirakan akan mecapai 95% atau lebih. Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? MPA49a = YA (1) Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS)? Jika jawabannya YA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA51 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak, persentase guru memiliki 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah apakah semua guru baik MI/MTs sudah memiliki buku referensi dan buku pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan (matematika, bahasa indonesia, IPA, IPS), jika belum semuanya catat prosentase guru yang sudah memiliki. Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan? MPA49a = YA (1) Apakah semua Guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS)? Jika jawabannya YA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA51 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 10 38 23 98 23 25 40 50 85 90 98 Sysmiss Maksud dari pertanyaan ini adalah apakah semua guru baik MI/MTs sudah memiliki buku referensi dan buku pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan (matematika, bahasa indonesia, IPA, IPS), jika belum semuanya catat prosentase guru yang sudah memiliki. Kapan mencapai 100% Kapan mencapai 100% Kapan mencapai 100% Kapan mencapai 100% Kapan mencapai 100% Kapan mencapai 100% Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 10 38 2009 9998 2009 2010 2011 2015 9998 Sysmiss Jika belum semua guru memiliki, kira-kira kapan (tahun berapa) semua guru disini akan memiliki buku refensi dan buku pedoman tersebut. Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTS yang memiliki perpustakaan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Akan dicacat disini jumlah sekolah MI/MTs di kabupaten/kota ini yang sudah memiliki perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTs yang memiliki perpustakaan? Berapa jumlah MI dan MTS yang memiliki perpustakaan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 286 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 17 19 20 21 26 27 28 30 31 37 38 40 44 53 85 87 91 160 229 286 Akan dicacat disini jumlah sekolah MI/MTs di kabupaten/kota ini yang sudah memiliki perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam satu tahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam satu tahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam satu tahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam satu tahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam satu tahun? Apakah setiap tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on-the-job minimal satu kali dalam satu tahun? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Menanyakan apakah setiap tenaga pendidik (guru) MI/MTs di kabupaten/kota ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on the job, yakni pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan peningkatan kinerja guru/tenaga pendidik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah/kementrian maupun oleh swasta, minimal satu kali dalam setahun. Di pertanyaan MPA61 sampai MPA64d kita ingin mendapatkan informasi mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak KEMENAG kabupaten/kota dalam upayanya memenuhi standard nasional pendidikan. Hanya saja dibedakan per level sekolahnya. Untuk pertanyaan di MPA61 sampai MPA62d adalah pertanyaan untuk level sekolah MI, sedangkan pertanyaan MPA63 sampai MPA64d adalah pertanyaan untuk level MTs. Sedangkan masing-masing variable pertanyaannya hampir sama. Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA62a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 Tidak ada MI 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Akan dicatat di sini jumlah anak putus sekolah MI / MTs tahun ajaran 2011/2012, yakni anak yang dengan segala alasan tidak melanjutkan/keluar dari sekolah MI /MTs sebelum tamat/lulus. Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak Putus Sekolah MI pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA62a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 28 20 264 1 2 4 6 13 20 23 35 38 50 55 68 75 90 93 155 257 264 Sysmiss Akan dicatat di sini jumlah anak putus sekolah MI / MTs tahun ajaran 2011/2012, yakni anak yang dengan segala alasan tidak melanjutkan/keluar dari sekolah MI /MTs sebelum tamat/lulus. Pewawancara periksa MPA61 dan MPA62: Apakah angka putus sekolah (MI) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPA61 dan MPA62: Apakah angka putus sekolah (MI) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPA61 dan MPA62: Apakah angka putus sekolah (MI) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPA61 dan MPA62: Apakah angka putus sekolah (MI) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPA61 dan MPA62: Apakah angka putus sekolah (MI) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Pewawancara periksa MPA61 dan MPA62: Apakah angka putus sekolah (MI) > 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA62a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 30 18 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pewawancara periksa apakah angka putus sekolah MI /MTs tahun ajaran 2011/2012 (MPA61 atau MPA63) dibandingkan dengan jumlah total siswa yang bersekolah di MI (MPA02 atau MPA22) lebih dari 1%. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Jika ternyata angka putus sekolah MI / MTs ini mencapai lebih dari 1%, usaha-usaha/tindakan/solusi apa saja yang sudah ditempuh atau diambil oleh KEMENAG kabupaten/kota dalam menghadapi masalah ini. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/DEPAG kabupaten/kota menghadapi situasi ini? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Diisi jika jawabannya selain: A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Jika ternyata angka putus sekolah MI / MTs ini mencapai lebih dari 1%, usaha-usaha/tindakan/solusi apa saja yang sudah ditempuh atau diambil oleh KEMENAG kabupaten/kota dalam menghadapi masalah ini. Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? MPA61a = TIDAK (2) Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 47 1 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 Tidak ada MI 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Menanyakan berapa jumlah total anak lulusan MI / MTs, baik laki-laki maupun perempuan se kabupaten/kota ini pada tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? MPA61a = TIDAK (2) Berapa jumlah anak lulusan MI pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 41 7 10539 3 12 75 79 80 103 106 135 247 289 302 542 577 589 628 654 802 854 897 980 1070 1179 1198 1375 1582 1619 1709 1786 1927 2430 2627 3042 3266 3578 4304 4427 5845 6847 10539 Sysmiss Menanyakan berapa jumlah total anak lulusan MI / MTs, baik laki-laki maupun perempuan se kabupaten/kota ini pada tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA63 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 47 1 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 5 Data tidak lengkap 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini ingin mengetahui, dari sekian jumlah lulusan MI / MTs di kabupaten/kota ini, berapa anak yang masih melanjutkan lagi ke tingkatyanglebih tinggi (SMP/MTs atau ke SMA/MA/SMK) pada tahun ajaran 2011/2012. jadi jumlah di MPA62b / MPA64b ini tidak akan lebih besar dari jumlah di MPA62a/ MPA64a. Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah anak lulusan MI melanjutkan ke SMP/MTs pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA63 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 24 24 10527 3 12 68 79 281 412 498 578 654 775 854 881 947 1219 1324 1325 1446 2152 2835 5305 5479 6656 10527 Sysmiss Pertanyaan ini ingin mengetahui, dari sekian jumlah lulusan MI / MTs di kabupaten/kota ini, berapa anak yang masih melanjutkan lagi ke tingkatyanglebih tinggi (SMP/MTs atau ke SMA/MA/SMK) pada tahun ajaran 2011/2012. jadi jumlah di MPA62b / MPA64b ini tidak akan lebih besar dari jumlah di MPA62a/ MPA64a. Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA63 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 24 24 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pewawancara periksa, untuk MPA62c : apakah jumlah lulusan MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs tahun ajaran 2011/2012 (MPA62b) kurang dari 90% dari jumlah total lulusan MI tahun 2011/2012 (MPA62a)., sedangkan untuk MPA64c : apakah jumlah lulusan MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK tahun ajaran 2011/2012 (MPA64b) kurang dari 70% dari jumlah total lulusan MTs tahun ajaran 2011/2012 (MPA64a) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Jika jumlah lulusan MI yang melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi (SMP/MTs) kurang dari 90%), atau lulusan MTs yang melanjutkan lagi ke jenjang SMA/MA/SMK masih kurang dari 70% (MPA62c <90% atau untuk MTs MPA64c<70%), maka di sini akan ditanyakan usaha-usaha/tindakan apa saja yang sudah diambil/ditempuh oleh pihak KEMENAG Kabupaten/kota dalam menghadapi fenomena ini. Pertanyaan MPA101 sampai MPA109 akan menanyakan kepemilikan berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah MI maupun MTs. Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? (Lainnya) Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? (Lainnya) Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? (Lainnya) Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? (Lainnya) Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? (Lainnya) Pewawancara periksa MPA62a&b: Apakah < 90 persen lulusan MI melanjutkan ke SMP dan MTs? Jangan bacakan pilihan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 DISARANKAN UNTUK MASUK SMP TERBUKA,MENGIKUTI KEJAR PAKET B PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN YG BANYAK DIKELOLA OLE PENYULUHAN DARI PENGAWAS UNTUK IKUT PAKET B Diisi jika jawabannya selain: A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Jika jumlah lulusan MI yang melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi (SMP/MTs) kurang dari 90%), atau lulusan MTs yang melanjutkan lagi ke jenjang SMA/MA/SMK masih kurang dari 70% (MPA62c <90% atau untuk MTs MPA64c<70%), maka di sini akan ditanyakan usaha-usaha/tindakan apa saja yang sudah diambil/ditempuh oleh pihak KEMENAG Kabupaten/kota dalam menghadapi fenomena ini. Pertanyaan MPA101 sampai MPA109 akan menanyakan kepemilikan berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah MI maupun MTs. Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? MPA62c = TIDAK (2) Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA64a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 Tidak ada MTs 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Akan dicatat di sini jumlah anak putus sekolah MI / MTs tahun ajaran 2011/2012, yakni anak yang dengan segala alasan tidak melanjutkan/keluar dari sekolah MI /MTs sebelum tamat/lulus. Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? MPA62c = TIDAK (2) Berapa jumlah Angka Putus Sekolah MTs pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA64a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 26 22 247 1 3 8 9 10 12 17 28 31 54 57 101 107 111 120 158 190 220 238 247 Sysmiss Akan dicatat di sini jumlah anak putus sekolah MI / MTs tahun ajaran 2011/2012, yakni anak yang dengan segala alasan tidak melanjutkan/keluar dari sekolah MI /MTs sebelum tamat/lulus. Pewawancara periksa MPA63 & MPA22: Apakah angka putus sekolah MTS> 1 persen dari jumlah siswa bersekolah? Pewawancara periksa MPA63 & MPA22: Apakah angka putus sekolah MTS> 1 persen dari jumlah siswa bersekolah? Pewawancara periksa MPA63 & MPA22: Apakah angka putus sekolah MTS> 1 persen dari jumlah siswa bersekolah? Pewawancara periksa MPA63 & MPA22: Apakah angka putus sekolah MTS> 1 persen dari jumlah siswa bersekolah? Pewawancara periksa MPA63 & MPA22: Apakah angka putus sekolah MTS> 1 persen dari jumlah siswa bersekolah? Pewawancara periksa MPA63 & MPA22: Apakah angka putus sekolah MTS> 1 persen dari jumlah siswa bersekolah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA64a Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 28 20 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pewawancara periksa apakah angka putus sekolah MI /MTs tahun ajaran 2011/2012 (MPA61 atau MPA63) dibandingkan dengan jumlah total siswa yang bersekolah di MI (MPA02 atau MPA22) lebih dari 1%. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 5 A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Jika ternyata angka putus sekolah MI / MTs ini mencapai lebih dari 1%, usaha-usaha/tindakan/solusi apa saja yang sudah ditempuh atau diambil oleh KEMENAG kabupaten/kota dalam menghadapi masalah ini. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 DISARANKAN UNTUK IKUT KE PAKET C PENYULUHAN SAJA W Diisi jika jawabannya selain: A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Jika ternyata angka putus sekolah MI / MTs ini mencapai lebih dari 1%, usaha-usaha/tindakan/solusi apa saja yang sudah ditempuh atau diambil oleh KEMENAG kabupaten/kota dalam menghadapi masalah ini. Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Menanyakan berapa jumlah total anak lulusan MI / MTs, baik laki-laki maupun perempuan se kabupaten/kota ini pada tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs pada tahun 2007/2008? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 39 9 32 11269 32 43 54 253 308 358 439 482 498 526 540 569 739 783 839 899 1002 1057 1155 1162 1419 1627 1710 1803 1824 1977 2184 2381 2499 2521 2649 2883 3304 3966 4533 4582 6518 9873 11269 Sysmiss Menanyakan berapa jumlah total anak lulusan MI / MTs, baik laki-laki maupun perempuan se kabupaten/kota ini pada tahun ajaran 2011/2012. Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA 101 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 5 Data tidak lengkap 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan ini ingin mengetahui, dari sekian jumlah lulusan MI / MTs di kabupaten/kota ini, berapa anak yang masih melanjutkan lagi ke tingkatyanglebih tinggi (SMP/MTs atau ke SMA/MA/SMK) pada tahun ajaran 2011/2012. jadi jumlah di MPA62b / MPA64b ini tidak akan lebih besar dari jumlah di MPA62a/ MPA64a. Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008?Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Berapa jumlah lulusan MTs melanjutkanke sekolah SMA/MA atau SMK pada tahun 2007/2008? Jika jawabannya DATA TIDAK LENGKAP (5) atau TIDAK ADA DATA (6), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA 101 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 20 28 32 11269 32 54 366 429 666 814 852 978 1195 1233 1384 1506 1589 1706 1732 1964 2055 2421 5516 11269 Sysmiss Pertanyaan ini ingin mengetahui, dari sekian jumlah lulusan MI / MTs di kabupaten/kota ini, berapa anak yang masih melanjutkan lagi ke tingkatyanglebih tinggi (SMP/MTs atau ke SMA/MA/SMK) pada tahun ajaran 2011/2012. jadi jumlah di MPA62b / MPA64b ini tidak akan lebih besar dari jumlah di MPA62a/ MPA64a. Pewawancara periksa MPA64a&b: Apakah < 70 persen lulusan MTs melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPA64a&b: Apakah < 70 persen lulusan MTs melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPA64a&b: Apakah < 70 persen lulusan MTs melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPA64a&b: Apakah < 70 persen lulusan MTs melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPA64a&b: Apakah < 70 persen lulusan MTs melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Pewawancara periksa MPA64a&b: Apakah < 70 persen lulusan MTs melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA101 Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 20 28 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pewawancara periksa, untuk MPA62c : apakah jumlah lulusan MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs tahun ajaran 2011/2012 (MPA62b) kurang dari 90% dari jumlah total lulusan MI tahun 2011/2012 (MPA62a)., sedangkan untuk MPA64c : apakah jumlah lulusan MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK tahun ajaran 2011/2012 (MPA64b) kurang dari 70% dari jumlah total lulusan MTs tahun ajaran 2011/2012 (MPA64a) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 A Dikaitkan dengan Perencanaan dan Pengangguran V Lainnya W Tidak ada tindakan Jika jumlah lulusan MI yang melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi (SMP/MTs) kurang dari 90%), atau lulusan MTs yang melanjutkan lagi ke jenjang SMA/MA/SMK masih kurang dari 70% (MPA62c <90% atau untuk MTs MPA64c<70%), maka di sini akan ditanyakan usaha-usaha/tindakan apa saja yang sudah diambil/ditempuh oleh pihak KEMENAG Kabupaten/kota dalam menghadapi fenomena ini. Pertanyaan MPA101 sampai MPA109 akan menanyakan kepemilikan berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah MI maupun MTs. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? (Lainnya) Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan / DEPAG kabupaten/kota menghadapi kondisi ini? Jangan bacakan pilihan Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 MEMBERIKAN PENGARAHAN KE ORANG TUA SISWA MENGOPTIMALKAN PERAN ULAMA DLM MEMBANTU SISWA MISKIN YG BANT PENYULUHAN SAJA RAPAT DENGAN MADRASAH Diisi jika jawabannya selain: A. Dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran W. Tidak ada tindakan Jika jumlah lulusan MI yang melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi (SMP/MTs) kurang dari 90%), atau lulusan MTs yang melanjutkan lagi ke jenjang SMA/MA/SMK masih kurang dari 70% (MPA62c <90% atau untuk MTs MPA64c<70%), maka di sini akan ditanyakan usaha-usaha/tindakan apa saja yang sudah diambil/ditempuh oleh pihak KEMENAG Kabupaten/kota dalam menghadapi fenomena ini. Pertanyaan MPA101 sampai MPA109 akan menanyakan kepemilikan berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah MI maupun MTs. Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 Tidak ada MI 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Pertanyaan di variable ini bermaksud ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs di kabupaten/kota ini yang memiliki ruang laboratorium. Umumnya jika pihak KEMENAG kabupaten/kota tidak punya data, mereka akan memperkirakan dalam prosentase, kalau seperti itu maka konversikan ke dalam jumlah lalu lingkari 3 Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MI yang memiliki ruang laboratorium? Catatan kalau % konversikan dalam jumlah Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 47 1 91 2 3 4 10 13 15 91 Sysmiss Pertanyaan di variable ini bermaksud ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs di kabupaten/kota ini yang memiliki ruang laboratorium. Umumnya jika pihak KEMENAG kabupaten/kota tidak punya data, mereka akan memperkirakan dalam prosentase, kalau seperti itu maka konversikan ke dalam jumlah lalu lingkari 3 Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs yang memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Jumlah MI yang memiliki ruang UKS? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 998 1 2 3 5 7 10 12 15 16 24 27 35 40 42 45 78 83 100 104 120 146 178 998 Sysmiss Ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs yang memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah sekolah MI yang memiliki ruang khusus untuk ibadah, mungkin bisa berupa musola atau ruangan ruangan yang dipergunakan khusus untuk melakukan kegiatan ibadah. Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Jumlah MI yang memiliki ruang ibadah? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 47 1 468 1 2 3 5 14 15 16 19 20 23 27 29 37 40 50 68 80 91 95 104 111 336 468 Sysmiss pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah sekolah MI yang memiliki ruang khusus untuk ibadah, mungkin bisa berupa musola atau ruangan ruangan yang dipergunakan khusus untuk melakukan kegiatan ibadah. Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 6 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Bermaksud untuk mengetahui jumlah seluruh sekolah MI yang ada di kabupaten/kota ini yang memiliki tempat khusus untuk kegiatan bermain atau berolahraga bagi siswa-siswanya, bisa berupa tanah lapang atau Gedung olahraga. Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Jumlah MI yang memiliki tempat bermain/olahraga? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 47 1 482 1 4 6 8 9 11 12 16 18 23 24 26 27 34 36 38 40 42 50 53 58 63 68 70 86 91 104 112 120 200 209 482 Sysmiss Bermaksud untuk mengetahui jumlah seluruh sekolah MI yang ada di kabupaten/kota ini yang memiliki tempat khusus untuk kegiatan bermain atau berolahraga bagi siswa-siswanya, bisa berupa tanah lapang atau Gedung olahraga. Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 4 Tidak ada MTs 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Informasi tentang upaya memenuhi Standar Nasional. Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Jumlah MTs yang memiliki ruang Guru? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 44 4 151 1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 26 33 34 35 36 47 50 75 85 86 90 110 121 124 128 151 Sysmiss Informasi tentang upaya memenuhi Standar Nasional. Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Informasi tentang upaya memenuhi Standar Nasional. Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Jumlah MTs yang memiliki ruang perpustakaan? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 43 5 96 1 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 17 18 21 22 24 26 27 45 50 51 61 86 96 Sysmiss Informasi tentang upaya memenuhi Standar Nasional. Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Pertanyaan di variable ini bermaksud ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs di kabupaten/kota ini yang memiliki ruang laboratorium. Umumnya jika pihak KEMENAG kabupaten/kota tidak punya data, mereka akan memperkirakan dalam prosentase, kalau seperti itu maka konversikan ke dalam jumlah lalu lingkari 3 Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Jumlah MTs yang memiliki ruang laboratorium? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 43 5 45 1 2 3 4 5 7 8 9 11 14 15 20 25 30 34 36 44 45 Sysmiss Pertanyaan di variable ini bermaksud ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs di kabupaten/kota ini yang memiliki ruang laboratorium. Umumnya jika pihak KEMENAG kabupaten/kota tidak punya data, mereka akan memperkirakan dalam prosentase, kalau seperti itu maka konversikan ke dalam jumlah lalu lingkari 3 Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 46 2 1 9 1 Rekapitulasi 2 Bukan rekapitulasi 3 Estimasi 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Sysmiss Ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs yang memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Jumlah MTs yang memiliki ruang UKS? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 42 6 102 1 2 3 4 5 6 7 11 13 14 16 21 26 28 30 33 35 40 43 45 86 102 Sysmiss Ingin mengetahui berapa sekolah MI atau MTs yang memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Apakah sekolah (MTs & MI) melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah (MTs & MI) melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah (MTs & MI) melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah (MTs & MI) melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah (MTs & MI) melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Apakah sekolah (MTs & MI) melakukan pemutakhiran data sekolah dan melaporkan kembali ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun? Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak tersedia 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Tidak diketahui Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah sekolah (MI / MTs) melakukan pemutakhiran data sekolah/madrasah dan melaporkan kembali ke KEMENAG kabupaten/kota setiap tahunnya. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 A Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 MPA 01 A MPA 05 MPA 106 MPA 11A MPA 61+MPA 63 MPA01 MPA01 SAMPAI MPA64 MPA01-MPA02,MPP04 MPA102 & MPA108 MPA12 MPA62A-MPA626 MPA64A & MPA64B MPP22 SEMUA VARIABEL YANG BERDA TIDAK ADA Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 14 . MPA 01 A MPA 107 MPA 21 MPA01A MPA102 & MPA108 MPA21-MPA24,MPA62A,MPA64A MPA62A-MPA626 MPA64A & MPA64B MPP22 SARKAN REHAB W Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 . MPA 03 MPA 108 MPA 25 MPA01B MPA47 MPA64B MPP22 Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 MPA 21 A MPA02,MPA03,MPA04,MPA05 MPA108 W Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 MPA 23 MPA05 Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 15 ADA 1 SEKOLAH YANG DIREKAP YANG DIREKAP TIDAK MENCANTUM DATA BERDASARKAN ESTIMASI KARENA PENAGWAS MI BERADA DI DATA DI PEROLEH DARI DATA KOMPUTER DATA DILIHAT DARI DAFTAR MI DAN MTS DATA KURANG AKURAT,RESPONDEN MENGHITUNG DARI LEMBARAN Q DATA TERSEBUT DIDAPAT DARI DATA REKAP KOMPUTER. DI DATA REKAP TIDAK ADA DATA YANG DROP OUT TAPI MENURUT DIAMBIL DARI DATA EMIS SEKOLAH(RANGKUMAN), ADA BARIS(SE MENURUT RESPONDEN JUMLAHNYA SAMA DENGAN ROMBEL MI BELUM BERNAH MELULUSKAN SISWA KARENA TAHUN 2009 INI RESPONDEN TIDAK BISA MENESTIMASI, JAWABAN PERTANYAAN PA STAF YANG BERBEDA MEMBERIKAN JAWABAN YG BERBEDA PULA.ST TIDAK ADA PENGAWAS UNTUK BAHAN MASUKAN SAJA, REKAP DI PRINT SAAT KATA BERK YANG PUNYA PERPUSTAKAAN HANYA MTS NEGERI Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 14 AF YG SATU MEMBERIKAN DATA TOTAL MI=230,STAF YG LAIN DA BARU ADA YANG MASUK UNTUK KELAS 6 BELUM ADA MTS DA VARIABEL TERSEBUT, KARENA MEMANG TIDAK ADA DATA. DATA DARI KOMPUTER DATA DIPEROLEH DARI DATA KOMPUTER DATA YANG TERCATAT DI MAPENDA 436 TAPI DI DATA RANGKU KAN JUMLAH SISWA MENURUT RESPONDEN SEMUA SISWANYA ADALA KOLAH) YANG DATANYA KOSONG. KUA KECAMATAN PAK SALMAN PASTI ADA. UESSIONER SEKOLAH UNJUNG/WAWANCARA YANG PUNYA LABORATORIUM HANYA MTS NEGERI Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 164 LULUSAN TIDAK DIKETAHUI APAKAH MENERUSKAN ATAU TDK. BERDASARKAN ESTIMASI +/- 30% DARI TOTAL MI/MTS 141 BUAH H LAKI-LAKI KARENA PESANTREN PONDOK RESPONDEN MENGATAKAN MUNGKIN SEMUA GURU,SUDAH MENGIKUTI TANYA=232. TIDAK ADA DATA JUMLAH GURU BERDASAR GENDER, TOTL DI ISI TIDAK ADA DATA,MENURUT RESPONDEN ROMBEL=JUMLAH KELAS YANG MEMPUNYAI UKS ANYA MTS NEGERI Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 AKTA 4 DATA DARI KOMPUTER,TIDAK ADA HARDCOPY MENURUT RESP, JUMLAH RUANG KELAS SAMA DENGAN JML ROMBEL YANG MEMILIKI RUANG UKS HANYA MTS NEGERI SAJA Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 GURU MINIMAL DIV/S1,TIDAK ADA KETERANGAN KEGURUAN/NON TIDAK ADA DATA JML GURU BERDASAR GENDER, TOTAL DI ISI Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 50 A. MPA02 BUKU DEPARTEMEN AGAMA CP EDITOR; MPA 05A CP EDITOR;MPA21A,MPA23C MPA & MPA27_AB MPA 01 A MPA 01 SAMPAI MPA 07 DAN MPA 02 MPA 04 MPA 05 DAN 25 MPA 105 MPA 49A MPA 61 S/D MPA 61, MPA62B, MPA63, MPA01 SAMPAI MPA07 MPA01,MPAO1A,MPA01B,MPA02 MPA01-MPA01B HAL 2 MPA01A & MPA21A MPA02 MPA03 MPA05(A+B) MPA05,MPA07,MPA25,MPA27,M MPA07 MPA10,MPA30 MPA10-MPA13C MPA45 MPA61 MPA62A SEMUA VARIABEL TIDAK ADA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 27 . MPA 05 MPA 21 A MPA 21 SAMPAI MPA 27 MPA 23A MPA 49B MPA 62A DAN 62B MPA 64D MPA03 MPA05 + MPA07 MPA07 MPA07 DAN MPA10 HAL 3 MPA25 MPA30-MPA33C MPA45 MPA51 MPA61 MPA62A PA32,MPA102,MPA103 SEMUA VARIABEL W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 24 . MPA 10 & MPA 30 MPA 23B MPA 24 MPA 30 DAN MPA 31A MPA 50A MPA 62 A, 64 A MPA01A MPA03(A DAN B) MPA04,MPA05,MPA07,MPA10,M MPA05 MPA101 MPA11A, MPA21A, MPA27 HAL MPA21 MPA22 MPA23 (C) MPA45 MPA52 MPA61 MPA64A W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 23 4-5 B. MPA03 KR01_MPA(B) MPA 05, MPA 25 MPA 23C MPA 25 MPA 50B MPA01A MPA21A,MPA21B,MPA22,MPA23 MPA22 DAN MPA23(A DAN B) MPA23 MPA23 (C) MPA23,MPA25,MPA27 MPA25 + MPA27 MPA47 MPA61 MPA64A PA11A,MPA21,MPA21A,MPA21B W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 19 . KR01_MPA(B) MPA 109 MPA 25A MPA 52 MPA03 MPA21-MPA27 MPA22,MPA23,MPA24,MPA25 MPA23 MPA24,MPA25,MPA27 MPA25 (C) MPA25 DAN MPA27(A DAN B) MPA45 MPA62A DAN MPA64A MPA62D W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 16 . MPA 10 S/D MPA 25C MPA 62B MPA05 DAN MPA07 MPA25 MPA25 (C) MPA25 DAN MPA27 MPA30,MPA31A,MPA34,MPA62A MPA45 MPA62A DAN MPA64A MPA63 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 11 C. MPA05 MPA 102 MPA 13C MPA 64B MPA21A,MPA23,MPA24,MPA25 MPA25 MPA25 DAN MPA27 MPA49A-MPA49B MPA62B,MPA63,MPA64,MPA64B MPA64A W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 . MPA 101 MPA101 DAN MPA102 MPA27 MPA49A-MPA49B Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 . MPA27 MPA49A MPA49A-MPA49B Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 . MPA23-MPA27 MPA34,MPA51 MPA49A-MPA49B Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 5 D. CP EDITOR:MPA23.C MPA101,MPA102,MPA103, MPA103 MPA61 DAN MPA63 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 . MPA104,MPA105,MPA106, Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 . MPA107,MPA108 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 CP EDITOR: MPA23 E.CP EDITOR:MPA48B MPA05 DAN MPA07 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 . Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 . CP EDITOR: MPA48B Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 . CP EDITOR:MPA23.C DAN MPA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 25.C CP EDITOR: MPA63B Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 . Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Nomor pertanyaan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 32 1 BUKU PELAJARAN DIGUNAKAN UNTUK 5-6 SISWA. A. JUMLAH SISWA MI HANYA TOTALNYA,KARENA TIDAK ADA DATA BELUM ADA DATA TENTANG JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH, SEJAU DATA DARI KOMPUTER,TIDAK ADA KETERANGAN KEGURUAN/NON KE DATA DIDAPAT DARI KOMPUTER DATA DIPEROLEH BUKAN DARI PROFIL TAPI DATA LAPORAN BULA DATA SISWA MI/MTS PUTUS SEKOLAH,LULUSAN MI/MTS DAN LULU DI DEPAG TIDAK ADA DATA,SEHINGGA DATA INI DIPEROLEH DAR DI KAB TELUK WONDAMA BELUM ADA MI DAN MTS DI REKAP HANYA JUMLAH SISWA BERDASARKAN STATUS SEKOLAH GURU BANTU MASUK DALAM GURU TIDAK TETAP HANYA ADA DATA JUMLAH SISWA MI SWASTA:20.301/JUMLAH SIS JUMLAH GURU MI TIDAK ADA DATA PENGELOMPOKAN LAKI-LAKI D JUMLAH GURU MI TIDAK ADA YANG BERDASARKAN GENDER(LAKI2 JUMLAH PENGAWAS MI DAN MTS HANYA 1 ORANG DALAM 1 KAB MADRASAH YANG MEMINJAMI MENURUT RESPONDEN DEPAG TIDAK DILIBATKAN DALAM PERENCAN MI TIDAK MEMPUNYA PENGAWAS SEHINGGA TIDAK ADA MPA21A TIDAK ADA DATA, MPA23C ISINYA SEHARUSNYA 1400 NILAINYA 1687 PEWAWANCARA DIBERI DAFTAR (DARI KOMPUTER) YANG BERISI REKAP DILAKUKAN DENGAN BANTUAN KOMPUTER REKAP KOMPUTER RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERKIRAKAN SEBAGIAN BESAR JAWABAN YANG BERSUMBERKAN REKAP, BERASAL SPESIFIKASI JUMLAH KEGURUAN & NON KEGURUAN TIDAK ADA SUDAH DI TANYAKAN KE BPS TETAP TIDAK ADA DATANYA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA JUMLAH ANAK LULUSAN MI 2007/2008 MENURUT TIDAK ADA MTS YANG MEMILIKI RUANG GURU KARENA SEMUA RUA TIDAK BISA MEMPERKIRAKAN, HANYA ADA TOTAL Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 25 & PEREMPUAN). AAN PENDIDIKAN DAERAH KARENA DEPAG BERADA DI BAWAH PUSA AN PEREMPUAN BERDASAR LAKI2 DAN PEREMPUAN. DARI REKAP KOMPUTER DATA REKAP KPMPUTER DI DATA JUMLAH GURU DAN JUMLAH KEPALA SEKOLAH TIDAK ADA GURUAN. H INI DEPAG SUDAH MENYEBARKAN FORMULIR KE SETIAP SEKOLA I DINAS PENDIDIKAN. INFORMASI SEHINGGA DIISI (996) (6) MTS TIDAK MEMILIKI PENGAWAS NAN YANG DISERAHKAN SEKOLAH NG GURU BERGABUNG DENGAN RUANG KEPSEK NILAINYA 1174 PEWAWANCARA DIBERI DAFTAR DI AMBIL DARI KOMPUTER MENGEN REKAP DILAKUKAN DENGAN BANTUAN KOMPUTER RESPONDEN ADA DI MASING-MASING SEKOLAH RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERKIRAKAN SAN MI/MTS YANG MELANJUTKAN SEKOLAH TIDAK ADA DATA KARE SECARA SEDERHANA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA HANYA TOTALNYA SAJA WA MI NEGRI:603 Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 ADANYA LAB KOMPUTER 9 BUAH BELUM SEMUANYA DATA DARI DAFTAR MTS DI KABUPATEN TRENGGALEK DI REKAP HANYA JUMLAH SISWA BERDASARKAN STATUS SEKOLAH GURU BANTU MASUK DALAM GURU TIDAK TETAP H, NAMUN PIHAK SEKOLAH BELUM ADA YANG MENGEMBALIKAN FOR MI YABUNAYA HANYA MEMILIKI 2 RUANG KELAS ITUPUN BERBARE NA MI BARU DIDIDRIKAN TH. AJARAN 2008/2009 DAN TIDAK AD NILAI TOTAL GURU MTS = 1608 PROGRAM OUT OF RANGE, SEMEN NILAINYA 1797 PENGAWAS HANYA ADA 1 SEBAGAI PENGAWAS MI DAN MTS REKAP DILAKUKAN DENGAN BANTUAN KOMPUTER REKAP KOMPUTER REKAP KOMPUTER DAN TIDAK ADA KETERANGAN KEGURUAN MAUPUN RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERKIRAKAN T LANGSUNG TIDAK ADA DATA HANYA TOTALNYA SAJA TIDAK ADA DATA JUMLAH ANAK LULUSAN MTS 2007/2008, MENUR TIDAK ADA UNTUK JUMLAH LAKI-LAKI/PEREMPUANNYA UNTUK PENUNJUKAN PENGAWAS TIDAK ADA TAPI YANG MELAKUKAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 21 A MTS. B. JUMLAH GURU MI TIDAK ADA DATA YG BERDASARKAN JENIS K DATA DARI KOMPUTER DAN TIDAK ADA REKAP/JUMLAH DATA DIAMBIL DARI DATA DUK (DAFTAR URUT KEPANGKATAN) HANYA ESTIMASI RESPONDEN,KARENA DI DEPAG SENDIRI BELUM JUMLAH GURU DAN JUMLAH KEPALA SEKOLAH TIDAK ADA KLASIFI JUMLAH GURU MTS TIDAK ADA YG BERDASARKAN PERBEDAAN LAKI KEPALA SEKSI MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA MULIR TERSEBUT. NGAN DENGAN KELAS PAUD NILAINYA 2971 NON KEGURUAN OUT OF RANGE SEHARUSNYA DIENTRY KASI MADRASAH PENDIDIKA PENGAWASAN KE MI & MTS ADALAH PEGAWAI DEPAG SENDIRI YA RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERKIRAKAN TARA DIENTRI 999 TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA HANYA TOTALNYA SAJA TIDAK ADA DATANYA TIDAK ADA DATAUNTUK NEGRI/SWASTANYA,HANYA ADA TOTAL UT RESPONDEN ADA DI MASING-MASING SEKOLAH Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 19 2 & PEREMPUAN. ADA DATA MENGENAI HAL INI. BELUM PERNAH BUAT LAPORAN, KARENA MI BELUM SETAHUN. DATA DARI KOMPUTER DAN TIDAK ADA REKAP/JUMLAH DEPAG TIDAK MENGAJUKAN USULAN PENDIDIKAN KARENA DI ANGG ELAMIN. ITU PEGAWAI DI BAGIAN KASI KEPENDIDIKAN AGAMA ISLAM YAN JUMLAH GURU MTS TIDAK ADA REKAP JENIS KELAMIN JUMLAH LULUSAN MI YANG MELANJUTKAN KE SMP DAN MTS <90 P KASI MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM DAN SEKOLAH N AGAMA ISLAM NILAINYA 2230 REKAP KOMPUTER SEMUA DATA DIDAPAT DARI KOMPUTER TIDAK ADA DATA BERUPA REKAPITULASI, DATA YANG TERSEDIA TIDAK ADA DATA MENURUT JENIS KELAMIN TIDAK ADA DATANYA TIDAK BISA MERATA,TIDAK SEMUA GURU MENDAPATKAN KESEMPA TOTAL = 1010, TETAPI PROGRAM OUT OF RANGE, SEMENTARA DI Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 12 AP INSTANSI VERTIKAL BERUPA PROSENTASE SAJA DATA PADA KOMPUTER TIDAK ADA KETERANGAN KUALIFIKASI AKA ENTRI 999 G JUMLAHNYA 4 ORANG JUMLAH ANGKA PUTUS SEKOLAH MTS PD THN 2007/2008 ADALAH NILAINYA 2380 REKAP KOMPUTER,TIDAK ADA DATA BIDANG PENDIDIKAN KEGURUA SEMUA JAWABAN TIDAK BERLAKU, KARENA BELUM ADA PENGAWAS TAN PELATIHAN TIDAK ADA DATA MENURUT KEGURUAN/NON KEGURUAN YANG TIDAK DI KETAHUI SEBANYAK 211 ANAK Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 11 C. JUJMLAH GURU MI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN MIN.D- DEMIK KEGURUAN ATAU NON KEGURUAN DI DEPAG TIDAK ADA DATA PADA TH 2007/2008 KARENA ADA FI JUMLAH GURU MTS & KEPALA SEKOLAH MTS YG KEGURUAN DAN NO N MAUPUN NON KEGURUAN REKAP KOMPUTER RESPONDEN TIDAK MENGETAHUI PROSENTASE SISWA MEMILIKI BU SEKOLAH MI. TIDAK ADA DATA RINCIANNYA,HANYA ADA TOTALNYA TIDAK ADA DATA SAMA SEKALI(9998:TIDAK TAHU) YANG TIDAK DI KETAHUI SEBANYAK 629 ANAK Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 8 DATA DARI KOMPUTER,DILIHAT DARI JUMLAH KEPALA SEKOLAH,S IV/S1 TIDAK ADA DATA YG BERDASARKAN KEGURUAN DAN NON KE KU MAPEL DAN TIDAK BISA MEMPROSENTASE TETAPI BISA MENJA LE YG HILANG,SEHINGGA DATA INI DIPEROLEH DARI DINAS PPE N KEGURUAN TIDAK ADA DATA,HANYA ADA TOTAL GURU YG MIN.D TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA RINCIANNYA,HANYA ADA TOTALNYA TIDAK ADA DATA,HANYA PERKIRAAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 -IV ATAU S1 (REKAP ADA DI KOMPUTER). ETIAP MTS 1 KEPALA SEKOLAH GURUAN. MADRASAH YANG MEMINJAMI NDIDIKAN. WAB DI MPA49B TAHUN 2009 ITUPUN KALAU DANA BOS SUDAH TU Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 BELUM TERMASUK 28 MTS YANG TIDAK MELAPORKAN DATA GURU RUN TIDAK ADA DATA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 5 D. PROGRAM TIDAK BISA DIENTRY 4 DIGIT,JAWABAN SEBENARNY DAN KEPALA SEKOLAHNYA. DI DEPAG TIDAK ADA DATA TENTANG HAL TERSEBUT,TETAPI MUN RESPONDEN MEMBERIKAN ESTIMASI 97% BAHWA MI YG MEMILIKI TIDAK ADA DATA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 A 1493 ORANG. GKIN ADA DI SEKOLAH MASING-MASING. RUANG IBADAH (97% DARI 482=467,54) TIDAK ADA DATA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 TIDAK ADA DATA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 E.PROGRAM TIDAK BISA DIENTRY 2010,JAWABAN SEBENARNYA TA RESPONDEN MENJAWAB BERDASARKAN ESTIMASI,YAITU 60% (MPA0 SPACE TIDAK CUKUP,JAWABAN SEBENARNYA 1512 ORANG. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 5) DAN 80% (MPA07),KARENA TIDAK ADA DATA TENTANG INI. HUN 2010. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 PROGRAM TIDAK BISA DIENTRY 2010,JAWABAN SEBENARNYA 2010 Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 PROGRAM TIDAK MAU DIENTRY 4 DIGIT,JAWABAN SEBENARNYA 1. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 749 ORANG. PROGRAM TIDAK MAU JALAN SAAT DIISI W ATAU B,HANYA MAU D Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 IISI A.JAWABAN SEBENARNYA "W". Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 48 1. DATA MI YANG DIINPUT ADALAH DATA TAHUN AJARAN 2008/2009, KARENA MI INI BARU 1. TIDAK ADA PROFIL DAN JUGA TIDAK ADA RANGKUMAN. SEMUA DATA DIHITUNG BERDASARKA CP EDITOR ; MPA 23 A DAN B TIDAK ADA DATANYA DATA DI DEPAG KURANG LENGKAP/TERPERINCI,SEHINGGA BANYAK DATA YG BERDASARKAN EST DATA DI MAPENDAIS DEPAG SANGAT KURANG. TIDAK ADA DATA REKAP YANG TERSUSUN RAPI. DI DEPAG TIDAK ADA DATA PROFIL SEKOLAH ATAU RANGKUMAN,DATA YANG ADA DIREKAP/DISU DI KAB. JAYAWIJAYA TIDAK ADA MTS. DI KABUPATEN SORONG SELATAN BELUM ADA MTS KETIKA KAMI DATANG TIDAK ADA PROFIL DAN TIDAK ADA RANGKUMAN. SEMUA DATA TERSEBUT KR01X_MPA=KASI MAPENDA(DEPAG)BARU MENJABAT SELAMA 9 BULAN,UNTUK MENJAWAB BANYAK MPA 01: UNTUK TAHUN 2007/2008 KE BAWAH TIDAK ADA DATA SEKUNDER YANG DIBUAT MPA 30:UNTUK PEGAWAI MI DAN MTS SEMUA ADA 7 ORANG DAN TIDAK DIBAGI BERDASARKAN M MPA01,MPA01A DAN MPA02: SUMBER=DAFTAR SARANA DAN PRASARANA MADRASAH IBTIDAIYYAH MPA01A DALAM REKAP DATA LEMBAGA PENDIDIKAN THN 2007-2008 TERTULIS 113 JUMLAH RU MPA01A/MPA01B/MPA02 : RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERLIHATKAN DOKUMENNYA SEHINGGA RE MPA05 HAL 3,TERMASUK NON KEGURUAN TETAPI SUDAH AKTA EMPAT MPA12,MPA32:FREKUENSI KUNJUNGAN PENGAWAS SEKOLAH KE SETIAP SEKOLAH 3 BULAN SEKAL PIHAK DEPAG SANGAT BERHARAP GURU-GURU DI MI DAN MTS DAPAT KESEMPATAN UNTUK TERLI PIHAK MAPENDA(DEPAG)TIDAK MEREKAP DATA YANG DIINFORMASIKAN DARI SEKOLAH. MMIS JU SEBAGIAN BESAR DATA TIDAK ADA REKAP DALAM BENTUK HARDCOPY.TETAPI SEMUA DATA BERA SEBAGIAN DATA DIAMBIL DARI DATA KEPENDIDIKAN SEKOLAH, BELUM ADA RANGKUMAN/REKAP. SEMUA DATA DIPEROLEH DARI DATA DI KOMPUTER. SEMUA DATA HANYA ADA DI KOMPUTER DAN TIDAK ADA DATA DALAM BENTUK HARDCOPY TIDAK ADA TIDAK ADA MI & MTS. INFORMAN BAPAK MUSLIMIN KASIE PENDAIS KANDEPAG KAB. PEGUNUNG UNTUK MENDAPATKAN DATA JUMLAH LULUSAN MI & MTS PERLU BEBERAPA HARI UNTUK MENCARI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 20 -MPA 25 A DAN B TIDAK ADA DATANYA AN BINTANG. ANG KELAS NAMUN U/ MIS UPTI KRUENG TADU & MIS LAWA BATU STATUS RUANG KELASNYA AD BAT DALAM BEC, KARENA SELAMA INI MEREKA DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL OLEH PEMDA BIREU CP EDITOR. SPASI TIDAK CUKUP, SEHARUSNNYA DIENTRI: "DISARANKAN UNTUK MENGIKUTI S DIBANTU OLEH BAPAK SAMURI YANG SUDAH 4 TAHUN MENJADI STAF MAPENDA.DATA SEKOLAH M DIDIRIKAN TAHUN 2008 (TA. 2008/2009). DIHITUNG DARI LAPORAN BULANAN SETIAP SEKOLAH. GA TIDAK ADA I DAN MTS TAPI PEMBAGIAN BERDASARKAN WILAYAH SEHINGGA UNTUK PENULISAN DI MPA30 D I. IMASI. MPA21,MPA21A,MPA21B,MPA22,HAL4,DIAMBIL DARI EMIS 2008. N LAPORAN BULANAN DARI SETIAP SEKOLAH. NEGERI/SWASTA PER TANGGAL 5 JANUARI 2009 DAN INI DILIHAT DAN DIPRINT DARI KOMPUT PERMINTAAN DATA UNTUK JENJANG/KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURUPUN HARUS DILAKUKAN MAN SAL DARI KOMPUTER DAN MASIH HARUS MEMILAH DAN MENJUMLAHKAN TERLEBIH DAHULU. SPONDEN MENGGUNAKAN ESTIMASI SUN BERDASARKAN LAPORAN BULANAN YANG MASUK DARI SEKOLAH.PADA SAAT KAMI DATANG PE TIDAK ADA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 14 -MPA 23C NILAINYA 2337 2. BELUM ADA MTS. 2. TIDAK ADA PENGAWAS MI DAN MTS. ALAH PINJAM, MEREKA PINJEM KE MEUNASAH DI DAERAH SETEMPAT ADA 3 JUMLAH RUANG KEL EN JIKA ADA BANTUAN. ER DITAMBAH MASIH HARUS MENGHITUNG I DAN MTS MININ SEKALI SEHINGGA SEBAGIAN BESAR HARUS MENGELOMPOKKAN DAN MENGHITU IISI 0 MP TERBUKA, DISARANKAN MENGIKUTI KEJAR PAKET B, DISARANKAN MENGIKUTI PONDOK PESA MPA05(C019)MPA07(C0112) : BELUM ADA REKAPITULASI PERIHAL KUALIFIKASI AKADEMI BAG MPA08B:DI PROGRAM TIDAK BISA DI ISI KETERANGANNYA BILA DI ISI 5 MPA25 HAL5,TOTAL JENJANG S1&S2 BIDANG KEGURUAN DAN NON KEGURUAN RTAMA DATA 2007-2008 SEDANG DICARIKAN,DATA YANG DISAMPAIKAN MERUPAKAN REKAP DARI UAL DENGAN MENGHITUN/MENJUMLAHKAN DARI LAPORAN BULANAN(ISTILAH MEREKA) SETIAP SE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 11 -MPA 25C NILAINYA 1256 3. H. UMAR MUMUAN ADALAH KASIE PENDAIS YANG PENSIUN TH 2007. SETELAH PENSIUN DIA 3. TIDAK ADA KOMITE SEKOLAH MI. AS YANG DIPINJAM OLEH MIS LAWA BATU DATA BULANAN I GURU MAUPUN KEPALA SEKOLAH, SEHINGGA RESPONDEN MEMAKAI ESTIMASI KOLAH YANG MASUK MPA01B SUMBER DARI DAFTAR NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYYAH DI LINGKUNGAN DEP MPA23,MPA25:JUMLAH KOLOM DALAM PROGRAM TIDAK MEMADAI,SEMENTARA DI ENTRY 999 SEDA NG TERLEBIH DAHULU (TIDAK ADA MMIS). NTREN SALAFAH". Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 AG KAB.ACEH TENGGARA 2009. DATA TERSEBUT JUGA ADA DI KOMPUTER DAN MASIH HARUS ME DEMIKIAN PULA UNTUK DATA FASILITAS/SARANA SEKOLAH SEPERTI LABORATORIUM, PERPUSTA DILANTIK SEBAGAI PENGAWAS MI,MTS,MA DENGANMASA JABATAN 5 TH. KARENA SELAMA D MPA 12: KONDISI ANTARA SEKOLAH BERBEDA JARAKNYA UNTUK MI YANG BERADA DALAM SATU MPA11A(C0116) : SUMBER DIAMBIL DARI DATA AWL THN AJARAN 2008/2009 TINGKAT TK,MI, NGKAN JUMLAH YANG SESUNGGUHNYA MPA23B:1830,MPA25A:1469. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 IA MENJABAT SEBAGAI KASIE PENDAIS TIDAK ADA PENGAWAS SEKOLAH. SETELAH DILANTI KAAN DLL DILAKUKAN DENGAN ESTIMASI KOTA KUNJUNGAN PENGAWAS 1 KALI DALAM SEBULAN, UNTUK 2 MI YANG BERADA DI KEL BERB MPA07 DARI 19 KEPALA MI YANG ADA DI KAB NAGAN RAYA, KEPALA MI YANG MEMILIKI KUAL MTS DAN MA DALAM JAJARAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. ACEH BARAT TAHUN 2008 NGHITUNG Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 DEPAG SEBENARNYA SUDAH MEMINTA DATA SETIAP SEKOLAH NAMUN HANYA BEBERAPA SEOLAH/M EDA JUMLAH KUNJUNGAN 1 KALI DALAM 3 BULAN IFIKASI AKADEMIK SARJANA S1 ADALAH 16, KEPALA MI DARI 16 KEPALA MI ITU 14 KEPALA K SEBAGAI PENGAWAS DIA TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWASSEKOLA MPA03 HANYA ADA DATA JUMLAH GURU DAN TIDAK ADA JUMLAH MENURUT JENIS KELAMINNYA, MPA21A/MPA21B : RESPONDEN HANYA BISA MEMBERIKAN ESTIMASI KE PEWAWANCARA KARENA M Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 6 ADRASAH YANG MELENGKAPI DATA. MEREKA MENGIRIMKAN DATA KE DINAS PENDIDIKAN. DI LA DAN RESPONDEN TDAK TAHU (998) DAN TIDAK BISA MENGESTIMASI ENURUTNYA DATA BARU DISEMPURNAKAN H. KEMUDIAN KETIKA AKAN ADA PILKADA BUPATI, DIA MENCALONKAN SEBAGAI WAKIL BUP MIN & 2 KEPALA MIS MPA 30 DAN MPA 31A: PENGAWAS SD DAN SMP CUMA 1 JADI TERCATAT DI SD Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 ATI. SEHINGGA HARUS MELEPAS JABATAN SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. PILKADA RENCANA IN SISI DEPAG JUGA TIDAK MEMBERIAKN SANKSI/MENGONTROL KELENGKAPAN DATA SEKOLAH. MPA23(C0108) DI REKAP DATA AWAL TAHUN AJARAN 2008/2009 DISEBUTKAN BAHWA JUMLAH G MPP04: SUMBER DAFTAR REKAP GURU PNS/NPNS Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 BULAN OKTOBER 2008, TAPI DIUNDUR HINGGA SETELAH PILPRES. SEMENJAK DILANTIK S MPA10: SUMBER SK KAKANDEPAG NO.KD.01.03/I.A/KP.07.6/71/2009 TERTANGGAL 20 MARET MPA12 FREKUENSI KUNJUNGAN TIM PENGAWAS MI KAB NAGAN RAYA KE SETIAP SEKOLAH ADALA URU MTS ADALAH 349 TAPI TIDAK ADA RINCIAN JENIS KELAMINNYA, RESPONDEN TIDAK BISA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 /D SAAT WAWANCARA DIA TIDAK/BELUM PERNAH MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS. 2009 H SATU KALI PERBULAN HAL INI DISEBABKAN OLEH JUMLAH PENGAWAS MI SEBANYAK 6 ORANG MEMBERIKAN ESTIMASI KARENA TIDAK TAHU DGN PASTI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 HARUS MENANGANI 19 MI YANG ADA DI KAB. NAGAN RAYA DITAMBAH DENGAN SEMUA GURU AG MPA21,MPA21A DAN MPA22: SUMBER DAFTAR SARANA DAN PRASARANA MADRASAH TSANAWIYYAH MPA25/MPA27 : RESPONDEN TIDAK BISA MEMPERLIHATKAN DOKUMENNYA SEHINGGA RESPONDEN SAAT INI PLT. KASIE PENDAIS ADALAH PAK AHMAD H.I. JAFAR, TAPI SEBELUMNYA DIA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 4 AMA YANG ADA DI SD ADALAH GURU AGAMA DI BAWAH KORDINASI DEPARTEMEN AGAMA HANYA MEMAKAI ESTIMASI NEGERI/SWASTA PERTANGGAL 13 FEBRUARI 2009 DAN DATA DARI KOMPUTER SEBAGAI KEPSEK MTS AS-SYAFI'IYAH TH 2004. SEJAK DIA MENJABAT SEBAGAI KEPSEK Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 * DATA DIAMBIL DARI BAG.MAPENDA KANDEP AGMA KAB.ACEH TENGGARA DAN SEMUA TIDAK AD MPA34(C0119): ADAPUN RINCIAN DARI 32 STAF NON TENAGA PENGAJAR ADALAH 13 ORANG TE MTS. AS-SYIFI'IYAH S/D SAAT INI TIDAK PERNAH ADA PENGAWAS MI/MTS/MA DI KANDEP Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 3 A DOKUMEN DALAM BENTUK BUKU TAPI DARI DATA DI KOMPUTER AG KAB. NABIRE. TAP(PNS) & 19 ORANG HONORER Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 - UNTUK SISWA MI THN 2007/2008 LULUS 100% MPA45(C0122) K3M : KELOMPOK KERJA KEPALA MADRASAH Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 - UNTUK SISWA MTS THN 2007/2008 DARI 864 SISWA/I IKUT UJIAN YANG LULUS 839 SISWA KKG : KELOMPOK KERJA GURU Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 /I YANG TIDAK LULUS 25 SISWA/I -> SUMBER LAPORAN KELULUSAN DAFTAR KOLEKTIF HASIL MPA62A(C0304) : SUMBER REKAPITULASI HASIL UJIAN NASIONAL (UN) & UJIAN AKHIR MADR Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 2 ASAH (UAM) THN 2007/2008 TINGKAT MI,MTS &MA DALAM JAJARAN KANTOR DEPAG KAB. ACEH UJIAN NASIONAL Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota 1 BARAT Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada cacatan) Isi setelah selesai wawancara buku Responden adalah Kepala Dinas atau staf Departemen Agama Kabupaten/Kota IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0791 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1391 Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0792 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1292 1392 Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 11 94 Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 74 Numvis : Jumlah Kunjungan Wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan Wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan Wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan Wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan Wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan Wawancara Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 2 3 4 5 6 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 0103200910401130 0203200909511148 0203200910391110 0203200911001129 0203200911351208 0203200914301505 0303200908100858 0303200909501330 0403200910001045 0403200910451450 0403200914261509 0503200908580916 0603200909011214 1003200909151010 1003200910391156 1003200911151205 1003200913451440 1003200914021525 1003200914321508 1103200908301120 1103200913261352 1203200909201113 1203200914041442 1303200908151100 1303200913011506 1603200908451005 1603200909411039 1603200910371211 1703200907140746 1703200908201245 1703200909261028 1703200910271058 1703200913201351 1803200910031048 2202200911201159 2302200909041428 2302200910491351 2302200911301205 2302200912041252 2302200914191538 2303200911101140 2402200908420944 2402200910031211 2402200911051315 2502200910031330 2502200910251101 2502200911231342 2602200910221219 2702200909330947 2802200910081147 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 0203200908060957 0203200911401224 0203200913091428 0203200913301450 0203200919002000 0303200909111215 0303200910051030 0403200907301315 0403200911001400 0403200911291210 0503200908301450 0503200909000942 0603200910571140 0703200908050845 1003200910551224 1103200908101030 1103200911101217 1103200911441304 1103200912301445 1103200912531310 1203200908171021 1203200908420859 1203200911201200 1203200915321559 1303200915151603 1403200908001410 1603200911101345 1603200911541229 1603200913031417 1703200910031145 1703200910401325 1703200911231202 1803200910081316 1803200911321152 2302200909200934 2302200912091220 2302200913021328 2302200915391631 2402200908021213 2402200909511025 2402200909581154 2402200914491510 2403200908250930 2502200911061132 2602200908251430 2602200908481012 2602200908510928 2702200909481205 2802200908550922 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 0203200914401454 0203200914501530 0303200909031140 0303200912251300 0303200912301445 0403200908161634 0403200914151430 0503200909451110 0503200909571044 0503200912581430 0603200908250950 0603200909000930 0603200913071509 0703200908501030 1003200914021417 1103200912201311 1103200913111407 1203200907150830 1203200908150903 1203200908151340 1203200909100932 1203200911121217 1203200914101600 1303200914251457 1403200917021819 1703200907301030 1703200908371048 1703200909000917 1703200913421437 1703200914041439 1803200912351258 1903200909011039 2302200913441417 2402200908160912 2402200908251330 2402200911071215 2402200912321337 2402200914161524 2402200915011532 2403200909301030 2502200911351210 2502200914101418 2602200909381008 2602200910431125 2702200908471050 2702200914141527 2802200909551113 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 0203200910291118 0303200908370859 0303200909201028 0303200911521240 0303200913051330 0503200908101104 0503200909031510 0503200910031115 0503200911151230 0503200911511256 0603200909541040 0603200910001040 0703200908001015 1003200908100908 1003200914481509 1103200914281458 1103200918182132 1203200909381024 1203200911031145 1303200908150910 1303200909300945 1603200908511132 1603200909301051 1703200910361103 1703200911001200 1703200911341246 1703200914461516 1803200910281348 1803200913001330 2103200908111023 2302200914551517 2402200910161021 2402200913161343 2403200910301110 2502200908101100 2502200909121003 2502200909311027 2502200914301642 2502200914361530 2702200908070827 2802200911411222 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 0203200911331219 0303200909060935 0303200910351114 0403200910201150 0403200912301330 0503200914001430 0603200909331154 0603200915001600 0703200908021055 1003200909101420 1003200915131609 1103200915081525 1203200909191107 1203200910321048 1303200908141042 1303200910001158 1603200913111325 1603200913551539 1703200912011331 1803200908400930 1803200912381250 1803200913021351 2003200909000950 2402200908090842 2402200914301445 2403200911151210 2502200908330916 2502200913491440 2602200911101300 2602200914401500 2802200912421338 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 0104200910021315 0203200910101019 0203200912281242 0303200910051030 0403200915301600 0503200910021202 0603200912561359 1103200908550942 1203200911481202 1303200909351006 1403200908070918 1603200910151600 1703200910111522 1703200914411504 1903200907350750 1903200908580945 2402200910581142 2403200912201305 2602200908060947 2602200914521520 2702200908301100 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 28 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 2 28 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 2 28 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 2 28 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 2 28 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 1 27 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 2 3 2 3 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 2 4 2 3 4 Sysmiss Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 2009 2009 2009 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 2009 2009 2009 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 7 14 7 8 9 10 11 12 13 14 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 7 19 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 7 17 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 8 18 8 9 10 11 13 14 18 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 8 15 8 9 10 11 12 13 14 15 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 7 15 7 8 9 10 11 12 14 15 Sysmiss Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 58 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 58 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 58 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 55 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 55 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 2 58 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 7 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 8 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 8 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 8 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 8 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 7 16 7 9 10 11 12 13 15 16 Sysmiss Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 59 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 59 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 58 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 59 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 58 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 59 Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Jika jawabannya SELESAI (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke CRT7 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 2 1 Selesai 2 Selesai sebagian 3 Tidak selesai Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 CRT5 = Selesai Sebagian (2) atau CRT% = Tidak Selesai (3) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 49 3 3 1 Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya 9 Missing Sysmiss Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) CRT5 = Selesai Sebagian (2) atau CRT% = Tidak Selesai (3) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4 Edit manual, tanpa CAFE 9 Missing Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Catatan Pewawancara : Responden adalah... Catatan Pewawancara : Responden adalah... Catatan Pewawancara : Responden adalah... Catatan Pewawancara : Responden adalah... Catatan Pewawancara : Responden adalah... Catatan Pewawancara : Responden adalah... Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A BPKD/Bagian Keuangan -> KR01X_PPP (Hal 2) ABCD ABCDE ABCDEF B Bagian Keuangan atau BPKD (Perimbangan) -> KR01X__HPI (hal 9) C Bagain Pendapatan/BKPD Bagian Pendapatan -> KR01X_HPI (hal 13) D Sekda Bagian Perlengkapan (Unit Pelayanan Pengadaan) -> KR01X_PBJ (hal 14) E Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) -> KR01X_PI (hal 16) F Sudah Semuanya -> CP (hal 21) IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Kartakteristik responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 KABAG KEUANGAN KABID AKUNTANSI KABID AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN KABID ANGGARAN KABID ANGGARAN & AKUNTANSI KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI KABID ANGGARAN DPKAD KABID ASET DAN PELAPORAN KABID BELANJA NON PEGAWAI KABID KEUANGAN KABID PENGELOLAAN ANGGARAN KABID PERBENDAHARAAN KABID VERIFIKASI & PEMBUKUAN KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KABID. ANGGARAN KASI ANGGARAN KASI PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN KASI PENYUSUNAN ANGGARAN KASUBAG PEMBUKUAN KASUBID ANGGARAN KASUBID PEMBUKUAN & PELAPORAN BIDANG AKUNTANSI KEPALA BAPPEDA KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA DINAS DPPKAD KEPALA DPKKD PLT KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI SEKERTARIS DPPKA SEKRETARIS SEKRETARIS DPPKAD STAF ANGGARAN STAF ANGGARAN PERBENDAHARAAN STAF BAG ANGGARAN STAF BAG. ANGGARAN STAFF BIDANG ANGGARAN Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 13 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 13 Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 98 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 98 Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PP01 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak Buku I dalam survei Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA) merupakan buku yang berisi tentang informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Buku ini terdiri dari beberapa seksi dan ditanyakan kepada beberapa responden dalam lingkup SKPD di Kabupaten/Kota. Beberapa SKPD yang menjadi subyek informasi dan data dalam buku ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah) serta Sekda (Sekretariat Daerah). Dua SKPD ini memberikan kontribusi paling banyak dari informasi yang diharapkan dari buku 2. Beberapa bagian di SKPD DPPKAD yang menjadi subyek informasi adalah bagian keuangan, akuntansi dan pelaporan, anggaran, hutan dan investasi publik, hibah serta asset sedangkan di Sekertariat daerah bagian yang menjadi informan adalah bagian pengadaan barang dan jasa dan kerjasama, perlengkapan, pendapatan serta pelaporan. Di beberapa daerah ada kemungkinan terjadi bahwa struktur bagian ini tidak seragam, sehingga pedoman ini memberikan informasi pada tataran umum, sedangkan bagian/bidang yang terdapat dalam setiap SKPD di masing-masing daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing di kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, memberikan peluang sekaligus batasan terhadap organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini pada akhirnya memberikan wewenang dan batasan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dampak dari PP 41 adalah adanya penggabungan beberapa SKPD dengan tujuan terciptanya komunikasi dan koordinasi serta mengurangi pembengkakan dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Terpadu dalam bidang apa? Terpadu dalam bidang apa? Terpadu dalam bidang apa? Terpadu dalam bidang apa? Terpadu dalam bidang apa? Lingkari semua yang berlaku Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 45 A Pendapatan ABC ABCD ABCDE ABCDV ABCE ABCEV B Anggaran BCDE BCV C Akuntansi & Pelaporan (termasuk aset) D Sekretariat / Tata Usaha E Jabatan Fungsional (Bendahara) V Lainnya Buku I dalam survei Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA) merupakan buku yang berisi tentang informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Buku ini terdiri dari beberapa seksi dan ditanyakan kepada beberapa responden dalam lingkup SKPD di Kabupaten/Kota. Beberapa SKPD yang menjadi subyek informasi dan data dalam buku ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah) serta Sekda (Sekretariat Daerah). Dua SKPD ini memberikan kontribusi paling banyak dari informasi yang diharapkan dari buku 2. Beberapa bagian di SKPD DPPKAD yang menjadi subyek informasi adalah bagian keuangan, akuntansi dan pelaporan, anggaran, hutan dan investasi publik, hibah serta asset sedangkan di Sekertariat daerah bagian yang menjadi informan adalah bagian pengadaan barang dan jasa dan kerjasama, perlengkapan, pendapatan serta pelaporan. Di beberapa daerah ada kemungkinan terjadi bahwa struktur bagian ini tidak seragam, sehingga pedoman ini memberikan informasi pada tataran umum, sedangkan bagian/bidang yang terdapat dalam setiap SKPD di masing-masing daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing di kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, memberikan peluang sekaligus batasan terhadap organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini pada akhirnya memberikan wewenang dan batasan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dampak dari PP 41 adalah adanya penggabungan beberapa SKPD dengan tujuan terciptanya komunikasi dan koordinasi serta mengurangi pembengkakan dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Terpadu dalam bidang apa? (lainnya) Terpadu dalam bidang apa? (lainnya) Terpadu dalam bidang apa? (lainnya) Terpadu dalam bidang apa? (lainnya) Terpadu dalam bidang apa? (lainnya) Terpadu dalam bidang apa? (lainnya) Lingkari semua yang berlaku Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 ASET KAS DAERAH PEMBUKUAN PENGENDALIAN PERBENDAHARAAN DAN ASSET Diisi jika jawabannya selain: A. Pendapatan B. Anggaran C. Akuntansi & Pelaporan (termasuk aset) D. Sekretariat / Tata Usaha E. Jabatan Fungsional (Bendahara) Buku I dalam survei Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA) merupakan buku yang berisi tentang informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Buku ini terdiri dari beberapa seksi dan ditanyakan kepada beberapa responden dalam lingkup SKPD di Kabupaten/Kota. Beberapa SKPD yang menjadi subyek informasi dan data dalam buku ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah) serta Sekda (Sekretariat Daerah). Dua SKPD ini memberikan kontribusi paling banyak dari informasi yang diharapkan dari buku 2. Beberapa bagian di SKPD DPPKAD yang menjadi subyek informasi adalah bagian keuangan, akuntansi dan pelaporan, anggaran, hutan dan investasi publik, hibah serta asset sedangkan di Sekertariat daerah bagian yang menjadi informan adalah bagian pengadaan barang dan jasa dan kerjasama, perlengkapan, pendapatan serta pelaporan. Di beberapa daerah ada kemungkinan terjadi bahwa struktur bagian ini tidak seragam, sehingga pedoman ini memberikan informasi pada tataran umum, sedangkan bagian/bidang yang terdapat dalam setiap SKPD di masing-masing daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing di kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, memberikan peluang sekaligus batasan terhadap organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini pada akhirnya memberikan wewenang dan batasan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dampak dari PP 41 adalah adanya penggabungan beberapa SKPD dengan tujuan terciptanya komunikasi dan koordinasi serta mengurangi pembengkakan dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)? Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)? Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)? Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)? Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)? Apakah memiliki Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD? Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD? Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD? Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD? Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD? Apakah KUA & PPA telah dibuat dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS? Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS? Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS? Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS? Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS? Apakah terdapat proses evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas RKA-SKPD dalam hal kesesuaian dengan KUA, dan PPAS? Cek RKA, Kolom Sasaran & Target Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Pewawancara periksa tabel IV.2 PPAS Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah telah disusun Analisis Standar Biaya? Apakah telah disusun Analisis Standar Biaya? Apakah telah disusun Analisis Standar Biaya? Apakah telah disusun Analisis Standar Biaya? Apakah telah disusun Analisis Standar Biaya? Apakah telah disusun Analisis Standar Biaya? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPP07 Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Analisis standart biaya adalah suatu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Analisis standar biaya adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Kapan tanggal disahkannya? Kapan tanggal disahkannya? Kapan tanggal disahkannya? Kapan tanggal disahkannya? Kapan tanggal disahkannya? Kapan disahkannya? (tanggal) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 2 99 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 15 18 19 24 28 30 98 99 Sysmiss Kapan disahkannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Catat pengesahan dokumen analisis standart biaya, biasanya diputuskan dengan Peraturan daerah, apabila belum ada perda yang mengatur, tanyakan apakah merupakan SK bupati.kepala daerah, catat tanggal pengesahannnya. Kapan bulan disahkannya? Kapan bulan disahkannya? Kapan bulan disahkannya? Kapan bulan disahkannya? Kapan bulan disahkannya? Kapan disahkannya? (bulan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 1 99 1 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 12 98 99 Sysmiss Kapan disahkannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Catat pengesahan dokumen analisis standart biaya, biasanya diputuskan dengan Peraturan daerah, apabila belum ada perda yang mengatur, tanyakan apakah merupakan SK bupati.kepala daerah, catat tanggal pengesahannnya. Kapan tahun disahkannya? Kapan tahun disahkannya? Kapan tahun disahkannya? Kapan tahun disahkannya? Kapan tahun disahkannya? Kapan disahkannya? (tahun) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 2006 9999 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2006 2007 2008 2009 9998 9999 Sysmiss Kapan disahkannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Catat pengesahan dokumen analisis standart biaya, biasanya diputuskan dengan Peraturan daerah, apabila belum ada perda yang mengatur, tanyakan apakah merupakan SK bupati.kepala daerah, catat tanggal pengesahannnya. Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008? Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008? Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008? Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008? Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008? Apakah melakukan perubahan dalam anggaran tahun 2008? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPP09 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 A Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA AB ABC ABCD ABCDE ABCDEV ABCV ABV AC AD AV B Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis biaya BC BCV BV C Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan D Keadaan darurat E Keadaan luar biasa V Lainnya Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? (lainnya) Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? (lainnya) Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? (lainnya) Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? (lainnya) Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? (lainnya) Kenapa perubahan anggaran tahun 2008 dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 ADANYA KEGIATAN BARU ADANYA PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS YG PERLU PENANGANANMENDESAK EVALUASI TARGET PENDAPATAN HAL RUTIN YANG BIASA DILAKUKAN KEGIATAN YANG MENDESAK KENAIKAN BBM KENAIKAN PENDAPATAN LEBIH DARI 20% PENYESUAIAN TARGET PERUBAHAN ASUMSI DAN POTENSI TARGET PENDAPATAN YANG PERLU DISESUAIKAN TERDAPAT PERUBAHAN/KENAIKAN GAJI Jika jawabannya selain: A. Perkembangna yang tidak sesuai dengan asumsi KUA B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis biaya C. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan D. Keadaan darurat E. Keadaan luar biasa Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Tanggal 3 Tidak ada dokumen 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LRA dilaporkan selama tahun anggaran sebanyak 2 kali yaitu LRA semester I dan LRA akhir. LRA semester I memuat realisasi anggaran sebelum anggaran mengalami perubahan, sedangkan KRA akhir memuat realisasi anggaran total bai murni/pokok serta anggaran perubahan. Catat bulan dan tahun LRA semester I. Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (bulan) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (bulan) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (bulan) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (bulan) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (bulan) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (bulan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 5 11 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 Sysmiss Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LRA dilaporkan selama tahun anggaran sebanyak 2 kali yaitu LRA semester I dan LRA akhir. LRA semester I memuat realisasi anggaran sebelum anggaran mengalami perubahan, sedangkan KRA akhir memuat realisasi anggaran total bai murni/pokok serta anggaran perubahan. Catat bulan dan tahun LRA semester I. Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (tahun) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (tahun) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (tahun) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (tahun) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (tahun) Kapan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) semester I untuk tahun 2008 dilaporkan? (tahun) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 2008 2009 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2008 2009 Sysmiss Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LRA dilaporkan selama tahun anggaran sebanyak 2 kali yaitu LRA semester I dan LRA akhir. LRA semester I memuat realisasi anggaran sebelum anggaran mengalami perubahan, sedangkan KRA akhir memuat realisasi anggaran total bai murni/pokok serta anggaran perubahan. Catat bulan dan tahun LRA semester I. Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (nomor) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (nomor) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (nomor) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (nomor) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (nomor) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (nomor) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 1 25 Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan?: nomor & tahun Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 2008 2008 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2008 Sysmiss Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan?: nomor & tahun Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tanggal) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tanggal) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tanggal) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tanggal) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tanggal) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tanggal) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 1 30 1 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 Sysmiss Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan?: Tanggal/Bulan/Tahun Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (bulan) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (bulan) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (bulan) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (bulan) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (bulan) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (bulan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 8 12 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 Sysmiss Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan?: Tanggal/Bulan/Tahun Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan? (tahun) Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan?(tahun) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 2008 2008 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2008 Sysmiss Kapan perubahan anggaran tahun 2008 ditetapkan?: Tanggal/Bulan/Tahun Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD pokok/murni untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Pewawancara harus dapat membedakan apakah data yang dituliskan apakah apbd murni atau APBD perubahan karena nilai akan berbeda sangat besar. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 999.999.999.999.999 ___.143.264.008.437 ___.152.794.324.658 ___.164.234.324.999 ___.187.294.376.227 ___.198.539.489.400 ___.204.830.378.500 ___.209.638.375.648 ___.211.381.425.945 ___.212.323.718.463 ___.214.014.813.645 ___.230.173.764.100 ___.230.451.774.470 ___.239.383.316.000 ___.247.494.337.561 ___.252.732.961.000 ___.257.762.009.235 ___.261.593.246.000 ___.262.991.053.744 ___.267.552.328.375 ___.268.174.916.000 ___.272.949.278.081 ___.275.005.351.427 ___.276.577.556.150 ___.300.157.092.018 ___.309.200.914.117 ___.309.225.015.000 ___.323.752.052.200 ___.343.848.485.863 ___.345.259.307.145 ___.362.984.345.756 ___.378.053.713.653 ___.385.546.263.213 ___.403.036.205.041 ___.406.715.636.000 ___.410.900.798.584 ___.417.270.456.546 ___.422.025.519.773 ___.425.673.491.676 ___.431.572.333.095 ___.485.086.272.135 ___.494.625.710.000 ___.517.061.133.921 ___.583.567.132.166 ___.659.966.858.696 ___.800.024.089.085 ___.899.863.630.193 ___.943.497.071.275 Besaran APBD murni adalah Anggaran daerah yang telah disahkan sebelum adanya anggaran perubahan. Untuk memperoleh APBD murni bisa diperoleh dari dokuen LRA semester I atau dari dokumen APBD. Catat jumlah APBD murni yang tercatat dalam dokumen yang telah ditentukan. Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Berapa besar APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung tahun 2008? Mohon pewawancara membuka rekapitulasi/rangkuman APBD atau dokumen LRA akhir, biasanya ada dihalaman depan setiap dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 999.999.999.999.999 __1.025.619.075.006 __1.314.500.853.275 ___.186.849.184.213 ___.190.990.881.127 ___.200.912.235.281 ___.211.772.021.750 ___.222.355.773.794 ___.222.815.334.570 ___.236.448.342.129 ___.241.710.006.270 ___.252.051.143.845 ___.261.079.537.000 ___.262.718.866.953 ___.264.573.511.900 ___.265.322.119.432 ___.265.576.653.768 ___.266.305.311.185 ___.275.968.654.195 ___.279.115.138.752 ___.286.570.616.196 ___.306.907.470.725 ___.309.337.238.000 ___.313.005.898.000 ___.330.740.125.000 ___.337.568.788.550 ___.342.195.711.478 ___.342.633.067.461 ___.361.949.152.029 ___.365.417.607.851 ___.368.263.810.804 ___.379.723.449.985 ___.383.698.531.193 ___.385.046.179.566 ___.394.441.022.478 ___.417.310.013.747 ___.430.253.087.000 ___.460.217.347.595 ___.472.358.414.250 ___.475.637.563.055 ___.496.559.401.080 ___.532.543.173.823 ___.586.790.896.900 ___.596.549.903.965 ___.624.349.321.478 ___.627.760.213.542 ___.643.662.177.529 ___.760.350.768.207 APBD perubahan merupakan jumlah APBD yang diputusakan dan disahkan karena alasan-alasan tertentu yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehingga memerlukan tambahan dana untuk membiayai program-program yang dicanangkan. Besaran APBD perubahan tidak akan sama atau bahkan melebihi APBD murni, biasanya nilainya lebih kecil. Beberapa alasan perlunya pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran adalah : · Asumsi KUA sudah tidak sesuai lagi · Pergeseran anggaran · Silpa tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan · Keadaan darurat · Keadaan luar biasa Catat nilai APBD perubahan yang bisa diperoleh dari LRA akhir atau dokumen APBD perubahan. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 A Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun A. 2005 B. 2006 C. 2007 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 A 2005 B 2006 C 2007 Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 1 3 1 Ada 3 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Total Anggaran Belanja APBD [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 148 __1.019.058.523.400 __1.323.540.936.000 __1.669.733.481.543 ___.113.375.417.000 ___.116.738.389.278 ___.124.783.138.859 ___.162.743.394.323 ___.168.302.553.934 ___.174.967.129.713 ___.175.897.393.925 ___.195.389.103.475 ___.198.073.408.437 ___.201.067.038.714 ___.215.736.790.309 ___.223.345.236.757 ___.230.966.998.325 ___.246.375.899.798 ___.248.332.502.961 ___.250.304.065.448 ___.250.742.276.314 ___.251.774.190.050 ___.253.193.978.810 ___.277.472.395.855 ___.288.129.318.822 ___.290.106.582.445 ___.292.967.801.143 ___.293.634.700.000 ___.295.362.106.220 ___.299.771.951.623 ___.301.125.445.000 ___.303.689.570.457 ___.303.754.376.690 ___.306.024.147.474 ___.307.526.546.189 ___.311.505.879.735 ___.312.734.091.133 ___.313.569.745.340 ___.324.919.946.453 ___.330.370.168.498 ___.337.649.394.079 ___.338.853.295.623 ___.340.810.277.945 ___.341.844.281.557 ___.342.125.262.000 ___.343.545.499.744 ___.351.198.488.761 ___.351.476.043.377 ___.353.715.829.000 ___.360.425.034.736 ___.362.710.915.166 ___.364.109.714.745 ___.373.521.000.000 ___.377.636.059.231 ___.379.884.863.000 ___.381.348.748.000 ___.383.370.644.000 ___.388.023.299.250 ___.396.640.901.152 ___.399.757.477.855 ___.404.895.712.794 ___.406.079.526.092 ___.412.630.246.000 ___.412.670.917.218 ___.412.720.258.534 ___.413.472.283.236 ___.419.855.046.888 ___.421.491.791.599 ___.428.943.681.643 ___.429.513.308.034 ___.432.248.368.315 ___.432.267.700.754 ___.434.842.321.893 ___.443.033.694.943 ___.444.720.618.927 ___.454.367.077.757 ___.457.563.134.680 ___.459.517.270.738 ___.461.235.897.000 ___.462.307.748.224 ___.463.822.351.981 ___.465.148.020.005 ___.465.323.360.496 ___.467.359.474.039 ___.476.712.196.279 ___.483.944.443.659 ___.485.749.070.332 ___.486.505.054.000 ___.489.530.345.879 ___.490.976.697.895 ___.492.235.226.562 ___.505.348.903.235 ___.506.585.541.000 ___.508.248.612.048 ___.508.398.905.768 ___.510.158.545.337 ___.510.408.587.916 ___.512.971.508.000 ___.517.743.485.110 ___.518.995.400.000 ___.519.280.723.000 ___.521.395.681.926 ___.523.804.414.802 ___.526.652.158.998 ___.534.608.974.700 ___.537.649.945.398 ___.538.529.670.000 ___.540.226.675.693 ___.541.522.013.761 ___.550.425.840.172 ___.559.371.619.767 ___.559.554.405.604 ___.559.869.118.000 ___.565.349.905.000 ___.565.911.849.000 ___.567.796.073.979 ___.571.802.623.174 ___.573.589.777.891 ___.597.562.234.592 ___.612.242.353.099 ___.628.018.789.000 ___.629.489.822.000 ___.635.259.901.975 ___.635.273.180.257 ___.635.747.552.539 ___.638.265.141.122 ___.648.986.327.115 ___.656.227.932.596 ___.661.093.421.227 ___.662.470.861.784 ___.669.763.412.970 ___.671.662.057.878 ___.672.602.218.630 ___.675.980.270.685 ___.678.893.783.365 ___.680.502.555.999 ___.690.918.606.120 ___.700.783.059.783 ___.708.061.803.000 ___.716.720.139.621 ___.731.593.184.000 ___.734.088.173.000 ___.754.041.646.000 ___.764.244.764.000 ___.774.354.765.498 ___.868.094.798.407 ___.896.838.605.009 ___.956.431.941.582 ___.993.554.003.000 Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 1 3 1 Ada 3 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Total Realisasi Belanja APBD [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 148 __1.065.371.083.670 ___.132.383.762.854 ___.134.828.807.287 ___.147.516.049.310 ___.160.586.723.428 ___.166.947.577.483 ___.173.309.056.891 ___.189.282.411.994 ___.190.272.898.079 ___.190.942.915.460 ___.194.982.015.430 ___.200.038.117.402 ___.200.384.115.853 ___.200.565.954.895 ___.217.101.623.465 ___.231.727.147.352 ___.238.210.994.058 ___.247.539.190.217 ___.248.301.046.703 ___.258.681.834.153 ___.265.349.394.958 ___.267.676.471.764 ___.268.039.076.551 ___.269.751.313.103 ___.273.378.138.797 ___.276.351.116.981 ___.277.847.438.407 ___.278.421.580.579 ___.278.716.723.476 ___.279.067.236.771 ___.279.452.991.899 ___.283.431.868.714 ___.286.529.399.140 ___.290.419.573.768 ___.298.795.583.372 ___.303.421.501.498 ___.305.986.271.716 ___.306.259.598.846 ___.310.513.712.286 ___.310.625.118.566 ___.314.188.866.307 ___.316.953.943.500 ___.321.486.975.515 ___.324.093.959.187 ___.326.880.016.857 ___.327.745.129.855 ___.330.359.931.948 ___.330.736.863.708 ___.334.135.734.522 ___.345.510.685.125 ___.350.928.242.413 ___.354.170.858.585 ___.354.338.890.368 ___.355.698.136.727 ___.356.537.373.592 ___.359.254.159.270 ___.360.274.706.263 ___.360.547.458.341 ___.363.788.309.746 ___.365.164.244.503 ___.370.991.823.371 ___.371.384.201.917 ___.373.527.868.973 ___.376.412.634.126 ___.379.516.630.144 ___.383.360.206.746 ___.388.444.728.216 ___.400.539.261.782 ___.401.876.095.788 ___.404.259.899.620 ___.404.287.255.897 ___.409.273.144.249 ___.410.173.609.486 ___.410.456.627.734 ___.410.793.561.723 ___.411.155.380.549 ___.414.256.928.904 ___.417.963.056.292 ___.432.211.869.804 ___.433.331.435.841 ___.433.928.261.373 ___.434.753.965.760 ___.436.006.449.022 ___.440.860.216.913 ___.448.223.963.450 ___.453.276.062.963 ___.453.714.542.601 ___.455.628.234.186 ___.455.999.171.216 ___.457.090.038.252 ___.458.909.842.111 ___.463.738.540.466 ___.466.160.782.286 ___.470.323.962.136 ___.478.640.637.539 ___.478.680.866.461 ___.479.175.943.687 ___.483.383.504.959 ___.488.725.427.235 ___.491.100.500.839 ___.492.840.107.093 ___.494.256.868.907 ___.497.029.025.572 ___.497.480.088.694 ___.498.627.447.119 ___.506.123.243.136 ___.506.621.230.571 ___.507.310.309.329 ___.508.279.543.758 ___.512.424.212.769 ___.525.287.827.222 ___.529.745.640.086 ___.539.118.246.144 ___.540.874.045.161 ___.551.318.576.794 ___.552.727.754.248 ___.553.040.546.860 ___.556.540.660.682 ___.556.752.030.264 ___.575.405.959.999 ___.589.366.880.910 ___.591.102.697.044 ___.592.406.430.480 ___.593.878.942.381 ___.599.354.741.484 ___.599.590.060.416 ___.604.211.107.280 ___.605.495.479.333 ___.609.506.122.761 ___.609.765.408.527 ___.610.361.059.486 ___.618.432.099.034 ___.635.205.765.630 ___.639.288.719.642 ___.641.429.107.581 ___.661.448.599.417 ___.690.703.232.485 ___.693.897.362.001 ___.701.934.394.868 ___.708.995.175.529 ___.752.113.975.892 ___.757.233.325.818 ___.807.070.711.069 ___.832.744.644.515 ___.860.174.041.490 ___.898.865.269.267 ___._84.592.190.990 ___._85.444.769.142 Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 A Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun Type : Tahun A. Tahun 2005 B. Tahun 2006 C. Tahun 2007 Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 A 2005 B 2006 C 2007 Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 1 3 1 Ya 3 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Total Anggaran Pendapatan [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 148 __1.098.053.375.687 __1.122.354.696.000 ___.102.298.726.478 ___.124.783.138.859 ___.150.463.640.736 ___.158.520.424.207 ___.166.200.511.322 ___.174.967.129.713 ___.185.610.240.779 ___.188.297.622.587 ___.190.728.981.319 ___.197.294.820.000 ___.202.776.593.212 ___.212.638.495.375 ___.213.552.185.028 ___.221.895.038.950 ___.237.365.647.780 ___.242.513.008.077 ___.251.422.178.307 ___.253.565.092.050 ___.260.532.066.535 ___.265.000.000.000 ___.266.769.051.623 ___.269.332.106.076 ___.277.308.440.412 ___.278.573.820.000 ___.283.483.629.973 ___.286.178.500.000 ___.286.277.587.915 ___.286.801.186.000 ___.287.217.721.650 ___.289.731.933.198 ___.293.563.378.474 ___.294.131.366.000 ___.294.195.131.058 ___.295.651.782.000 ___.297.651.000.000 ___.297.873.374.692 ___.301.334.253.157 ___.309.211.078.563 ___.311.059.000.000 ___.312.796.239.345 ___.321.543.469.000 ___.335.849.288.361 ___.339.496.769.000 ___.346.331.450.659 ___.346.506.605.855 ___.349.910.493.801 ___.352.052.293.000 ___.357.581.985.995 ___.358.124.093.624 ___.358.989.112.243 ___.361.116.170.000 ___.361.193.801.000 ___.361.487.126.251 ___.363.874.669.433 ___.365.639.912.986 ___.366.194.209.000 ___.366.239.255.906 ___.368.267.627.296 ___.369.402.884.990 ___.372.978.047.013 ___.388.141.111.001 ___.392.997.145.000 ___.396.334.291.000 ___.397.528.521.875 ___.401.234.658.048 ___.407.712.507.603 ___.408.054.486.500 ___.411.442.904.637 ___.414.956.324.438 ___.416.578.126.863 ___.419.150.724.549 ___.422.032.248.089 ___.422.904.700.000 ___.425.463.432.388 ___.430.646.857.988 ___.431.166.162.875 ___.431.395.303.352 ___.434.088.707.000 ___.434.854.530.738 ___.439.517.020.360 ___.443.270.221.288 ___.445.438.694.310 ___.456.875.329.000 ___.466.525.493.400 ___.467.995.184.000 ___.468.937.464.000 ___.469.392.172.500 ___.473.995.400.000 ___.477.392.287.046 ___.479.148.932.317 ___.481.358.999.000 ___.484.590.916.403 ___.489.394.207.053 ___.496.047.235.000 ___.496.571.461.695 ___.497.554.427.000 ___.498.515.876.958 ___.501.934.039.000 ___.503.408.677.000 ___.504.007.444.380 ___.506.489.833.000 ___.506.707.620.597 ___.508.041.103.000 ___.509.281.896.895 ___.515.741.923.500 ___.517.743.485.110 ___.526.647.929.985 ___.527.957.749.000 ___.529.665.263.134 ___.532.462.037.066 ___.533.293.480.000 ___.534.490.849.800 ___.538.744.265.798 ___.544.890.656.304 ___.550.720.192.000 ___.552.596.235.214 ___.552.780.609.138 ___.564.289.320.330 ___.569.537.585.600 ___.579.074.289.000 ___.580.863.668.558 ___.586.970.087.597 ___.588.624.514.000 ___.590.292.056.630 ___.591.086.198.710 ___.595.720.283.122 ___.600.452.195.875 ___.601.157.709.000 ___.601.791.923.764 ___.615.448.112.652 ___.625.794.068.036 ___.626.810.950.000 ___.630.528.107.512 ___.639.575.268.632 ___.642.311.669.000 ___.656.913.059.783 ___.673.670.262.102 ___.695.625.656.204 ___.713.784.868.000 ___.717.203.225.000 ___.743.940.000.772 ___.775.716.428.320 ___.779.606.442.582 ___.800.620.438.000 ___.864.787.816.000 ___.___.386.750.297 Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 150 1 3 1 Ya 3 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Total Realisasi Pendapatan [...] Pewawancara lakukan cek dokumen pada LRA pada bagian rangkuman atau rekapitulasi yang biasanya ada pada halaman depan dokumen. Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 148 __1.073.971.740.724 __1.153.474.367.884 __1.215.367.753.759 ___.134.828.807.287 ___.146.703.594.925 ___.162.993.980.401 ___.173.309.056.891 ___.176.174.906.755 ___.193.973.883.033 ___.202.599.286.552 ___.207.622.702.234 ___.209.621.557.422 ___.213.324.706.902 ___.216.945.487.241 ___.225.338.311.147 ___.234.279.077.266 ___.238.537.708.455 ___.243.685.707.432 ___.252.313.963.959 ___.252.349.374.907 ___.252.658.491.015 ___.268.903.690.362 ___.286.922.928.632 ___.291.997.466.378 ___.293.643.577.515 ___.295.745.903.397 ___.297.398.217.690 ___.300.654.635.614 ___.300.940.778.004 ___.303.288.918.311 ___.303.669.192.827 ___.305.363.895.225 ___.305.520.679.098 ___.306.755.902.040 ___.307.791.005.156 ___.308.277.291.724 ___.310.236.416.315 ___.315.029.250.780 ___.315.190.690.079 ___.316.700.701.908 ___.320.029.062.674 ___.324.172.251.463 ___.331.059.223.252 ___.340.469.597.812 ___.342.111.562.572 ___.343.383.555.944 ___.343.430.171.851 ___.346.231.653.480 ___.349.580.413.628 ___.352.304.826.016 ___.353.955.963.000 ___.358.027.683.122 ___.359.170.124.647 ___.361.140.919.029 ___.361.206.681.437 ___.365.364.600.791 ___.365.538.166.970 ___.367.536.151.254 ___.373.971.473.452 ___.377.825.671.482 ___.378.859.865.993 ___.379.146.638.523 ___.380.294.419.690 ___.383.677.418.670 ___.386.379.840.175 ___.389.932.313.882 ___.400.625.958.540 ___.411.992.262.956 ___.415.614.101.910 ___.417.055.507.763 ___.421.453.009.327 ___.427.593.297.678 ___.430.249.078.032 ___.437.880.984.653 ___.440.351.378.293 ___.442.315.220.617 ___.448.371.802.782 ___.449.382.268.985 ___.449.685.061.049 ___.461.408.807.445 ___.462.163.516.321 ___.469.053.640.368 ___.473.669.484.727 ___.476.283.649.519 ___.476.469.219.634 ___.479.950.708.435 ___.481.654.167.928 ___.483.850.282.080 ___.485.955.034.044 ___.489.646.179.325 ___.490.201.304.304 ___.502.406.950.387 ___.505.451.191.208 ___.509.410.919.453 ___.509.589.340.784 ___.510.249.537.172 ___.512.166.080.130 ___.512.656.507.282 ___.513.969.199.387 ___.515.259.491.011 ___.519.564.490.756 ___.520.548.874.863 ___.522.937.813.610 ___.525.152.488.408 ___.535.854.645.586 ___.538.991.540.846 ___.539.469.610.556 ___.541.553.521.480 ___.542.079.358.502 ___.543.670.613.721 ___.547.378.487.459 ___.547.960.209.812 ___.548.623.092.709 ___.552.723.693.987 ___.554.577.351.011 ___.555.464.738.197 ___.578.921.387.901 ___.582.120.732.100 ___.582.263.378.755 ___.585.127.400.847 ___.589.627.586.547 ___.596.168.935.363 ___.607.360.056.824 ___.608.595.289.848 ___.610.883.125.455 ___.617.931.704.145 ___.618.252.152.703 ___.619.002.714.053 ___.623.699.710.307 ___.629.935.525.508 ___.633.428.577.443 ___.635.796.287.736 ___.656.393.843.280 ___.658.698.985.028 ___.673.228.240.657 ___.683.705.943.654 ___.702.809.844.370 ___.702.929.580.754 ___.713.786.340.513 ___.714.450.536.050 ___.723.228.136.771 ___.740.548.294.151 ___.755.853.935.500 ___.784.992.193.195 ___.825.004.186.092 ___.832.026.457.094 ___._97.052.959.990 ___.__2.342.966.100 Salah satu tolak ukur untuk mengetahui besaran biaya pembangunan adalah dengan mengetahui jumlah anggaran belanja APBD dan total realisasi belanja APBD, selain itu juga mengetahui anggaran pendapatan APBD dan total realisasi pendapatan APBD. Untuk hal ini pewawancara bisa memproleh dari dokumen LRA mulai tahun 2008 sampai dengan 2012. Khusus item E untuk tahun 2012 ada kalanya nilai perubahan anggaran belum diputuskan atau masih dalam proses perubahan, sehingga terdapat struktur yang berbeda pada instrumen. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah total APBD akhir atau dengan kata lain struktur APBD setelah perubahan. IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 KABID AKUNTANSI KABID AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN KABID AKUNTANSI DAN PENATAKEUANGAN DAERAH KABID AKUTANSI DAN PELAPORAN KABID ANGGARAN KABID ANGGARAN & AKUNTASI KABID ANGGARAN & PERBENDAHARAAN KABID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KABID PENGENDALIAN KABID PERBENDAHARAAN KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH KABID PERBENDAHARAN KABID PERBENDAHARAN DAN VERIFIKASI KABID VERIFIKASI & PEMBUKUAN KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KASI AKUNTANSI KASI AKUTANSI KASI ANGGARAN KASI BELANJA BIDANG ANGGARAN KASI PENCAIRAN DANA KASI PENYUSUNAN ANGGARAN DPPKAD KASUBAG PEMBUKUAN KASUBAG PENCATATAN PEMBUKUAN KASUBAG PERBENDAHARAAN KASUBBAG. PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI KASUBID VERIFIKASI KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA KAS DAERAH KEPALA UPT KAS DAERAH PJ.KAS DAERAH/KUASA BUD PLT KABID KAS DAERAH STAF STAF ANGGARAN PERBENDAHARAAN STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PLAFON STAFF AKUTANSI STAFF BIDANG AKUTANSI STAFF KUASA BUD Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik responden : Lamanya memegang jabatan ini (Tahun) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 1 2 3 4 6 8 99 99. Missing Karakteristik responden : Lamanya memegang jabatan ini : Bulan/tahun Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik responden : Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Missing 10 11 Karakteristik responden : Lamanya memegang jabatan ini : Bulan/tahun Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Apakah anggaran kas 2008 tersedia? Apakah anggaran kas 2008 tersedia? Apakah anggaran kas 2008 tersedia? Apakah anggaran kas 2008 tersedia? Apakah anggaran kas 2008 tersedia? Apakah anggaran kas 2008 tersedia? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada anggaran kas 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas? Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas? Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas? Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas? Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas? Apakah Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat berdasarkan Anggaran Kas? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada anggaran kas 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah SPD dibuat per kegiatan? Apakah SPD dibuat per kegiatan? Apakah SPD dibuat per kegiatan? Apakah SPD dibuat per kegiatan? Apakah SPD dibuat per kegiatan? Apakah SPD dibuat per kegiatan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KAS02 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan? Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan? Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan? Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan? Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan? Seberapa sering SPD dibuat per kegiatan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 42 8 1 4 1 Per bulan 2 Per triwulan 3 Per semester 4 Per tahun 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? KAS01b = TIDAK (3) Apakah surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat berdasarkan SPD? Lihat DISKPD Keuangan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? Setelah diterimanya SPP berapa lama Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan? Lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 3 1 2 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Setelah SPM diterima paling lama berapa hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 7 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah? Apakah ada keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah? Apakah ada keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah? Apakah ada keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah? Apakah ada keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah? Apakah ada keputusan Kepala Daerah tentang pembukaan rekening bank untuk kas daerah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KAS07 Mohon pewawancara meminta dan melakukan cek atas keputusan bupati tersebut Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menyimpan kas daerah harus dibuat berdasarkan keputusan bupati/walikota, sehingga memberikan transparansi terhadap bank dan kepada publik untuk mengetahui bahwa dana APBD tersimpan dalam rekening pada bank yang memiliki kualifikasi tertentu serta aman. Catat no dan tahun ketetapan keputusan bupati tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 01/KPTS/2008 04/2009 05/2008 14 TAHUN 2009 188.4.45/M/4151R/2008 188.4/142/2008 188.45/15/430.42/2009 188.45/427/KPTS/433.012/2008 188.45/491/406.012/2008 188/02/404.013/2008 188/43/K/411.101.03/2008 188/543/KEP/434.013/2008 196 TAHUN 2006 259/7/KOTA-TERNATE/2007 36 TAHUN 2009 61/2008 8/KEP.KDH/A/2008 9/2008 900/004/2008 900/01/DPKKAD/I/2009 900/32 TAHUN 2009 900/748/2006 900/I/KEP/2009 903.104.426.12/2008 904/037A/2009 954/01/30/2009 955/07/2008 955/129/2005 99999 KEP BUP NO. 900/5/2009 KEP.BUPATI NO.95 TAHUN 2009 KU.900/282/2008 KU.900/30/SK/2007 KU.954/105/2006 NO 138 TAHUN 2008 NO. 274 THN 2007 NO.188.45/296/KEP/425.012/2007 W Z Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : nomor / tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya(tahun) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : nomor / tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 11 1 99 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 12 13 14 15 18 19 22 24 28 29 30 96 98 99 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 11 1 99 1 2 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 12 96 98 99 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 11 2005 9999 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2005 2006 2007 2008 2009 9996 9998 9999 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : Tanggal/Bulan/Tahun Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir? Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir? Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir? Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir? Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir? KAS05 = TIDAK (3) Apakah bendahara mengikuti Pelatihan teknis fungsional kebendaharaan yang diadakan dalam 1 (satu) tahun terakhir? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? Apakah ada Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian? Pewawancara periksa laporan realisasi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Secara lisan 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Pewawancara periksa laporan realisasi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 5 1 Setiap hari 2 Setiap bulan 3 Setiap 3 bulan 4 Setiap 6 bulan 5 Lainnya 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? (lainnya) Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? (lainnya) Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? (lainnya) Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? (lainnya) Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? (lainnya) Seberapa sering rekonsiliasi (untuk belanja) atas rekening koran bank dengan Buku Bank dilakukan setiap bulan? Pewawancara periksa laporan realisasi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 6 1 TAHUN SEKALI 4 BULANAN BELUM ADA BARU AKAN DIMULAI SETIAP MINGGU MINGGU MINIMAL 1 BULAN SEKALI SETIAP TAHUN Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Pewawancara periksa laporan realisasi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Setiap hari 2 Setiap bulan 3 Setiap 3 bulan 4 Setiap 6 bulan 5 Lainnya 6 Tidak ada laporan realisasi 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Seberapa sering Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kas dibuat? Pewawancara periksa laporan realisasi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 8 1 TAHUN ADA PENERIMAAN HARI MINGGU MINIMAL 6 BULAN SEKALI SATU TAHUN SETIAP HARI Dipergunakan untuk apa surplus yang ada? Dipergunakan untuk apa surplus yang ada? Dipergunakan untuk apa surplus yang ada? Dipergunakan untuk apa surplus yang ada? Dipergunakan untuk apa surplus yang ada? Digunakan untuk apa surplus yang ada? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Di tempatkan dalam investasi jangka pendek AB ABV AV B Dimasukan dalam anggaran tahun berikutnya (diluncurkan) BV V Lainnya Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah? Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah? Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah? Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah? Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah? Secara umum setelah berapa hari kerja paling lama seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara disetor ke rekening kas umum daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 7 1 2 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? Apakah ada SK kepala daerah tentang pembukaan rekening setiap SKPD? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 010/2008 188.4/2/2009 188/28/KEP/434.013/2009 19/2008 65/2008 900/338/411.305/2008 900/I/KEP/2009 903/85/426.12/2008 954/30/11/2008 98 KEP.BUPATI NO.16/2006 KU.900/28/2009 NO 327 TAHUN 2008 PERATURAN BUPATI NO.9/2007 W Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 35 1 98 1 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 16 17 22 23 26 96 98 Sysmiss Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 35 1 98 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 96 98 Sysmiss Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 35 2006 9998 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2006 2007 2008 2009 9996 9998 Sysmiss Pembukaan rekening setiap SKPD dalam pemerintah daerah menjadi penting untuk memberikan koordinasi antar SKPD serta hubungannya dengan bendahara daerah. Pembukaan rekening untuk setiap SKPD seharusnya diatur berdasarkan SK bupati/Walikota. Catat no dan tahun ketetapan serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan SK tersebut. Apakah ada peraturan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan? Apakah ada peraturan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan? Apakah ada peraturan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan? Apakah ada peraturan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan? Apakah ada peraturan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan? Apakah ada perarutan/keputusan kepala daerah mengenai besaran uang persediaan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KAS17 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 30 01/2009 02 TAHUN 2008 02 TAHUN 2009 028 TH 2008 03 TAHUN 2008 18 TAHUN 2009 188.45/439/406.012/2008 188/15/K/411.305/2008 28 TH 2009 29 TAHUN 2009 29 TH 2009 41 TAHUN 2008 58 TAHUN 2009 65/2008 85/2009 859 TAHUN 2008 900/288/2009 900/468/2008 KEP BUPATI NO.11 TAHUN 2009 N0.21 TAHUN 2009 NO 4 TAHUN 2009 NO. 21 TAHUN 2009 NO.07 THN 2009 NO.188.4.45/7/415.10.10/2009 NO.188.45/87/KEP/245.012/2009 NO.2 TH.2009 NO.905/435/430.42/2009 PERBUP NO.68 TAHUN 2008 PERBUP NO.7 THN 2008 PERBUP/112/2008 Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Nomor & Tahun Ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Nomor & Tahun Ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 30 20 1 30 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 13 17 18 19 23 25 26 30 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 30 20 1 12 1 2 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 12 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 30 20 2008 2009 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2008 2009 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? KAS15 = TIDAK (3) Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? KAS15 = TIDAK (3) Apakah terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) disetiap SKPD pada tahun 2008? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 47 32 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 32 Sysmiss Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008? Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008? Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008? Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008? Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008? Apakah pernah diselenggarakan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan kepada PPK SKPD pada tahun 2008? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_AP Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dilakukan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD? Apakah dilakukan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD? Apakah dilakukan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD? Apakah dilakukan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD? Apakah dilakukan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD? Apakah dilakukan pelatihan Akuntansi dan Laporan Keuangan secara rutin kepada PPK SKPD? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_AP Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Berapa kali per tahun? Berapa kali per tahun? Berapa kali per tahun? Berapa kali per tahun? Berapa kali per tahun? Berapa kali per tahun? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 28 22 1 5 1 Satu tahun sekali 2 Satu tahun dua kali 5 Lainnya 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Berapa kali per tahun? (lainnya) Berapa kali per tahun? (lainnya) Berapa kali per tahun? (lainnya) Berapa kali per tahun? (lainnya) Berapa kali per tahun? (lainnya) Berapa kali per tahun? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 LEBIH DARI 2 KALI SATU TAHUN 4 KALI IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 KABAG KEUANGAN KABID AKUNTANSI KABID AKUNTANSI & ASSET DAERAH KABID AKUNTANSI & PELAPORAN KABID AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN KABID AKUNTANSI DAN PENATAKEUANGAN DAERAH KABID AKUTANSI KABID AKUTANSI DAN PELAPORAN KABID ANGGARAN & AKUNTANSI KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI KABID ASSET DAN AKUNTANSI KABID PEMBUKUAN DAN ASET DAERAH KABID PEMBUKUAN PELAPORAN KABID PENGENDALIAN KABID PERBENDAHARAAN DAN KASDA KABID VERIFIKASI & PEMBUKUAN KABID. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KABIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KASI AKUNTANSI KASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KASI AKUTANSI KASI PERHITUNGAN KEUANGAN KASIE AKUNTANSI KASIE PELAPORAN KASUBAG AKUTANSI KASUBAG KEUANGAN KASUBAG PEMBUKUAN KASUBAG PENCATATAN PEMBUKUAN KASUBAG UMUM KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASUBAG VERIFIKASI BAGIAN KEUANGAN SEKDA KASUBAG. PROGRAM KASUBAG.AKUNTANSI & PEMBUKUAN KASUBID VERIFIKASI KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA DINAS DPPKAD PLH.KASUBID PEMBUKUAN & PELAPORAN PLT KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI STAF AKUNTANSI STAF AKUTANSI STAF BAGIAN AKUNTANSI STAF BID. AKUNTANSI STAFF BIDANG AKUTANSI Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Kriteria Responden : Lamanya memegang jabatan ini Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 7 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kriteria Responden : Lamanya memegang jabatan ini: Tahun/Bulan Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Kriteria Responden : Lamanya memegang jabatan ini Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 11 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 Kriteria Responden : Lamanya memegang jabatan ini: Tahun/Bulan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kriteria Responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 8 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 9 385 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 22 32 36 37 39 46 47 48 49 54 60 62 63 64 72 73 74 83 86 87 89 90 93 94 96 100 101 102 103 104 105 110 111 113 130 131 145 157 180 385 Sysmiss Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Berapa jumlah Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 17 1 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 17 Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Berapa orang Kabag/Kabid di DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen kauangan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 8 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Berapa jumlah staff DPPKAD/BPKD/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah merupakan lulusan D3 akuntansi/ekonomi atau lebih tinggi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 43 7 50 2 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 25 28 31 33 43 50 Sysmiss Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini? Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini? Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini? Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini? Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini? Berapa jumlah SKPD di Kota/Kabupaten ini? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 25 161 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 25 26 28 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 47 48 50 51 54 55 58 60 61 63 67 73 75 84 85 97 105 161 SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) merupakan unit kerja di pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya juga memiliki BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung struktur anggaran daerah. Catat jumlah SKPD dan BUMD yang ada di kabupaten/Kota tersampel. Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 8 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Berapa jumlah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 1 300 1 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 25 26 27 31 33 34 35 37 38 40 41 42 44 46 47 48 54 55 58 60 63 67 70 73 84 97 105 161 300 Sysmiss Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 9 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Berapa banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 9 41 4 1 2 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang disentralisasi terpadu(networking) atau terpusat di bagian keuangan (centrilized)? Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang disentralisasi terpadu(networking) atau terpusat di bagian keuangan (centrilized)? Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang disentralisasi terpadu(networking) atau terpusat di bagian keuangan (centrilized)? Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang disentralisasi terpadu(networking) atau terpusat di bagian keuangan (centrilized)? Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang disentralisasi terpadu(networking) atau terpusat di bagian keuangan (centrilized)? Apakah laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang disentralisasi terpadu(networking) atau terpusat di bagian keuangan (centrilized)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Desentralisasi terpadu (Networking) 2 Desentralisasi belum terpadu 3 Terpusat (Centralized) 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Laporan keuangan daerah idealnya dihasilkan dalam satu sistem yang sama, sehingga memudahkan dalam melakukan rekapitulasi pelaporan serta memudahkan dalam melakukan pengelaolaan laporan. Sistem desentralisasi terpadu merujuk jika pelaporan keuangan dilakukan secara terpisah oleh pembuat laporan keuangan tetapi menggunakan networking, sehingga pembuat laporan keuangan terhubung satu sama lain, sedangkan sistem terpusat merujuk apbila pelaporan keuangan dibuat dalam satu pintu utama. Apakah ada catatan Buku Jurnal? Apakah ada catatan Buku Jurnal? Apakah ada catatan Buku Jurnal? Apakah ada catatan Buku Jurnal? Apakah ada catatan Buku Jurnal? Apakah ada catatan Akuntansi berikut : a. Buku Jurnal Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada catatan Buku Besar? Apakah ada catatan Buku Besar? Apakah ada catatan Buku Besar? Apakah ada catatan Buku Besar? Apakah ada catatan Buku Besar? Apakah ada catatan Akuntansi berikut : b. Buku Besar Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada catatan Buku Besar Pembantu? Apakah ada catatan Buku Besar Pembantu? Apakah ada catatan Buku Besar Pembantu? Apakah ada catatan Buku Besar Pembantu? Apakah ada catatan Buku Besar Pembantu? Apakah ada catatan Akuntansi berikut : c. Buku Besar Pembantu Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada catatan Buku Neraca Saldo? Apakah ada catatan Buku Neraca Saldo? Apakah ada catatan Buku Neraca Saldo? Apakah ada catatan Buku Neraca Saldo? Apakah ada catatan Buku Neraca Saldo? Apakah ada catatan Akuntansi berikut : d. Buku Neraca Saldo Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Deposito Jangka Pendek? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Deposito Jangka Pendek? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Deposito Jangka Pendek? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Deposito Jangka Pendek? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Deposito Jangka Pendek? Apakah dalam laporan keuangan terdapat : a. Daftar Deposito Jangka Pendek Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak punya deposito 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Piutang? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Piutang? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Piutang? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Piutang? Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Piutang? Apakah dalam laporan keuangan terdapat: b. Daftar Piutang Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak punya piutang 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Investasi/Penyertaan Modal Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Investasi/Penyertaan Modal Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Investasi/Penyertaan Modal Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Investasi/Penyertaan Modal Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Investasi/Penyertaan Modal Apakah dalam laporan keuangan terdapat : c. Daftar Investasi/Penyertaan Modal Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak punya investasi 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Utang Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Utang Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Utang Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Utang Apakah dalam laporan keuangan terdapat Daftar Utang Apakah dalam laporan keuangan terdapat : d. Daftar Utang Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak punya utang 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Realisasi Anggaran? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Realisasi Anggaran? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Realisasi Anggaran? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Realisasi Anggaran? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Realisasi Anggaran? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki : a. Laporan Realisasi Anggaran Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Neraca? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Neraca? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Neraca? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Neraca? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Neraca? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki : b. Neraca Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Arus Kas? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Arus Kas? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Arus Kas? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Arus Kas? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Laporan Arus Kas? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki : c. Laporan Arus Kas Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Catatan atas Laporan Keuangan/Nota Keuangan? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Catatan atas Laporan Keuangan/Nota Keuangan? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Catatan atas Laporan Keuangan/Nota Keuangan? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Catatan atas Laporan Keuangan/Nota Keuangan? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki Catatan atas Laporan Keuangan/Nota Keuangan? Apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan memiliki : d. Catatan atas Laporan Keuangan/Nota Keuangan Pewawancara periksa keberadaan dokumennya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? Cek pada Surat Penyerahan Laporan KEuangan pemerintah daetah kepada BPK di Sekretariat Daerah atau pada Bagian/Biro Keuangan atau pada BPK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 8 1 Ada 6 Diantar/Tidak ada surat 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Laporan keuangan daerah, dalam pelaporannya salah satunya dikirimkan atau diserahkan kepada Badan Pengawas keuangan (BPK) sehingga BPK juga memberikan kontro/pengawasan terhadap keuangan yang dilaksanakan di daerah. Catat tanggal penyerahan surat sebagai bukti pengiriman/penyerahan laporan keuangan kepada BPK, biasanya berupa surat yang dilampirkan di depan dokumen laporan. Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tanggal) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tanggal) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tanggal) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tanggal) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tanggal) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada Surat Penyerahan Laporan KEuangan pemerintah daetah kepada BPK di Sekretariat Daerah atau pada Bagian/Biro Keuangan atau pada BPK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 43 7 2 98 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 14 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 98 Sysmiss Laporan keuangan daerah, dalam pelaporannya salah satunya dikirimkan atau diserahkan kepada Badan Pengawas keuangan (BPK) sehingga BPK juga memberikan kontro/pengawasan terhadap keuangan yang dilaksanakan di daerah. Catat tanggal penyerahan surat sebagai bukti pengiriman/penyerahan laporan keuangan kepada BPK, biasanya berupa surat yang dilampirkan di depan dokumen laporan. Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (bulan) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (bulan) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (bulan) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (bulan) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (bulan) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada Surat Penyerahan Laporan KEuangan pemerintah daetah kepada BPK di Sekretariat Daerah atau pada Bagian/Biro Keuangan atau pada BPK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 43 7 1 98 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 98 Sysmiss Laporan keuangan daerah, dalam pelaporannya salah satunya dikirimkan atau diserahkan kepada Badan Pengawas keuangan (BPK) sehingga BPK juga memberikan kontro/pengawasan terhadap keuangan yang dilaksanakan di daerah. Catat tanggal penyerahan surat sebagai bukti pengiriman/penyerahan laporan keuangan kepada BPK, biasanya berupa surat yang dilampirkan di depan dokumen laporan. Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tahun) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tahun) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tahun) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tahun) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? (tahun) Kapan laporan kauangan tahunan 2007 disampaikan kepada BPK? : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada Surat Penyerahan Laporan KEuangan pemerintah daetah kepada BPK di Sekretariat Daerah atau pada Bagian/Biro Keuangan atau pada BPK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 43 7 2008 9998 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2008 9998 Sysmiss Laporan keuangan daerah, dalam pelaporannya salah satunya dikirimkan atau diserahkan kepada Badan Pengawas keuangan (BPK) sehingga BPK juga memberikan kontro/pengawasan terhadap keuangan yang dilaksanakan di daerah. Catat tanggal penyerahan surat sebagai bukti pengiriman/penyerahan laporan keuangan kepada BPK, biasanya berupa surat yang dilampirkan di depan dokumen laporan. Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? Cek pada Surat Penyerahan DPA kepada BPK di Bagian/Biro Keuangan atau BPKD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 9 1 Ada 6 Tidak dikirimkan 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tanggal) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tanggal) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tanggal) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tanggal) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tanggal) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada Surat Penyerahan DPA kepada BPK di Bagian/Biro Keuangan atau BPKD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 3 98 3 6 9 11 14 15 21 30 96 96. Not Applicable 97 97. Refused 98 98. Don't know 99 99. Missing Sysmiss Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (bulan) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (bulan) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (bulan) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (bulan) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (bulan) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada Surat Penyerahan DPA kepada BPK di Bagian/Biro Keuangan atau BPKD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 2 98 2 3 5 6 7 8 11 96 96. Not Applicable 97 97. Refused 98 98. Don't know 99 99. Missing Sysmiss Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tahun) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tahun) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tahun) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tahun) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? (tahun) Kapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan kepada BPK pada tahun 2007? : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada Surat Penyerahan DPA kepada BPK di Bagian/Biro Keuangan atau BPKD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 29 2007 9998 2007 2008 9996 9996. Not Applicable 9997 9997. Refused 9998 9998. Don't know 9999 9999. Missing Sysmiss Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007? Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007? Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007? Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007? Apa opini hasil audit BPK pada tahun 2007? Apa opini hasil audit pada tahun 2007? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 2 6 1 Wajar tanpa syarat 2 Wajar dengan pengecualian 3 Tidak wajar 4 Menolak memberi pendapat 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Proses perubahan ini dilatarbelakangi adanya beberapa kelemahan dalam sistem keuangan negara yaitu: (1) kelemahan dalam desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, (2) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (3) penyimpanan keuangan negara yang semrawut, (4) tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara, dan (5) pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh. Salah satu upaya yang dilakukan menyusun paket undang-undang keuangan negara yaitu: Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2005 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.” Pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemda maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemda yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.” Tujuan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Apakah laporan keuangan dipublikasikan? Apakah laporan keuangan dipublikasikan? Apakah laporan keuangan dipublikasikan? Apakah laporan keuangan dipublikasikan? Apakah laporan keuangan dipublikasikan? Apakah laporan keuangan dipublikasikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaannya dilanjutkan ke AP17 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam setiap laporan keuangan daerah terdapat ringkasan dari laporan keuangan yang menguraikan secara singkat tentang anggaran dan realisasi penggunaan anggaran. Ringkasan laporan keuangan ini seharusnya dipublikasian kepada publik sehingga menunjukkan adanya transparasi terhadap penggunaan anggaran. Tanyakan kepada informan mengenai ada tidaknya ringkasan laporan keuangan dan media publikasi dari lringkasan laporan keuangan daerah yang dibuat. Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Koran lokal)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Koran lokal)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Koran lokal)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Koran lokal)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Koran lokal)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan : a. Koran Lokal Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 24 26 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Dalam setiap laporan keuangan daerah terdapat ringkasan dari laporan keuangan yang menguraikan secara singkat tentang anggaran dan realisasi penggunaan anggaran. Ringkasan laporan keuangan ini seharusnya dipublikasian kepada publik sehingga menunjukkan adanya transparasi terhadap penggunaan anggaran. Tanyakan kepada informan mengenai ada tidaknya ringkasan laporan keuangan dan media publikasi dari lringkasan laporan keuangan daerah yang dibuat. Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Website Pemda)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Website Pemda)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Website Pemda)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Website Pemda)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Website Pemda)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan : b. Website Pemda Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 24 26 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Dalam setiap laporan keuangan daerah terdapat ringkasan dari laporan keuangan yang menguraikan secara singkat tentang anggaran dan realisasi penggunaan anggaran. Ringkasan laporan keuangan ini seharusnya dipublikasian kepada publik sehingga menunjukkan adanya transparasi terhadap penggunaan anggaran. Tanyakan kepada informan mengenai ada tidaknya ringkasan laporan keuangan dan media publikasi dari lringkasan laporan keuangan daerah yang dibuat. Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Papan pengumuman)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Papan pengumuman)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Papan pengumuman)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Papan pengumuman)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan (Papan pengumuman)? Melalui apa laporan keuangna di publikasikan : c. Papan pengumuman Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 24 26 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Dalam setiap laporan keuangan daerah terdapat ringkasan dari laporan keuangan yang menguraikan secara singkat tentang anggaran dan realisasi penggunaan anggaran. Ringkasan laporan keuangan ini seharusnya dipublikasian kepada publik sehingga menunjukkan adanya transparasi terhadap penggunaan anggaran. Tanyakan kepada informan mengenai ada tidaknya ringkasan laporan keuangan dan media publikasi dari lringkasan laporan keuangan daerah yang dibuat. Apakah Bupati/Walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? Apakah Bupati/Walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? Apakah Bupati/Walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? Apakah Bupati/Walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? Apakah Bupati/Walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? AP15 = TIDAK (3) Apakah Bupati/Walikota menindaklanjuti temuan audit BPK 2006? Pewawancara cek dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting) Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting) Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting) Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting) Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting) Apakah telah dilaksanakan praktik akuntansi berpasangan (double entry accounting) Pewawancara periksa dokumen (yang penting ada neraca) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007 Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007 Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007 Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007 Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007 Apakah terdapat neraca awal SKPD tahun 2007 Pewawancara periksa dokumen SKPD pendidikan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pewawancara lihat perda pengelolaan keuangan daerah/sisdur akuntansi: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran? Pewawancara lihat perda pengelolaan keuangan daerah/sisdur akuntansi: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran? Pewawancara lihat perda pengelolaan keuangan daerah/sisdur akuntansi: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran? Pewawancara lihat perda pengelolaan keuangan daerah/sisdur akuntansi: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran? Pewawancara lihat perda pengelolaan keuangan daerah/sisdur akuntansi: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran? Pewawancara lihat perda pengelolaan keuangan daerah/sisdur akuntansi: apakah ada jadwal penyusunan dan penetapan anggaran? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke AP25 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Berapa lama setelah ditetapkan peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah disosialisasikan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 36 14 6 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah? Apakah peraturan perundangan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 36 14 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah ada Perkada tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) akuntansi? Apakah ada Perkada tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) akuntansi? Apakah ada Perkada tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) akuntansi? Apakah ada Perkada tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) akuntansi? Apakah ada Perkada tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) akuntansi? AP22 = TIDAK (3) Apakah ada Perkada tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) akuntansi? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01_IM Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 017/2007 02/2008 021 TH 2007 03/2008 06 TAHUN 2008 106 TAHUN 2008 14 TAHUN 2008 15.A TAHUN 2008 19/2008 2/PER.BUP/2005 24 TAHUN 2008 32 TH 2007 33 / 2007 34.A TAHUN 2008 38 TAHUN 2007 42 TAHUN 2008 57/2008 6/2008 60/2007 NO. 16 TH 2007 NO.12 THN 2004 NO.2 TH.2009 NO.213 TAHUN 2008 NO.47 TAHUN 2007 NO.48 THN 2007 NO.63 TAHUN 2008 NO.76 TAHUN 2008 PER BUB NO.112 TAHUN 2007 Z Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (nomor) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? : nomor & tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? : nomor & tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan?(tanggal) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 21 1 96 1 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 14 15 16 18 19 21 23 24 27 28 31 96 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (bulan) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 21 1 96 1 2 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 96 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? (tahun) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 21 2004 9996 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2004 2005 2007 2008 2009 9996 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapan? : Tanggal/Bulan/Tahun IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Karakteristik Responden: Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 BENDAHARA PPKD BENDAHARA SEKDA KA BAWASDA KAB. PEG. BINTANG KABID AKUNTANSI KABID AKUNTANSI & PELAPORAN KABID AKUNTANSI DAN PENATAKEUANGAN DAERAH KABID ANGGARAN KABID ANGGARAN & AKUNTANSI KABID ANGGARAN & PEMBIAYAAN KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI KABID ANGGARAN DPKAD KABID ASET DPPKAD KABID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KABID PEMBUKUAN PELAPORAN KABID PENGENDALIAN KABID PERBENDAHARAAN KASI ANGGARAN KASI DANA BANTUAN DAERAH KASI PEMBUKUAN EVALUASI DAN PELAPORAN KASI PENGADAAN DAN PENGENDALIAN KASI PENYUSUNAN ANGGARAN DPKPAD KASIE EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN KASUBAG PEMBUKUAN KASUBID PENDIDIKAN MENTAL SPIRITUAL DAN SOSBUD KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA DPKAD PLT. KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI STAF AKUNTANSI DPPKAD STAF AKUTANSI DAN PELAPORAN STAF BAG. ANGGARAN STAF DPPKAD STAF KUASA BUD STAFF ANGGARAN STAFF BIDANG ANGGARAN Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik responden: Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 13 1 2 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 13 Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik responden: Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 10 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah? Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah? Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah? Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah? Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah? Apakah ada peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, baik penerimaan hibah maupun pemberian hibah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke HB03 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 006/2008 007/2008 013/2006 021 TAHUN 2008 023/2008 034/2008 041/2007 098/2007 11/2008 112/2007 16/2006 188/62A/KEP/412.12/2008 900/2677/SJ/2007 900/4928/406.023/2007 N0 003 TAHUN 2008 NO.003 TAHUN 2008 Catat no dan tahun ketetapan hibah serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, Cek dokumen peraturan tentang hubah yang menjadi dasar hibah di kabupaten/kota setempat. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Catat no dan tahun ketetapan hibah serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, Cek dokumen peraturan tentang hubah yang menjadi dasar hibah di kabupaten/kota setempat. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Catat no dan tahun ketetapan hibah serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, Cek dokumen peraturan tentang hubah yang menjadi dasar hibah di kabupaten/kota setempat. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 1 29 1 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 12 13 15 17 19 25 27 29 Sysmiss Catat no dan tahun ketetapan hibah serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, Cek dokumen peraturan tentang hubah yang menjadi dasar hibah di kabupaten/kota setempat. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 1 12 1 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 12 Sysmiss Catat no dan tahun ketetapan hibah serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, Cek dokumen peraturan tentang hubah yang menjadi dasar hibah di kabupaten/kota setempat. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 2006 2008 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2006 2007 2008 Sysmiss Catat no dan tahun ketetapan hibah serta tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, Cek dokumen peraturan tentang hubah yang menjadi dasar hibah di kabupaten/kota setempat. Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah selama 5 tahun terakhir? Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah selama 5 tahun terakhir? Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah selama 5 tahun terakhir? Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah selama 5 tahun terakhir? Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah selama 5 tahun terakhir? HB01 = TIDAK (3) Apakah kabupaten/kota pernah menerima hibah selama 5 tahun terakhir? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_HPI Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Catat sumber penerimaan hibah dan jumlah hibah yang pernah diterima oleh daerah. Sumber hibah yang dituliskan adalah pemberi hibah, meskipun pemberi hibah mungkin memberikan hibah dalam beberapa tahap untuk beberapa program, tetapi yang dicatat disini adalah jumlah total yang diberikan oleh pemberi hibah tidak memperhitungkan program yang diberikan. Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang? Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang? Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang? Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang? Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang? Apakah untuk penerimaan hibah, daerah menyediakan dana pendamping dan fasilitas penunjang? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke HB06 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 26 24 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Dana pendamping adalah dana yang disediakan oleh daerah untuk membantu atau mendukung pelaksanaan kegiatan/program yang diperoleh dari dana hibah. Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam PDA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)? Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam PDA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)? Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam PDA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)? Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam PDA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)? Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam PDA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)? Apakah ada dana pendamping pelaksanaan penerimaan hibah tercantum dalam PDA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)? Pewawancara periksa dokumen DPA SKPKD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 19 31 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah? Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah? Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah? Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah? Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah? Apakah penerimaan hibah dicatat sebagai Pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Penerimaan yang Sah? Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 26 24 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Lakukan cek dokumen DPA SKPD DPPKAD dari SKPD yang memperoleh dana hibah. Lakukan pencatatan pada dokumen DPA SKPD apabila ada pencatatan dana pendampingan pada dokuen tersebut. Di variabel yang selanjutnya juga ditujukan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pencatatan dana penerimaan hibah pada dokumen ringkasan APBD, LRA dan arus kas. Pewawancara diminta untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut dan melakukan cek terhadap dokumen yang ada apakah penerimaan hibah dilakukan pencatatan baik berupa penerimaan hibah dalam bentuk uang maupun penerimaan hibah dalam bentuk barang atau jasa. Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas? Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 26 24 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Lakukan cek dokumen DPA SKPD DPPKAD dari SKPD yang memperoleh dana hibah. Lakukan pencatatan pada dokumen DPA SKPD apabila ada pencatatan dana pendampingan pada dokuen tersebut. Di variabel yang selanjutnya juga ditujukan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pencatatan dana penerimaan hibah pada dokumen ringkasan APBD, LRA dan arus kas. Pewawancara diminta untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut dan melakukan cek terhadap dokumen yang ada apakah penerimaan hibah dilakukan pencatatan baik berupa penerimaan hibah dalam bentuk uang maupun penerimaan hibah dalam bentuk barang atau jasa. Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran? Apakah penerimaan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran? Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 26 24 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Lakukan cek dokumen DPA SKPD DPPKAD dari SKPD yang memperoleh dana hibah. Lakukan pencatatan pada dokumen DPA SKPD apabila ada pencatatan dana pendampingan pada dokuen tersebut. Di variabel yang selanjutnya juga ditujukan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pencatatan dana penerimaan hibah pada dokumen ringkasan APBD, LRA dan arus kas. Pewawancara diminta untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut dan melakukan cek terhadap dokumen yang ada apakah penerimaan hibah dilakukan pencatatan baik berupa penerimaan hibah dalam bentuk uang maupun penerimaan hibah dalam bentuk barang atau jasa. Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah? Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah? Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah? Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah? Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah? Apakah dilakukan publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari Hibah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_HPI Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 26 24 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Salah satu wujud transparansi anggaran melakukan publikasi terhadap penerimaan dana hibah dan peruntukan kegiatan yang didanai dari hibah. Catat media publikasi untuk meyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh hibah dikabupaten/kota setempat. Dalam bentuk apa publikasinya? Dalam bentuk apa publikasinya? Dalam bentuk apa publikasinya? Dalam bentuk apa publikasinya? Dalam bentuk apa publikasinya? Dalam bentuk apa publikasinya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 A Sosialisasi langusng ABC ABV AC AV B Website C Media Masa V Lainnya Salah satu wujud transparansi anggaran melakukan publikasi terhadap penerimaan dana hibah dan peruntukan kegiatan yang didanai dari hibah. Catat media publikasi untuk meyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh hibah dikabupaten/kota setempat. Dalam bentuk apa publikasinya? (lainnya) Dalam bentuk apa publikasinya? (lainnya) Dalam bentuk apa publikasinya? (lainnya) Dalam bentuk apa publikasinya? (lainnya) Dalam bentuk apa publikasinya? (lainnya) Dalam bentuk apa publikasinya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 HUMAS PEMDA PAMFLET PUBLIK HEARING TABLOID TV, RADIO MILIK PEMDA Diisi jika jawaban selain: A. Sosialisasi langsung B. Website C. Media massa Salah satu wujud transparansi anggaran melakukan publikasi terhadap penerimaan dana hibah dan peruntukan kegiatan yang didanai dari hibah. Catat media publikasi untuk meyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh hibah dikabupaten/kota setempat. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 KABID AGGARAN DAN AKUNTANSI KABID AKUNTANSI KABID AKUNTANSI & ASSET DAERAH KABID AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN KABID AKUNTANSI DAN PENATAKEUANGAN DAERAH KABID AKUNTASNI KABID ANGGARAN KABID ANGGARAN & PERBENDAHARAAN KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI KABID ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN KABID ASSET DAN AKUNTANSI KABID PEMBUKUAN PELAPORAN KABID PENGENDALIAN KABID PERBENDAHARAAN KABID PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KABID. PERBENDARAAN KABID.BENDAHARA UMUM DAERAH KABIT ANGGARAN DAN BIAYA KASI AKUNTANSI KASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KASI ANGGARAN KASI ANGGARAN PENDAPATAN KASI BELANJA BIDANG ANGGARAN KASI INVENTARISASI & PENGHAPUSAN ASSET KASI KASDA KASI PENERIMAAN & PERBENDAHARAAN KASI PERBENDAHARAAN KASUBAG PEMBUKUAN KASUBBAG. PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI KA`BAWASDA PEG. BINTANG KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA DINAS DPPKAD KEPALA DPKAD KEPALA DPKKD PLT. KABID ANGGARAN DAN AKUNTANSI S2 EKONOMI STAFF ANGGARAN STAFF BIDANG ANGGARAN Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 1 2 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 10 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hutang (jangka pendek maupun jangka panjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Lembaga Keuangan lainnya)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional? apakah kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional (PERMENKEU No. 168 dan 169 tahun 2008)? Cek pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pinjaman Daerah Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi? Apakah pemerintah Kabupaten/Kota memiliki investasi (jangka panjang/pendek)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke HPI04 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Apakah kebijakan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional? Cek pada Peraturan Kepala Daerah tentang investasi Daerah Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? HPI02 = TIDAK (3) Apakah transaksi pinjaman dan investasi ke BUMD disajikan dalam Laporan Keuangan? Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ration - DSCR? Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ration - DSCR? Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ration - DSCR? Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ration - DSCR? Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ration - DSCR? Apakah total pinjaman melebihi 2,5% dari Debt Service Coverage Ratio - DSCR (kemampuan fiskal keuangan terhadap kewajiban)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada pinjaman 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD? Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD? Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD? Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD? Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD? Apakah DPRD harus memberikan persetujuan atas transaksi investasi jangka panjang dengan keputusan DPRD? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Belum ada investasi jangka panjang 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Karakteristik responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 KABAG PERLENGKAPAN KABAG UMUM KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN KABID AKUNTANSI & ASET DAERAH KABID AKUNTANSI DAN ASSET DAERAH KABID ASET KABID ASET DAERAH KABID ASSET KABID ASSET DAERAH KABID ASSET DAN AKUNTANSI KABID KEKAYAAN KABID KEKAYAAN DAERAH KABID VERIFIKASI & PEMBUKUAN KABIT ASET KABIT ASSET KASI ANALISA KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET KASI INVENTARISASI & PENGHAPUSAN ASSET KASI PENGADAAN & INVENTARISASI KASI PENGADAAN DAN DISTRIBUSI KASI PENGADAAN DAN PENGENDALIAN KASI PENGELOLAAN DAN INVENTARISASI ASSET KASI PENILAIAN & OPTIMALISASI KEKAYAAN KASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KASIE ASET DAERAH KASUBAG DISTRIBUSI KASUBAG INVENTARIS KASUBAG KEPEGAWAIAN KASUBAG PENGADAAN KASUBAG PENGELOLAAN ASSET KASUBAG PENYIMPANAN ASET SETDA KASUBAG PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN KASUBAG TU KASUBBAG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN KASUBBAG. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN KASUBID ANALISA KEBUTUHAN & INVENTARISASI KAUBAG PERLENGKAPAN KEP. SUB. BAGIAN PENGADAAN KEPALA BIDANG ASET KEPALA BPKD KEPALA DINAS DPPKAD PLT KASUBAG PERLENGKAPAN PLT. KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKERTARIS DPPKAD STAF BAG. UMUM SEKDA MAJENE STAF BAGIAN ASET Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 11 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik responden : Pendidikan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 D3 TEHNIK INFORMATIKA S-1 EKONOMI S-1 SOSPOL S1 (PENDIDIKAN) S1 (TEKNIK ELEKTRO) S1 - EKONOMI S1 - KEHUTANAN S1 - PERTANIAN S1 - SOSIOLOGI S1 AKUNTANSI S1 ARKEOLOGI S1 EKONOMI S1 EKONOMI MANAJEMEN S1 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 FISIP S1 HUKUM S1 MANAGEMEN S1 MANAJEMEN S1 SOSPOL S1 STPDN S1 TEKNIK S1 TEKNIK ELEKTRO S1 TEKNIK SIPIL S2 S2 EKONOMI PEMBANGUNAN S2 KEBIJAKAN PUBLIK S2 M.SI S2 MAGISTER MANAJEMEN S2 MANAGEMEN S2 MANAJEMEN S2 MAP JOGJA S2 MSDM S2 SUMBER DAYA MANUSIA S2, MANAGEMEN ASSET SARJANA HUKUM SI EKONOMI MANAJEMEN SI SOSIAL SLTA Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota? Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota? Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota? Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota? Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota? Apakah terdapat informasi mengenai status penggunaan barang yang ditetapkan oleh bupati/walikota? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PA03 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 020/045/2008 024/0468/BU/2007 027/20/PLK-BAP/2008 028/458/2001 030/254/BP 11/2008 188.4/47.1/2009 188.45/69A/408.21.2008 225 TAHUN 2008 265/2006 342 TAHUN 2005 4 TAHUN 2008 81/2007 KEP.BUPATI NO 567 TAHUN 2008 NO.101/779/430.12/2007 NO.24 THN 2008 PERBUB NO. 102 TAHUN 2008 Z Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Nomor & tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Nomor & tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 1 99 1 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 15 17 18 19 20 21 28 30 99 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 1 99 1 2 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 99 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 2001 9999 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2001 2005 2006 2007 2008 2009 9999 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah? Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah? Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah? Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah? Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah? PA01 = TIDAK (3) Apakah ada pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun serah guna/guna serah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PA07 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 44 A Kepala Daerah saja AV V Lainnya Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut memerlukan persetujuan siapa? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 14 DPRD DPRK KABAG UMUM KEPALA DAERAH & DPRD KEPALA DAERAH DAN DPRD KEPALA DISPENDA LANGSUNG SKPD YANG BERSANGKUTAN SEKDA SEKDA SELAKU PENGGUNA BARANG SETDA Diisi jika jawaban selain: A. Kepala Daerah saja Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Jika membutuhkan persetujuan dari Bupati/Walikota dan DPRD, apasaja persyaratannya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah? Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah? Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah? Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah? Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah? Apakah hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah? Tanyakan hal ini ke bendahara penerimaan SKPD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 44 6 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD? Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD? Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD? Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD? Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD? PA03 = TIDAK (3) Apakah ada usulan dari SKPD berupa kebutuhan pemeliharaan barang daerah pada setiap SKPD? Cek DPA-SKPD dan APBD apakah ada anggaran pemeliharaan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Cek laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada bagian perlengkapan/aset atau pada SKPD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya, semuanya 2 Ya, sebagian 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Apakah terdapat laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD? Cek laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada bagian perlengkapan/aset atau pada SKPD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 8 42 40 95 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 40 50 60 70 75 80 95 Sysmiss Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik? Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik? Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik? Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik? Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik? Apakah bukti kepemilikan aset diadministrasikan dan disimpan dengan baik? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PA11 Tanyakan hal ini ke bagian Perlengkapan/Asset, minta contoh bukti kepemilikan yang ada Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Bagaimana cara penyimpanannya? Bagaimana cara penyimpanannya? Bagaimana cara penyimpanannya? Bagaimana cara penyimpanannya? Bagaimana cara penyimpanannya? Bagaimana cara penyimpanannya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 A Disimpan dalam lemari brankas AB AV B Disimpan di Bank BV V Lainnya Bagaimana cara penyimpanannya? (lainnya) Bagaimana cara penyimpanannya? (lainnya) Bagaimana cara penyimpanannya? (lainnya) Bagaimana cara penyimpanannya? (lainnya) Bagaimana cara penyimpanannya? (lainnya) Bagaimana cara penyimpanannya? (lainnya) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 12 DI DALAM LEMARI DI RUANG KABID DISIMPAN DALAM LEMARI BIASA DISIMPAN DI MASING-MASING SKPD DISIMPAN SETIAP SKPD DISMPAN DI BAGIAN UMUM FILE DOKUMEN FILING KABINET LEMARI LEMARI KEPALA BIDANG SEBAGIAN DISIMPAN DI DINAS Diisi jika jawabannya selain: A. Sisimpan dalam lemari brankas B. Disimpan di Bank Apakah ada penghapusan barang daerah? Apakah ada penghapusan barang daerah? Apakah ada penghapusan barang daerah? Apakah ada penghapusan barang daerah? Apakah ada penghapusan barang daerah? PA09 = TIDAK (3) Apakah ada penghapusan barang daerah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PA15 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa alasan penghapusan barang tersebut? Apa alasan penghapusan barang tersebut? Apa alasan penghapusan barang tersebut? Apa alasan penghapusan barang tersebut? Apa alasan penghapusan barang tersebut? Apa alasan penghapusan barang tersebut? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 A Terkena tata ruang ABCEG ACE ACEGV B Biaya lebih besar dari manfaat BC BCE BCEFG BCEG BCEGV BCG BCV BDE BDEV BE BV C Rusak karena perubahan lingkungan atau bencana CE CEG CG CV D Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang E Tidak dibutuhkan lagi F Merger organisasi G Hilang V Lainnya Apa alasan penghapusan barang tersebut? (lainnya) Apa alasan penghapusan barang tersebut? (lainnya) Apa alasan penghapusan barang tersebut? (lainnya) Apa alasan penghapusan barang tersebut? (lainnya) Apa alasan penghapusan barang tersebut? (lainnya) Apa alasan penghapusan barang tersebut? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 12 JABATAN HABIS KEAMANAN KEMAJUAN TEKNOLOGI PENGHARGAAN RUSAK BERAT KARENA KAPASITAS PEMAKAIAN STANDAR PAKAI 5 TH TIDAK ADA NILAI EKONOMIS TIDAK BISA DIPAKAI TIDAK EKONOMIS UMUR EKONOMIS USIA Diisi jika jawabannya selain: A. Terkena tata ruang B. Biaya lebih besar dari manfaat C. Rusak karena perubahan lingkungan atau bencana D. Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang E. Tidak dibutuhkan lagi F. Merger organisasi G. Hilang Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Apakah penghapusan barang daerah dengan nilai tertentu dilakukan dengan persetujuan Bupati/Walikota? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PQ15 Minta dokumen pendukung penghapusan barang apakah ada persetujuan Bupati/Walikota Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 11 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 024/296/V/2009 024/593/2006 027/318/BP 028/117.3/2008 028/1376/2004 028/23/2006 03 TAHUN 2008 030/1748/2008 030/41/2008 101/2003 11/2008 134 TAHUN 2008 18/2002 188.45/214/KEP/425.012/2008 188.45/365/408.21.2008 188.451480/KPTS/433.013/2004 188/102/K/411.102/2008 188/384/KEP/434.013/2008 478 572 TAHUN 2008 58/KEP.SEKDA/2008 67/2007 KEP BUP NO.028/780/KEP/2008 NO 3/2007 NO. 10 TAHUN 2008 NO.027.05/KPTS-634.B/VIII/2008 NO.030/31A/430.42/2008 NO.339 TH 2007 NO.525 TH.2008 Z Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (nomor) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : nomor/tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : nomor/tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tanggal) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 1 99 1 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25 26 27 30 31 99 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (bulan) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 2 99 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 99 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya (tahun) Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 19 2002 9999 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 9999 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya : Tanggal/Bulan/Tahun Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Dafta Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang? Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Dafta Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang? Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Dafta Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang? Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Dafta Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang? Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Dafta Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang? PA13 = TIDAK (3) Apakah ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk Dafta Barang Pengguna (DBP), sesuai penggolongan dan kodifikasi barang? Cek daftar pencatatan barang dalam bentuk Daftar Barang Pengguna yang mengacu pada penggolongan dan kodifikasi barang/Kartu Inventaris Barang (KIB) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 4 1 Ya, Daftar Barang Pengguna (DBP) termasuk KIB + KIR 2 Ya, hanya Kartu Inventari Barang (KIB) 3 Ya, hanya Kartu Inventaris Ruang (KIR) 4 Tidak ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Bulan/Tahun Lihat dokumen inventarisasi asset, catat kapan penyerahan dokumen inventarisasi asset dilakukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (bulan) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (bulan) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (bulan) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (bulan) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (bulan) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Bulan/Tahun Lihat dokumen inventarisasi asset, catat kapan penyerahan dokumen inventarisasi asset dilakukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 38 12 1 98 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 98 Sysmiss Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (tahun) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (tahun) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (tahun) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (tahun) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? (tahun) Dalam 5 tahun terakhir, kapan pengguna/pengelola barang melakukan inventarisasi? Bulan/Tahun Lihat dokumen inventarisasi asset, catat kapan penyerahan dokumen inventarisasi asset dilakukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 38 12 2004 9998 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9998 Sysmiss Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Bulan/Tahun Cek dokumen inventarisasi persediaan pada akhir tahun Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (bulan) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (bulan) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (bulan) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (bulan) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (bulan) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Bulan/Tahun Cek dokumen inventarisasi persediaan pada akhir tahun Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 28 22 1 99 1 2 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 12 96 98 99 Sysmiss Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (tahun) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (tahun) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (tahun) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (tahun) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? (tahun) Kapan melakukan inventarisasi persediaan barang pakai habis tahun 2008? Bulan/Tahun Cek dokumen inventarisasi persediaan pada akhir tahun Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 28 22 2008 9999 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2008 2009 9996 9998 9999 Sysmiss Apakah ada Laporan Barang Pengguna semsteran dan tahunan? Apakah ada Laporan Barang Pengguna semsteran dan tahunan? Apakah ada Laporan Barang Pengguna semsteran dan tahunan? Apakah ada Laporan Barang Pengguna semsteran dan tahunan? Apakah ada Laporan Barang Pengguna semsteran dan tahunan? Apakah ada Laporan Barang Pengguna semsteran dan tahunan? Cek laporan yang dibuat oleh SKPD Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah? Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah? Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah? Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah? Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah? Apakah ada laporan barang milik daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah? Cek laporan yang dibuat oleh bagian asset atau bagian perlengkapan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah? Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah? Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah? Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah? Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah? Apakah laporan barang daerah yang disiapkan oleh pengelola barang daerah merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah? Tanyakan ke bagian keuangan/akuntansi, bandingkan laporan asset di neraca dengan laporan barang daerah yang dibuat oleh bagian asset Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer? Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer? Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer? Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer? Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer? Apakah pencatatan barang daerah telah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) berbasis komputer? Cek sistem informasi barang daerah yang digunakan apakah sudah terkomputerisasi atau belum Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya, pakai SIMBADA sampai sekarang 2 Ya, pernah pakai SIMBADA dan sekarang dalam proses adaptasi 3 Tidak pernah pakai 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah perda Pengelolaan Barang Daerah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodic untuk pemanfaatan asset daerah tersebut? Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodic untuk pemanfaatan asset daerah tersebut? Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodic untuk pemanfaatan asset daerah tersebut? Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodic untuk pemanfaatan asset daerah tersebut? Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodic untuk pemanfaatan asset daerah tersebut? Apakah dilakukan penyesuaian tariff secara periodic untuk pemanfaatan asset daerah tersebut? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah? Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah? Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah? Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah? Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah? Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PA26 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 16 12/2008 188.4.45/99/415/12/2008 188.4/271/2008 188.45/486A/KEP/434.013/2002 19 TAHUN 2008 21/KEP.KDH/A/2008 4 TAHUN 2008 5 TAHUN 1997 700/491/426.12/2005 KEP.BUPATI NO.514 TAHUN 2008 NO.10 TAHUN 2008 NO.13 TH 2005 NO.15/2008 NO.3 TAHUN 2008 PERDA KAB. NO.13 TAHUN 2007 W Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : nomor & tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : nomor & tahun ketetapan Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 16 34 2 96 1 Ya 2 3 Tidak 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 12 13 14 17 19 23 24 26 27 30 96 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 16 34 1 96 1 Ya 3 Tidak 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 96 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 16 34 1997 9996 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 1997 2002 2005 2007 2008 9996 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Apakah telah disusun buku petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? Apakah telah disusun buku petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? Apakah telah disusun buku petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? Apakah telah disusun buku petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? Apakah telah disusun buku petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? Apakah telah disusun buku petunjuk teknis serta kode lokasi dan kode barang untuk inventarisasi barang milik daerah? Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? Apakah setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? Apakah setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? Apakah setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? Apakah setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? Apakah setiap SKPD mempunyai Buku Inventaris dan di tingkat Kabupaten/Kota telah disusun Buku Induk Inventaris? Pewawancara periksa dokumen dinas pendidikan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 11 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah? Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah? Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah? Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah? Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah? Apakah ada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang ditolak oleh pemerintah (Depdagri atau Depkeu)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke UMP03 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 9 PAJAK PENERANGAN JALAN THN 2008 (PEMBATALAN PAJAK PENERANGAN PAJAK SARANG BURUNH WALET PERDA IJIN KELAS JALAN PERDA RETRIBUSI MASUK KOTA PERDA TENTANG PERTANIAN PERDA TENTANG SURAT IJIN TEMPAT USAHA QANUN NO. 17 TAHUN 2004 QANUN NO.14/2004 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA RESTRIBUSI EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Sebutkan perda pendapatan yang di tolak? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 JALAN THN 1989) RESTRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak tersedia? Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak tersedia? Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak tersedia? Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak tersedia? Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak tersedia? UMP01 = TIDAK (3) Apakah ada rincian informasi pendukung penagihan (besarnya tagihan & jenis pajak) untuk setiap pembayar pajak tersedia? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke UMP05 Pewawancara periksa dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 36 -BESARNYA TAGIHAN BESAR (NILAI) PAJAK, JENIS PAJAK BESAR PAJAK BESAR PAJAK (NOMINAL-RUPIAH) BESAR PAJAK DAN BATAS WAKTU BESAR PAJAK, JENIS PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI BESAR TAGIHAN DAN JENIS PAJAK BESAR TUNGGAKAN BESAR/JUMLAH TAGIHAN DAN JENIS PAJAK YANG DITAGIHKAN BESARNYA TAGIHAN PAJAK DENGAN KEPUTUSAN BUPATI INFORMASI JUMLAH TAGIHAN DAN KETETAPAN PAJAK JENIS DAN NILAI PAJAK JENIS PAJAK DAN BESARAN TAGIHAN JENIS PAJAK, JUMLAH PAJAK, BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK JENIS PAJAK,KLASIFIKASI,OBJEK PAJAK,VOLUME,LOKASI,BESARNYA K JENIS PAJAK,NAM WP,ALAMAT WP,NPWP,KODE REKENING,BESARNYA PAJ JENIS PAJAK,WAKTU SURVEY JUMLAH TAGIHAN, JENIS PAJAK, PERIODE DAN LOKASI (UNTUK PAJAK KETETAPAN PAJAK NAMA WAJIB PAJAK,ALAMAT,JENIS PAJAK,BESAR PAJAK,MASA JATUH NAMA, ALAMAT,NPWP, JENIS PAJAK, BESAR TAGIHAN, MASA PAJAK, NO KODE REK, JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK, TEMPAT PENYETORAN NO.REK, JENIS PAJAK DAERAH,JUMLAH KETETAPAN PAJAK,PERHATIAN OBYEK PAJAK, NILAI PAJAK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PENDATAAN,PENDAFTARAN,PENGHITUNGAN,PENETAPAN HARGA,PENAGIHAN PENYETORAN PB1 BELANJA MAKAN DAN MINUM SKPD DAN SKRD SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH),NAMA,ALAMAT,NPWP,MASA PAJA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH SURAT TAGIHAN WAJIB PAJAK SURAT TEGURAN TEMPAT USAHA,JENIS PAJAK,JUMLAH PAJAK,DENDA,NAMA,ALAMAT,NPWP W Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 14 (HIMBAUAN) -JATUH TEMPO AK(DARI HARIAN-TAHUNAN),ADA SANGSI/PERHATIAN ADMINITRASI BATAS AKHIR PEMBAYARAN PAJAK D,IDENTITAS DENDA ETETAPAN PAJAK,NPWPD JENIS PAJAK JUMLAH SANGSI K,AYAT,JENIS PAJAK PEMBUKUAN REKLAME) SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TEMPO,MASA PAJAK,SANKSI,INFORMASI VOLUME/PERHITUNGAN PAJAK Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah diverifikasi setiap tahun? Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah diverifikasi setiap tahun? Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah diverifikasi setiap tahun? Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah diverifikasi setiap tahun? Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah diverifikasi setiap tahun? UMP03 = TIDAK (3) Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah (SKP Daerah/SKR Daerah) diverifikasi setiap tahun? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)? Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)? Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)? Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)? Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)? Apakah sistem penagihan dan pemungutan (pajak) terintegrasi (satu atap)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak? Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak? Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak? Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak? Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak? Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah? Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah? Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah? Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah? Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah? Apakah pelatihan manajemen pendapatan daerah telah diberikan kepada staf pengelola keuangan daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak? Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak? Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak? Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak? Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak? Apakah sanksi tegas telah dikenakan kepada para penunggak utang pajak? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah? Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah? Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah? Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah? Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah? Apakah rekonsiliasi harian dilakukan oleh bagian keuangan terhadap rekening bank yang terkait dengan pendapatan daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah Pemda telah menganalisis posisi PAD untuk perhitungan target pendapatan? Apakah Pemda telah menganalisis posisi PAD untuk perhitungan target pendapatan? Apakah Pemda telah menganalisis posisi PAD untuk perhitungan target pendapatan? Apakah Pemda telah menganalisis posisi PAD untuk perhitungan target pendapatan? Apakah Pemda telah menganalisis posisi PAD untuk perhitungan target pendapatan? Apakah Pemda telah menganalisis posisi PAD untuk perhitungan target pendapatan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah? Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah? Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah? Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah? Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah? Apakah seluruh pendapatan asli daerah disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? Apakah ada daftar pembayar pajak yang terlambat? Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda? Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda? Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda? Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda? Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda? Apakah pembayar pajak yang terlambat didenda? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PK102X Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat? Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat? Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat? Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat? Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat? Apakah besaran denda diinformasikan pada pembayar pajak yang terlambat? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 19 31 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Berapa besarnya denda tersebut? Berapa besarnya denda tersebut? Berapa besarnya denda tersebut? Berapa besarnya denda tersebut? Berapa besarnya denda tersebut? Berapa besarnya denda tersebut? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 19 31 1 5 1 2 5 9 Missing Sysmiss IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 ASUBAG ASSET DAERAH FASILITAS PENGADAAN KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABAG EKOBANG KABAG ORGANISASI KABAG PENGADAAN KABAG PERLENGKAPAN KABAG UMUM KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABAG. PERLENGKAPAN KABID AKUNTANSI KABID ANGGARAN KABID ASET DAERAH KABID ASET DAN INVESTASI KABID ASET DPPKAD KABID ASSET KABID KEKAYAAN DAERAH KABID PERBENDAHARAAN KABIT PENDAPATAN KASI INVENTARISASI ASSET & PENGHAPUSAN ASSET KASIE INVENTARIS ASSET KASUBAG DISTRIBUSI KASUBAG EVALUASI KASUBAG FASILITAS KASUBAG PEMBINAAN & PENGELOLAAN ASET KASUBAG PEMBINAAN & PENGENDALIAN KASUBAG PENGADAAN KASUBAG PENGADAAN BARANG DAN JASA KASUBAG PENGADAAN DAN DISTRIBUSI KASUBAG PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH KASUBAG PERLENGKAPAN KASUBAG PROGRAM PEMBANGUNAN KASUBAG TU DAN SANTEL KASUBAG. UMUM KASUBBAG. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN KASUBID ANALISA KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI KEPALA DINAS PU DAN PERUMAHAN KETUA PANITIA LELANG PLT. KABAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN PPTK STAF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN STAF BAG.PERBENDAHARAAN STAF BAGIAN PEMBANGUNAN STAF DINAS PENDIDIKAN/KETUA PANITIA LELANG STAF PERLENGKAPAN SETDA NABIRE STAFF ASSET STAFF BAGIAN UMUM Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 10 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender? Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender? Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender? Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender? Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender? Apakah pernah melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/tender? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ03 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008? Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008? Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008? Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008? Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008? Berapa persentase nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan tahun 2008? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 23 27 5 998 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 30 40 50 58 60 68 70 75 80 90 93 98 100 998 Sysmiss Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan? Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan? Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan? Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan? Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan? Apakah ada pelelangan terbatas atau penunjukan langsung yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertnyaan dilanjutkan ke PBJ05 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan? Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan? Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan? Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan? Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan? Apa syarat pelelangan terbatas dan penunjukan langsung yang dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 44 1.BIDANG KERJANYA TERBATAS 2.SPESIFIKASI BARANG 5-50JT PENUNJUKAN,50-100JT PEMILIHAN,100 LEBIH LELANG 50 JUTA KEBAWAH PENUNJUKAN LANGSUNG,50-100 PEMILIHAN, DIATAS <50 JUTA, SITUASI MENDESAK, KETERBATASAN PEMASOK. ANGGARAN DIBAWAH 50 JUTA, BARANG SPESIFIK APABILA NILAI KONTRAK DIBAWAH 50 JUTA BARANG <50 JUTA, BARANG PENGADAAN KHUSUS BESAR LELANG<50 JUTA,PENGADAAN BARANG YG HARGANYA DITENTUKAN DI BAWAH 50 JT,CV PUNYA SIUP,AKTA NOTARIS, DI BAWAH 50 JUTA PENUNJUKAN LANGSUNG, DIATAS 50 JT PELELANGA DIBAWAH 50 JUTA DIBAWAH 50 JUTA DAN KEBUTUHAN BARANG MENDADAK DIBAWAH 50 JUTA PENUNJUKAN LANGSUNG DIBAWAH 50 JUTA RUPIAH HARGA DIBAWAH LIMA PULUH JUTA DITUNJUK LANGSUNG KEADAAN DARURAT/ WAKTU & BARANG SPESIFIK KETERBATASAN PENYALUR,BATAS WAKTU MENDESAK,LETAK GEOGRAFIS KETERBATASAN PENYEDIAAN BARANG - BARANG SANGAT SPESIFIK KURANG DARI 50 JUTA, 50-100 JUTA PENUNJUKAN LANGSUNG LOKASI JAUH NILAI < 50 JUTA PENUNJUKAN LANGSUNG NILAI BARANG DAN BUKAN BARANG LOKAL NILAI DI BAWAH 50 JUTA NILAI DIBAWAH 50%,PRAKUALIFIKASI CALON PENYEDIA TERPENUHI NILAI HPS DIBAWAH 50 JUTA NILAI KEGIATAN DI BAWAH RP 50 JUTA NILAI KONTRAK DI BAWAH 50 JUTA, KEBUTUHAN SANGAT MENDESAK NILAI PENGADAAN S/D 50 JUTA NILAI TIDAK LEBIH DARI 50 JUTA, KEJADIAN TIBA-TIBA(BENCANA) NOMINAL DIBAWAH RP 50 JUTA DAN KEADAAN DARURAT,MISAL PEMBANG NOMINAL,SPESIFIKASI BARANG PAGU/ NILAI HARGA BARANG PEKERJAAN YG TDK BISA DIKERJAKAN OLEH SEMUA REKANAN, PELELANGAN TERBATAS DIATAS 100JT DIUMUMKAN DI SURAT KABAR NA PEMILIHAN DIBAWAH RP.100 JUTA,PENUNJUKAN DIATAS RP.100 JUTA PENUNJUKAN LANGSUNG NILAI TENDER DIBAWAH 50 JUTA DAN PELELAN PENUNJUKAN LANGSUNG=DIBAWAH RP.50.000.000,00 REKANAN YANG MAMPU TERBATAS,NILAI <50 JUTA,KEADAAN DARURAT SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN SETELAH LULUS PRA KUALIFIKASI SIAK (SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) TENDER TAHUN SEBELUMNYA,KEPENTINGAN PEMERINTAH UNTUK KESEJAH TIDAK ADA YANG BERMINAT,KEPERLUAN MENDESAK,TERBATAS PENYALUR Berapa banyak staf Pemda Kabupaten/Kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan? Berapa banyak staf Pemda Kabupaten/Kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan? Berapa banyak staf Pemda Kabupaten/Kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan? Berapa banyak staf Pemda Kabupaten/Kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan? Berapa banyak staf Pemda Kabupaten/Kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan? Berapa banyak staf Pemda Kabupaten/Kota yang telah memiliki Sertifikat keahlian pengadaan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 998 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 13 19 20 22 24 25 28 29 30 32 33 37 38 50 58 60 63 78 80 90 92 96 112 125 131 998 Berapa orang dati panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa? Berapa orang dati panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa? Berapa orang dati panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa? Berapa orang dati panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa? Berapa orang dati panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa? Berapa orang dati panitia tender yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 99 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 13 17 20 22 25 28 32 33 37 60 78 96 98 99 Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan? Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan? Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan? Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan? Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan? Apakah ada perencanaan untuk mensertifikasi staf pengadaan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ09 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 1 9 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Berapa orang direncanakan pada tahun 2009? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 21 2 99 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 15 16 20 25 50 80 96 99 Sysmiss Dalam proses trender apakah ada seleksi administasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan? Dalam proses trender apakah ada seleksi administasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan? Dalam proses trender apakah ada seleksi administasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan? Dalam proses trender apakah ada seleksi administasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan? Dalam proses trender apakah ada seleksi administasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan? PBJ07 = TIDAK (3) Dalam proses trender apakah ada seleksi administasi Prakualifikasi Perusahaan yang dilakukan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ11 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keabsahan dokumen) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keabsahan dokumen) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keabsahan dokumen) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keabsahan dokumen) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keabsahan dokumen) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : a. Kebasahan dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keakuratan data yang disampaikan) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keakuratan data yang disampaikan) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keakuratan data yang disampaikan) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keakuratan data yang disampaikan) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Keakuratan data yang disampaikan) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : b. Keakuratan data yang disampaikan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pengalaman) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pengalaman) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pengalaman) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pengalaman) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pengalaman) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : c. Pengalaman Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Bidang Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Bidang Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Bidang Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Bidang Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Bidang Usaha) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : d. Bidang Usaha Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Ijin Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Ijin Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Ijin Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Ijin Usaha) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Ijin Usaha) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : e. Ijin Usaha Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (NPWP) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (NPWP) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (NPWP) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (NPWP) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (NPWP) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : f. NPWP Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pajak 3 bulan terakhir) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pajak 3 bulan terakhir) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pajak 3 bulan terakhir) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pajak 3 bulan terakhir) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Pajak 3 bulan terakhir) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : g. Pajak 3 bulan terakhir Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Modal) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Modal) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Modal) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Modal) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Modal) Apasaja yang diperhatikan dalam proses ini : h. Modal Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Lainnya) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Lainnya) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Lainnya) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Lainnya) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini (Lainnya) Apa saja yang diperhatikan dalam proses ini : v. Lainnya______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 47 3 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Diisi jika jawabannya selain: a. Kebasahan dokumen b. Keakuratan data yang disampaikan c. Pengalaman d. Bidang Usaha e. Ijin Usaha f. NPWP g. Pajak 3 bulan terakhir h. Modal Apakah ada Pengumuman Tender? Apakah ada Pengumuman Tender? Apakah ada Pengumuman Tender? Apakah ada Pengumuman Tender? Apakah ada Pengumuman Tender? PBJ09 = TIDAK (3) Apakah ada Pengumuman Tender? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ13 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Nasional) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Nasional) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Nasional) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Nasional) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Nasional) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan : a. Koran Nasional Cek salah satu kliping Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Lokal) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Lokal) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Lokal) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Lokal) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Koran Lokal) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan : b. Koran Lokal Cek salah satu kliping Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Website) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Website) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Website) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Website) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Website) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan : c. Website Cek salah satu kliping Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan : v. Lainnya_________ Cek salah satu kliping Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Diisi jika jawaban selain: a. Koran Nasional b. Koran Lokal c. Website Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan? (Lainnya) Dimana pengumuman tender pernah dilakukan : v. Lainnya_________ Cek salah satu kliping Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 23 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,INFORMASI & PARIWISATA PAPAN PEMGUMUMAN PAPAN PENGUMUMAN PAPAN PENGUMUMAN DI LOKASI STRATEGIS PAPAN PENGUMUMAN KANTOR PAPAN PENGUMUMAN KANTOR PEMDA PAPAN PENGUMUMAN MASING-MASING DINAS PAPAN PENGUMUMAN SETDA PENGUMUMAN DI SEKDA RADIO RADIO PEMDA RADIO, PAPAN PENGUMUMAN Diisi jika jawaban selain: a. Koran Nasional b. Koran Lokal c. Website Apakah ada harga perkiraan sendiri? Apakah ada harga perkiraan sendiri? Apakah ada harga perkiraan sendiri? Apakah ada harga perkiraan sendiri? Apakah ada harga perkiraan sendiri? PBJ11 = TIDAK (3) Apakah ada harga perkiraan sendiri? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ19 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Panitia tender) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Panitia tender) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Panitia tender) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Panitia tender) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Panitia tender) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS : a. Panitia tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Konsultan/pendisign) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Konsultan/pendisign) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Konsultan/pendisign) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Konsultan/pendisign) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Konsultan/pendisign) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS : b. Konsultan/pendesign Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Pejabat pembuat komitmen) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Pejabat pembuat komitmen) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Pejabat pembuat komitmen) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Pejabat pembuat komitmen) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Pejabat pembuat komitmen) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS : c. Pejabat pembuat komitmen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS : v. Lainnya_______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Diisi jika jawaban selain: a. Panitia tender b. Konsultan/pendesign c. Pejabat pembuat komitmen Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS? (Lainnya) Siapa yang terlibat dalam penentuan HPS : v. Lainnya_______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 12 BAPPEDA BAPPEDA DAN ANGGARAN BIDANG ASET KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN&PEJABAT PEMBUAT PELAKSANA TEKNIS PPTK PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN) REKANAN PENYEDIA BARANG TIM TEKNIS PENGGUNA ANGGARAN Diisi jika jawaban selain: a. Panitia tender b. Konsultan/pendesign c. Pejabat pembuat komitmen Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Jangan bacakan jawaban pada responden Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 A Harga standard yang ditetapkan oleh SK Bupati ABC ABCDF ABCDFG ABCDFGV ABCDFV ABCF ABD ABDEFGV ABDFG ABEFGV ABG ACDFV ACFG AD ADE ADEF ADF ADFGV ADV AV B Biaya angkut BCDFG BDFG BDV BE BFGV C Persentase laba CDFG D Harga pasar DE DEV DFG DG DV E Harga pernah terjadi F Pajak PErtambahan Nilai (PPN) G Pajak Penghasilan (PPh) V Lainnya Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? (Lainnya) Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? (Lainnya) Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? (Lainnya) Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? (Lainnya) Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? (Lainnya) Hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam mendapatkan harga HPS? Jangan bacakan jawaban pada responden Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 ANALISIS HARGA DARI KONSULTAN BIAYA LANSIRAN (JIKA ADA) BROSUR PERENCANAAN DARI KONSULTAN DATA HARGA BPS, HARGA DARI DISTRIBUTOR JENIS BARANG KEUNTUNGAN REKANAN, KETERSEDIAAN BARANG. KEUNTUNGAN YG WAJAR KONDISI BARANG KONTRAK TAHUN LALU KUALITAS BARANG ONGKOS BURUH PERHITUNGAN KONSULTAN STANDAR HARGA (BPS) STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) STANDAR PROV. DAN TINGKAT KEMAHALAN Diisi jika jawaban selain: A. Harga standard yang ditetapkan oleh SK Bupati B. Biaya angkut C. Persentase laba D. Harga Pasar E. Harga pernah terjadi F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) G. Pajak Penghasilan (PPh) Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 6 1 Ada 6 Tidak ada 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Berapa harga pembanding yang dicari dalam menentukan HPS? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 40 10 1 5 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah HPS di Revisi? Apakah HPS di Revisi? Apakah HPS di Revisi? Apakah HPS di Revisi? Apakah HPS di Revisi? Apakah HPS di Revisi? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ19 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS di revisi? Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS di revisi? Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS di revisi? Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS di revisi? Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS di revisi? Biasanya dalam satu tahun berapa kali HPS di revisi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 32 2 1 2 Sysmiss Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir Apakah penjelasan lelang dilakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh seluruh peserta yang dibuktikan dengan daftar hadir Pewawancara periksa : Berita acara dan daftar hadir penjelasan lelang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal? Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal? Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal? Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal? Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal? Apakah penyerahan dokumen lelang semuanya tepat waktu sesuai jadwal, (tidak ada dokumen yang diterima oleh panitia setelah semua dokumen penawaran tender dibuka?? Minta berita acara penerimaan dokumen tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah Kriteria Evaluasi Jelas dan Transparan? Apakah Kriteria Evaluasi Jelas dan Transparan? Apakah Kriteria Evaluasi Jelas dan Transparan? Apakah Kriteria Evaluasi Jelas dan Transparan? Apakah Kriteria Evaluasi Jelas dan Transparan? Apakah Kriteria Evaluasi Jelas dan Transparan? Cek dokumen kriteria evaluasi pemenang tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? Apakah Calon pemenang tender diumumkan di media masa? Pewawancara periksa : Contoh iklan pengumuman calon pemenang tender di koran Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender? Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender? Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender? Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender? Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender? Apakah pernah terjadi sanggahan dari peserta tender? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ25 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? Apakah ada catatan dan tindak lanjut atas sanggahan dari peserta tender? Cek dokumentasi tentang sanggahan peserta tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 34 16 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah? Apakah pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah? Apakah pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah? Apakah pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah? Apakah pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah? PBJ23 = TIDAK (3) Apakah pemenang lelang adalah yang memiliki skor paling tinggi atau penawaran paling rendah? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (pembukaan tawaran yang diajukan) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (pembukaan tawaran yang diajukan) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (pembukaan tawaran yang diajukan) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (pembukaan tawaran yang diajukan) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (pembukaan tawaran yang diajukan) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender : a. Pembukaan tawaran yang diajukan Cek dokumen calon pemenang tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Kelengkapan administrasi) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Kelengkapan administrasi) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Kelengkapan administrasi) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Kelengkapan administrasi) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Kelengkapan administrasi) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender : b. Kelengkapan administrasi Cek dokumen calon pemenang tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Hasil koreksi aritmatik penawaran) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Hasil koreksi aritmatik penawaran) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Hasil koreksi aritmatik penawaran) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Hasil koreksi aritmatik penawaran) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Hasil koreksi aritmatik penawaran) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender : c. Hasil koreksi aritmatik penawaran Cek dokumen calon pemenang tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Memenuhi syarat penawaran teknis) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Memenuhi syarat penawaran teknis) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Memenuhi syarat penawaran teknis) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Memenuhi syarat penawaran teknis) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender (Memenuhi syarat penawaran teknis) Apa kriteria yang digunakan dalam menentuka urutan/ranking calon pemenang tender : d. Memenuhi syarat penawaran teknis Cek dokumen calon pemenang tender Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang muka proyek) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang muka proyek) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang muka proyek) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang muka proyek) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang muka proyek) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 1. Uang Muka Proyek Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang jaminan pelaksanaan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang jaminan pelaksanaan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang jaminan pelaksanaan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang jaminan pelaksanaan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Uang jaminan pelaksanaan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 2. Uang Jaminan Pelaksanaan Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 3. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Denda keterlambatan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Denda keterlambatan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Denda keterlambatan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Denda keterlambatan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Denda keterlambatan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 4. Denda keterlambatan Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Spesifikasi jumlah dan kualitasnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Spesifikasi jumlah dan kualitasnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Spesifikasi jumlah dan kualitasnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Spesifikasi jumlah dan kualitasnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Spesifikasi jumlah dan kualitasnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 5. Spesifikasi jumlah dan kualitasnya Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Barang sampai di lokasi) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Barang sampai di lokasi) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Barang sampai di lokasi) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Barang sampai di lokasi) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Barang sampai di lokasi) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 6. Barang sampai di lokasi Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 7. Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 8. Lainnya_________________________ Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Diisi juka jawaban selain: 1. Uang Muka Proyek 2. Uang Jaminan Pelaksanaan 3. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua 4. Denda keterlambatan 5. Spesifikasi jumlah dan kualitasnya 6. Barang sampai di lokasi 7. Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak (Lainnya) Apa saja yang diatur dengan jelas dalam kontrak : 8. Lainnya_________________________ Minta contoh kontrak pengadaan barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 25 AMANDEMEN KONTRAK, KEJADIAN TIDAK TERDUGA DAFTAR PERSONALIA,NERACA YANG MENAWAR(MAMAPU NGAK) FAKTA INTEGRITAS FIRST MAJOR,ADENDUM,PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK FORCE MAJEURE FORCE MAJURE FORCE MEASURE GARANSI BARANG MIS.PENGADAAN MOBIL GARANSI BERAPA RIBU KM HARGA BORONGAN,JENIS KONTRAK&CARA PEMBAYARAN,KEADAAN MMAKSA JAMINAN DAN RESIKO JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERUSAHAAN KEWAJIBAN MENYIMPAN DAN MEMELIHARA DOKUMEN PEMBAGIAN TERMIN PEMBAYARAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PERSELISIHAN PERSILISIHAN RESIKO TAGIHAN TATA CARA PEMBAYARAN TATACARA PEMBAYARAN TERMIN PEMBAYARAN TERMIN/CARA PEMBAYARAN Diisi juka jawaban selain: 1. Uang Muka Proyek 2. Uang Jaminan Pelaksanaan 3. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua 4. Denda keterlambatan 5. Spesifikasi jumlah dan kualitasnya 6. Barang sampai di lokasi 7. Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan Apakah pernah ada barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Apakah pernah ada barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Apakah pernah ada barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Apakah pernah ada barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Apakah pernah ada barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Apakah pernah ada barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa? Apakah ada peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa? Apakah ada peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa? Apakah ada peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa? Apakah ada peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa? Apakah ada peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PBJ32 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 03 TAHUN 2008 03/2009 050/095/DALBANG/2008 10/2007 34/2008 954/39/02/2008 99999 NO 7 TH 2008 NO 845 TAHUN 2008 NO.111 TAHUN 2008 NO.16 TAHUN 2008 NO.18 TH.2008 NO.246 TAHUN 2008 NO.66 TAHUN 2008 NO.9 TAHUN 2008 PERKADA NO.03/2008 Z Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Nomor/Tahun Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Nomor/Tahun Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 33 1 99 1 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 15 17 19 21 23 24 25 28 99 Sysmiss Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 33 1 99 1 2 3 4 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 99 Sysmiss Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan di tetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 33 2007 9999 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2007 2008 2009 9999 Sysmiss Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Apakah pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah disosialisasikan ke seluruh SKPD? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 33 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa? Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa? Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa? Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa? Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa? PBJ29 = TIDAK (3) Apakah ada Unit Layanan Pengadaan yang membantu melaksanakan pengadaan barang dan jasa? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani fakta integritas? Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani fakta integritas? Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani fakta integritas? Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani fakta integritas? Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani fakta integritas? Apakah pejabat pengadaan dan panitia pengadaan menandatangani pakta integritas? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)? Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)? Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)? Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)? Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)? Apakah terdapat usulan kebutuhan barang daerah yang dibahas bersama antara pengguna barang (SKPD) dan pengelola barang (Sekda)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PK103X Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar barang) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar barang) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar barang) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar barang) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar barang) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut : 1. Standar barang Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 44 6 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar harga) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar harga) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar harga) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar harga) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut? (Standar harga) Apa saja yang diperhatikan dalam usulan tersebut : 2. Standar harga Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 44 6 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Jabatan Responden Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 INSPEKTOR INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I (IRWILBAN) INSPEKTUR DAERAH INSPEKTUR INSPEKTORAT INSPEKTUR KAB. ACEH BARAT INSPEKTUR KAB. ACEH BARAT DAYA INSPEKTUR KAB.ACEH TENGGARA INSPEKTUR KABUPATEN INSPEKTUR KABUPATEN ACEH BESAR INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN INSPEKTUR PALANGKARAYA INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA INSPEKTUR PEMBANTU DUA IRBAN IV KA BAWASDA PEG. BINTANG KABAG EVALUASI & PELAPORAN KABAG TATA USAHA KABID IRBAN WIL I KABID PENGAWASAN KINERJA KASIE. PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH KASUBAG ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT KASUBAG EVALUASI KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEPALA BAWASDA KEPALA INSPEKTORAT KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KEPALA IRDA KEPAWASDA PLH SEKRETARIS INSPEKTORAT SEKRETARIS INSPEKTORAT SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIS INSPEKTORAT KAB.BANGKALAN SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN SEKRETARIS IRDA STAF SUBBAG. PROGRAM DAN LAPORAN Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 15 1 2 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 12 15 Lamanya memegang jabatna ini (bulan) Lamanya memegang jabatna ini (bulan) Lamanya memegang jabatna ini (bulan) Lamanya memegang jabatna ini (bulan) Lamanya memegang jabatna ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 11 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) - tentang peran dan tanggung jawabnya? Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) - tentang peran dan tanggung jawabnya? Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) - tentang peran dan tanggung jawabnya? Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) - tentang peran dan tanggung jawabnya? Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) - tentang peran dan tanggung jawabnya? Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) - tentang peran dan tanggung jawabnya? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI02a Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada Peraturan Daerah Badan Pengawas Daerah (Bawasda)/Inspektorat Daerah (Irda) yaitu tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dari instansi tersebut. Apabila ada Peraturan Daerah tentang itu, maka pertanyaan dilanjutkan ke PI02, apabila tidak ada maka ke PI02a. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 03 TAHUN 2008 04 TAHUN 2008 06/2008 09/2008 1 TAHUN 2008 11/2008 12 TAHUN 2008 13 TAHUN 2008 13/2008 16/2005 16/2008 17/2008 17/2008.PERATURAN DAERAH 2 TAHUN 2007 24/2009 27 TAHUN 2008 3/PER.BUP/2005 4 TAHUN 2008 5 TAHUN 2006 61 TAHUN 2007 7 TAHUN 2008 NO 04 TAHUN 2008 NO 28 TH 2005 NO 3 TAHUN 2008 NO 7 TH 2008 NO. 9 TAHUN 2008 NO.03 TAHUN 2008 NO.11 TAHUN 2007 NO.13 TH 2008 NO.14 TAHUN 2008 NO.21 THN 2000 NO.4 TH 2008 NO.40 TAHUN 2008 NO.50 THN 2008 NOMOR 13 TAHUN 2007 NOMOR 3 TH.2008 NOMOR 46 TAHUN 2008 PERATURAN BUPATI NO.71/2008 PERBUB NO.85/2008 PERBUP NO.44 THN 2008 PERDA NO. 11 TAHUN 2008 PERDA NO.06 TAHUN 2008 PERDA NO.14 TAHUN 2008 PERDA NO.15 TAHUN 2008 QANUN NO.01/2008 Z Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Bawasda/Irda mempunyai Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahunan. Rencana Kerja SKPD untuk Bawasda/Irda adalah dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah Bawasda/Irda untuk periode satu tahun. Renja SKPD ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di samping itu penyusunan Renja SKPD harus sesuai dengan Fungsi dan Tugas Pokok dari SKPD tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Nomor & tahun ketetapan Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Bawasda/Irda mempunyai Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahunan. Rencana Kerja SKPD untuk Bawasda/Irda adalah dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah Bawasda/Irda untuk periode satu tahun. Renja SKPD ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di samping itu penyusunan Renja SKPD harus sesuai dengan Fungsi dan Tugas Pokok dari SKPD tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Nomor & tahun ketetapan Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Bawasda/Irda mempunyai Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahunan. Rencana Kerja SKPD untuk Bawasda/Irda adalah dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah Bawasda/Irda untuk periode satu tahun. Renja SKPD ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di samping itu penyusunan Renja SKPD harus sesuai dengan Fungsi dan Tugas Pokok dari SKPD tersebut. Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 1 98 1 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 31 98 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 1 98 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 98 Sysmiss Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen apabila responden tidak bisa memberikan informasi yang lengkap Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 48 2 2000 9998 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 2000 2005 2006 2007 2008 2009 9998 Sysmiss Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)? Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)? Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)? Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)? Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)? PI01 = TIDAK (3) Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI04 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Bawasda/Irda mempunyai Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahunan. Rencana Kerja SKPD untuk Bawasda/Irda adalah dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah Bawasda/Irda untuk periode satu tahun. Renja SKPD ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di samping itu penyusunan Renja SKPD harus sesuai dengan Fungsi dan Tugas Pokok dari SKPD tersebut. Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Garis besar kebijaksanaan) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Garis besar kebijaksanaan) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Garis besar kebijaksanaan) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Garis besar kebijaksanaan) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Garis besar kebijaksanaan) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut : a. Garis besar kebijaksanaan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Tahunan berisi antara lain garis besar kebijakan, diagram program kerja, atau yang lainnya. Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Diagram program kerja) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Diagram program kerja) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Diagram program kerja) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Diagram program kerja) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Diagram program kerja) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut : b. Diagram program kerja Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Tahunan berisi antara lain garis besar kebijakan, diagram program kerja, atau yang lainnya. Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut : c. Lainnya_____________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Diisi jika jawabannya selain: a. Garis besar kebijaksanaan b. Diagram program kerja * point c & d = lainnya (v1 & v2) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Tahunan berisi antara lain garis besar kebijakan, diagram program kerja, atau yang lainnya. Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut : c. Lainnya_____________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 EVALUASI(PEMUTAKHIRAN DATA) JADWAL JADWAL KERJA JADWAL PEMERIKSAAN OBRIK JADWAL PROGRAM KERJA JOIN AUDIT KASUS KHUSUS KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN TINDAK LANJUT TEMUAN KEGIATAN PROYEK MANAJEMEN, SUMBER DAYA MENANGANI KASUS/PENGADUAN MASYARAKAT OBJEK PEMERIKSA PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN REGULER DAN NON REGULER PEMERIKSAAN RUTIN PEMERIKSAAN SATKER PENGAWASAN PENGAWASAN INTERNAL DI DAERAH PETA PENGAWASAN RENCANA PEMERIKSAAN TAHUNAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERTH RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN SASARAN PEMERIKSAAN SASARAN PEMERINTAHAN SASARAN,PROGRAM,KEGIATAN SINKRONISASI DG INSTANSI PENGAWAS YG LEBIH ATAS TUPOKSI VISI & MISI VISI DAN MISI INSPEKTORAT Diisi jika jawabannya selain: a. Garis besar kebijaksanaan b. Diagram program kerja * point c & d = lainnya (v1 & v2) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Tahunan berisi antara lain garis besar kebijakan, diagram program kerja, atau yang lainnya. Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut : c. Lainnya_____________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 1 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Diisi jika jawabannya selain: a. Garis besar kebijaksanaan b. Diagram program kerja * point c & d = lainnya (v1 & v2) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Tahunan berisi antara lain garis besar kebijakan, diagram program kerja, atau yang lainnya. Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut? (Lainnya) Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut : c. Lainnya_____________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 12 ANGGARAN DISIPLIN APARATUR KEUANGAN PEMERINTAHAN KE MASYARAKAT KEBIJAKAN BUPATI TENTANG CAKUPAN PROGRAM KERJA KEUANGAN KOORDINASI PENGAWASAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERIKSAAN KASUS PEMERIKSAAN KHUSUS & KASUS PENGAKUAN MASYARAKAT PERMASALAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL SASARAN SASARAN PEMERIKSAAN Diisi jika jawabannya selain: a. Garis besar kebijaksanaan b. Diagram program kerja * point c & d = lainnya (v1 & v2) Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Tahunan berisi antara lain garis besar kebijakan, diagram program kerja, atau yang lainnya. Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009? Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009? Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009? Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009? Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009? PI02a = TIDAK (3) Berapa SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rencananya akan diaudit pada tahun 2009? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 8 998 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 14 15 20 21 22 25 28 30 32 33 35 37 38 39 40 44 46 47 50 52 57 60 62 67 77 90 98 120 121 124 145 152 163 172 204 240 249 282 333 998 Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan? Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan? Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan? Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan? Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan? Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 17 79 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 17 18 19 21 23 26 27 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 49 51 61 68 79 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah total keseluruhan dari staff di SKPD Bawasda/Irda ini. Untuk SKPD ini staf dibagi ke bidang sdm pengawasan dan sdm penunjang. Bagian pengawasan terdiri dari jabatan structural, jabatan fungsional auditor, dan pegawai pelaksana pengawasan bukan auditor. Sedangkan Bagian penunjang (ketatausahaan) terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (memiliki Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh BPKP)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah staff Bawasda/Irda yang memiliki Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh BPKP. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 19/1996, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai Instansi Pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penerapan JFA di lingkungan Inspektorat Jendral Departemen pada tahun 2000, dan selanjutnya pada tahun 2003 muncul di lingkungan Badan Pengawas Daerah (Bawasda)/Inspektorat Daerah (Irda). Dengan penerapan JFA tersebut diharapkan akan tercipta profesionalisme di bidang pengawasan. (Wikipedia) Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor? Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (memiliki Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh BPKP)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 11 1 29 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 13 14 16 17 18 19 21 23 24 29 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah staff Bawasda/Irda yang memiliki Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh BPKP. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 19/1996, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai Instansi Pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penerapan JFA di lingkungan Inspektorat Jendral Departemen pada tahun 2000, dan selanjutnya pada tahun 2003 muncul di lingkungan Badan Pengawas Daerah (Bawasda)/Inspektorat Daerah (Irda). Dengan penerapan JFA tersebut diharapkan akan tercipta profesionalisme di bidang pengawasan. (Wikipedia) Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah staff Bawasda/Irda yang mempunyai latar belakang akuntansi. Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 43 7 1 18 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 13 14 18 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah staff Bawasda/Irda yang mempunyai latar belakang akuntansi. Apakah ada program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemerikssa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda? Apakah ada program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemerikssa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda? Apakah ada program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemerikssa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda? Apakah ada program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemerikssa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda? Apakah ada program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemerikssa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda? Apakah ada program Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga pemerikssa yang secara berkala dilakukan oleh Bawasda? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI11 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008? Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008? Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008? Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008? Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008? Berapa orang staf yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sampai tahun 2008? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 45 5 99 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 40 42 45 58 66 99 Sysmiss Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 45 5 1 8 1 Ada 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Pada tahun 2009 berapa kali pelatihan seperti ini akan dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 41 9 24 1 2 3 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 13 17 18 20 24 Sysmiss Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)? Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)? Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)? Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)? Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)? PI08 = TIDAK (3) Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 2 30 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 13 15 20 21 22 30 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah hari (rata-rata) untuk memeriksa satu obyek pemeriksaan. Obyek pemeriksaan adalah suatu obyek dimana dilakukan pemeriksaan terhadapnya yang merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Obyek Pemeriksaan bisa merupakan SKPD (Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll), BUMD (Bank Pasar, PDAM, PT. Aneka Usaha, dll), UPTD (Sub Terminal, Pasar, Puskesmas, dll), Kecamatan, Sekolah, atau Lembaga Keuangan Mikro. Jumlah hari pemeriksaan untuk setiap obyek pemeriksaan berbeda-beda, maka yang dicatat disini adalah rata-rata jumlah hari untuk satu obyek pemeriksaan. Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008? Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008? Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008? Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008? Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008? Berapa jumlah SKPD dan BUMD yang telah diaudit pada tahun 2008? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 998 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 11 14 18 20 22 24 25 26 27 28 31 32 34 35 37 39 40 42 44 48 52 54 56 58 60 64 65 70 84 96 102 103 112 113 120 167 187 200 203 240 289 998 Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal (SPIP - System Pengendalian Intern Pemerintah)? Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal (SPIP - System Pengendalian Intern Pemerintah)? Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal (SPIP - System Pengendalian Intern Pemerintah)? Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal (SPIP - System Pengendalian Intern Pemerintah)? Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal (SPIP - System Pengendalian Intern Pemerintah)? Apakah Bawasda menggunakan standar audit internal (SPIP - System Pengendalian Intern Pemerintah)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI15 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? Apakah Bawasda memiliki manual dan program prosedur audit internal? Pewawancara periksa pastikan bahwa manual dan programnya ada Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 46 4 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi? Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi? Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi? Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi? Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi? PI13 = TIDAK (3) Apakah program dan prosedur audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Setiap berapa lama audit dilakukan? Setiap berapa lama audit dilakukan? Setiap berapa lama audit dilakukan? Setiap berapa lama audit dilakukan? Setiap berapa lama audit dilakukan? Setiap berapa lama audit dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 39 11 1 5 1 Setiap bulan 2 Setiap tiga bulan 3 Direvisi tergantung pada peraturan 4 Setiap tahun 5 Lainnya 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Setiap berapa lama audit dilakukan? (Lainnya) Setiap berapa lama audit dilakukan? (Lainnya) Setiap berapa lama audit dilakukan? (Lainnya) Setiap berapa lama audit dilakukan? (Lainnya) Setiap berapa lama audit dilakukan? (Lainnya) Setiap berapa lama audit dilakukan? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 2 BULAN SEKALI 60 HARI DIREVISI TERGANTUNG SITUASI DAN KONDISI PADA KONDISI TERTENTU SETIAP 6 BULAN SETIAP 6 BULAN SEKALI SETIAP ADA PENUGASAN TERGANTUNG KEBUTUHAN Apa saja ini dari laporan audit internal? (Ruang lingkup pemeriksaan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Ruang lingkup pemeriksaan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Ruang lingkup pemeriksaan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Ruang lingkup pemeriksaan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Ruang lingkup pemeriksaan) PI15 = TIDAK (3) Apa saja ini dari laporan audit internal : a. Ruang lingkup pemeriksaan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apa saja isi laporan dari audit internal yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan ada 2 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan ini berisi tentang gambaran umum tentang pengendalian intern pada obyek pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Apa saja ini dari laporan audit internal? (Temuan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Temuan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Temuan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Temuan) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Temuan) PI15 = TIDAK (3) Apa saja ini dari laporan audit internal : b. Temuan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apa saja isi laporan dari audit internal yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan ada 2 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan ini berisi tentang gambaran umum tentang pengendalian intern pada obyek pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Apa saja ini dari laporan audit internal? (Rekomendasi) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Rekomendasi) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Rekomendasi) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Rekomendasi) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Rekomendasi) PI15 = TIDAK (3) Apa saja ini dari laporan audit internal : c. Rekomendasi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 1 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apa saja isi laporan dari audit internal yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan ada 2 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan ini berisi tentang gambaran umum tentang pengendalian intern pada obyek pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) PI15 = TIDAK (3) Apa saja ini dari laporan audit internal : v. Lainnya______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Diisi jika jawabannya selain: a. Ruang lingkup pemeriksaan b. Temuan c. Rekomendasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apa saja isi laporan dari audit internal yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan ada 2 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan ini berisi tentang gambaran umum tentang pengendalian intern pada obyek pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) Apa saja ini dari laporan audit internal? (Lainnya) PI15 = TIDAK (3) Apa saja ini dari laporan audit internal : v. Lainnya______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 25 DATA-DATA UMUM (KINERJA, NERACA, UMUM) HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OBRIK INSTRUKSI BUPATI KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN,TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KOMENTAR PEJABAT SKPD KONDISI,KRITERIA,SEBAB AKIBAT,TANGGAPAN YANG DIPERIKSA KRITERIA KRITERIA, SEBAB AKIBAT, TANGGAPAN OBYEK KRITERIA,SEBAB AKIBAT KOMENTAR YANG DIAUDIT OPINI PENGADUAN MASYARAKAT PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SARAN SASARAN SEBAB AKIBAT SEBAB AKIBAT (KASUISTIS) SEBAB AKIBAT KRITERIA TANGGAPAN DARI SKPD SEBAB,KOMENTAR PEJABAT,KRITERIA TEMUAN,HAL2 YG PERLU DIPERHA TANGGAPAN AUDIT TINDAK LANJUT URAIAN, KESIMPULAN URAIAN,BATASAN,PENDEKATAN PEMERIKSAAN,STRATEGI PELAPORAN,PRO Diisi jika jawabannya selain: a. Ruang lingkup pemeriksaan b. Temuan c. Rekomendasi Pertanyaan ini untuk mengetahui apa saja isi laporan dari audit internal yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan ada 2 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan ini berisi tentang gambaran umum tentang pengendalian intern pada obyek pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Walikota/Bupati) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Walikota/Bupati) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Walikota/Bupati) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Walikota/Bupati) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Walikota/Bupati) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan : a. Walikota/Bupati Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Bawasda Provinsi) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Bawasda Provinsi) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Bawasda Provinsi) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Bawasda Provinsi) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Bawasda Provinsi) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan : b. Bawasda Provinsi Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPK) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPK) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPK) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPK) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPK) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan : c. BPK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPKP) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPKP) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPKP) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPKP) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (BPKP) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? a. Walikota/Bupati b. Bawasda Provinsi c. BPK d. BPKP e. Gubernur f. Obrik (Obyek Pemeriksaan) v. Lainnya_______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Gubernur) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Gubernur) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Gubernur) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Gubernur) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Gubernur) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan : e. Gubernur Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Obrik (Obyek Pemeriksaan)) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Obrik (Obyek Pemeriksaan)) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Obrik (Obyek Pemeriksaan)) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Obrik (Obyek Pemeriksaan)) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Obrik (Obyek Pemeriksaan)) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan : f. Obrik (Obyek Pemeriksaan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Lainnya) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Lainnya) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Lainnya) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Lainnya) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan? (Lainnya) Kemana saja laporan audit internal dikirimkan : v. Lainnya_______________ Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Diisi jika jawabannya selain: a. Walikota/Bupati b. Bawasda Provinsi c. BPK d. BPKP e. Gubernur f. Obrik (Obyek Pemeriksaan) Pertanyaan ini untuk mengetahui kemana saja Bawasda/Irda memberikan laporan hasil audit internal tersebut. Biasanya mereka mengirimkan laporan hasil audit internal tersebut kepada Bupati/Walikota dan juga kepada Obyek pemeriksaannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mereka juga mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Bawasda/Irda Propinsi, BPK, BPKP, ataupun kepada Gubernur. Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007? Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007? Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007? Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007? Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007? Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2007? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 3 998 3 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 26 27 28 29 30 32 35 36 37 41 48 58 61 65 996 997 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah temuan hasil audit BPK yang dilakukan pada tahun 2011. Temuan yang dimaksud adalah temuan dari hasil pemeriksaan atas system pengendalian intern ditambah dengan temuan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi merupakan penjumlahan keduanya. Contoh Temuan: Kelemahan Penegakan Komitmen Terhadap Kompetensi Atas Pengelolaan Persediaan a.Persediaan Obat Rumah sakit Umum Daerah b.Persediaan UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Contoh Rekomendasi: BPK RI menyarankan kepada Bupati/Walikota agar mempertimbangkan standar kompetensi untuk menyimpan barang dan memberikan pelatihan dan pembimbingan untuk meningkatkan kompetensi penyimpan barang. Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjut? Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjut? Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjut? Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjut? Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjut? Berapa temuan audit BPK selama tahun 2007 yang sudah ditindak lanjut? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 998 1 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 26 27 28 30 32 34 35 37 41 48 49 58 996 997 998 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah temuan hasil audit BPK tahun 2011 yang sudah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah. Tindak lanjut yang dimaksud adalah adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI. Apakah laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut? Apakah laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut? Apakah laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut? Apakah laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut? Apakah laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut? Apakah laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah temuan hasil audit BPK tahun 2011 yang sudah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah. Tindak lanjut yang dimaksud adalah adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI. Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007? Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007? Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007? Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007? Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007? Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2007? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah temuan hasil audit BPK tahun 2011 yang sudah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah. Tindak lanjut yang dimaksud adalah adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI. Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat? Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat? Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat? Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat? Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat? Apakah audit internal dilaksanakan sesuai dengan Program dan Prosedur Audit yang telah dibuat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI23 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Jangan bacakan pilihan jawaban Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 A Pemeriksaan dilakukan berdasaarkan daftar materi pemeriksaan AB ABCD ABCDE ABCDEV ABCDEV1 ABCDEV1V2 ABCDV1 ABCE ABD ABDE ABDEV1V2 ACDE ACDEV1V2 AD B Pemeriksaan dilakukan oleh yang ditugaskan berdasarkan surat tugas BCD BCDE BCDEV BCDEV1 BCE BDEV1 C Membuat kesimpulan sementara/kartu penugasan D Pembicaraan dengan Obrik (Objek Pemeriksaan) atas temuan E Tanggapan Obrik V1 Lainnya V2 Lainnya Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 CHECK & BALANCE DIAWALI DENGAN PENGUMPULAN DATA AWAL DIBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ENTRY BRIEFING EVALUASI SPM KOREKSI INTERN BUPATI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MEMBUAT NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP) MENGIRIM HASIL TEMUAN KE BUPATI DAN BPK MENGIRIM LHP(LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN) NASKAH HASIL PEMERIKSAAN YG PERLU TANGGAPAN SECARA TERTULIS PELAPORAN WALIKOTA RAPAT AUDITOR INTERN IRDA TERBIT NASKAH HASIL AUDIT/MANAGEMENT LETTER TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN Diisi jika jawabannya selain: A. Pemeriksaan dilakukan berdasaarkan daftar materi pemeriksaan B. Pemeriksaan dilakukan oleh yang ditugaskan berdasarkan surat tugas C. Membuat kesimpulan sementara/kartu penugasan D. Pembicaraan dengan Obrik (Objek Pemeriksaan) atas temuan E. Tanggapan Obrik Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? (Lainnya) Bagaimana prosesnya? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 6 DIBUAT KOREKSI INTERN OLEH BUPATI (TEGURAN) KIRIM LAPORAN KE OBRIK LAPORAN DAN REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN Diisi jika jawabannya selain: A. Pemeriksaan dilakukan berdasaarkan daftar materi pemeriksaan B. Pemeriksaan dilakukan oleh yang ditugaskan berdasarkan surat tugas C. Membuat kesimpulan sementara/kartu penugasan D. Pembicaraan dengan Obrik (Objek Pemeriksaan) atas temuan E. Tanggapan Obrik Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan? Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan? Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan? Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan? Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan? PI21 = TIDAK (3) Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk kegiatan komersial yang dilakukan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI25 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Bawasda/Irda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah. Apabila Bawasda/Irda tidak mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah maka akan ditanyakan alas an kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemampuan mengaudit Bawasda/Irda di masing-masing daerah berbeda, karena jumlah SDMnya dan juga jumlah obyek pemeriksaannya juga berbeda-beda. Tidak semua Bawasda/Irda bisa melakukan audit terhadap semua kegiatan pemerintah daerah. Kadang mereka juga meminta bantuan kepada Bawasda/Irda Propinsi untuk melakukan audit di beberapa obyek pemeriksaan yang tidak bisa di audit oleh Bawasda/Irda tingkat Kabupaten/Kota. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 BUMD,YG MENGAUDIT BPKP KRN KEWENANGAN UTK MENYAMPAIKAN OPINI DIKHAWATIRKAN TUMPANG TINDIH/DOUBLE COUNTING DENGAN BPK DAN DILAKUKAN LANGSUNG OLEH BPKP KARENA DIMINTA DEPARTEMEN KEUAN KARENA KABUPATEN MASIH BARU, BELUM ADA KEGIATAN KOMERSIAL KARENA LAPORAN DARI MASYARAKAT TIDAK ADA KARENA TG JAWAB MEREKA KE BPK&BPKP SEHINGGA YG LEBIH BERHAK KARENA TIDAK ADA INSTRUKSI DARI BUPATI KETERBATASAN BAWASDA MENGCOVER AUDIT TSB MAKANYA SEBAGIAN DI KETERBATASAN MENGENAI APARATUR,WAKTU DAN ANGGARAN KETERBATASAN PERSONIL KETERBATASAN PERSONIL DAN DANA KETERBATASAN SDM,ANGGARAN KETERBATASAN TENAGA KOMERSIAL BAGIAN BPK SESUAI DENGAN PROGRAM KERJA KECUALI DI MINTA OLEH WALIKOTA ( SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN INSPEKTORAT TIDAK BISA MELAKU- SUMBER DAYA MANUSIA+MENYANGKUT KEUANGAN TIDAK ADA KESEPAKATAN KOMERSIAL DAERAH W YANG DIAUDIT HANAY KEGIATAN RUTIN Z Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Bawasda/Irda pernah melakukan audit terhadap Dana Hibah. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 BAWASDA PROPINSI GAN HANYA BPKP INSIDENTAL) KAN AUDIT TERHADAP BUMD. MEMBERI TERBATAS INSPEKTORAT SERAHKAN LANGSUNG KE PROPINSI Pertanyaan ini untuk mengetahui dana hibah apa saja yang pernah diaudit oleh Bawasda/Irda. Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya? Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya? Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya? Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya? Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya? Apakah Bawasda secara reguler menguji sistem pengendalian intern yang ada dan implementasinya? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PI31 Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 A Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 AP 09 (BC) AP 12-AP 13 AP06 & AP07 AP07 AP10 AP17 HPI01 KAS 06 KAS06 PA 01 PBJ 35 PBJ05 PI04 PI12 PI19-PI20 PP03 PPP 02 PPP00A TIDAK ADA Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 16 AP04 AP06 & AP07 AP07 AP12 HPI01 KAS 15 KAS14 PA 13 PI04 PI12 PI19-PI20 PP03 PPP 03 PPP00A UMP 07 W Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 AP 13 AP06 & AP07 HPI01 KAS 05 DAN PBJ29 PI 01, PI 02A PI11 PI12 PP03 PPP08 UMP 13 Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 6 AP06 & AP07 AP12 DAN AP13 KAS 05 DAN PBJ29 KAS 05 KAS 13 PI11 PPP08 Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 KAS 05 DAN PBJ29 PPP08 Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 ADA SK KEPALA DAERAH THN 2008 TTG KAS DAERAH, TAPI KEMU AUDIT TAHUN 2008 ADALAH PELAKSANAAN TAHUN 2007 JULAH 22 DALAM PENGAJUAN SEMSENTARA DSAN AKAN DSI REVII KARENA A DITETAPKAN DALAM BERITA ACARA DI SEKDA DOKUMEN KETETAPAN TIDAK DITEMUKAN DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN JAWABAN ADA PROSES EVALUASI TAPI TIDAK ADA TANDA TANGAN JAWABAN RESPONDEN AGAK RAGU,DISURUH MENAYAKAN KE BAWAS JUMLAH PPK SKPD YANG BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN AKUNT PERATURAN TTG PINJAMAN DAERAH TIDAK ADA,ADANYA AGREMEN PEWAWANCARA TIDAK BISA MELIHAT DOKUMEN RESPONDEN HANYA TAHU JUMLAH ORANG DI BAGIANNYA SAJA RESPONDEN TIDAK BISA MENJAWAB YANG BELIAU TAHU YANG ADA RESPONDEN TIDAK MAU MENJAAB DAM MENGATAKAN YANG JELAS L STRUKTUR ORGANISASI SUDAH SATU AATP TETAPI SECARA LETAK TDK ADA NOMER & TGL KESEPAKATAN DIBUAT(PPAS JG TDK ADA) TERMASUK MUTU DAN KUALITAS BARANG TIDAK ADA DOKUMEN, TAPI RESPONDEN MASIH INGAT BULAN PEN Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 16 ADA TP DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN ANSI DUA ORANG BERDASARKAN ESTIMASI BELUM ADA TEMPAT KHUSUS DA DISEKITARNYA SAJA. TETAPI UNTUK SEMUA SKPD BELIU TIDAK DOKUMEN KETETAPAN TIDAK DITEMUKAN EBIH DARI 10 KANTOR MASIH ADA YANG BELAMAT LAIN MASIH MENGIKUTI PERMEN 13 MESKIPUN JAWABAN YA, TAPI SANGAT MERAGUKAN. NGARANYA TIDAK CUKUP PINJAMAN NO 3854-IND-TG 06/04/1995 (TIDAK TAHU TTG PERA REKAP PASTI TDK ADA,HANYA MENGHITUNG DR DAFTAR PEGAWAI SKPD, SEDANGKAN TAHUN 2008 BARU AKAN DILAKSANAKAN TAHUN TIDAK ADA DOKUMEN KARENA TERAKHIR TAHUN 2004 TIM ANGGARAN (PEWAWANCARA CEK KESESUAIAN DGN KUA DAN PP Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 2009 AS ADA KESESUAIAN DIKIRIM TAPI TIDAK ADA DOKUMEN MENURUT RESPONDEN DATANYA ADA TETAPI SUDAH DI TUNGGU RATA-RATA SELESAI, MASALAHNYA SKPD MEMBUAT LAMBAT PEME SELAMA KABUPATEN INI BERDIRI BELUM PERNAH DIBUAT LAPORA TAHU,KARENA YANG MENGELUARKAN SK PPK ADALAH SKPD MASING TDK ADA DOKUMEN DAN JAWABAN TDK MEYAKINKAN,BINGUNG DIA. TIDAK ADA DAFTAR TAPI ADA YANG TERLAMBAT TURAN PINJAMAN TSB) Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 6 -MASING DAN JUMLAH PPK UNTUK SETIAP SKPD BERBEDA-BEDA. N KEUANGAN YANG DIDUAT BARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN RIKSAAN SAMPAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN RESPONDEN TIDAK BISA TIDAK ADA DOKUMEN, SUDAH LAMA DIBUKA TIDAK TAHU TANGGALNYA (TIDAK ADA DOKUMEN) Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 DAN PROSES PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BARU DIBUAT MENUNJUKKAN DATANYA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 50 1.LAPORAN AP 13 AP 15 AP13 APBD 01 & APBD 02 APR BLOK PI CP EDITOR : PA 17 TIDAK B HB 03 HPI06 KAS 04 KAS 05+06 KAS 08 KAS 09 & KAS KAS 13 KAS 20 KAS01B KAS05 DAN KAS13 KAS13 KAS15 KAS19 PA01 PA06 PA15 PI 19+20 PI 20 PI04 PI19-PI20 PPP 01 PPP02 PPP05 PPP09 SEKSI BLOK PI (PENGAWASAN SEKSI PENGADAAN BARANG SEMUA SEKSI YG ADA DI PER TIDAK ADA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 35 AP 01 S/D AP 08 AP12 AP13 APBD 01 & APBD 02 APR HB 02 HB 08 HPI 02 HPI06 INTERN) ISA DIENTRY OPTION 3 MAKA KAS 12 KAS01B KAS13 KAS13 DAN KAS15 KAS19 PA 22 PA06 PA25 PAO1 PBJ 24 PI 20 PI02A PI04 PPP 04 PPP09 SEKSI PENGADAAN BARANG TANYAAN BUKU PENGELOLAAN W Z Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 2.AP 21 AP 13 AP13 AP25 AP4 APBD 03 & APBD 04 DIENTRY DI DIGIT TANGGAL HB 01 HP101 HPI01 HPI06 KAS 05 DAN KAS 13 KAS 13 KAS 15 KAS03, KAS04 KAS19 KEUANGAN DILANJUTKAN OLEH KS 15 PA 24 PA24 PBJ 04 PBJ 09 PI 22 PI04 PI11 PPP 06 PPP05 SEKSI PENGADAAN BARANG W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 30 & TAHUN 96/9996 AP 03 AP 25 AP13 AP25 APBD 03 & APBD 04 BLOK AP HBO1 HPI03 KAS 12 KAS03, KAS04 KAS12 KAS19 PA 01 PA 15 PA 24 PA01,PA07,PA08,PA09,PA13, PA17 PA24 PBJ 16 PEWAWANCARA BUDIARTO EKO PI 22 PI11 PI17(V1) PPP 10A SEKSI BENGADAAN BARANG W Z Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 24 AP 26 AP01 AP07 AP16 HB01 HPI03 KAS 05 KAS 13 KAS01B KAS09 KAS14 KUSUMO (KODE 0292) PA 01 PA 22 PA01 PA02 PBJ05 DAN PBJ06 PBJ29 PI 08 PI17(V1) PI20 SEKSI PENGADAAN BARANG W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 20 AP01 AP02 AP16 HB01 KAS 13 KAS 14, KAS 16 KAS09 PA02 PA08 PBJ 02 PBJ 05 DAN PBJ 06 PBJ19,PBJ20,PBJ21,PBJ29 PBJ29 PI17(V1) SEKSI PENGADAAN BARANG W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 14 AP(10)A AP07 AP12 AP13 HB 01 PA13 PA15 PBJ 02 PBJ05-PBJ06 PBJ08 PBJ09 PPP05 SEKSI PENGADAAN BERANG W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 13 AP12 HB 03 KAS 18 DAN KAS 19 PA13 PA15 PBJ 27(6) PBJ05-PBJ06 PBJ09 PPP05 UMP07 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 AP16 BLOK APB HP104 KAS09 PA13 PA16 PBJ14(B) UMP07 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 AP 25 BLOK APB KAS09 PA02 PA14 PA16 PA17 PBJ14(B) PI19 & PI20 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 8 AP13 BLOK APB HB01 PA02 PA17 PA24 PBJ22 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 BLOK APB PA 27 PA01 DAN PA13 PA02 PBJ22 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AP23 PA24 PBJ25 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AP 10 PBJ25 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AP26 PBJ05 PBJ25 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 PBJ30 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AP12 PBJ30 PI06 UMP03 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 PBJ30 UMP14 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AP23 HB08 PI11 PI19 & PI20 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AP25 PI19 & PI20 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 PI11 PI19 & PI20 PI23 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 HB01 PA02 PBJ06 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 HP100 PBJ08 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 PA21 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 PA22 PI06 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 W Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 38 ADA ARSIP TENTANG SURAT KELUAR MANYERAHKAN LAPORAN KEUN ADA KUA & PPAS TIDAK DAPAT DITUNJUKAN,JADI DILINGKARI 1 BARU DILAKSANAKAN TAHUN 2009 DAN SEDANG DALAM PROSES. BELUM ADA ASSET YANG DISEWAKAN, HANYA PINJAM PAKAI SIFA BERUPA SURAT EDARAN PENEGASAN PENATAUSAHAAN NO.900/24/3 BIASANYA MELIHAT KELENGKAPANNYA, DOKUMEN YANG DITUNJUK DARI SATHER MENGAJUKAN PEMBUKAAN REKENING KE BPD JATENG DI LRA MEMANG TERCANTUM ADA DANA HIBAH TAPI SEBENARNYA DIWAWANCARAI OLEH BUDIARTO EKO KUSUMO (0292) DOKUMEN APBD TIDAK DITEMUKAN TAPI HANYA DIAMBIL DARI BU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SUDAH DISAMPAIKAN KE DOKUMEN SUDAH DIKIRIM TAPI DOKUMEN BERITA ACARA HILANG. DPA DISERAHKAN 06-08-2008.TP TANPA MENUNJUKAN DOKUMEN. JAWABAN YA TAPI SECARA FISIK DOKUMEN YANG MENYATAKAN/ME KARENA ALASAN KESIBUKAN MENGURUS OLIMPIADE ATLETIK SE P KETETAPAN ITU UNTUK REK BPD SAJA, KARENA DI PEMDA ADA R LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAYAPURA DIBUAT OLEH KONSU LIHAT DOKUMEN DI LAPTOP LIHAT DOKUMEN DI LAPTOP. PELATIHAN BARU DILAKUKAN 1 KALI TAHUN 2008 PELATIHAN RUTIN SECARA RESMI/FORMAL TIDAK ADA. YANG ADA PEMBUKAAN REKENING BANK UNTUK KAS DAERAH TIDAK ADA PERB PEMBUKAAN REKENING DIATUR DENGAN SURAT EDARAN KEPALA PIHAK INSPEKTORAT MINTA DIINFOKAN DAN DILIBATKAN LEBIH PPAS SUDAH DI BUAT NOTA KESEPAKATAN SEDANG KUA MASIH BE RESPONDEN MENOLAK MENJAWAB RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TIDAK DIPUBLIKASI YANG BISA SEBETULNYA ADA TAPI BARU DIPROSES SEDANG DALAMPROSES PENYUSUNAN DAN BELUM DISAHKAN SKPD TINGKAT KABUPATEN SAMPAI KELURAHAN DAN BUMD YANG SPD GU DIBUAT TIDAK PERKEGIATAN ,TP SPD LS PERKEGIATAN SPD TIDAK DIBUAT PERKEGIATAN,TAPI PER SKPD SETIAP SEMES SUDAH ADA LRA, TANGGAL,BLN, TAHUN LAPORAN TAPI BELUM DI SUDAH DITINDAK LANJUTIBSEMUA DENGAN HASIL 8 DINYATAKAN TIDAK ADA TIDAK TAHU DAN TIDAK ADA DATA YA ADA KIB DAN ADA KIR Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 31 0/2009 TENTANG PENGESAHAN PENATAUSAHAAN APBD 2009,SALAH ADA SURAT TANGGAPAN TENTANG SANGGAHAN TENDER TAPI ADA ADALAH PEMBINAAN TEKNIS YANG DIPANDU OLEH SISTEM YANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NO.900/0041/BPKD/2008 BARU DIPROSES BAWASDA YANG MEMBERIKAN PADA BPK BELUM PERNAH MENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA BPK TH 2007. TETAPI DOKUMEN PENYERAHAN TIDAK ADA. BUKAN DEPOSITO, TAPI SAHAM DI BANK JATIM SEBAGAI PENYER DIJAWAB OLEH KABAG TU (IBU YOBET) EK BRI DAN MANDIRI JUGA. GAN TETAPI TIDAK ADA CATATAN KAPAN MENYERAHKANYA KARENA TIDAK MELIHAT DOKUMEN PPAS, JADI DILINGKARI 3. KEMUDIAN DI LAPORKAN KE BUPATI KU-BUKU DI BAPEDA LTAN BPU(BERSAMA PAPUA UNGGUL). MPERLIHATKANHAL TSB TIDAK ADA KRN KEBAKARAN TH 1999/200 NAMANYA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (RKPT) PERDA PENGELOLAAN BARANG DAERAH MASIH DALAM PROSES. RENCANA AKAN DIAUDIT PADA TAHUN 2009 SEJUMLAH 131. RKAS,BELUM JADI NOTA KESEPAKATAN ROPINSI PAPUA BARAT, TIDAK DILAKUKAN CEK DOKUMEN KARENA SEDANG DALAM PROSES PEMBUATAN SEKITAR BULAN MARET JADI SETIAP SKPD MEMBELI SENDIRI DAN T6IDAK ADA KETETAPAN DA SPACE BEDA NO SK BUPATI TTG HIBAH ADALAH 188/62A/KEP/41 TANDA TANGANI TER. TNYA TS,31 DENGAN TB DAN 8 BT UNTUK AKHIR TAHUN BIASANYA TELAT UPNYA,TETAPI BERUPA SURAT EDARAN SEKDA DAN MENGACU PADA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 2 HARI DILUAR DARI PERJALANAN, KALAU DENGAN PERJALANAN ADA HASIL AUDIT BPK TETAPI TIDAK ADA OPINI BPK ADA SK KEPALA DAERAH TAPI DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN. BAWASDA YANG MEMBERIKAN PADA BPK SEHINGGA TIDAK KETAHUA BELUM ADA PERDA YANG MENGATUR, BUPATI HANYA MENSOSIALIS BUKAN SK BUPATI TAPI SK BENDAHARA,NO.188.45/433/KPTS/13 DAN YANG TELAH DIAUDIT PADA TAHUN 2008 SEJUMLAH 238. DIFASILITASI OLEH BPK. PEMBINAAN DILAKUKAN SETIAP HARI DOKUMEN APBD TIDAK DITEMUKAN, DATA DIAMBIL DI DISPENDA DPA TIDAK DIKIRIMKAN TETAPI DISAMPAIKAN SAAT BPK DATANG HANYA BISA DI WAWANCARA DILUAR JAM KERJA DINAS SEHINGGA JIKA NILAI PROYEKNYA 50JT-100JT DILAKUKAN DNGN CARA PE- KARENA PINJAMANNYA SUDAH LAMA JADI MASIH MENGACU PADA P MASIH KURANG TANDA TANGAN BUPATI, TAPI PERATURAN SUDAH MASUK DALAM PERBUP NO 57/2008 MENGACU PADA PERMEN NO.5 TAHUN 1997 DAN TIDAK ADA PETUN MENGGUNAKAN PERMENDAGRI N0.13/2006 TTG PEDOMAN PENGELOL MULAI KELUAR SPP,SPM SAMPAI SP2D HANYA 1 HARI PEWAWANCA PENERAPANNYA SULIT PERATURAN DAERAH MENGENAI MENGENAI UP MASIH DLM PROSES. PERMEN 29. PERMENDAGRI SE 900/316/BAKD (04-04/2007), SE 900/743/BA PINJAMAN MSH BERLANGSUNG,MASIH MENGACU KEBIJAKAN DULU POINT V TIDAK BISA MASUK DI ENTRIAN, POINT V ADALAH PPP 05 YA,TP TDK ADA PENGESAHANNYA,JADI DIISI 98. PROSES SELEKSI ADMINISTRASI BUKAN SELEKSI PRAKUALIFIKAS SATU URAIANNYA MENGATUR UANG PERSEDIAAN YANG BESARNYA TIDAK ADA DOKUMEN BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN, TAPI Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 28 ,BULAN APRIL TAHUN 2008. 1/12XKEGIATAN BERDASARKAN KESEPAKATAN DPPKAD DAN SKPD AAN KEUANGAN DAERAH. ASIKAN SECARA LISAN.PERDA DALAM PROSES PEMBUATAN DALAM APBD 2005-2008 TIDAK ADA CATATAN TENTANG PENERIMA DALAM MENENTUKAN HPS TIDAK ADA HARGA PEMBANDING KARENA DALAM PROSES INVESTARISASI,BARU MASUK SEKITAR 80 % DIMASUKKAN OPTI 4 KARENA TIDAK ADA DOKUMENNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI BISA 7 HARI KARENA J DLM MENJAWAB,DIBANTU OLEH STAF KONSULTAN:BAPAK EKO ADI. ERMENKEU /PERMENDAGRI YANG DULU HANYA BERDASARKAN PENGAKUAN RESPONDEN,DILAIN PIHAK SECA JIKA DIBUTUHKAN. JUK/AMANAT UNTUK DIPERDAKAN KASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN:1 ORANG KD 04-09-2007,SEMENDAGRI 900/758/BAKD (13-11-2008) MASIH DALAM PROSES PENYUSUNAN BERDASAR PERMENDAGRI NO.1 N KAPAN LAPORAN DISAMPAIKAN PADA BPK PADA PAPAN PENGUMUMAN PERUBAHAN TLH DILAKUKAN & TDK ADA KETETAPAN,JD DIISI 98 RA CEK SALAH SATU CONTOH SP2D MENURUT INFORMAN ASAL DOK RATA-RATA 4 HARI RESPONDEN TIDAK BISA MENUNJUKKAN DOKUMEN KARENA RESPOND SISDUR AKUNTANSI DARI DEPDAGRI, BUKAN DARI PERKADA. ADA TIDAK ADA PERATURAN DAERAH TINDAK LANJUT DARI OBRIK UNTUK KECAMATAN YANG LOKASINYA JAUH DIBERI WAKTU MAKSIM URAIAN HASIL PEMERIKSAAN BATASAN PEMERIKSAAN, PENDEKATA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 23 AL 7 HARI UNTUK MENYETORKAN PENDAPATAN KE KAS UMUM DAER AN HIBAH TETAPI BERDASARKAN INFORMASI. ARAK,AKSES KE KAS UMUM DAERAH BELUM ADA LAPORAN BELUM DISUSUN PERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PROSES PEMBUATAN PERDA,SKRNG BARU MASUK KE HUKUM DATA DI BKD JUGA TIDAK ADA JUMLAH PPK SKPD YANG BERLATA DIBUAT PER SKPD DILAKUKAN DENGAN PENUNJUKAN DOKUMEN INVENTARISASI ASSET DIRENCANAKAN SELESAI MARET DOKUMEN SUDAH LAMA TIDAK KETEMU JAWABAN RESPONDEN YA,TAPI TIDAK ADA DOKUMENNYA. N PEMERIKSAAN, STRATEGI PELAPORAN, PROFIL ADMINISTRASI PERATURAN MENGENAI PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN BARANG SEDA PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN BARANG DIATUR DALAM PERDA PERBUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN APBD K RA UMUM PENGADAAN BARANG DILAKUKAN OLEH SITIAP SKPD SEH REKONSILIASI DARI BAGIAN PEMBUKUAN JWBN TIDAK ADA REKAO RESPONDEN TIDAK TAHU UPDATE DATA TERBARU. SEDANG ADA PENATAAN ULANG PENGATURAN PENGGUNAAN BARANG SEJAK THN 2006 TDK ADA ANGGARAN UNTUK PELATIHAN,TP THN TIDAK ADA SK BUPATI UNTUK PEMBUKAAN REKENING SETIAP SKP UMEN LENGKAP, 1 HARI SAJA BISA SELESAI Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 2009. AB.PURBALINGGA TAHUN 2009 MULAI HAL 40 ADA 6 KABID DAN 1 SEKRETARIAT AH. DALAM PROSES DI SEKDA,SEKARANG MASIH MENGACU KEPRES 80 DOKUMEN BELUM DITEMUKAN. INGGA SECARA TEHNIS BISA BENDAHARA DALAMPERLAKUAN PROSE MASUK DALAM SISDUR PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DA N HANYA CEK DENGAN BUKU BANK SETIAP BULAN NG DISUSUN PENGELOLAAN BARANG. PNS 30 ORANG; CPNS 3 ORANG ; HONORER 5 ORANG R BELAKANG AKUNTANSI RESPONDEN MENOLAK MENUNJUKKAN DOKUMEN. RESPONDEN TIDAK TAHU JUMLAH STAF PEMDA DAN PANITIA TEND TIDAK ADA DATA BERUPA PROSENTASE, TAPI MERUPAKAN PERHIT UMUM PEMERIKSAAN. (TETAPI SPACE TIDAK CUKUP) YANG ADA ADALAH LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 14 ANALISIS STANDAR BIAYA UNTUK TAHUN 2008 TIDAK ADA SEDAN DAFTAR DEPOSITO JANGKA PENDEK TERMASUK DI KAS DAERAH DALAM LAPORAN PENGGUNA BARANG YANG ADA HANYA KIB DAN KI DI BKD TIDAK ADA DATA PPK SKPD YANG BERLATAR BELAKANG P DIATUR DALAM PERBUP NO 57/2008,DITETAPKAN TGL 15/12/08 DPA TIDAK DIKIRIMKAN TAPI DISERAHKAN PADA SAAT BPK DATA DUR PENGADAAN BARANG TIDAK ADA JUMLAH YANG RENCANA AKAN DISERTIFIKASI KALAU UNTUK SEKD LAPORAN KEUANGAN 2007 DIAMBIL BPK PADA PEMERIKSAAN DAER N BELANJA DAERAH KAB.BANJARNEGARA PADA PROSES TENDER DENGAN SELEKSI ADMINISTRASI PASKAKU- PERATURAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG DIATUR DALAM PERDA PERNAH ADA HIBAH TETAPI TIDAK JELAS INFORMASINYA TIDAK UNGAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 13 A ADA 18 DAN UNTUK STAF PERLENGKAPAN 2 ORANG ADA DATA DAN TIDAK ADA INFORMASI AH APRIL 2008 TIDAK ADA DOKUMEN PENYERAHAN ALIFIKASI, BUKAN PRAKUALIFIKASI. DIKLAT BELUM PERNAH,BIMBINGAN TEKNIK SUDAH PERNAH ENDIDIKAN AKUNTANSI, YANG ADA ADALAH DATA STAF YANG BER GKAN UNTUK TAHUN 2009 SEDANG DISUSUN IMPLISIT LAYANAN UNTUK MENANGGAPI PERTANYAAN PARA PEMBAYAR PAJAK NG PEMDA KAB PURBALINGGA MALAH MEMBERIKAN HIBAH PADA LANUD PENGELOLAAN BARANG DAN MENGACU PADA PERMENDAGRI 017 TA R Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 BATALYON 406,PDAM,BPS DAN UNSOED PURWOKERTO BELUM ADA BUMD DALAM PENENTUAN HPS, KONSULTAN PENDSIGN HANYA DIMINTA A DIPUBLIKASIKAN DALAM MAJALAH MILIK KABUPATEN DITANGANI LANGSUNG DARI BIDANG PENDAPATAN. HUN 2007. LATAR BELAKANG AKUNTANSI,TETAP TIDAK DIKETAHUI SEBAGAI MENURUT RESP BULAN 12/2008 YG TERAKHIR TP DOKUMEN SEDAN PUBLIKASI MELALUI SIDANG PARIPURNA DISIARKAN OLEH RADIO REKONSILIASI DILAKUKAN APABILA ADA PERBEDAAN DENGAN KAS UNTUK DATA APBD 2005-2007 DATA ADALAH JUMLAH ANGGA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 BELUM ADA REKAP SEHINGGA DIISI 996 BUWANA ASRI DVICE TETAPI TIDAK MENENTUKAN HPS. G DICETAK (MASUK PERCETAKAN) DOK YANG ADA 12/2007 INVENTARISASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS DILAKUKAN T MASUK DALAM SISDUR PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DA PENGGUNAAN BARANG KENDARAAN DIATUR KEBUP 265/2006. UNTU PPK ATAU BUKAN. RAN AWAL DAN ANGGARAN PERUBAHAN KARENA DATA REALISASI TENTANG PENGHAPUSAN 1 BUAH BANGUNAN UMUM (BKU) Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 8 DIUMUMKAN JUGA LEWAT BULETIN PENGADAAN BARANG & JASA DPA TIDAK DIKIRIMKAN TAPI DISERAHKAN PADA SAAT BPK DATA HANYA ADA SK PEMBEBANAN PERKASUS,SELAMA INI ADA 4 MOTOR IAP SEMESTER. K BANGUNAN DIATUR DALAM KEBUP NO 240/2006; 31 OKTOBER 2 MENGACU PADA PP NO.57 TAHUN 2005 N BELANJA DAERAH KAB BANJARNEGARA(NO 19/2008) TIDAK ADA KARENA PROSES BARU DIBUAT UNTUK LAPORAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 006 DAN 1 MOBIL,CONTOH SK BUPATI 950/88.C.R TAHUN 2004 TENT DI TINGKAT KABUPATEN BELUM DI SUSUN BUKU INDUK INVENTAR KEUANGAN 2004-2008 MENGACU PADA PERMEN NO.17 NG. TERBITAN PEMDA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 ANG PEMBEBANAN GANTI RUGI MOBIL ATAS NAMA IR SUSILO UTO IS,HANYA DI SKPD SAJA YANG DI SUSUN PEMENANG LELANG ADALAH YANG MEMILIKI PENAWARAN TERENDAH PERDA DISOSIALISASIKAN DULU SEBELUM DITETAPKAN. UNTUK TGR KENDARAAN MENGACU PADA PERATURAN GUBERNUR NO. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 4 33 TAHUN 2005,UNTUK TANAH MENGACU PADA KEPUTUSAN KEPALA DAFTAR DEPOSITO JANGKA PENDEK BARU ADA BULAN FEBRUARI MO(KEPALA DPUK) SEBESAR 111JUTA RUPIAH RESPONSIF YAITU PENAWARAN TERENDAH YANG MEMENUHI KUALIF Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 IKASI/PERSYARATAN. KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH 1 DENGAN SK NO. SEBELUMNYA DI NOLKAN UNTUK DI MASUKAN DALAM KAS DAERAH SISDUR AKUNTANSI ADA PERUBAHAN DENGAN NO.2A/2008 YANG D STAF YANG PUNYA SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN ADA 7 YAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 G HANYA ADA DI DPPKAD UNTUK SELURUH SKPD TIDAK TAHU ITETAPKAN TGL.28-01-2008 DAN ADA PERUBAHAN LAGI TENTANG KEP.41/WJP.10/BD.5/2004 NILAI 0 DARI BULA DESEMBER SAMPAI JANUARI PERBUB NO.111 TAHUN 2008 TGL 09 OKTOBER 2008 DAN YANG Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 ASSET DENGAN PERKADA NO.35/2008 DITETAPKAN TGL.23-12-2 BELUM PERNAH MELUNCURKAN SURAT TAGIHAN KHUSUS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PEMDA THN 2007 PADA PEMERINTAH YANG DAPAT TUNJANGAN GAJI FUNGSIONAL AUDITOR ADA 17 ORA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 008. BELUM PERNAH MEMBERLAKUKAN DENDA,KARENA TINGKAT KESADAR KAB BANJARNEGARA DI BANJARNEGARA TGL 1 APRIL 2008 KEP. BUP NO.12 TAHUN 2004 NG DARI 24 ORANG YANG SUDAH PUNYA SERTIFIKAT JFA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 22 HARI UNTUK DINAS-DINAS PEMERINTAH,11 HARI UNTUK KECA DI SOSIALISASIKAN 3-4 HARI N MASYARAKAT CUKUP TINGGI TAPI DENDA TETAP BERLAKU SESU PENERIMAAN HIBAH BENTUK BARANG DIMASUKKAN DALAM ASSET D TEMUAN AUDIT BPK SELAMA TAHUN 2007=23,DIJABARKAN MJD 45 Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 AI ATURAN KALAU ADA YANG MELANGGAR AN AKAN MUNCUL DINERACA. MASUK DALAM SISDUR PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DA MATAN-KECAMATAN REKOMENDASI. DR 45 REKOMENDASI TERSEBUT DITINDAK LANJUT Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 4 BUMD YANG MENGAUDIT BPKP KARENA KEWENANGAN UNTUK MENYAM I 20 DAN DALAM PROSES 25. N BELANJA DAERAH KAB BANJARNEGARA NO 19/2008 UNTUK MENGAUDIT BADAN DINAS BESAR DIPERLUKAN WAKTU 8 HA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 OUT OF RANGE SEMENTARA DIISI 99 PAIKAN OPINI HANYA BPKP PERBUP TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG DIPERBAHARUI DE RI DENGAN 5 ORANG,DI KABUPATEN SRAGEN ADA 25 OBRIK. SIFATNYA MO.U DAN SURAT KESEPAKATAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 NGAN PERBUP NO.188.45/347.A/408.21.2008 DISAHKAN PADA T OUT OF RANGE SEMENTARA DIISI 9 UTANG SKPD(RS) Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 GL.28-11-2008. MASIH PAKAI 5 DIGIT,SIMBADA HARUSNYA 6 DIGIT Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 DARI 16 YG PUNYA SERTIFIKAT HANYA 11 YANG DAPAT GAJI PERDA PENGELOLAAN BARANG DAERAH BARU PROSES EVALUASI GU Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 BERNUR. TUNJANGAN FUNGSIONAL AUDITOR Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 49 *PPP 04: BELUM SEMUA INDIKATOR BISA DIUKUR SECARA KUANTITATIF, MUNGKIN HANYA 40% 1. KABID ANGGARAN TIDAK ADA DITEMPAT S/D HARI TERAKHIR KERJA DI KAB. PANIAI,JADI 1. PPP 09: DOKUMEN LRA SEMESTER 1 2008 BELUM DISERAHKAN KARENA ADA SKPD YANG BE 1.WAWANCARA SEBAGIAN BESAR DARI BUKU PK DILAKUKAN SETELAH SATU BULAN WAWANCARA P ADA BEBERAPA DOKUMEN YANG BELUM DITEMUKAN KARENA BEBERAPA KANTOR YANG BERKANTOR AP09: JURNAL, BUKU BESAR DAN BUKU BESAR PEMBANTU TIDAK ADA HARDCOPY-NYA, HANYA D AP25, SISDUR BARU BERBENTUK DRAFT, HAL INI DIPENGARUHI OLEH BERUBAHNYA KEPMEN ME BLOK AP PEWAWANCARA DIPIMPONG MULAI DARI BAGIAN ANGGARAN LALU KE BENDAHARA UMUM CP EDITOR : PI09 : OUT OF RANGE SEMENTARA DIISI 99 JAWABAN SEBENARNYA 120 ORG DPPKAD BERU DIBENTUK PADA 5 JANUARI 2009 HPI03(B6102) PADA TAHUN2006 & 2007 PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG INVESTASI DAE KAS03 HAL. 5, DILAKUKAN SETIAP HARI BUKTI PENGELUARAN (BELANJA) DENGAN BUKU KAS KAS06 HAL 5 DAN KAS 14 HAL 6 TENTANG NOMOR KETETAPAN KEPALA DAERAH PEMBUKAAN REK NO TELP HP M.SYATSARI DIPROTEK, HANYA BISA DI HUB OLEH NO PEWAWANCARA (ASTUTI) PA06:HANYA DALAM BENTUK PINJAM PAKAI,SEHINGA TIDAK ADA HASIL SEWA DALAM BENTUK U PA15: DAFTAR BARANG PENGGUNA ADA PENCATATAN BARANG HANYA ADA KARTU INVENTARIS BA PA16 ADANYA LAPORAN INFENTARISASI DARI TIAP SKPD ,DI BAGIAN ASET BELUM ADA DOKUM PA16:MASIH DALAM PROSES, UNTUK DISAHKAN YANG NANTINYA AKAN DISERAHKAN PADA BULAN PA17=3 PADA DUA HARI PERTAMA WAWANCARA KE DINAS PENDIDIKAN, KAMI DIANTAR OLEH KOORDINAT PELAKSANAAN SISTEM YANG SESUAI PP.41 SEJAK TANGGAL 12 FEBRUARI 2008,JADI BANYAK PI 11 UNTUK PEMERIKSAAN PHISIK OBRIK DIPERLUKAN WAKTU 5 HARI. UNTUK PEMERIKSAAN PI12: YANG KASUS KHUSUS 31 KASUS PI19-PI20 RESPONDEN MENGATAKAN TIDAK BISA MENJAWAB PERTANYAAN KARENA AKAN MENYAL PP03 MENURUT JAWABAN KEPALA DINAS DAN BAGIAN ANGGARAN 'PROSES EVALUASI ITU TERJA PPP03: JAWABAN RESPONDEN 'YA ADA EVALUASI' TAPI RKA YANG DITERIMA TIDAK ADA TAND PPP10 (A2204): SUMBER ADA DI QANUN KAB.ACEH TENGGARA NO.11 TAHUN 2008 TENTANG PE PPP10 HAL 3, TIDAK ADA APBD PERUBAHAN PPP11(A2205) : NILAI NOMINAL YANG SEBENARNYA ADALAH RP. 198.539.489.388,67 SOSIALISASI PP 41 TANGGAL 12 MARET 2009. BLOK UMP,INFORMASI DI DAPAT DARI DINAS TIDAK ADA TIDAK ADAA UMP 12: DINAS PERHUBUNGAN & DINAS KESEHATAN TIDAK MENYETOR SEMUA. TAPI MEMOTONG UMP09= BAGI PARA PENUNGGAK UTANG PAJAK TETAP ADA SANKSI TEGAS,TETAPI SEJAUH INI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 29 03/2009 60% UNTUK OPERASIONAL KANTOR TERSEBUT. YANG DISETOR KE KAS DAERAH HANYA A TANGAN TIM ANGGARAN UNTUK EVALUASI,DIKATAKAN PROSES EVALUASI ADA DI BAPEDA,TAP AHI PROSEDU/DILUAR WEWENANG BAWASDA ANG. DARI BANK, KAS06 HAL. 5 PERDA KAS UMUM DAERAH DENGAN PERINGATAN SAJA SUDAH LANGSUNG DIBAYAR. DI' DAN BEBERAPA KALI JUGA RKA YANG TIDAK SESUAI DIKEMBALIKAN PADA SKPD YANG BER EN INVENTARISASI ENING KASDA KE BANK, DAN PEMBUKAAN REKENING DI SETIAP SKPD DARI BAGIAN AKUNTANSI ERTAMA YAITU PADA TGL 1 APRIL 2009 DAN DILAKUKAN OLEH WAYAN SURASTINI.HAL INI DI IBUAT DI KOMPUTER DGN ALASAN TERLALU BANYAK PENCATATAN DAN PEWAWANCARA MELIHAT S KAS03, KAS04 HAL.05, CONTOH SPP, SPM, SP2D, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008, MASIH ADA KHUSUS(ADA ADUAN)DIPERLUKAN WAKTU 10 HARI. DAN UNTUK PEMERIKSAAN KEGIATAN TAHU LALAU DISURUH KE KEUANGAN LALU KE DISPENDA LALU KE ANGGARAN LAGI. LANJUTAN DARI PBJ04:TANDA DAFTAR PERUSAHAAN,NPWP LUNAS,NERACA,PUNYA PENGALAMAN K LUM MENYERAHKAN LAPORAN. JADI TIDAK ADA DOKUMEN. NJADI PERMEN, PBJ06, PANITIA TENDER TIDAK TETAP JUMLAHNYA, BIASANYA BERJUMLAH 5 OR BDE DISTRIC BOJONEGORO YAITU BU ENDRI, PADA HARI KETIGA DST BU ENDRI ADA KEGI PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN DAERAH KARENA TIDAK ADA DI DPPKAD. PPP12(A2205) : NILAI NOMINAL YANG SEBENARNYA ADALAH RP. 211.772.021.749,76 RAH MASIH ADA TAPI PADA TAHUN 2008 SUDAH TIDAK ADA LAGI RANG SEDANGKAN UNTUK DAFTAR KARTU INVENTARIS RUANG (KIR) DI TEMPATKAN DI SETIAP RUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KAB.ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2008. SAJA, UNTUK DINAS P & P 90% TERUKUR. SEMENTARA KARENA KANTOR KANTOR BARU DIBUAT TERJADI MUTASI DISETIAP BAGIAN SEHINGGA ADA SEBAGIAN YANG BELUM MENGUASAI BENAR. TIDAK ADA WAWANCARA DENGAN KABID AKUNTANSI DAN DILENGKAPI OLEH KONSULTAN PEMBUAT LAPORAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 25 (NIRWAN & YOGA). *KAS 01C: ATURANNYA PER TRIWULAN, TAPI KENYATAANNYA TERGANTUNG DARI TERSEDIANYA 2. APB 01, APB 02, APB 03, APB 04: TIDAK ADA DATA, KARENA MEMANG TIDAK ADA LAPOR 40%. AP11 HAL. 7, DOKUMEN TAHUN 2007 APB02(A2202) : NILAI NOMINAL TOTAL REALISASI APBD THN 2005 ADALAH : 194.982.015. ATAN DBE DI MOJOKERTO. SECARA UMUM PROSES PENGUMPULAN DATA DI DINAS PENDIDIKAN B BLOK PBJ DINAS PENDAPATAN TIDAK TERPADU DALAM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE DI KANTOR LAMA(SOTK BARU) DISURUH KE BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN KASDA, TAPI BELIAU MENGINFORMASIKAN BAHWA A ECARA LANGSUNG PENCATATAN TERSEBUT ERJA. I BAPEDA MENGATAKAN TIDAK JUGA DALAM MENCARI APBD HAMPIR SEMUA DI BIDANG DALAM DPPKAD DIMASUKI DAN JUGA ME LAKUKAN KARENA PADA SAAT KUNJUNGAN PERTAMA YANG DITUNGGU SELAM LEBIH DARI 10 HAR NAN DIPERLUKAN WAKTU 18 HARI ORANG TIAP PROYEKNYA, DI KABUPATEN DEMAK BELUM ADA UPP. JUMLAH DI PBJ06 DIAMBIL PA17 BARU DALAM PROSES PA25= PERATURAN TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI DIATUR DALAM PERDA PENGELOLAAN BARAN PBJ05:DATA DI PEROLEH SECARA ESTIMASI DAN TIDAK ADA DATA/DOKUMEN YANG MEMPERKUAT PPP11 (A2205): DILIHAT OLEH PEWAWANCARA (KODE 0292) DI PASAL 3 QANUN KAB.ACEH TE RUANGAN DI SKPD SANGKUTAN. HANYA BAGIAN ANGGARAN TIDAK MENYIMPAN RKA YANG TELAH DITANDATANGANI, UMP14(B1306) U/ KAB. ACEH BARAT DAYA HAL INI BELUM DISOSIALISASIKAN UMP14= SELAMA INI BELUM ADA YANG DIDENDA,KALAUPUN ADA YANG MASUK DAFTAR TUNGGAKA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 24 1. LAPORAN KEUANGAN DIBUAT OLEH KONSULTAN MURTA SURYA KARYA MAHARDIKA, JL. MAJAP 2. KABID ASET TIDAK PERNAH MASUK KANTOR SEJAK DILANTIK DENGAN ALASAN SAKIT,JADI 432,17 AN APBD TAHUN 2005 AP19: TIDAK ADA NERACA AWAL SKPD 2007 KARENA MASIH BERUPA GABUNGAN DARI SELURUH AP23 HAL. 8, SEJAK DIKELUARKAN TGL 9 DESEMBER 2006 DA DI BAGIAN BENDAHARA UMUM SETELAH DICEK GAK ADA DAN DISANA DISARANKAN KE BAGIA DARI CONTOH PROYEK PEMBANGUNAN YANG PERNAH ADA DI DIKNAS ERJALAN SANGAT BAIK KARENA SEMUA PIHAK SANGAT KOOPERATIF. SAYANGNYA, SAATNYA WAW G DAN MENGACU PADA PERMENDAGRI NO.017 TAHUN 2007. I DITOLAK OLEH BKKAD.UNTUK BISA MENDAPATKAN DATA DARI DPPKAD DENGAN BANTUAN/PETU INFORMASI TERSEBUT. KAS 09: MEMANG DILAKUKAN REKONSILIASI ANTARA REKENING KORAN DENGAN BUKU BANK, TA KAS03: JAWABAN 2 HARI TAPI CEK DOKUMEN SPP TGL 25 FEBRUARI SPM TERTANGGAL 3 MARE KAS08 HAL. 05, REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN DILIHAT DARI KOMPUTER LANGSUNG, KA N DIBERIWAKTU SAMPAI BATAS PELEPASAN. NCARI DI BAPPEDA NGGARA NO.05 TAHUN 2008 TENTANG APBD KAB.ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2008. PA18 TIDAK BISA MENUNJUKAN DOKUMENNYA DIKARENAKAN BARU PINDAH RUANGAN PI04(B4102)DIKAB. ACEH BARAT DAYA INSPEKTORAT DAERAH HANYA MELAKUKAN AUDIT TERHA PI24: BAWASDA MENGAUDIT SEMUA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN PROGRAM K RKA YANG ADA ADALAH RKA YANG BELUM TERTANDA TANGANI(YANG DITUNJUKKAN) RKA YANG T T DAERAH. DPKAD BARU DIBENTUK PADA SEPTEMBER 2008. PERTANYAAN MENGENAI PENGADAAN UANG DI BUD DAN KEBUTUHAN. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 22 *KAS 06: SURAT KEPUTUSAN PEMBUKAAN REKENING KAS DAERAH ADA, HANYA TIDAK BISA MEN 3. HPI 03: BELUM ADA PERDA TENTANG INVESTASI DAERAH. JADI INVESTASI MENGACU PADA AHIT NO. 8-12 JAKARTA PUSAT. ANCARA DI KANTOR PEMDA KAMI MENGALAMI "GANGGUAN" WALAUPUN AKHIRNYA BISA DISELESA APB02(A2202) : NILAI NOMINAL TOTAL REALISASI PENDAPATAN APBD PADA TAHUN 2006 YG BARANG TAHUN 2008 DITANYAKAN KEPADA BAGIAN UMUM SEKDA. ADAPUN PENGADAAN BARANG/ DAP SKPD YANG ADA DITAMBAH DENGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) PMI,BAZIZ ERJA BAWASDA DAN UNTUK KEGIATAN KOMERSIL BAWASDA DAPAT MELAKUKAN AUDIT DENGAN PE ERTANDA TANGANI ADANYA DI SKPD. HB01 HAL 9, MASIH MENGGUNAKAN PERDA NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGEL N HUKUM (HASIL NIHIL) DAN KE KASDA DI BANK SULSEL (BP. RAMLI) JUGA HASIL TIDAK D NJUK DARI WAKIL BUPATI MANOKWARI PA01,PA13:BELUM ADA SK/PERATURAN MENGENAI STATUS PENGGUNAAN BARANG,HANYA DALAM B PA24 ADANYA SK BUPATI MENGENAI PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIS M PBJ04= SYARAT PELELANGAN TERBATAS SALAH SATUNYA JIKA AKAN DIMANFAATKAN OLEH MASY PI TIDAK ADA DOKUMEN PI04= TERMASUK BEBERAPA UPT,YANG SIFATNYA UNTUK PEMBINAAN. PPP12 (A2205): DILIHAT OLEH PEWAWANCARA (KODE 0292) DI PASAL 3 QANUN KAB.ACEH TE RENA DOKUMEN MASIH ADA DI KANTOR LAMA SKPD T DARI BID ANGGARAN DIJELASKAN BAHWA INI TERJADI DI SKPD,TAPI BIASANYA PROSES TE WAWANCARA TTG ASET DENGAN KABID AKUNTANSI. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 22 & MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 2.BAGIAN PENGADAAN:DENGAN KETERBATASAN PEMBERI LAYANAN PENGADAAN DILAKUKAN DENGA 3. UNTUK WAWANCARA ASET DAN PENGADAAN BARANG JASA DIBANTU JUGA OLEH BAGIAN PERLE AJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH AP25: PERKADA TENTANG SISDUR AKUNTANSI MASIH DALAM TAHAP PROSES PEMBAHASAN DI DP ARAKAT DALAM WAKTU DEKAT DAN SUDAH MASUK APBD. ASET YANG DILAKUKAN OLEH DPKAD HANYA KENDARAAN RODA 2 DAN 4, DILUAR ITU DIKELOLA ENTUK BERITA ACARA. IKAN ATAS BANTUAN KOORDINASI DARI DINAS PENDIDIKAN. KENDALA YANG KAMI ALAMI TSB ITEMUKAN. KAS09 HAL. 5, BERITA ACARA DIBUAT TAHUNAN DAN REKONSILIASI REKENING KORAN BANK D KASOS: DOKUMEN TIDAK ADA/TIDAK DIKETAHUI; BENDAHARA/PEMBUKUAN DI DPKAD HANYA TAH NGGARA NO.11 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KAB.ACEH OLAAN KEUANGAN DAERAH PA 17: ADA DILAKUKAN INVENTARISASI PERSEDIAAN BARANG HABIS TAPI TIDAK ADA DOKUME PI20B= SEJAUH INI MASIH BERUPA PERINGATAN TERTULIS DARI ATASAN. PPP 04: TIDAK SEMUA INDIKATOR DI PPAS DAPAT DIUKUR, SEBAGIAN BESAR TIDAK DAPAT RMINTAAN DARI WALIKOTA (INSIDENTAL) KARENA TERKADANG ADA TUNTUTAN DARI MASYARAKA RSEBUT 2 HARI RUPS (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM) SEBENARNYA ADALAH : RP. 346.231.653.477,91 UNJUKAN DOKUMENNYA. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 21 *AP 13: DPA 2007 SUDAH DISERAHKAN KE BPK, TAPI LUPA & TIDAK ADA BERITA ACARA. 4. UMP 08: PELATIHAN MANAJEMEN PAJAK SIFATNYA INSIDENTIL, JADI DATA 3 APB04(A2202) : NILAI NOMINAL TOTAL REALISASI PENDAPATAN APBD PADA TAHUN 2007 YG DIUKUR. ENGAN BUKU BANK DILAKUKAN SECARA LISAN KAS04: JAWABAN 3 HARI TAPI CEK DOKEMN SPM TGL 03 MARET DIKELUARKAN SP2D 3 MARET KAS10:DI BUAT PERTAHUN KARENA KETERBATASAN SDM N N PENUNJUKAN DAN BERKAS-BERKAS PROSEDUR PELELANGAN DILENGKAPI SETELAHNYA NGKAPAN SETDA(TRIANA). OLEH MASING-MASING SKPD PA02 HAL. 10, PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL PBJ02 KALAU KEGIATAN ADA 53,50 KEGIATAN MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN 3 KEGIAT PI02= DISAMPING PERDA,JUGA ADA PERBUP YANG MENGATUR TENTANG PERAN DAN TANGGUNG J PI06(B4103) SEBENARNYA PIHAK INSPEKTORAT MENDORONG UPAYA U/ MEMILIKI SERTIFIKAT RK SEBENARNYA BERAWAL DARI KESALAHAN SEKPRI (SEKRETARIS PRIBADI) BUPATI DALAM PENDI SEKSI PBJ HAL 14 T KEPADA WALIKOTA DAN KEMUDIAN DI TERUSKAN KEPADA BAWASDA UNTUK MELAKUKAN AUDIT TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2008. U BAHWA REKENING KASDA SEJAK DULU HANYA ITU. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 20 *AP 12: HAPAL TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN TAPI TIDAK DAPAT MENUNJUKAN DOKUMEN. 2009 4. DARI 61 TEMUAN AUDIT BPK 2007, 33 TEMUAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT, 18 TEMUA 5. PBJ 02, PBJ 05: TIDAK ADA DOKUMEN, SEHINGGA JAWABAN RESPONDEN TIDAK TAHU AN MELALUI LELANG,AKAN TETAPI UNTUK NILAINYA HAMPIR SAMA BESAR SEKITAR 4 MILYAR AP05:JUMLAH SKPD KAB.HALMAHERA SELATAN 61 SKPD, TAPI JIKA DINAS KESEHATAN DAN DI AWAB INSPEKTORAT YAITU NO.88 TAHUN 2008,DISAHKAN PADA TANGGAL 17-10-2008. HB03 DALAM APBD 2007 TERDAPAT PENDAPATAN HIBAH, DIKONFIRMASI ITU SEBENARANYA PEN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SELEBAR-LEBARNYA NAMUN BANYAK YANG KURANG BERMINAT HA KAS04 (B1104): KALAU SITUASINYA NORMAL. KAS13 HAL. 6, DIPEGANG MASING-MASING SKPD KAS17: PEJABAT PPK HANYA 32% DARI 85 SKPD YANG ADA, DAN SEKOLAH SMP,SMA DAN PUSK KEGIATAN TERSEBUT. KS 08/AP 09: LIHAT DOKUMENTASI REKAPITULASI HARIAN DI LAPTOP. PA21 HAL. 12, PERNAH MENGGUNAKAN SIMBADA TETAPI MASIH YANG LAMA DAN BELUM DIUPDA PERTAMA KEBAGIAN PERLENGKAPAN UMUM (TIDAK ADA INFO) LALU DIMINTA KE PERLENGKAPAN PP 04: TIDAK SEMUA INDIKATOR/SASARAN DAPAT DIUKUR, HANYA SEBAGIAN KECIL SAJA YAN PPP08.UNTUK V2.DINAMIKA PERKEMBANGAN ASPIRASI MASYARAKAT YANG MEMERLUKAN PENANGA SEBENARNYA ADALAH : RP. 383.677.418.671,68 SPOSISIAN SURAT FAX DARI KITA.SEKPRI TIDAK MEMBACA SELURUH ISI SURAT BERIKUT LAM Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 18 *AP 25: ADA DOKUMEN SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI TAPI TIDAK ADA SURAT/NO. KETETAPAN 6. DPPKAD (PP 41) BARU DIRESMIKAN PELANTIKAN PEJABAT 16-02-2009. KETIKA WAWANCAR AP09 HAL. 7, DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN DAN DILIHAT LANGSUNG DI KOMPUTER BAGIAN PEMBANGUNAN TERNYATA SAMA TIDAK ADA INFORMASI DAN DOKUMEN YANG KITA CARI DAPATAN SAH SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN SALAH MEMASUKKAN REKAP HARUSNYA KE PENDAP ESMAS MERUPAKAN SKPD KARENA MEMILIKI DPA DAN UNTUK PETUGAS PPK-NYA MASIH IKUT DI G DAPAT DIUKUR. PP 04=3. KAS05 : DOKUMEN TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TIDAK DIKETAHUI, HANYA SEJAK DUL KAS06 (B1105): PEWAWANCARA (KODE 0292) MELIHAT DOKUMEN KETETAPAN BERUPA KEPUTUSA KAS09(B1204) : PEWAWANCARA TELAH MELIHAT HASIL REKONSILIASI BELANJA YANG ADA DI KS 09: REKONSILIASI DILAKUKAN SETIAP HARI DAN TIDAK DIDOKUMENTASIKAN. L INI DISEBABKAN OLEH TUNJANGAN YANG KECIL,NAIK PANGKAT SULIT,SELEKSI KETAT & DA N BELUM DITINDAKLANJUTI. NAN SECEPATNYA,DIENTRY DI CP3 KARENA TIDAK CUKUP NAS PENDIDIKAN (PUSKESMAS,SMP,SMA)TOTAL 175. PBJ22 PEMENANG TENDER LEWAT PAPAN PENGUMUMAN DAN SURAT.KALAU PENGUMUMAN KEGIATA PIRAN-LAMPIRANNYA YANG MENYATAKAN BAHWA KITA MOHON AGAR SURAT TSB DIDISPOSISIKAN TE KE SIMABADA YANG BARU, SEMENTARA DILAKUKAN MANUAL (EXEL, WORD) Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 5. PA 11, PA 12, PA 13, PA 14: YANG TERJADI SELAMA INI,BAGIAN UMUM/PERLENGKAPAN A BERSAMAAN DENGAN PROSES PINDAHAN RUANG/GEDUNG DPPKAD AP 13: DPA TELAH DISERAHKAN KE BPK, TAPI TANPA TANGGAL PENYERAHANNYA DAN TIDAK A AP11 HAL. 7 DOKUMEN TAHUN 2007 APB01-APB04:TIDAK ADA DATA KARENA DOKUMEN APBD 2005 TIDAK DITEMUKAN BAIK DALAM B ATAN DAERAH LAIN YANG SAH DARI PIHAK KETIGA DPPKAD KALAU U/LAPORANNYA DIBUAT SETIAP HARI TAPI KALAU UNTUK CETAK BANKNYA ADAL KE SEMUA SKPD TERLAMPIR. NYATANYA,SURAT DISPOSISI DARI BUPATI LANGSUNG KE SEKDA KR01 UMP POINT C HAL. 13, BARU MENJABAT SEBAGAI KEPALA BIDANG PENDAPATAN SELAMA KS 10/AP 09/AP 12/AP 13: BELUM BISA LIHAT DOKUMENTASI LAP. IRA, KARENA PEMBAWA LALU DARI BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DIANJURKAN KE DINAS PU DAN PEMBANGUNAN LAM MELAKSANAKAN TUGAS BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI YANG RUMIT N BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKENING PEMERINTAH DAERAH KAB.ACEH TEN N LEWAT MEDIA MASSA NAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN NYA. U MEREKA MEMAKAI NOMOR REKENING TERSEBUT. DARI DPPKAD KEMUDIAN MENGIRIMKAN SURAT Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 17 *PA 01: KETETAPAN MENGENAI STATUS PENGGUNAAN BARANG MASIH DALAM PROSES. 2 MINGGU 7. PBJ 06: SEBENARNYA SETIAP TENDER ADA 5 ORANG, TAPI KE-5 ORANG TERSEBUT ADALAH AH SETIAP BULAN AP19 HAL. 7 TIDAK ADA DOKUMEN, DILIHAT DARI NERACA AWAL SKPD PRINDAKOP TAHUN 200 DA DOKUMENNYA. DAN SEKDA MENDISPOSISIKAN HANYA KE DINAS PENDIDIKAN. WALAUPUN SETELAH ITU DARI D ENTUK FILE DATA MAUPUN DOKUMEN, SEHINGGA UNTUK APBD TAHUN 2005 TIDAK ADA DATA. A GGARA DGN NO.KU.900/282/2008 TERTANGGAL 12 JUNI 2008. HB01: TIDAK ADA PERDA (QANUN) TENTANG HIBAH SECARA KHUSUS TAPI MASUK PADA PERDA/ KARENA DISANA YANG LEBIH TAHU DAN BANYAK DOKUMEN-DOKUMEN. KAS09 REKONSILIASI SELAMA INI BELUM PERNAH DILAKUKAN RENCANA MINGGU INI AKAN DIM NO S-900/410/III/BPKD/2007 KE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TENTANG PE PBJ29 MELALUI KEPPRES 80 DAN PEDOMAN YANG DARI PERMEN PI20(B4301) SEMUA TEMUAN AUDIT BPK SUDAH DITINDAK LANJUTI HANYA SAJA BELUM SEMUA TIDAK PERNAH TAHU KASUS ADA PENGHAPUSAN BARANG,KARENA SETIAP SKPD/ANGGOTA DEWAN TU DOKUMEN SAKIT. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 *PA 16: INVENTARISASI MASIH BERJALAN & SUDAH DIMULAI SEJAK JANUARI 2009. 5 (SOTK BARU) NERACA BERJALAN SKPD PENDIDIKAN TAHUN 2007/2008 AP 17: SAYA TIDAK BOLEH MELIHAT DOKUMEN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT BPK 2006 DAN INAS PENDIDIKAN TELAH MENGIRIM SURAT TERSEBUT KE SKPD-SKPD TERKAIT DAN SEMINGGU KAS10 (B1205): PEWAWANCARA (KODE 0292) MEMERIKSA LAPORAN REALISASI SEMESTER PERT KAS13(B1207) : DOKUMEN KETETAPANNYA TIDAK ADA NAMUNBERUPA SURAT HIMBAUAN SETIAP LANGSUNG MENEMUI BUPATI UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN HIBAH BARANG DINAS/PEMDA YANG NYA TUNTAS, MENGINGAT KASUS TEMUANNYA YANG BERMACAM-MACAM &DRAJAT TEMUAN KASUSNY PBD 2005 MENURUT INFORMASI DARI STAF ANGGARAN SUDAH DI BUAT DALAM BENTUK MANUAL, PI04 SKPD ADA 46 DAN UNTUK ENTITASNYA ADA 157 RSETUJUAN REK YANG SUDAH DIBUKA SK BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAN INI PUN MASIH DALAM PEMBAHASAN ULAI SETIAP MINGGU DENGAN MENGECEK SP2D DAN REKENING KORAN MAUPUN DENGAN BANK UMP16 HAL. 13, BERLAKU UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT SEMENTARA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 *KAS 12: SEBENARNYA BELUM ADA PENDAPATAN YANG DITERIMA OLEH BENDAHARA. A HAL INI YG MENYEBABKAN BELUM BISA TUNTAS SEKALIGUS AMA APBD KAB.ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2008 TERTANGGAL 14 JULI 2008. AP 17 DIJAWAB INSPEKTORAT AP09 UNTUK TAHUN 2008 DAN SEBELUMNYA BELUM ADA BUKU JURNAL,BUKU BESAR, BUKU BESA AP25, 26 HAL. 8,BELUM ADA SISDUR AKUNTANSI DOKUMEN DILIHAT DARI PERKADA NO. 14 T BELUM SEMUA TEMUAN DITINDAKLANJUTI. BENDAHARA SKPD BUAT GIRO DINAS DIPAKAI SELAMA MENJABAT. SETELAH MASA JABATAN HABIS,KENDARAAN DINAS LANGSUNG DIA HB03: PEMDA NAGAN RAYA BARU AKAN MENERIMA HIBAH DARI BRR NAGAN RAYA LAPORAN KEUANGAN DAERAH DIBUAT OLEH KONSULTAN. PBJ22 HAL. 15, DIUMUMKAN DI PAPAN PENGUMUMAN SETIAP SKPD PI12 KALAU JUMLAH ENTITAS YANG DIAUDIT ADA 185 SEBELUM MASUK WILCAH TELAH SAYA KONFIRMASI SERTA DINAS PENDIDIKAN MENYATAKAN SUR SEDANGKAN DATA DOKUMEN APBD 2006 DAN 2007 BISA DI DAPATKAN MELALUI DATA KOMPUTE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 15 *KAS 26: SISDUR AKUNTANSI SUDAH DIBUAT TAPI TIDAK ADA NO. KETETAPANNYA. AHUN 2008 TENTANG SISTEM AKUNTANSI, PERKADA NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEN AP 13: RESPONDEN MENJAWAB PERNAH MENYERAHKAN DPA KE BPK TAHUN 2007, TETAPI TIDAK AT TELAH DITERIMA OLEH SEMUA SKPD TERKAIT, TAPI SAAT KAMI AKAN WAWANCARA DENGAN HB 08: KARENA BELUM/TIDAK MENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA MAKA DI LRA TI HP101: BELUM ADA PERDA TENTANG PINJAMAN DAERAH DAN DICEK DI APBD JUGA TIDAK ADA KAS15 (B1208): PEWAWANCARA (KODE 0292) MELIHAT DOKUMEN KETETAPANNYA BERUPA PERAT KAS17(B2104) : PPK MELEKAT DI SEKRETARIS & KTU NAMUN MULAI TAHUN 2009 SUDAH DI S MBIL SEBAGAI BARANG HIBAH DAN ADA PERSETUJUAN BUPATI. PA01 DAN PA02 ADA DOKUMEN YANG BERUPA DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPAKAI OLE PA17MM DAN PA17YY PROGRAM MASIH MASUK DALAM VARIABEL BULAN DAN TAHUN PI14 HAL. 17 MENGACU PADA PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KODE ETIK PROSED PI20A(B4302) SECARA TEKNIS ADA 2,YAITU SKPD YANG BERSANGKUTAN BILA TIDAK DITANGG R DAN DOKUMEN DALAM BENTUK FOTOCOPY, SEMUA BAGIAN DAN STAF SUDAH SAYA KONFIRMASI R PEMBANTU DAN BUKU NERACA SALDO. BARU 2009 AKAN DIBUAT DENGAN BANTUAN KONSULTAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 14 *PA 19 & P1 20: LAPORAN BARANG DAERAH BELUM ADA KETETAPANNYA,KARENA MASIH PROSES 6. KAS 19: TIDAK ADA PELATIHAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN YANG RUTIN, YANG A API KARENA PERSONIL YANG BERSANGKUTAN TELAH DIMUTASI MAKA SASARANNYA ADALAH PERS ATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PERKADA NO. 15 TE DAK ADA DOKUMENTASI. DARI JAKARTA DAN BELUM JADI DPPKAD DAN BAGIAN PERLENGKAPAN TERNYATA KAMI DITOLAK. ALASAN DUA LEMBAGA TSB MEN H SIAPA DAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI ATAS HAL TERSEBUT(DI PA02 ADALAH SALAH SATU P HUTANG TAHU TANGGALNYA(LUPA) DAN TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN SERAH TERIMA DPA. TETAPI DISURUH MENUNGGU KEPALA DPKAD DAN HARI SENIN KETEMU KEPAL DPKAD TERNYATA UBAG KEUANGAN UR AUDIT INTERN URAN BUPATI NO.859 TAHUN 2008 TENTANG BESARAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA S Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 12 *PA 23, PA 24, PA 27: MASIH DALAM PROSES, BARU MULAI DAN BARU MAU DITETAPKAN. BELIAU TIDAK MENYIMPAN DOKUMEN DAN SAYA DIJANJIKAN AKAN DICARIKAN DAN AKAN MEMB DA HANYA BIMBINGAN/KONSULTASI SAJA. ENUNJUKKAN KENDARAAN RODA DUA YANG DIPAKAI OBSL SUB BAGIAN ANGGARAN KOTIM) TGL P HB01(B6201) : PERATURAN YANG SPESIFIK MEMANG BELUM ADA TAPI KALAU YANG MENYINGGU HP103: BELUM ADA PERDA TENTANG INVESTASI KARENA MASUK PADA PERDA APBD PASAL 4 PO HPI 01: BELUM ADA PERKADA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH. KPD & UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.ACEH TENGGARA TERTANGGAL 30 DESEMB NTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI OLAK KARENA MEREKA TIDAK MENERIMA DISPOSISI PERINTAH LANGSUNG DARI BUPATI. KEESO ONILNYA SECARA LANGSUNG DIMANA MEREKA DIMUTASI PI14 HAL. 17, MENGACU PADA PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KODE ETIK PROSE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 12 *UMP 03: DALAM PROSES SOSIALISASI PERDA DAN INVENTARISASI WAJIB PAJAK & WAJIB RE 7. AP 13: DPA TELAH DISAMPAIKAN PADA BPK, TAPI DOKUMENTASI SERAH TERIMA BELUM DI DI KAB. ACEH BARAT DAYA SEMUA STAFF INSPEKTORAT MENYATAKAN TUGAS YANG DIEMBANNYA DUR AUDIT INTERN ENETAPA YANG DITULIS ADALAH TGL PEMERIKSAAN DAFTAR TERSEBUT KRN PERBNYA TIDAK DA ER 2008. ERI INFORMASI JIKA KETEMU. HB02 HAL. 9, DOKUMEN TENTANG PEMBERIAN HIBAH (BELUM ADA PENERIMAAN HIBAH) HPI 03: KEBIJAKAN PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH DILAKUKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM IN 3 DAN BERDASARKAN PERMENKEU KAN HARINYA DINAS PENDIDIKAN MENYERTAKAN SURAT PENGANTAR BAGI KAMI BESERTA KOPIA NG PERIHAL BANTUAN TERTUANG DI PERATURAN BUPATI NO 55 TAHUN 2008 TENTANG PENGELO Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 AP01 (B20102) - AP04 (B2102): DIDAPAT DI SEKRETARIAT DPKKD DAN U/ AP04 PEWAWANCA DALAM PAKTA INTEGRITAS HPI01 HAL. 9, HANYA DALAM BENTUK MOU LAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERTANGGAL 26 FEBRUARI 2008 N SURAT FAX (YANG KEDUA KALINYA) UNTUK DPPKAD DAN BAG. PERLENGKAPAN, TAPI MEREKA PA17: TIDAK ADA INVENTARISASI PADA BARANG PAKAI HABIS PAT DITUNJUKKAN. PEMEGANG SAHAM (RUPS). PI04 HAL. 17, 12 SKPD DAN 2 BUMD TEMUKAN. TRIBUSI. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 *PBJ 12: TIDAK ADA DOKUMENTASI/KLIPING PENGUMUMAN TENDER. 8. AP 21: PERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELUM DITEMUKAN, JADI DIISI 3. AP12(B7102) LAP KEU TAHUNAN 2007 DISAMPAIKAN PADA BPK PADA BULAN JUNI TAHUN 2008 HP100(B6101) : MENURUT RESPONDEN SECARA UMUM PEMDA ACEH BARAT TIDAK PUNYA HUTANG HPI03 HAL. 10,PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL, DIDAPAT DARI BAGIAN HUKUM MASIH MENOLAK.DINAS PENDIDIKAN KEMUDIAN MEMBUAT NOTA DINAS SERTA MELAMPIRKAN FOT PA 01: BELUM ADA PERATURAN DAERAH TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG DAERAH, TAPI PA20 INSPEKTORAT MENJELASKAN DALAM PROSES PENGAWASAN BERKAITAN DENGAN TEMUAN BPK PA22: PERDA MASIH DALAM PEMBAHASAN PBJ08 HAL. 14 DIENTRI 99 KARENA JUMLAH DIGID KURANG/TIDAK CUKUP DIENTRI 95 JUGA RA MENGHITUNG BERSAMA STAFF. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 11 *PBJ 32, PBJ 33: MASIH DALAM PROSES. , NAMUN DEMIKIAN KHUSUS PDAM KAB. ACEH BARAT MEMILIKI HUTANG 4 MILYAR TAHUN 1997 9. AP 25, AP 26: MENURUT RESPONDEN SUDAH ADA PERDA TENTANG SISDUR AKUNTANSI,TAPI AP12 (B7102): PEWAWANCARA (KODE 0292) TELAH MENGECEK SURAT PENYERAHAN LAPORAN KE HANYA BERITA ACARA. INSPEKTORAT SEBAGAI FASILITATOR DALAM PROSES TINDAK LANJUT, APAKAH TINDAK LANJK OKOPI TULISAN TANGAN DISPOSISI DARI BUPATI DAN SEKDA, BAHKAN PAK MUSLICH (SEKRET PA24: TIDAK ADA PERDA KHUSUS TAPI TERTUANG DI DALAM PASAL DI PERDA PENGELOLA DAN PA25 HAL. 12, PERMENDAGRI NO. 05 TAHUN 1997 SEDANGKAN TANGGALNYA TIDAK TERTERA TIDAK BISA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 *PBJ 35: YANG DIBAHAS ADALAH USULAN KEBUTUHAN TERSEBUT APAKAH SESUATU YANG PERLU AP13(B7101) DUKUNGAN PELAKSANA ANGGARAN DISAMPAIKAN KEPADA BPK PADA BULAN MEI 20 ARIS DINAS PENDIDIKAN) MENGANTAR KAMI MENEMUI KABAG-KABAG YANG MENOLAK TSB. AKHI DAN HINGGA SEKARANG TELAH MENCAPAI 10 MILYAR DAN HUTANG INI TIDAK MASUK DALAM LA INI MASIH DALAM DALAM PEMBAHASAN DI DPRK PBJ22 HAL 15, DOKUMEN DILIHAT LANGSUNG DARI FILE KOMPUTER KARENA DOKUMEN TIDAK D RESPONDEN BAGIAN PENDAPATANDALAM MENJAWAB DIBANTU OLEH KABAG PENAGIHAN. TIDAK DAPAT MENUNJUKAN DOKUMEN.SEMENTARA DIISI 3 DI AP 25. UANGAN PEMKAB ACEH TENGGARA BERUPA SURAT PENGANTAR NO.KU.903/347/2008 TERTANGGAL UT BISA DITERIMA BPK BUKAN MENJADI WEWENANG INSPEKTORAT. DAN PADA TAHUN 2007 BEL Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 02 AGUSTUS 2008 DGN TEMBUSAN KEPADA GUBERNUR,BPK,INSPEKTORAT PROVINSI & KABUPAT 07 SEDANGKAN TANGGALNYA TIDAK TERTERA 10. HB 01,HB 02,HB 09,HG 10: RESPONDEN TIDAK TAHU,SEMENTARA DIISI 3. APAT DITEMUKAN DIPRIORITASKANKAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH YANG MASIH MUDA INI. PA26: DOKUMEN ADA TAPI MASIH MENUNGGU PENGESAHAN PERDA PBJ 12/PBJ 22: TIDAK ADA DOKUMENTASI PENGUMUMAN TENDER, KARENA DIPEGANG OLEH KE- PORAN KEUANGAN RNYA DUA LEMBAGA TSB BERSEDIA DIWAWANCARA BAHKAN SANGAT KOOPERATIF DALAM MEMBERI UM ADA LAPORAN YANG MASUK TENTANG TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 *PBJ 08: SEBENARNYA DATA INI BELUM ADA, KARENA TIAP-TIAP SKPD MEMPUNYAI RENCANA 11. HPI 03: KARENA RESPONDEN TIDAK TAHU SEMENTARA DIISI 3. AP06(B2103) JUMLAH SEMUA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN(PPK) SKPD ADA 70 ORANG H EN. HPI02(B6102) : WUJUDNYA BERUPA PENERTAAN MODAL DI BPD ACEH KAN KOPIAN DATA YANG DIPERLUKAN TERKAIT DG SURVEY KEDUA UNTUK BOJONEGORO YAITU PA27: DOKUMEN ADA DI BAG.ASSET DPPKAD PB024 HAL.15, DOKUMEN ADA DI PANITIA LELANG MASING-MASING SKPD TUA TENDER/LELANG. UMP13 RESPONDEN MENJAWAB YA, ADA PEMBAYAR PAJAK YANG TERLAMBAT TAPI DAFTAR TIDAK Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 10 12. PBJ 13: TIDAK MEMBUAT HPS, KARENA MEMAKAI HARGA NILAI ANGGARAN DI DPA. AMPIR SETIAP SKPD ADA 2 ORANG AP17 (B7105): MENURUT RESPONDEN, TEMUAN AUDIT BPK 2006/2007 BANYAK SEKALI & ADA HPI03(B6102) : KALAU PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG INVESTASI DAERAH BELUM ADA MASING-MASING DAN BELUM TERKOORDINIR WADAHNYA. PB14 HAL. 17, HANYA ADA PROGRAM TETAPI TIDAK ADA MANUAL RERTANYAAN AP 01-AP04 DIJAWAB OLEH KABAG TU. SURVEY STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH TIM PAK MULIA. SAYA TERSUSUN. UMP08: PERNAH ADA PELATIHAN MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH PADA SAAT BERUPA DINAS P Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 *PI 01, PI 02: SUDAH ADA PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORA 13. PBJ 29: TIDAK ADA PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JUKNIS PENGADAAN BARANG J ENDAPATAN DAERAH NGNYA BAG. PERLENGKAPAN MASIH MEMPERSULIT PROSES PENGUMPULAN DATA BAHKAN MENOLAK PERKARA YG DITANGANI KPK. PI 14: TIDAK BISA MENUNJUKAN PROGRAM DAN MANUAL AUDIT INTERNAL, KARENA MASIH YANG ADA ADALAH PERATURAN KEAPALA DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NO 23 TAHUN 20 Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 08 TERTANGGAL 30 DESEMBER 2008 AP19 (B2302): NERACA HANYA ADA U/ DAERAH, TIDAK DIBUAT PER SKPD. ASA,TAPI MENGGUNAKAN KEPPRES 80. MENGGUNAKAN PERMENDAGRI NO. 23/2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN T DAERAH TAPI BELUM DISAHKAN. UMP09 DAN UMP14: TIDAK ADA SANKSI HANYA BERUPA TEGURAN KARENA PEMDA MASIH BARU D UNTUK MENUNJUKKAN DOKUMEN SAAT KAMI AKAN CEK DOKUMEN, ALASANNYA KARENA DISPOSISI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 *PI 06, PI 07: HANYA KEPALA BAWASDA YANG MEMILIKI LATAR BELAKANG AKUNTANSI DAN 14. PI 01: RESPONDEN BILANG SUDAH ADA PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI BAWASD AN MASIH TAHAP SOSIALISASI AP21: SUMBER ADA DI QANUN KAB.ACEH TENGGARA NO.02 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK ATAS PENYELENGGARAAN KEPALA DAERAH. BUPATI TIDAK MENYEBUTKAN CEK DOKUMEN, HANYA WAWANCARA. AWALNYA SAAT PAK MUSLICH PA03(B5102) : BENTUK SEWA BERUPA BANGUNAN RUKO MILIK PEMKAB ACEH BARAT DI JL. ME Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 A TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB, TAPI TIDAK ADA DOKUMENNYA,DI HUKUM SETDA TID JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BERKUALIFIKASI. KETEMU LANGSUNG DG KABAG PERLENGKAPAN, SAMBUTANNYA SANGAT RAMAH. TAPI SETELAH PA PA 19/PA 20: MASIH DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, TAPI INI- PBJ19,PBJ20,PBJ21: PEWAWANCARA BERTEMU LANGSUNG DGN PANITIA TENDER YAITU BPK SAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMKAB ACEH TENGGARA, KUTACANE 2008. PEWAWANCARA (K RDEKA & JL. NASIONAL KOTA MEULABOH SEDANGKAN YANG SIFATNYA PINJAM PAKAI ADALAH K Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 *PI 20: SEMUA TEMUAN AUDIT(3 TEMUAN)MASIH DALAM PROSES TINDAK LANJUT. AK ADA,DI SETWANPUN TIDAK BISA DITEMUI. JADI PI 01=3. ANTOR BRA (BADAN REINTREGASI BANDA ACEH) D MURSHAL (KABAG PEMBANGUNAN SETDA) DAN BELIAU MENGATAKAN BAHWA BERITA ACARA BEL K MUSLICH KEMBALI KE DINAS PENDIDIKAN, KABAG DAN STAF PERLENGKAPAN YG IKUT HADIR ODE 0292) MELIHAT QANUN TSB DI RUANG KEPALA DPKKD. PUN KESULITAN KARENA LAPORAN DARI TIAP SKPD ADA YANG TIDAK ADA. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 *UMP 05: DALAM PROSES SOSIALISASI PADA OBJEK PAJAK. KARENA KABUPATEN MASIH BARU. 15. PI 02A: RESPONDEN BILANG PUNYA RKPT,TAPI DOKUMENNYA TIDAK ADA,KETIKA DITANYA HPI00 (B6101): PEWAWANCARA (KODE 0292) MELIHAT DOKUMEN BERUPA PERJANJIAN ANTAR P PA11(B5301) : PEWAWANCARA MELIHAT SURAT BUPATI ACEH BARAT NO.024/296/V/2009 TERT PI 25: SISTEM PENGENDALIAN INTERN TIDAK DIUJI SECARA REGULER, TETAPI ADA UPAYA SAAT WAWANCARA KEMBALI MMEPERSULIT WAWANCARA. BAHKAN MEREKA BEBERAPA KALI MENERT UM DIARSIPKAN/DIKELUARKAN KARENA BARU MULAI TENDER PENGADAAN DAN UNTUK ARSIP YAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 7 ANGGAL 27 FEBRUARI 2009 YG BERISI MASALAH PENGHAPUSAN BARANG DAERAH AWAKAN PERTANYAAN YG DIAJUKAN KARENA MENURUT MEREKA PERTANYAAN KAMI ADALAH PERTA EMERINTAH RI DAN PEMERINTAH KAB.ACEH TENGGARA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNA G PERIODE LALU TIDAK TAHU DIMANA KARENA ADA PENGGANTIAN PERSONIL DAN ARSIP TIDAK JADI BELUM ADA/BELUM DILAKUKAN VERIFIKASI. PI 03 JAWABANNYA TIDAK JELAS. JADI PI 02A=3. UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KONDISI LAPANGAN. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 6 *UMP 06: KARENA MASIH BARU, JADI RENCANANYA AKAN TERINTEGRASI SATU ATAP. ADA AP 12: LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2007 SUDAH DISERAHKAN KE BPK TAPI LUPA TANGGAL/BU- N PASAR TERPADU DI KUTACANE NO: RDA-309/DP3/2001 TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2001. SA NYAAN STANDAR YANG BISA LANGSUNG BACA BUKU PERDA TANPA PERLU WAWANCARA.SELAIN IT PA22(B5105) : MASIH DALAM BENTUK RANCANGAN KAB. ACEH BARAT NOMOR:__ TAHUN 2008 T Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 6 *UMP 13: BELUM ADA, KARENA MEMANG BARU MAU MENERAPKAN PAJAK UNTUK PENDAPATAN DAE ENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH LAN YANG PASTI, DAN TIDAK ADA DOKUMEN. MPAI SEKARANG BELUM LUNAS. PBJ29: TIDAK ADA PERDA HANYA MENGIKUTI KETENTUAN KEPRES U MEREKA SETENGAH BECANDA MENUDUH KAMI CIA YANG INGIN MEMANFAATKAN DATA DAERAH M Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 5 2. AP 12-AP 13= KAMI SUDAH MENANYAKAN SELAMA KERJA DI NABIRE(4,5,6 MARET)TPI TI- EREKA, BAHKAN MEREKA MEMFOTOKOPI SURAT TUGAS SERTA KTP KAMI SEBAGAI JAMINAN. PA13 (B5301): MENURUT RESPONDEN ADA DOKUMEN CUMA SETELAH DICARI-CARI TIDAK KETEM RAH. UMP13(B1309) : PEWAWANCARA MELIHAT REGISTER PAJAK RESTORAN DI REGISTER TERTULIS Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 4 *KEPALA BAWASDA(BPK.SUKIS)MEMINTA KAMI MEWAWANCARAI ULANG SEMUA PERTANYAAN YANG DAK DAPAT INFORMASI, KAMI REVISIT LAGI TANGGAL 13/03/2009 TETAP SECARA DETAIL DAFTAR PEMBAYAR PAJAK YG TERLAMBAT NAMUN REGISTER INI MASIH MANUAL U DOKUMENNYA. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 4 PA16 (B5304): MASIH DALAM PROSES. SUDAH TERISI, YANG SEBELUMNYA SUDAH DITANYAKAN PADA BAPAK OSKAR MANGONTO,HAROLD TIDAK ADA DOKUMEN DAN DATA. JADI DIIISI 98. UMP14(B1306) : KHUSUS U/ PBB DIDENDA OLEH BANK 2% Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 PA19 (B5307): ADA TAPI BUKTI TIDAK ADA. PBJ10(B3106) : U/ MODAL BILA NILAI TENDER 1 MILYAR KE ATAS SENGKEI, ALIES YEMBISE & FRANSISKUS URAFMABIN. HAL INI KARENA BAPAK SUKIS SEBAG Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 AI ORANG YANG MEMBINA MEREKA(BAGIAN KEUANGAN) DAN DIKHAWATIRKAN ADA JAWABAN DAR PA20 (B5308): MASIH DLM PROSES. PBJ12(B3107) : PEWAWANCARA SUDAH MELIHAT KLIPINH YG MEMUAT PENGUMUMAN TENDER YAI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 I MEREKA YANG KURANG TEPAT. AKHIRNYA SAYA MENANYAKAN KEMBALI SEMUA PERTANYAAN PA24 (B5109): MENURUT INSPEKTUR INSPEKTORAT ADA PERDANYA CUMA KEBETULAN YG PEGAN TU DI KORAN MEDIA INDONESIA & SERAMBI INDONESIA DOKUMENTASI INI DITEMUKAN PEWAWA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 3 DI KUESIONER PADA BAPAK SUKIS. G PERDA TSB TIDAK MASUK. NCARA DI KANTOR BINA MARGA KAB. ACEH BARAT U/ KORAN NASIONAL (MEDIA INDONESIA) Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 ILA NILAI TENDER DIBAWAH 1 MILYAR PBJ08 (B3105): ADA 150 ORANG YG DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2009. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 PBJ19(B3107) : DOKUMEN ADA DI BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) NOMOR300/BA-A PI01 (B4101): DOKUMEN YG DILIHAT OLEH PEWAWANCARA (KODE 0292) ADALAH QANUN NO.01 Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 ANWIJZING/VII/2008 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI & TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 H KAB.ACEH TENGGARA. PBJ20(B3110) : DOKUMEN ADA DI BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN NOMOR : 03/BAPP/P Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 AN-GAB/XI/2008. DOKUMEN INI DITEMUKAN PEWAWANCARA DI KANTOR BINA MARGA KAB. ACEH PI12 (B4106): INSPEKTUR TIDAK BISA MENYEBUTKAN KARENA BAGIAN YG PEGANG DATA INI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 BARAT SEDANG TIDAK MASUK. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 PBJ21(B3111) : DOKUMEN ADA DI BERITA ACARA EVALUASI PELELANGAN NOMOR : 09/BAEP/P PI19 (B4301): INSPEKTUR TIDAK BERANI MENGATAKAN KARENA BAGIAN YG PEGANG DATA INI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 AN/XI/2008 DOKUMEN INI ADA DI KANTOR BINA MARGA KAB. ACEH BARAT SEDANG TIDAK MASUK. KATA INSPEKTUR, YG JELAS BANYAK JUMLAHNYA KARENA DI KAB.ACE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 H TENGGARA MASUK KATEGORI DISCLAIMER. DAN PADA SAAT PEWAWANCARA TURUN, KEBETULAN PBJ24(B3113) : DOKUMEN ADA DALAM BENTUK SANGGAHAN BANDING DARI PT TRIPLE-E GEODA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 2 PETUGAS DARI BPKP & KPK YG JUGA INSPEKSI KE INSPEKTORAT. BEGITU PULA DGN PI20. TA SURVEY TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 2008 Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 PBJ29(B3118) : YG ADA DALAM BENTUK SURAT EDARAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEG Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 IATAN PENGADAAN BARANG /JASA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT THN 2009 N Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 OMOR : 050/106/VI/2009 Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 PI06(B4103) : YG SUDAH BENAR-2 PUNYA KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR ADAL Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 AH 1 ORANG NAMUN U/ TAHUN INI ADA LAGI YANG SUDAH LULUS SEBANYAK 5 ORANG TAPI BE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 LUM MENERIMA SERTIFIKATNYA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 PI19(B4301) : DOKUMEN ADA DI DAFTAR TEMUAN & TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI DI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan 1 ACEH TAHUN 2007 Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 0191 0192 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0792 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1392 Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 0191 0192 0291 0391 0392 0491 0492 0591 0691 0692 0791 0891 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1391 Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 11 94 Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 74 Jumlah Kunjungan Wawancara Jumlah Kunjungan Wawancara Jumlah Kunjungan Wawancara Jumlah Kunjungan Wawancara Jumlah Kunjungan Wawancara Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 4 1 2 3 4 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 NUMVIS : Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 1 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 0203200909401000 0203200910371046 0203200911021145 0203200913051341 0203200913221348 0403200909290941 0403200910221033 0403200910251237 0503200907490905 0503200908240915 0503200910501115 0703200909100930 1003200908060837 1003200909531020 1003200910151030 1003200911111207 1003200912251239 1003200912501320 1103200909451010 1103200910051016 1103200915071549 1203200908250840 1203200916001630 1303200908320841 1603200908160834 1603200909160927 1603200909280947 1603200911171130 1603200912001315 1603200912351310 1603200921532217 1703200910021025 1803200908400904 1903200909330938 2302200908520906 2302200910101020 2302200912241235 2402200907410801 2402200908300915 2402200909191218 2402200912011218 2402200912441315 2402200913301345 2402200913301412 2502200908510905 2502200910381050 2502200912541330 2702200908010831 2702200911301220 2802200911511215 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 NUMVIS : Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 2 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 0203200909200945 0203200911571206 0203200914451505 0303200908330849 0303200909511002 0403200909501002 0403200910451059 0403200914101420 0503200911461204 0603200910581130 1003200907150807 1003200910381049 1003200912071243 1003200912511301 1003200914521525 1103200912321301 1203200908030937 1203200908510908 1203200910401045 1203200911251150 1203200912451348 1303200909120943 1303200909220935 1603200910021014 1703200907250745 1703200911101230 1803200908360908 1803200910251059 1803200913031310 1903200908000817 1903200913241345 2003200909451045 2302200909080931 2302200911501200 2302200914091430 2402200909311103 2402200914311502 2402200914451510 2402200916171700 2502200908401020 2502200909250938 2502200911141133 2602200911301145 2702200909501031 2702200910401106 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 NUMVIS : Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 3 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 0203200914411459 0403200907030724 0403200911021110 0403200911451200 0503200912301245 0603200910301045 0703200909521015 1003200908200852 1003200913021306 1003200920062017 1103200914501535 1203200909511031 1303200908010812 1403200908400915 1703200908430906 1703200912361310 1803200913211355 1803200913221327 1903200912101232 1903200913081320 2302200910211037 2403200911301310 2502200909150940 2502200910511103 2502200914321457 2602200908540907 2602200912451331 2602200915591609 2602200916161630 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 NUMVIS : Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 4 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 0503200912101221 1103200912131224 1903200917581825 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 NUMVIS : Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 5 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 NUMVIS : Jumlah kunjungan wawancara : Wawancara 6 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 2 28 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 2 27 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 2 26 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 5 19 5 11 19 Sysmiss Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 2 3 2 3 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 2 3 2 3 Sysmiss Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 2 3 2 3 Sysmiss Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 3 3 3 Sysmiss Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 2009 2009 2009 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tanggal wawancara : Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 7 21 7 8 9 10 11 12 13 15 16 21 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 7 16 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Sysmiss Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 7 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Sysmiss Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 12 17 12 17 Sysmiss Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 54 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 58 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 1 59 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 10 58 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 8 22 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 7 17 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 Sysmiss Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 7 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Sysmiss Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 12 18 12 18 Sysmiss Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 50 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 45 5 59 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 29 21 59 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 47 21 25 21 24 25 Sysmiss Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 Sysmiss Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke CRT7 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 2 1 Selesai 2 Selesai sebagian 3 Tidak selesai Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 49 5 5 1 Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya Sysmiss Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 PENGAWAS SMP DI LUAR JANGKAUAN Diisi jika jawabannya selain: 1. Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2. Responden sakit parah 3. Responden menolak Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4 Edit manual, tanpa CAFE Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor (lainnya) Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Diisi jika jawabannya selain: 1. Data dientri tanpa kesalahan 2. Data dientri dan dikoreksi 3. Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4. Edit manual, tanpa CAFE Pemantauan oleh petugas (Diobservasi) Pemantauan oleh petugas (Diobservasi) Pemantauan oleh petugas (Diobservasi) Pemantauan oleh petugas (Diobservasi) Pemantauan oleh petugas (Diobservasi) Pemantauan oleh petugas (Diobservasi) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Pemantauan oleh petugas (Diperiksa) Pemantauan oleh petugas (Diperiksa) Pemantauan oleh petugas (Diperiksa) Pemantauan oleh petugas (Diperiksa) Pemantauan oleh petugas (Diperiksa) Pemantauan oleh petugas (diperiksa) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Pewawancara periksa responden Pewawancara periksa responden Pewawancara periksa responden Pewawancara periksa responden Pewawancara periksa responden Pewawancara periksa responden Catatan pewawancara: kedua-duanya harus dilingkari, pertanyaan yang ditanyakan disesuaikan dengan responden, ikuti SKIP Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Dewan Pendidikan --> KR01X_MPD -- MPD00Y (hal 2) AB B Pengawas Sekolah --> KR01X_MPW -- MPD00z (hal 3) Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 15 1 2 3 4 5 6 8 15 Sysmiss Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Lamanya memegang jabatan ini Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sysmiss Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Sysmiss Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik Responden : Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 DIII AIII MATEMATIKA PGSLP S-1 EKONOMI S-1 TEKNIK ELEKTRO S1 (PENDIDIKAN) S1 (SPD-GEOGRAFI) S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA S1 BIMBINGAN KONSELING S1 EKONOMI S1 EKONOMI MANAJEMEN S1 EKONOMI UMUM DAN S1 HUKUM PERDATA S1 IKIP KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 IPS SEJARAH S1 KEHUTANAN S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN JUR.AGAMA S1 PENDIDIKAN SEJARAH S1 PSIKOLOGI S1 SOSPOL S1 SYARIAH S1-PENDIDIKAN AGAMA S2 S2 (MANAGEMENT) S2 EKONOMI DAN TEKN.PENDIDIKAN S2 EKONOMI PEMBANGUNAN S2 ILMU HUKUM S2 KURIKULUM TEKNIK PENDIDIKAN S2 MAGISTER OF SCIENCE S2 MANAGEMEN S2 MANAJEMEN S2 MENEJEMEN S2 SOSIOLOGI S2, MANAGEMEN S3 SARJANA MUDA (BA) SARJANA MUDA BAHASA INGGRIS SI TARBIYAH SMA SPG Berapa jumlah total anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah total anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah total anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah total anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah total anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 7 996 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/kota ini. Terdiri dari jumlah total keseluruhan, jumlah anggota perempuan dan jumlah anggota laki-laki. Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan perempuan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan perempuan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan perempuan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan perempuan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan perempuan di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 996 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/kota ini. Terdiri dari jumlah total keseluruhan, jumlah anggota perempuan dan jumlah anggota laki-laki. Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan laki-laki di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan laki-laki di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan laki-laki di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan laki-laki di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan laki-laki di Kabupaten/Kota ini? Berapa jumlah anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota ini? a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 3 996 Pertanyaan ini untuk mengetahui jumlah anggota Dewan Pendidikan di Kabupaten/kota ini. Terdiri dari jumlah total keseluruhan, jumlah anggota perempuan dan jumlah anggota laki-laki. Apakah Dewan Pendidikan memiliki Surat Keputusan (SK) yang menerangkan: tentang anggotanya, TUPOKSI, lingkup kerjanya, proses seleksi dan pengangkatan anggotanya, dll? Apakah Dewan Pendidikan memiliki Surat Keputusan (SK) yang menerangkan: tentang anggotanya, TUPOKSI, lingkup kerjanya, proses seleksi dan pengangkatan anggotanya, dll? Apakah Dewan Pendidikan memiliki Surat Keputusan (SK) yang menerangkan: tentang anggotanya, TUPOKSI, lingkup kerjanya, proses seleksi dan pengangkatan anggotanya, dll? Apakah Dewan Pendidikan memiliki Surat Keputusan (SK) yang menerangkan: tentang anggotanya, TUPOKSI, lingkup kerjanya, proses seleksi dan pengangkatan anggotanya, dll? Apakah Dewan Pendidikan memiliki Surat Keputusan (SK) yang menerangkan: tentang anggotanya, TUPOKSI, lingkup kerjanya, proses seleksi dan pengangkatan anggotanya, dll? Apakah Dewan Pendidikan memiliki Surat Keputusan (SK) yang menerangkan: tentang anggotanya, TUPOKSI, lingkup kerjanya, proses seleksi dan pengangkatan anggotanya, dll? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPD01d Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dewan Pendidikan mempunyai surat keputusan (SK) yang menerangkan tentang anggota, TUPOKSI, Lingkup kerja, proses seleksi, dan pengangkatan anggota Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (nomor) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (nomor) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (nomor) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (nomor) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (nomor) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan: Yang mengangkat:_______________ Nomor:________________________ Tanggal: / / / Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 40 004/3524/426.12/2002 01/FOPP/PM/11/2008 01/KEP/PAN_DP/2006 05/SKEP-DPWS/XII/2007 06/4/KOTA-TTE/2003 08/MUSDA-DP/I/2008 10.1.03.2004 138 TAHUN 2008 1435 TAHUN 2007 178 TAHUN 2005 180/2007 188.4/284 188.45/124/408.21/2008 188.45/299/KEP/434.03/2005 188.45/575/KPTS/433.013/2007 188/125/KEP/412.12/2007 188/146/K/411.101.03/2007 188/20/415.12/2005 188/8068/404.109/2007 205 TAHUN 2006 231/SK.KDH/A/2002 248 TAHUN 2002 275/2002 303 TAHUN 2007 409/KEP.DPK/IV/2007 410/2005 420/020/2008 420/1667/2007 420/185/2003 420/233 TH 2007 420/288/2008 420/310/2008 420/366/2007 420/650/TH 2002 420/73/02/2006 684 TAHUN 2005 890/47/SK/2006 NO 24 TAHUN 2002 NO 70 TH 2002 NO.08 TAHUN 2007 Pertanyaan ini untuk mengetahui nomor ketetapan, siapa yang menetapkan, serta tanggal, bulan, tahun SK tersebut ditetapkan Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tanggal) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tanggal) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tanggal) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tanggal) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tanggal) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan: Yang mengangkat:_______________ Nomor:________________________ Tanggal: / / / Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 40 10 1 30 1 2 3 5 6 7 8 9 Missing 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 25 26 27 30 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui nomor ketetapan, siapa yang menetapkan, serta tanggal, bulan, tahun SK tersebut ditetapkan Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (bulan) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (bulan) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (bulan) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (bulan) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (bulan) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan: Yang mengangkat:_______________ Nomor:________________________ Tanggal: / / / Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 40 10 1 12 1 2 3 4 6 7 8 9 Missing 10 11 12 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui nomor ketetapan, siapa yang menetapkan, serta tanggal, bulan, tahun SK tersebut ditetapkan Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tahun) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tahun) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tahun) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tahun) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan (tahun) Nomor ketetapan dan tanggal ketetapan: Yang mengangkat:_______________ Nomor:________________________ Tanggal: / / / Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 40 10 2002 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui nomor ketetapan, siapa yang menetapkan, serta tanggal, bulan, tahun SK tersebut ditetapkan Kapan terakhir terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan? Kapan terakhir terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan? Kapan terakhir terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan? Kapan terakhir terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan? Kapan terakhir terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan? MPD01b = TIDAK (3) Kapan terakhir terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 2 2009 Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan terakhir kali terjadi proses pemilihan ulang anggota dewan pendidikan Bagaimana proses seleksi para anggotanya? Bagaimana proses seleksi para anggotanya? Bagaimana proses seleksi para anggotanya? Bagaimana proses seleksi para anggotanya? Bagaimana proses seleksi para anggotanya? Bagaimana proses seleksi para anggotanya? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ditunjuk oleh Bupati 2 Diseleksi oleh komite tertentu 5 Lainnya 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui bagaimana proses seleksi terhadap semua anggota dewan pendidikan, apakah ditunjuk oleh Bupati/Walikota, diseleksi oleh komite tertentu, atau proses seleksi yang lainnya. Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 19 31 1 9 1 Setiap tahun 2 Setiap lima tahun sekali 5 Lainnya 9 Missing Sysmiss Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Seberapa sering dilakukan pemilihan ulang? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 5 TAHUN SEKALI BELUM PERNAH TERJADI PERGANTIAN DEWAN PENDIDIKAN Diisi jika jawabannya selain: 1. Setiap tahun 2. Setiap lima tahun sekali Apakah dewan pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan? Apakah dewan pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan perencanaan pendidikan di Kabupaten/kota ini. Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? a. Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan b. Forum komite sekolah tingkat kecamatan c. Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan dewan Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) mendapatkan masukan saran/usulan kegiatan kependidikan. Ada beberapa saran/usulan yang biasanya diperoleh oleh SKPD pendidikan misalnya dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan, dari forum komite sekolah tingkat kecamatan, dari rapat koordinasi tiga lembaga yaitu Departemen Agama, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Forum komite sekolah tingkat kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Forum komite sekolah tingkat kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Forum komite sekolah tingkat kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Forum komite sekolah tingkat kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Forum komite sekolah tingkat kecamatan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? a. Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan b. Forum komite sekolah tingkat kecamatan c. Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan dewan Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) mendapatkan masukan saran/usulan kegiatan kependidikan. Ada beberapa saran/usulan yang biasanya diperoleh oleh SKPD pendidikan misalnya dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan, dari forum komite sekolah tingkat kecamatan, dari rapat koordinasi tiga lembaga yaitu Departemen Agama, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? a. Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan b. Forum komite sekolah tingkat kecamatan c. Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan dewan Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) mendapatkan masukan saran/usulan kegiatan kependidikan. Ada beberapa saran/usulan yang biasanya diperoleh oleh SKPD pendidikan misalnya dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan, dari forum komite sekolah tingkat kecamatan, dari rapat koordinasi tiga lembaga yaitu Departemen Agama, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Lainnya) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Lainnya) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Lainnya) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Lainnya) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? (Lainnya) Darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan mendapatkan masukan saran / usulan kegiatan kependidikan? a. Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan b. Forum komite sekolah tingkat kecamatan c. Rapat koordinasi tiga lembaga Depag, Dinas Pendidikan, dan dewan Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui darimana saja forum diskusi SKPD Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) mendapatkan masukan saran/usulan kegiatan kependidikan. Ada beberapa saran/usulan yang biasanya diperoleh oleh SKPD pendidikan misalnya dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kecamatan, dari forum komite sekolah tingkat kecamatan, dari rapat koordinasi tiga lembaga yaitu Departemen Agama, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional, dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan? apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional, dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan? apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional, dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan? apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional, dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan? apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional, dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan? apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional, dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPA35 Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah Dewan Pendidikan memiliki program dan pos dana rutin untuk memberdayakan para anggota komite sekolah dan Dewan Pendidikan seperti dengan melakukan kegiatan pelatihan, pembinaan professional, dll Apa bentuknya? Apa bentuknya? Apa bentuknya? Apa bentuknya? Apa bentuknya? Apa bentuknya? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 36 A Memberdayakan / memberikan pembinaan fungsional pada Komite Sekolah AB AV B Lomba Komite Sekolah V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui untuk apa saja dana yang diterima oleh Dewan Pendidikan tersebut digunakan, apakah untuk Pemberdayaan/pembinaan fungsional pada komite sekolah, lomba komite sekolah, atau yang lainnya. Apa bentuknya? (lainnya) Apa bentuknya? (lainnya) Apa bentuknya? (lainnya) Apa bentuknya? (lainnya) Apa bentuknya? (lainnya) Apa bentuknya? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 15 A Memberdayakan / memberikan pembinaan fungsional pada Komite Sekolah B Lomba Komite Sekolah DISKUSI DENGAN STAKEHOLDER; STUDI BANDING FORUM TANYA JAWAB KOMITE SEKOLAH DEWAN LOKAKARYA PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH MEMANTAU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN MONITORING DAN PEMBINAAN PENGURUS SEKOLAH MONITORING KE SEKOLAH MONITORING/WORKSHOP PELATIHAN/WORK SHOP KEPADA KOMITE SEKOLAH PELATIHAN2 & SIMULASI BAGAIMANA MAIN PERAN BAGI KOMITE SKLH. PEMUNGUTAN KOMITE SEKOLAH, WORK SHOP SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MUTU PENDIDIKAN STRATEGI PENINGKATAN DAN FORMULASI PERAN SERTA MASYARAKAT SURVEY KEBUTUHAN SEKOLAH UANG V Lainnya WORKSHOP KOMITE SEKOLAH Pertanyaan ini untuk mengetahui untuk apa saja dana yang diterima oleh Dewan Pendidikan tersebut digunakan, apakah untuk Pemberdayaan/pembinaan fungsional pada komite sekolah, lomba komite sekolah, atau yang lainnya. Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk pengawas sekolah sudah terisi Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk pengawas sekolah sudah terisi Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk pengawas sekolah sudah terisi Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk pengawas sekolah sudah terisi Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk pengawas sekolah sudah terisi Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk pengawas sekolah sudah terisi Jika jawabannya BELUM (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPD00X (hal 2) Jika jawabannya SUDAH (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke CP Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 46 4 1 3 1 Belum 3 Sudah Sysmiss IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 19 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 19 Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 98 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik Responden : Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 D - II PGSD D2 (PGSD) D2 MADRASAH IBTIDAIYYAH D2 PENDIDIKAN D2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN D2 PGSD D3 PENDIDIKAN PGSD PGSD DII S-1 MIPA S1 (PENDIDIKAN) S1 BAHASA INDONESIA S1 BIMBINGAN KONSELING S1 BK S1 KEGURUAN S1 KEGURUAN KTP(KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN) S1 KEPENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN DAN PSICOLOGY PENDDIKAN S1 PENDIDIKAN JUR.SEJARAH S1 PENDIDIKAN JURUSAN BIMBINGAN KONSELING S1 PENDIDIKAN KTP (KURIKULUM & TEKNOLOGI PENDIDIKAN) S1 PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM S1 PMP/PPKN S1 PMPKN S1 PPKN S1 SARJANA ADMINISTRASI NEGARA S2 (MANAGEMEN PUBLIK) S2 MAGISTER PENDIDIKAN S2 MANAGEMEN PENDIDIKAN S2 MPD S2 PENDIDIKAN S2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN SARJANA PENDIDIKAN PPKN SI PENDIDIKAN SI SOSPOL SI-PGSD SPG Apa latar belakang pengawas sekolah? Apa latar belakang pengawas sekolah? Apa latar belakang pengawas sekolah? Apa latar belakang pengawas sekolah? Apa latar belakang pengawas sekolah? Apa latar belakang pengawas sekolah? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Mata pelajaran AB ABV AV B BGSD C Psikologi V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui latar belakang Pengawas Sekolah. Sebelum mereka diangkat menjadi Pengawas Sekolah mereka mempunyai latar belakang sebagai guru, ada yang guru mata pelajaran, guru kelas (SD), atau lulusan jurusan Psikologi (biasanya guru lulusan Psikologi menjadi guru BK). Apa latar belakang pengawas sekolah? (lainnya) Apa latar belakang pengawas sekolah? (lainnya) Apa latar belakang pengawas sekolah? (lainnya) Apa latar belakang pengawas sekolah? (lainnya) Apa latar belakang pengawas sekolah? (lainnya) Apa latar belakang pengawas sekolah? (lainnya) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 19 5 KALI BELUM PERNAH BK ILMU PEMERINTAHAN KEPALA SEKOLAH KEPALA SEKOLAH SD KURANG DARI 1 KALI MANAJEMEN PUBLIK PENDIDIKAN MI SOSIAL POLITIK TIDAK ADA TIDAK ADA DALAM SETAHUN TERAKHIR TIDAK PERNAH UMUM(SEMUA MATA PELAJARAN) UMUM/GURU KELAS (SELURUH MATA BELAJAR) W Diisi jika jawabannya selain: A. Mata pelajaran B. BGSD C. Psikologi Pertanyaan ini untuk mengetahui latar belakang Pengawas Sekolah. Sebelum mereka diangkat menjadi Pengawas Sekolah mereka mempunyai latar belakang sebagai guru, ada yang guru mata pelajaran, guru kelas (SD), atau lulusan jurusan Psikologi (biasanya guru lulusan Psikologi menjadi guru BK). Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 5 1 Satu kali 2 Dua kali 3 Tiga kali 5 Lainnya 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan selama setahun terakhir Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? (lainnya) Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? (lainnya) Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? (lainnya) Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? (lainnya) Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? (lainnya) Seberapa sering pengawas sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 11 10 KALI 6 KALI BELUM ADA PELATIHAN (BARU DI DAFTAR) DUA BELAS KALI ENAM KALI LIMA KALI TIDAK ADA TIDAK ADA PELATIHAN TIDAK PERNAH Diisi jika jawabannya selain: 1. Satu kali 2. Dua kali 3. Tiga kali Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan selama setahun terakhir Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 4 30 Pertanyaan ini untuk mengetahui rata-rata jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh Pengawas Sekolah setiap tahun ajaran Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 8 1 2 3 4 6 8 Pertanyaan ini untuk mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan oleh Pengawas Sekolah untuk melakukan kunjungan Pengawasan. Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Proses belajar mengajar ABC ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNV ABCDEFGIJKLMN ABCDEFHIJKLN ABCDEFIKLMNV ABCDEIJKLMNV ABCDEK ABCDFGIJKLMN ABCDFHJKLMV ABCDFIJKLMN ABCEFGHIJKLMN ABCF ABCFGIJKLMV ABCFHIJKLM ABCGK ABCIJK ABCIJKLM ABCJKLM ABCJLN ABCJNV ABCK ABDFI ABF ABV ACF ACFGM ACFIM ACFJ ACH ACHJKLM ACIN ACJ ACJN AF AHJNV AHV AJKL AKLM B Managemen kelas BCDFJLV BCFHJKM BFIM C Administrasi sekolah CEJMV CKLMV CMV D Pembiayaan sekolah E Pelayanan publik / hubungan dengan komunitas EHIJK F Kepemimpinan sekolah G Pembentukan/implementasi kurikulum H Keadaan bangunan HJV I Standar profesional pendidikan J Kehadiran guru / murid K Standar penilaian L Standar kelulusan M Standar ini kurikulum N Komite sekolah V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui masalah-masalah yang biasa dibahas oleh Kepala sekolah atau guru di sekolah yang mereka kunjungi. Masalah-masalah tersebut antara lain: proses belajar mengajar, managemen kelas, administrasi sekolah, pembiayaan sekolah, pelayanan public/hubungan dengan komunitas, kepemimpinan sekolah, pembentukan/implementasi kurikulum, keadaan bangunan/sarana prasarana, standar profesionalisme pendidikan, kehadiran/absensi guru dan murid, standar penilaian, standar kelulusan, standar isi kurikulum, komite sekolah, atau yang lainnya. Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 15 BUKU MAPEL DISIPLIN AWAL TAHUN DISIPLIN GURU EKSTRAKULIKULER KEKURANGAN ALAT PENUNJANG KBM KELUHAN GURU KESEJAHTERAAN GURU DAN SERTIFIKASI KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH KONSELING GURU,SISWA KUALITAS GURU LINGKUNGAN SEKOLAH MASALAH-MASALAH DENGAN WALI MURID PEERSIAPAN LOMBA-LOMBA PELAKSANAAN PAKEM PENERIMAAN MURID BARU Diisi jika jawabannya selain: A. Proses belajar mengajar B. Managemen kelas C. Administrasi sekolah D. Pembiayaan sekolah E. Pelayanan publik / hubungan dengan komunitas F. Kepemimpinan sekolah G. Pembentukan/implementasi kurikulum H. Keadaan bangunan I. Standar profesional pendidikan J. Kehadiran guru / murid K. Standar penilaian L. Standar kelulusan M. Standar ini kurikulum N. Komite sekolah Pertanyaan ini untuk mengetahui masalah-masalah yang biasa dibahas oleh Kepala sekolah atau guru di sekolah yang mereka kunjungi. Masalah-masalah tersebut antara lain: proses belajar mengajar, managemen kelas, administrasi sekolah, pembiayaan sekolah, pelayanan public/hubungan dengan komunitas, kepemimpinan sekolah, pembentukan/implementasi kurikulum, keadaan bangunan/sarana prasarana, standar profesionalisme pendidikan, kehadiran/absensi guru dan murid, standar penilaian, standar kelulusan, standar isi kurikulum, komite sekolah, atau yang lainnya. Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 2 1 Ya 2 Tidak, persentase guru 6 Tidak ada data 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu secara langsung dengan peserta didik. Apabila belum semua mencapai minimal 24 jam pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu. Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langdung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 26 24 15 90 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu secara langsung dengan peserta didik. Apabila belum semua mencapai minimal 24 jam pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu. Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1 2 1 Ya 2 Tidak, persentase guru 6 Tidak ada data 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu(RPP). Apabila belum semua mencapai minimal 4 jam persiapan pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah semua guru melakukan meinimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 26 24 98 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu(RPP). Apabila belum semua mencapai minimal 4 jam persiapan pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 11 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Sysmiss Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sysmiss Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Sysmiss Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik Responden : Pendidikan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 D1 PGSLP D2 BAHASA INDONESIA PGSD DII IPS PGSLP S-1 BAHASA INGGRIS S1 S1 (KEGURUAN) S1 ADMINISTRASI PENDIDKAN S1 B. INGGRIS S1 BIMBINGAN KONSELING S1 BIOLOGI S1 EKONOMI S1 FAKULTAS TARBIYAH IAIN S1 KEGURUAN FISIKA S1 MATEMATIKA S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN JUR BAHASA INDONESIA S1 PENDIDIKAN JURUSAN EKONOMI S1 PENDIDIKAN SEJARAH S1 PENDIDIKAN SOSIAL S1 PMPKN (PENDIDIKAN MORAL PANCASILA & KEWARGANEGARAAN) S1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN S1 TARBIYAH S1 TEKNIK BANGUNAN S1, PENDIDIKAN JUR.BAHASA INDONESIA S2 (MENEGEMEN PENDIDIKAN) S2 M.ADMINISTRASI NEGARA S2 MAGISTER MANAJEMEN S2 MANAGEMEN PENDIDIKAN S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN S2 MAP S2 MM SDM S2 PENDIDIKAN S2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN S2 TEKNOLOGI PENDIDIKAN SI HUKUM SI PAI SI-KEGURUAN STM Apa latar belakang Pengawas Sekolah? Apa latar belakang Pengawas Sekolah? Apa latar belakang Pengawas Sekolah? Apa latar belakang Pengawas Sekolah? Apa latar belakang Pengawas Sekolah? Apa latar belakang Pengawas Sekolah? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 A AB AV B C V Pertanyaan ini untuk mengetahui latar belakang Pengawas Sekolah. Sebelum mereka diangkat menjadi Pengawas Sekolah mereka mempunyai latar belakang sebagai guru, ada yang guru mata pelajaran, guru kelas (SD), atau lulusan jurusan Psikologi (biasanya guru lulusan Psikologi menjadi guru BK). Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 1 5 1 Satu kali 2 Dua kali 3 Tiga kali 5 Lainnya 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan selama setahun terakhir. Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan setahun terakhir? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 12 4 KALI 5 KALI EMPAT KALI LIMA KALI TIDAK ADA Diisi jika jawabannya selain: 1. Satu kali 2. Dua kali 3. Tiga kali Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa sering Pengawas Sekolah mendapatkan pelatihan selama setahun terakhir. Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Secara rata-rata berapa jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh pengawas sekolah setiap tahun ajaran? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 3 96 Pertanyaan ini untuk mengetahui rata-rata jumlah sekolah yang bisa dikunjungi oleh Pengawas Sekolah setiap tahun ajaran. Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Secara rata-rata berapa lama waktu yang diperlukan oleh pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan pengawasan? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 1 96 Pertanyaan ini untuk mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan oleh Pengawas Sekolah untuk melakukan kunjungan Pengawasan. Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 A Proses belajar mengajar AB ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNV ABCDEFGHJLN ABCDEFGIJKLM ABCDEFGIJKLMN ABCDEFGJKLMN ABCDEGHIJKLMN ABCDEIJKLMNV ABCDEJKLMV ABCDFGIJKLMN ABCEFGHIJKLMNV ABCEFIJKLMN ABCFGIJKLM ABCFHM ABCFIJKLM ABCFIMV ABCFJKLM ABCFMV ABCHM ABCJ ABCV ABDGIKLM ABFH ABFV ABIJKL ABIKLM ACEHJV ACFHV ACFIJM ACFM ACHJV ACHV ACMV AGIKMV AGKV AHK AIMV B Managemen kelas BCFKMV BDIJV C Administrasi sekolah CH CHJ CI CJN D Pembiayaan sekolah E Pelayanan publik / hubungan dengan komunitas F Kepemimpinan sekolah G Pembentukan/implementasi kurikulum H Keadaan bangunan I Standar profesional pendidikan J Kehadiran guru / murid JKLMN K Standar penilaian L Standar kelulusan M Standar ini kurikulum N Komite sekolah V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui masalah-masalah yang biasa dibahas oleh Kepala sekolah atau guru di sekolah yang mereka kunjungi. Masalah-masalah tersebut antara lain: proses belajar mengajar, managemen kelas, administrasi sekolah, pembiayaan sekolah, pelayanan public/hubungan dengan komunitas, kepemimpinan sekolah, pembentukan/implementasi kurikulum, keadaan bangunan/sarana prasarana, standar profesionalisme pendidikan, kehadiran/absensi guru dan murid, standar penilaian, standar kelulusan, standar isi kurikulum, komite sekolah, atau yang lainnya. Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Secara umum masalah apa yang biasanya dibahas dengan kepala sekolah/guru sekolah yang dikunjungi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 19 AKURASI DATA SISWA DAN GURU BIMBINGAN KONSELING EVALUASI KEDISIPLINAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN SEKOLAH MANAGERIAL SEKOLAH TERMASUK PEMBUATAN RAPBS;KEGIATAN EKSTRA MGMA PERAN SERTA MASY.DLM PEMBELAJARAN PERSIAPAN UN PROFESIONAL GURU PSB (PENERIMAAN SISWA BARU) RKS SARANA & PRASARANA STANDAR KETENAGAAN SUPERVISI KELAS SUPERVISI KLINIS TATA TERTIB SEKOLAH,DANA BOS,PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TIDAK ADA Diisi jika jawabannya selain: A. Proses belajar mengajar B. Managemen kelas C. Administrasi sekolah D. Pembiayaan sekolah E. Pelayanan publik / hubungan dengan komunitas F. Kepemimpinan sekolah G. Pembentukan/implementasi kurikulum H. Keadaan bangunan I. Standar profesional pendidikan J. Kehadiran guru / murid K. Standar penilaian L. Standar kelulusan M. Standar ini kurikulum N. Komite sekolah Pertanyaan ini untuk mengetahui masalah-masalah yang biasa dibahas oleh Kepala sekolah atau guru di sekolah yang mereka kunjungi. Masalah-masalah tersebut antara lain: proses belajar mengajar, managemen kelas, administrasi sekolah, pembiayaan sekolah, pelayanan public/hubungan dengan komunitas, kepemimpinan sekolah, pembentukan/implementasi kurikulum, keadaan bangunan/sarana prasarana, standar profesionalisme pendidikan, kehadiran/absensi guru dan murid, standar penilaian, standar kelulusan, standar isi kurikulum, komite sekolah, atau yang lainnya. Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 1 9 1 Ya 2 Tidak, persentase guru 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu secara langsung dengan peserta didik. Apabila belum semua mencapai minimal 24 jam pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu. Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu dalam sekolah yang diawasi? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 39 11 5 98 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu secara langsung dengan peserta didik. Apabila belum semua mencapai minimal 24 jam pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 24 jam pembelajaran/minggu. Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 1 9 1 Ya 2 Tidak, persentase guru 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu(RPP). Apabila belum semua mencapai minimal 4 jam persiapan pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu. Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 23 27 92 Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah semua guru di sekolah yang dikunjungi oleh Pengawas Sekolah sudah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu(RPP). Apabila belum semua mencapai minimal 4 jam persiapan pembelajaran /minggu, maka akan ditanyakan berapa prosentase guru yang telah melakukan minimal 4 jam persiapan pembelajaran/minggu. Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk dewan pendidikan sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk dewan pendidikan sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk dewan pendidikan sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk dewan pendidikan sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk dewan pendidikan sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk dewan pendidikan sudah terisi? Jika jawabannya BELUM (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPD00X (hal 2) Jika jawabannya SUDAH (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke CP Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 48 2 1 3 1 Belum 3 Sudah Sysmiss IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 A Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 MPD01A MPW02-1 MPW02_1 TIDAK ADA Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 MPW03-1 Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 MPW01B Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 4 CP EDITOR : MPW01B DAN MPW01C_1 DIENTRY 5 LAINNYA DIISI ESTIMASI DARI RESPONDEN HANYA PERKIRAAN SEBENARNYA JUMLAHNYA SEKITAR 17 ORANG TETAPI DARI 17 Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 HANYA PERKIRAAN ORANG TERSEBUT CUMAN 4 ORANG YANG PERNAH BEKERJA SEBAGA W KARENA DIENTRY TIDAK ADA TIDAK MENYIMPAN Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 I ANGGOTA DEWAN DAN YANG LAINNYA TIDAK MELAKUKANNYA SECARA RATA2 PENGAWAS MENDAPATKAN PELATIHAN SETAHUN TER Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 EMPAT ORANG TERSEBUT TERDIRI DARI 1KETUA,1SEKERTARIS Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 1BENDAHARA, 1 ANGGOTA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 CP EDITOR: MPD05 DEWEN PENDIDIKAN KR01X_MPM_1 MPD01C MPD01E MPD02 MPD03V_OTHR MPW 01C_1 MPW01.E MPW01E_1 MPW03 MPW03-1 TIDAK ADA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 8 . MPD01C MPW01B MPW03 MPW03-1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 5 . MPD03 MPD04 MPW01B W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 4 MPD01F MPD04 MPD05 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 MPW02 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 MPW02 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 MPW01E MPW02-1 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 MPW02-1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 MPW02_1 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 14 BMPS (BADAN MUSYAWARAH PENDIDIKAN SWASTA). DALAM SUPERVISI DINAS MEMBEKALI FORM UNTUK PENGAWAS DEWAN PENDIDIKAN YG TERLIBAT AKTIF HANYA 5 ORANG DARI 1 DISELEKSI OLEH KOMITE TERTENTU KEMUDIAN DILAKUKAN PEMIL IKUT RAPAT DAN MENGUSULKAN,TAPI WAKTU IMPLEMENTASINYA KETETAPAN LAMA, TGL 26/02/2009 PENGUKUHAN PENGURUS DE- MASALAH YANG DIBAHAS TERGANTUNG INSTRUMEN DAN TEMUAN MEMANTAU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN MENURUT RESPONDEN RPP DILAKUKAN/DIBUAT PER SEMESTER, AD MENURUT RESPONDEN RPP SEHARUSNYA DIBUAT SETIAP AWAL SEM SEKOLAH YANG DIKUNJUNGI 2 SMP, 2 MTS DAN 2 SMA SK TENTANG TUPOKSI DEWAN PENDIDIKAN YANG BARU SEDANG DI TIDAK ADA DEWAN PENDIDIKAN TIDAK ADA PENGAWAS SMP Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 8 7 ANGGOTA YG ADA.MENURUT RESPONDEN SECARA UMUM/RATA2 KU A +/- 15 % SEKOLAH YANG MEMBAHASNYA PER BULAN ESTER IHAN SECARA LANGSUNG DENGAN VOUTING MENURUT RESP TIDAK ADA PELATIHAN HANYA PERNAH ADA PERTE PROSES,JADI MASIH MENGGUNAKAN SK TAHUN 2005 SERING DITINGGALKAN WAN PENDIDKAN YANG BARU, BELUM ADA KETETAPAN BARU. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 4 DEWAN PENDIDIKAN YANG SERING MEMFASILITASINYA MUAN UNTUK SOSIALISASI KTSP RANG TERLIBAT AKTIF. SEJAK DEWAN PENDIDIKAN BERDIRI SELALU ADA POS DANA RUTI Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 4 BELUM ADA POS DANA RUTIN, UNTUK PELATIHAN DAN PEMBINAAN DI PROGRAM ADA PERTANYAAN, DI FISIK KUES TIDAK ADA N,TAPI DITAHUN 2009 TIDAK ADA. PERTEMUAN DI CISARUA TENTANG PEMBERDAYAAN KOMITE SEKO Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 DANANYA MASIH TERGANTUNG DARI PUSAT. LAH(TOT-NYA)RAKOR DEWAN PENDIDIKAN UNTUK GURU AGAMA DAN OLAH RAGA TIDAK BISA MENCAPAI 24 J Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 AM KECUALI MERANGKAP MAPEL LAIN. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 BANYAK GURU YANG HARUS MERANGKAP MAPEL LAIN UNTUK BISA MASALAH YANG DIBAHAS TERGANTUNG TEMUAN DI SEKOLAH PADA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 MENCAPAI 24 JAM PEMBELAJARAN. WAKTU KUNJUNGAN. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 GURU YANG MELAKUKAN MINIMAL 24 JAM PEMBELAJARAN HANYA G Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 1 URU YANG SUDAH SERTIFIKASI. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 50 DEWAN PENDIDIKAN SUDAH TIDAK AKTIF LAGI KURANG LEBIH 5 TAHUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, DEWAN PENDIDIKAN LEBIH DIKENAL DIWAN PENDIDIKAN BELUM DIBENTUK KETUA DEWAN PENDIDIKAN TIDAK DAPAT MENUNJUKAN SURAT PENUNJUK MPD01B : MENURUT RESPONDEN SURAT KEPUTUSANNYA MEMANG ADA CUM MPD01C: NOMOR KETETAPAN INI LALU DIREVISI ULANG BUPATI NAGAN MPD01E, SPASI TIDAK CUKUP, SEHARUSNYA DIENTRI "PENGUMUMAN TE MPD01E: PROSES PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DI KAB. HALMAHER MPD04(C0123) : MENURUT RESPONDEN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH S MPW01A:SYARAT UTAMA HARUS PERNAG MENJABAT SEBAGAI KEPALA SEK MPW01E YANG DIBAHAS:-PENGUNAAN ALAT PERAGA,METODE YANG KURA MPW03 HAL 3, UNTUK KECAMATAN DEMAK PENGAWAS SEKOLAH TIDAK ADA SEJAK MASA TRANSISI/PERALIHAN KAN PENGAWAS SMP (SATU-SATUNYA) DRA. SUWARTINI TIDAK DAPAT DIHUB RESPONDEN DEWAN PENDIDIKAN (AMOS RISAMASU) PADA PERTEMUAN JA SEJAK PEMEKARAN KABUPATEN BELUM ADA/TERBENTUK DEWAN PENDIDIK TIDAK ADA TIDAK ADA DEWAN PENDIDIKAN (BELUM DIBENTUK) Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 16 A KATANYA TERSELIP SEHINGGA TIDAK BISA MEMPERLIHATKAN SURAT A SELATAN TERGOLONG BARU DAN SINGKAT, HAL INI BERDASARKAN PE AN KAKANDEP BAPAK KASIAN/SK PADA TAHUN 1993 DENGAN ALASAN SU AN, KARENA SDM YANG MASIH KURANG DAN PEMERHATRI PENDIDIKAN K DENGAN NAMA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DEPDIK MENJADI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 1999, MENURUT INFORMAS EBENARNYA PUNYA DANA TAPI DANA ITU DITITIPKAN KE DINAS PENDI NG BERVARIASI,TEHNIK MENGAJARNYA,PEMBERIAN MOTIFASI DIDIK LE NUARI 2009 (SETELAH KETUA DEWAN MENINGGAL DUNIA) DIREKOMENDA OLAH RAYA MENJADI NOMOR : 890/90/SK/2008 & DITETAPKAN PADA TANGG RBUKA/UMUM, DISELEKSI OLEH TIM INDEPENDEN (BIROKRASI,PENGAMA TIDAK ADA UNGI KARENA BERTEMPAT TINGGAL DI DISTRIK OKBIBAB. JIKA DITEM YANG LALU DAN DEWAN PENDIDIKAN JUGA TIDAK MEMILIKI KANTOR S Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 16 AL 21 APRIL 2008, REVISI INI DILAKUKAN KARENA ADA PENGGANTIA BIH AKTIF DAN PELAKSANAAN PAKEM(PEMBELAJARAN AKTIF KREATIF DAH LAMA SEKALI DAN NABIRE PERNAH DILANDA GEMPA DAHSYAT SEKI DIKAN. BILA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH INGIN MELAKSANAKAN KEG EHINGGA DEWAN PENDIDIKAN BERKANTOR DI RUMAH MASING-MASING. S I, PEMDA MEMANDANG KURANG PERLU ADANYA KEBERADAAN PENGAWAS S KEPUTUSANNYA KR01,MPD:DEWAN PENDIDIKAN MEMPUNYAI KANTOR TETAP DAN KEGIATA MPD04(CO123)MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KAB. ACEH BARAT DAYA M PUH DENGAN JALAN KAKI SELAMA 2 HARI 2 MALAM, BILA DENGAN PES RATURAN MENDIKNAS, KARENA PADA SAAT PEMBENTUKAN DEWAN PENDID SIKAN SEBAGAI WAKIL KETUA, TAPI SAMPAI DENGAN WAWANCARA BELU T,TOKOH PENDIDIKAN,TOKOH MASYARAKAT)". TIDAK ADA URANG PRO-AKTIF Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 14 AWAT HANYA 15 MENIT, TETAPI HARUS PESAN DAN CUKUP PENUMPANG EFEKTIF MENYENANGKAN) EHINGGA APABILA ADA SURAT DARI PUSAT MAKA PIHAK DINAS PENDID ENDAPAT BANTUAN RUTIN DARI PEMERINTAH KABUPATEN DAN PUSAT SE IATAN HARUS MENGAJUKAN DULU KE DINAS PENDIDIKAN KAB. ACEH BA IKAN DIKNAS KAB. HALMAHERA SELATAN BELUM SIAP, MAKA PROSES S M DI SK-KAN MP. INSENTIF UNTUK SUPERVISI PENGAWAS SMP KURANG SEKALI DAN MPW02_1 : MASIH RENDAHNYA PROSENTASE KARENA JAM BELAJAR DIAW N PERSONIL BENDAHARA DARI HZ NYAK SYEK, SAG KEPADA BENDAHARA NNYA VAKUM KARENA MASA KERJA SUDAH HABIS TAR TAHUN 2004. TIDAK ADA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 12 ALI DAN DIAKHIRI TERGANTUNG KONDISI DAERAH, KARENA ADA SISWA BARU DRS. H. DJAUHARI, BENDAHARA YANG LAMA MENGUNDURKAN DIR BESAR 50 JUTA/TAHUN DEWAN PENDIDIKAN DI KAB.KEP.SULA BELUM BERJALAN SECARA OPTIM ELEKSI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DI BANTU OLEH PROGRA IKAN MENGANTARKAN SURAT TERSEBUT KERUMAH KEPALA DEWAN PENDID KARENA DEWAN PENDIDIKAN YANG PASIF SEHINGGA PARA PENGAWAS SD PARA PENGAWAS SEKOLAH MULAI DINOTADINASKAN PER OKTOBER 2008 RAT TIDAK ADA TIDAK MENURUT JARAK TEMPUH KE LOKASI SMP, SEHINGGA PENGAWAS W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 11 AL DAN KINERJA TIDAK MAKSIMAL, SEHINGGA UPAYA,USULAN,SARANA DAN BELUM DI SK KAN DAN SMP TIDAK TAHU ADANYA KEBERADAAN DEWAN PENDIDIKAN. I KARENA SUDAH SAKIT-2AN IKAN. M P2DTK YANG SEDANG BERLANGSUNG DI KABA. HALMAHERA SELATAN. SMP SERING TOMBOK UNAG PROBADI SAAT SUPERVISI, DAN AKHIRNYA TIDAK ADA U/ KASUS DI KAB. ACEH BARAT MEMANG AGAK LAIN DGN KAB LAIN. B W YANG RUMAHNYA JAUH SAMPAI BEBERAPA JAM, SEHINGGA MULAI BELA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 10 ANYAK PNS DI DINAS PENDIDIKAN YANG MENJADI PENGURUS DI MAJEL DARI 8 ORANG PENGAWAS SEKOLAH SD, BARU 1 ORANG YANG AKTIF, D ENGGAN MENJADI PENGAWAS SMP HANYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KARENA LEBIH BANYAK TERBENTUR JAR JAM 09.00 DAN SELESAI SEKOLAH JAM 11.30 (JUMAT 11.00) KARENA KETUA DEWAN PENDIDIKAN JUGA KETUA PENGURUS SEKOLAH WI MPD04(C0123) POS DANA RUTIN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KAB. MPW01E_1:MENURUT PENGAWAS SMP (HAMKA AZIZ) KENDALA YANG ADA TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 9 AN PENGAWAS SMP JUGA BELUM AKTIF, KARENA BELUM ADA BIAYA OPE DANA DAN KEPENTINGAN POLITIK SEHINGGA DEWAN PENDIDIKAN TIDAK DI KAB. HALMAHERA SELATAN ADALAH MENGENAI DATA TENTANG KELEN IS PENDIDIKAN DAERAH SEBAGAI CONTOHNYA RESPONDEN PENGAWAS SD JIKA KONDISI CUACA JELEK, BAHKAN TIDAK ADA KEGIATAN BELAJAR LAYAH (PSW) YPPK NABIRE, MAKA DEWAN PENDIDIKAN BERALAMAT DIS NAGAN RAYA ADALAH SEBESAR 200 JUTA, DANA RUTIN INI DIDAPAT D TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 9 ANA. ARI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KAB. NAGAN RAYA YANG DITUANGKA BISA MENJALANKAN KEGIATAN DAN BAHKAN TIDAK BISA SEJALAN DEN GKAPAN DI DIKNAS, SEHINGGA PADA SAAT KUNJUNGAN KE SEKOLAH BE MENGAJAR MENJADI KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH, RESPONDEN PENGAWAS RASIONALNYA TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 8 BAPAK ALIPKI (PENGAWAS SD) BARU DIBERITAHU PADA JANUARI 2009 GAN DINAS PENDIDIKAN DAN PEMDA LIAU MENEKANKAN AGAR SETIAP SEKOLAH MELAKUKAN PENDATAAN YANG MPW01A, JAWABAN OTHER YANG SEBENARNYA ADALAH GURU KELAS N KE DALAM APBD SMP MENJADI SEKRETARIS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 5 MPW02(C0202) KALAU DI KEC. DARUL MAKMUR SUDAH 100% KARENA ME SEBAGAI PENGAWAS SD DI DISTRIK OKSIBIL DAN PERTAMA KALI MELA SEGERA DISERAHKAN KE DIKNAS UNTUK MEMBUAT KELENGKAPAN DATA TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 5 KUKAN SUPERVISI PADA TANGGAL 3-14 JANUARI 2009 DI SD. MANG KEKURANGAN GURU TIDAK ADA W YANG SELAMA INI TIDAK ADA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 MPD05(C0123) : PEWAWANCARA MELIHAT DOKUMENNYA DI RENCANA PRO TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 GRAM KEGIATAN THN 2008 MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KAB. NAGAN TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 3 RAYA TIDAK AD W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 TIDAK ADA W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada dan tulis "tidak ada" bila tidak ada catatan) Responden adalah Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah 2 TIDAK ADA W IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A IDS IDS IDS IDS IDS IDS Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 2 3 4 Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah: 1. SD 2. MI 3. SMP 4. MTs Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 Sekolah Dasar 2 Madrasah Ibtidaiyah 3 Sekolah Menengah Pertama 4 Madrasah Tsanawiyah Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0791 0792 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1391 1392 Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0791 0792 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1391 1392 Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Number of Visits : Jumlah kunjungan wawancara Number of Visits : Jumlah kunjungan wawancara Number of Visits : Jumlah kunjungan wawancara Number of Visits : Jumlah kunjungan wawancara Number of Visits : Jumlah kunjungan wawancara Numvis : Jumlah kunjungan wawancara Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 2 3 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 0203200911351220 0303200908000858 0303200908031015 0303200908301005 0303200909001115 0303200909121017 0303200909151005 0303200909201030 0303200909201135 0303200910021121 0303200910291159 0303200910401140 0303200910451215 0303200910541142 0303200911351300 0303200911441303 0303200912061216 0303200912201330 0303200913201415 0403200908280938 0403200909001015 0403200909031023 0403200909051009 0403200909051016 0403200909071049 0403200909211017 0403200909221030 0403200910321155 0403200910471130 0403200910561147 0403200910561148 0403200911071152 0403200911201230 0403200911361231 0403200912071350 0503200909211055 0503200909451130 0503200911361253 0503200912001317 0503200912141354 0603200908120920 0603200908180930 0603200908300945 0703200907460904 0703200907560911 0703200908220948 0703200908450920 0703200909451100 0703200910011134 0703200910011138 0703200910311119 1003200910401108 1103200908000948 1103200908020955 1103200908050859 1103200908050910 1103200908051010 1103200908081018 1103200908211156 1103200908270933 1103200909031007 1103200909101000 1103200909501057 1103200910161114 1103200910321036 1103200910371116 1103200910381142 1103200910381154 1103200910401241 1103200911001145 1103200911461301 1103200912231449 1103200912501359 1103200914341509 1203200908291022 1203200908400940 1203200908451002 1203200908451005 1203200908510959 1203200908580957 1203200909201039 1203200910101105 1203200910181108 1203200910191125 1203200910201145 1203200911011207 1203200911191205 1303200907300815 1303200908351005 1303200909241007 1403200908100925 1403200908200910 1403200908290858 1403200908550935 1403200909080945 1403200909271019 1403200909301000 1403200909321040 1403200910101050 1403200910171059 1603200910001130 1603200912101255 1703200907570909 1703200908100900 1703200909051025 1703200909300947 1703200910011040 1703200910351146 1703200911001215 1703200911121202 1703200911401257 1803200908050917 1803200908150940 1803200908301015 1803200908321040 1803200908390955 1803200908490958 1803200908550938 1803200909221006 1803200909251020 1803200909421043 1803200910001130 1803200910161120 1803200910241144 1803200910241151 1803200910301135 1803200910451205 1803200910571205 1803200911241209 1803200911531402 1803200911551243 1803200912301338 1903200908301100 1903200910051057 1903200910401146 1903200910501206 1903200911151305 1903200912011358 1903200912591328 2003200909341004 2103200908301003 2103200910451200 2402200908070958 2402200908100957 2402200908551000 2402200909051030 2402200909051045 2402200909101000 2402200910001130 2402200910051115 2402200910191140 2402200910201200 2402200910201204 2402200910301253 2402200911051235 2402200911101248 2402200911121204 2402200911351238 2402200912151352 2402200912371331 2402200913101415 2502200908150955 2502200908310958 2502200909001015 2502200909171025 2502200909171029 2502200909201040 2502200910061125 2502200910331156 2502200910401204 2502200910431215 2502200910501220 2502200910551230 2502200911001148 2502200912391318 2502200912481339 2602200908300952 2602200909101217 2602200909151030 2602200909151040 2602200909201012 2602200909381049 2602200909461057 2602200910031110 2602200910431149 2602200910451150 2602200910571205 2602200911101205 2602200911211226 2602200912061256 2702200908430956 2702200909321021 2802200908270850 2802200908440910 2802200909021003 2802200909141020 2802200909351013 2802200910201138 2802200910461158 2802200911091129 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 0303200914201536 0303200919401950 0403200907390848 0403200908550925 0403200909120927 0403200910131021 0403200911591208 0403200912041215 0403200914101425 0403200916511656 0403200917361745 0603200908280837 0603200909451105 0603200909470955 0703200911201130 0703200911201131 0703200911401150 0703200912341301 0703200917481803 1003200912241231 1103200912201235 1103200915281552 1103200920242030 1203200909491031 1303200910171038 1303200910501059 1403200907360745 1403200910311046 1403200910411051 1503200910111020 1603200914321455 1703200910121123 1703200912121248 1803200912571319 1803200914111430 1803200919231945 1903200907430749 1903200907430752 1903200909090915 1903200915141529 1903200920012216 2003200909150921 2003200910201031 2502200911561207 2502200913341408 2502200916051716 2502200916161621 2502200917401800 2502200921202129 2602200910051010 2602200911511158 2602200916111616 2602200916201625 2702200908550908 2702200909591015 2802200909120935 2802200909180927 2802200912171250 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 0203200907500911 0503200910221036 2702200910021007 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 2 28 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 3 28 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 2 27 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 2 3 2 3 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 2 3 2 3 Sysmiss Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 2 3 2 3 Sysmiss Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 2009 2009 2009 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tanggal Wawancara: Tanggal/Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 7 14 7 8 9 10 11 12 13 14 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 7 21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 Sysmiss Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 7 10 7 10 Sysmiss Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 59 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 1 59 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 2 50 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 8 15 8 9 10 11 12 13 14 15 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 7 22 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sysmiss Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 9 10 9 10 Sysmiss Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 59 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 59 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 197 7 36 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara : Jam/Menit Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 Sysmiss Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Jika jawabannya SELESAI (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke CRT7 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 1 1 Selesai 2 Selesai sebagian 3 Tidak selesai Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya Sysmiss Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah Diisi jika jawabannya selain: 1. Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2. Responden sakit parah 3. Responden menolak Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4 Edit manual, tanpa CAFE Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah Diisi jika jawabannya selain : 1. Data dientri tanpa kesalahan 2. Data dientri dan dikoreksi 3. Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4. Edit manual, tanpa CAFE Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (Diobservasi) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. IDS IDS IDS IDS IDS IDS Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 2 3 4 Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 Sekolah Dasar 2 Madrasah Ibtidaiyah 3 Sekolah Menengah Pertama 4 Madrasah Tsanawiyah Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. Lamanya memegang posisi ini (tahun) Lamanya memegang posisi ini (tahun) Lamanya memegang posisi ini (tahun) Lamanya memegang posisi ini (tahun) Lamanya memegang posisi ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang posisi ini : Tahun/Bulan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 11 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Sysmiss Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. Lamanya memegang posisi ini (bulan) Lamanya memegang posisi ini (bulan) Lamanya memegang posisi ini (bulan) Lamanya memegang posisi ini (bulan) Lamanya memegang posisi ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang posisi ini : Tahun/Bulan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 98 Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karateristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Sysmiss Untuk Blok ini kita ingin mengetahui sekilas mengenai karakteristik responden. Dapat dilihat dari pertanyaan KR01_MPS (A-H), kita akan menanyakan tentang responden mulai dari Nama, Jabatan, lama memegang jabatan tersebut, jenis kelamin, Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan, No. Telp/HP, nama kantor dan alamat kantor. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A IDS IDS IDS IDS IDS IDS Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 2 3 4 Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah: Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 Sekolah Dasar 2 Madrasah Ibtidaiyah 3 Sekolah Menengah Pertama 4 Madrasah Tsanawiyah Pewawancara periksa responden adalah Pewawancara periksa responden adalah Pewawancara periksa responden adalah Pewawancara periksa responden adalah Pewawancara periksa responden adalah Pewawancara periksa responden adalah: Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A Guru/Kepala Sekolah (Sekolah) --> KR01X_MPS -- LS00Y (hal 2 - hal 6) AB B Komite Sekolah --> KR01X_MPK -- LS00Z (hal 7) Catatan Pewawancara: Kedua-duanya harus dilingkari, pertanyaan yang ditanyakan disesuaikan dengan responden, ikuti SKIP Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 24 Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 98 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 +/- 150M BARAT KANTOR DESA JANTHO MAKMUR +/- 20 M BARAT PUSKESMAS SEULIMUM +/- 20 M TIMUR SMA BAYU +/- 200M BARAT DAYA KANTOR PEMBERDAYAAN +/- 5M SELATAN MTSN LHOKSEUMAWE +/- SEBELAH TIMUR GEREJA GKI +/-100M TIMUR PASAR CUNDA +/-10M BARAT MESJID COT BATEE +/-300M MASJID AN-NUR +/-300M SEBELAH BARAT KANTOR PEMDA +/-500M SEBELAH TIMUR MASJID AN-NUR DI +/-70M BARAT KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAS 1 KM SELATAN MARKAS YONZIPUR PROBOLINGGO 10 M. SELATAN MASJID AS-SYAFI'IYAH NABAR 200 M UTARA BALAI DESA MRANGGON LAWANG 200M UTARA RUMAH SAKIT UMUM DR.KUSNADI 50 M SELATAN MASJID NURUL BACHRI SMOKER BARAT (BELAKANG) KANTOR BERSAMA SAMSAT K BARAT GEREJA PANTHEKOSTA (GPIP) 50 METER BARAT GEREJA PAROKI ROH KUDUS +/-50METER BARAT KANTOR POS LHOKSEUMAWE +/- 50 M BARAT LAUT LAMTAMAL 10 (HAMADI) 200M BARAT PASAR KEUDE CUNDA +/- 10 M BARAT PASAR MABILABOL +/- 100 M BARAT POM BENSIN WAMENA +/- 200 METER BARAT RSUD PANIAI +/- 20 METER BARAT SMP 15 +/- 50 M BATAS KOTA TIMUR PASAR GLAENG JANGKARAN, BELAKANG KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PER BELAKANG KANTOR PERHUTANI +/- 50 M BELAKANG MASJID AL-IKHLAS DESA KUTAMBARU BELAKANG SMP 6 TRENGGALEK +/-15 METER BELAKANG SMPN I JEURAM BELAKANG/SEBELAH SELATAN POLSEK WATES BRI UNIT DRINGU KE TIMUR 50 M DALAM KOMP.ISLAMIC RELIEF DALAM KOMPLEK MASJID AGUNG DARUSSALAM DALAM LOKASI PESANTREN AL-AZHAR DARI PABRIK SALIM GROUP KE TIMUR +/-50M DARI TERMINAL DEMAK KE SELATAN +/- 1 KM DEPAN BRI BIREUEN DEPAN KANTOR POS MEULABOH DEPAN KANTOR PU KAB.POLMAS DEPAN POLSEK MAMASA +/- 10M DEPAN RSUD PANIAI(SEBERANG JALAN) DEPEN MASJID AL HAYU DANURAKSAN DI KOMPLEKS PONDOK PESANTREN DARUL ULUM DI LINGKUNGAN MASJID AGUNG AT TAQWA BOND DIATAS BUKIT SAMPING KUBURAN KAMPUNG. DIDALAM KOMPLEK PESANTREN AL IKHLAS JEMBATAN PERBATASAN KRASAK-LEMBARAWA KE JL.MEGANTORO NO.14 KOMPLEKS PONDOK PESANTREN NURUL BAHRI KOMPLEKS PONPES AL-KHAIRAAT KALUMPANG TE LEMBAH NGOSIT KE TIMUR +/- 300M PENGADILAN NEGERI SLEMAN KE SELATAN +/- RM LUWES KE SELATAN +/- 1,5 KM JLN PG BA SAMPING MASJID JAMI NURUL HUDA SAMPING MIN MEULABOH SAMPING PUSKESMAS MARIKURUBU SEBALAH UTARA GEREJA SJEN YESUS BYE RAJA SEBELAH BARAT ALUN-ALUN +-100M SEBELAH BARAT BALAI DESA KARANGSOKO +/- SEBELAH BARAT BALAIDESA -/+ 15 M SEBELAH BARAT BPD +/- 400M SEBELAH BARAT HOTEL BUKIT PELANGI +/- 20 SEBELAH BARAT HOTEL PACITAN +/-10 METER, SEBELAH BARAT KANTOR DESA MANJUNG +/- 20 SEBELAH BARAT KANTOR PAJAK KABUPATEN MAJ SEBELAH BARAT KANTOR TELKOM +/- 100M SEBELAH BARAT MASJID AL-GHOFAR +/-100 ME SEBELAH BARAT PERSIAPAN KANTOR DESA REA SEBELAH BARAT RSJ HIDAYATULLAH +/-200M SEBELAH BARAT RSUD BLORA SEBELAH BARAT SDN BUSOIRI +/- 30 M SEBELAH BARAT SMPN 1 MAMASA +/- 500 M SEBELAH BARAT SMPN 2 BANGKALAN -/+ 300M SEBELAH BARAT TELKOM SAMPIT +/- 500 M SEBELAH SELATAN ASRAMA POLRI,SEBELAH UTA SEBELAH SELATAN BALAI DESA JOGOLOYO +/- SEBELAH SELATAN BKK KOTA WONOGIRI +/- 2 SEBELAH SELATAN BUNDARAN KE PEMATANG PAN SEBELAH SELATAN GEDUNG PERTEMUAN KABUPAT SEBELAH SELATAN JEMBATAN HITAM RAWA BADA SEBELAH SELATAN KANTOR BUPATI +/- 15 M SEBELAH SELATAN KANTOR KELURAHAN KUALA P SEBELAH SELATAN KEC. KALIMANAH -/+ 5 M SEBELAH SELATAN MASJID AL-FALAH PALOH +/ SEBELAH SELATAN MASJID AS-SALAFIYAH +-50 SEBELAH SELATAN MASJID MIFDANUL BAHRI -+ SEBELAH SELATAN PEGADAIAN +/- 50 M. SEBELAH SELATAN PONDOK PESANTREN DARUL SEBELAH SELATAN POS DIMARANATHA -+100M SEBELAH SELATAN PUSAT SUMBER BELAJAR BER SEBELAH SELATAN SD 3 DAN 9 BAAMANG TENGA SEBELAH SELATAN SMU NEG.02 POLEWALI +-5 SEBELAH SELATAN STADION S. MENGGA +-100M SEBELAH SELATAN STIP SEKOLAH TINGGI ILMU SEBELAH SELATAN TOWER INDOSAT RANDANAN + SEBELAH TIMUR ALUN-ALUN REMBANG -/+ 200 SEBELAH TIMUR GARDU PAPAK +/- 50 M SEBELAH TIMUR GARDU PLN +/- 10 M SEBELAH TIMUR GEREJA ADVEN -+10M SEBELAH TIMUR GEREJA MARANATHA -+10M SEBELAH TIMUR GEREJA PROTESTAN - LABUHA SEBELAH TIMUR GEREJA SIENYESUS BIRADJA SEBELAH TIMUR KANTOR DEPAG BANGKALAN +-5 SEBELAH TIMUR KANTOR DESA BAJO +/- 10M SEBELAH TIMUR KANTOR DINAS PENDIDIKAN +- SEBELAH TIMUR KANTOR PEMDA +/- 100 M SEBELAH TIMUR MAMASA KOTEKS +-200 M SEBELAH TIMUR MASJID ALFALAH -+50, SEBELAH TIMUR PASAR BALEDONO +/- 300 M SEBELAH TIMUR SD INPRES BAJO +/- 20M SEBELAH TIMUR SEKOLAH TINGGI ILMU PENDID SEBELAH TIMUR SENDYS SWALAYAN +/- 50 M SEBELAH TIMUR SMAN 1 JOMBANG +/- 2M. SEBELAH TIMUR SMK NEGERI I SERUYAN +/- 1 SEBELAH TIMUR SPBU RANDING BINDOREJO +/- SEBELAH TIMUR SPBU TRENGGULI +/-100M SEBELAH TIMUR STM PANCA BAKTI +/- 50M SEBELAH TIMUR TALANG GUNUNG PUYUH SEBELAH UTARA BALAI DESA SRIBIT +/- 800M SEBELAH UTARA BANK BRI CABANG SRAGEN +/- SEBELAH UTARA JL. POROS MEJENE - MAMUJU SEBELAH UTARA KANTOR DESA / BALAI DESA T SEBELAH UTARA KANTOR DESA GRUDO +/- 150M SEBELAH UTARA KANTOR DINAS CATATAN SIPIL SEBELAH UTARA KANTOR DINAS PARIWISATA DA SEBELAH UTARA KANTOR KELURAHAN KARANGTEN SEBELAH UTARA KANTOR PLN +/- 200 M SEBELAH UTARA KAPOLSEK BLANGPIDIE +/-300 SEBELAH UTARA MAN PARON +- 100M SEBELAH UTARA MASJID AGUNG AT TAQWA +/- SEBELAH UTARA MASJID AL KHAUMAIN +-50M SEBELAH UTARA MASJID AL-ASROR +-50M SEBELAH UTARA MASJID AL-FATAH +/-4M SEBELAH UTARA MASJID NURUL HUDA +/- 200 SEBELAH UTARA PERUMAHAN MARGO ASRI +/- SEBELAH UTARA POLSEK KARANG MALANG +/- SEBELAH UTARA RS.BAYANGKARA +/- 100M,DAN SEBELAH UTARA RSU BOJONEGORO -/+ 400M SEBELAH UTARA RUMAH DINAS BUPATI +/-15 M SEBELAH UTARA SD YPK +/-10M SEBELAH UTARA SMP NEG 1 +/-5M. SELATAN BALAIDESA KARANGTENGAH -/+ 500 M SELATAN KANTOR CAMAT SYAMTALIRA BAYU SELATAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA +/- 700M SELATAN KANTOR DESA TAMBAK REJO +/- 15 M SELATAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN KEC. BAD SELATAN KANTOR POS BANJARNEGARA -/+ 50 M SELATAN LAPANGAN SEWU GALUR SELATAN MASJID AL HIDAYAH SELATAN MASJID JAMI' BAITUL MUSTAQIM SELATAN MASJID RAYA KOTA JAYAPURA(NEMPEL SELATAN MONUMEN MOTOR TANK +/- 200 M SELATAN PERUMNAS KEUPULA INDAH +/- 400 M SELATAN PLTD KUTACANE -/+ 300M SELATAN PONDOK PESANTREN AL HIKMAH NGADI SELATAN RUTAN WONOSOBO +/- 50 M SELATAN SMPN 19 PURWOREJO SELATAN TUGU PANCASILA -/+ 200 M TEPAT DEPAN TMP (TAMAN MAKAM PAHLAWAN) N TEPAT DIDEPAN SMP TEMINABUAN TEPAT DISEBELAH BARAT PENDOPO BUPATI SAM TEPAT SAMPING SMP NEGERI 1 TEMINABUAN TEPAT SEBELAH SELATAN SMPN 2 BOJONEGORO TEPAT SEBELAH TIMUR SMUN 3 MAJENE TERMINAL TAKSI TENGKILING KE TIMUR +/- TIMUR KORAMIL OKSIBIL +/-100 METER TIMUR KUD KARYA DADI +/- 150 METER TIMUR MASJID AL - AQSO DESA WALESI 10 M. TIMUR MASJID BAITUTTUQO KERTASINDUYASA = TIMUR MASJID JAMI' GLEEYEYUNG TIMUR MASJID JAMI' LASEM +/- 300 M TIMUR PERUMNAS PERSADA -/+ 200M TIMUR PINTU CAGAR BUDAYA GEOLOGI KARANG TIMUR PONDOK GONTOR 10 ACEH BESAR TIMUR RSU SUTRASNO REMBANG -/+ 300 M TIMUR SMA N 1 NABIRE TIMUR SMA YPPGI ENAROTALI 20 METER TIMUR SMPN 3 +/- 100 M TIMUR TELAGA DABOL +/- 200 METER TIMUR UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN AN UTARA KANTOR POS TEMPEL -/+ 100 M UTARA KORAMIL WONOSOBO +/- 200 M UTARA LAPANGAN KRIDA REMAJA -/+ 100 M UTARA MASJID AL-FATA -/+ 500M UTARA MASJID AL-JUBIR +/- 50 M UTARA MASJID BAITURAHMAN +/- 10 M. UTARA MASJID NURUL YAQIN +/- 10M UTARA MASJID NURUL YAQIN +/- 200 M UTARA MUSHALLAH DAYAH MEULAPEH -/+ 200M UTARA PASAR BENDUNGAN/TIMUR KEC. WATES UTARA PASAR MENTO -/+ 500 M UTARA PT. AGUNG MULIA +/- 15 METER(SEBER UTARA SIMPANG BKKBN +/- 400 M (KANTOR BK UTARA TOWER INDOSAT +/- 20M Keterangan khusus mengenai lokasi sekolah, yang dimaksud adalah ciri-ciri yang khusus dari lokasi/letak dari sekolah tersebut berada. Kita bisa menanyakan Bangunan-bangunan penting di jalan atau gang yang sama dengan sekolah. Bangunan yang kita maksud misalnya masjid , sekolah, gereja, pos ronda dan sebagainya. Cara penulisannya adalah : Sebelah MANA bangunan APA dan BERAPA meter . Contoh : Sebelah BARAT Masjid Sholihin kurang lebih 25 meter. Jangan menuliskan bangunan yang jaraknya sangat jauh dengan sekolah. Demikian juga jangan menuliskan tanda-tanda yang mudah berubah seperti : Cat rumah berwarna merah, Depan rumah ada pohon mangga dan sebagainya. Kegunaan keterangan lokasi ini untuk memudahkan petugas lapangan saat mengunjungi sekolah ini jika suatu saat dibutuhkan kunjungan ulang. Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Keterangan Lokasi Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 76 +- 500M +/- 10 M +/- 100 M +/- 100 M?TIMUR BALAI DESA BENER +/-50M +/- 30 METER +/- 50 M +/-20M - 2 M -15M /UTARA SD ISLAM BALEDONO 0 M 0M 1,8 KM 100M 100M,UTARA JALAN 10M,BARAT JALAN 20 M 200 METER 5 M 50M,UTARA JALAN 700M,ADA GARDU BELOK KIRI +/- 100M 800 M ANG JALAN) ANGGUMONG +-50M AR AR -/+ 100M. BARAT JALAN EMBUANG I +-50M EMBUANG II +-100M EN +/-10M ENE +/- 200M ETER,SELATAN JALAN GAH +/- 2M GAWI H +/- 50 M IKAN PGRI +/- 500 M,SELATAN JALAN IKANAN JANG +- 200M K +/- 30 M KAMPUNG BARU KBN) KESELATAN M METER MUHLISIN +/- 25M N KEBUDAYAAN +/- 200 M NJARATMA OTA JAYAPURA 50M OWOSO PANG PAS) PENDIDIKAN PGRI +/- 200 M,UTARA JALAN PEREMPUAN(PPM) PURWO +/- 2 M RA 100M RSUD SLEMAN RNATE SAMA DEPAG +/- 100 M SAMBUNG +/- 50 METER SEBELAH UTARA REL KERETA API +/- 10 M SEBELUM RS.ISLAM TEMON +/- 50 M TER TIMUR +/- 500M UA UTARA JALAN. WONOSOBO +/- 50M Keterangan khusus mengenai lokasi sekolah, yang dimaksud adalah ciri-ciri yang khusus dari lokasi/letak dari sekolah tersebut berada. Kita bisa menanyakan Bangunan-bangunan penting di jalan atau gang yang sama dengan sekolah. Bangunan yang kita maksud misalnya masjid , sekolah, gereja, pos ronda dan sebagainya. Cara penulisannya adalah : Sebelah MANA bangunan APA dan BERAPA meter . Contoh : Sebelah BARAT Masjid Sholihin kurang lebih 25 meter. Jangan menuliskan bangunan yang jaraknya sangat jauh dengan sekolah. Demikian juga jangan menuliskan tanda-tanda yang mudah berubah seperti : Cat rumah berwarna merah, Depan rumah ada pohon mangga dan sebagainya. Kegunaan keterangan lokasi ini untuk memudahkan petugas lapangan saat mengunjungi sekolah ini jika suatu saat dibutuhkan kunjungan ulang. Nomor telepon Nomor telepon Nomor telepon Nomor telepon Nomor telepon Nomor telepon Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 6 1 Ya 6 Tidak ada data 9 Missing Mencatat informasi mengenai no. telp yang dimiliki oleh sekolah tersebut jika memang sekolah tersebut sudah memiliki sambungan telepon. Apa jenis pengeluaran sekolah Apa jenis pengeluaran sekolah Apa jenis pengeluaran sekolah Apa jenis pengeluaran sekolah Apa jenis pengeluaran sekolah Apa jenis pengeluaran sekolah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Negeri 2 Swasta 9 Missing Mengidentifikasi jenis pengelolaan sekolah tersebut apakah sekolah negeri atau sekolah swasta. Desa/Kelurahan lokasi sekolah Desa/Kelurahan lokasi sekolah Desa/Kelurahan lokasi sekolah Desa/Kelurahan lokasi sekolah Desa/Kelurahan lokasi sekolah Desa/Kelurahan lokasi sekolah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 998 Mencatat informasi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi dimana sekolah tersebut berada. Kecamatan lokasi sekolah Kecamatan lokasi sekolah Kecamatan lokasi sekolah Kecamatan lokasi sekolah Kecamatan lokasi sekolah Kecamatan lokasi sekolah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 10 998 Mencatat informasi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi dimana sekolah tersebut berada. Kabupaten lokasi sekolah Kabupaten lokasi sekolah Kabupaten lokasi sekolah Kabupaten lokasi sekolah Kabupaten lokasi sekolah Kabupaten lokasi sekolah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 74 Mencatat informasi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi dimana sekolah tersebut berada. Propinsi lokasi sekolah Propinsi lokasi sekolah Propinsi lokasi sekolah Propinsi lokasi sekolah Propinsi lokasi sekolah Propinsi lokasi sekolah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 11 94 Mencatat informasi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi dimana sekolah tersebut berada. IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A IDS IDS IDS IDS IDS IDS Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 2 3 4 Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 Sekolah Dasar 2 Madrasah Ibtidaiyah 3 Sekolah Menengah Pertama 4 Madrasah Tsanawiyah Pewawancara periksa cover. Sekolah yang diwawancarai adalah Pewawancara periksa cover. Sekolah yang diwawancarai adalah Pewawancara periksa cover. Sekolah yang diwawancarai adalah Pewawancara periksa cover. Sekolah yang diwawancarai adalah Pewawancara periksa cover. Sekolah yang diwawancarai adalah Pewawancara periksa cover. Sekolah yang diwawancarai adalah: Jika jawabannya SD/MI (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS01 (hal 2) Jika jawabannya SMP/MTs (2), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS11 (hal 3) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 SD/MI 2 SMP/MTs Merupakan variabel saringan, dimana pewawancara harus periksa cover, apakah yang diwawancara SD/MI atau SMP/MTS karena akan berbeda variabel yang akan ditanyakan selanjutnya. Jika sekolah yang kita wawancara adalah SD/MI maka lingkari 1 dan akan menanyakan kelompok pertanyaan MPS01 sampai MPS09, sementara jika yang diwawancarai adalah SMP/MTS maka kita akan menanyakan MPS11-MPS17. MPS01-MPS03a adalah pertanyaan untuk SD/MI Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah peserta didik: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 15 995 SD/MI Menanyakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah total, jumlah peserta didik perempuan dan jumlah peserta didik laki - laki. Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik: a. Total b. PErempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 5 544 SD/MI Menanyakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah total, jumlah peserta didik perempuan dan jumlah peserta didik laki - laki. Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik: a. Total b. PErempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 7 581 SD/MI Menanyakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah total, jumlah peserta didik perempuan dan jumlah peserta didik laki - laki. Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Jika jawabannya JUMLAH (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS03 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 8 1 Jumlah 6 Tidak ada data 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SD/MI Ingin mengetahui berapa jumlah peserta didik yang jarak tempuh antara tempat tinggal dengan sekolah maksimum 3 KM. Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 3 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Jika jawabannya JUMLAH (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS03 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 71 129 700 SD/MI Ingin mengetahui berapa jumlah peserta didik yang jarak tempuh antara tempat tinggal dengan sekolah maksimum 3 KM. Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 29 171 1 2 1 Kurang dai 50% 2 50% atau lebih 9 Missing Sysmiss SD/MI Jika jawaban di MPS02a adalah tidak tahu, lakukan probing dengan persentase di MPS02b. Lingkari 1 jika kurang dari 50 % atau lingkari 2 jika 50% atau lebih Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah guru: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 6 54 SD/MI Menanyakan jumlah guru Non PNS di sekolah tersebut. yang akan kita tanyakan adalah jumlah guru total, jumlah guru perempuan, dan jumlah guru laki - laki. Untuk informasi di MPA03 dan MPS03a ini, bisa minta fotocopy lembar daftar guru(PNS dan Non PNS) yang terbaru, jika pihak sekolah berkenan. Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 37 SD/MI Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Sysmiss SD/MI Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Observasi sekolah SD/MI : Apakah memiliki ruang guru? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SD/MI Observasi yang dilakukan untuk SD/MI akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kepemilikan ruang ibadah dan kepemilikan tempat bermain atau olah raga. Apakah memiliki ruang perpustakaan? Apakah memiliki ruang perpustakaan? Apakah memiliki ruang perpustakaan? Apakah memiliki ruang perpustakaan? Apakah memiliki ruang perpustakaan? Observasi sekolah SD/MI : Apakah memiliki ruang perpustakaan? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SD/MI Observasi yang dilakukan untuk SD/MI akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kepemilikan ruang ibadah dan kepemilikan tempat bermain atau olah raga. Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Observasi sekolah SD/MI : Apakah memiliki ruang laboratorium? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SD/MI Observasi yang dilakukan untuk SD/MI akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kepemilikan ruang ibadah dan kepemilikan tempat bermain atau olah raga. Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Observasi sekolah SD/MI : Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SD/MI Observasi yang dilakukan untuk SD/MI akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kepemilikan ruang ibadah dan kepemilikan tempat bermain atau olah raga. Apakah memiliki ruang ibadah? Apakah memiliki ruang ibadah? Apakah memiliki ruang ibadah? Apakah memiliki ruang ibadah? Apakah memiliki ruang ibadah? Observasi sekolah SD/MI : Apakah memiliki ruang ibadah? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SD/MI Observasi yang dilakukan untuk SD/MI akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kepemilikan ruang ibadah dan kepemilikan tempat bermain atau olah raga. Apakah memiliki tempat bermain/berolahraga? Apakah memiliki tempat bermain/berolahraga? Apakah memiliki tempat bermain/berolahraga? Apakah memiliki tempat bermain/berolahraga? Apakah memiliki tempat bermain/berolahraga? Observasi sekolah SD/MI : Apakah memiliki tempat bermain/berolahraga? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Sysmiss SD/MI Observasi yang dilakukan untuk SD/MI akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kepemilikan ruang ibadah dan kepemilikan tempat bermain atau olah raga. Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah total peserta didik Jumlah peserta didik: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 14 1045 SMP/MTs Menanyakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah total, jumlah peserta didik perempuan dan jumlah peserta didik laki - laki Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik perempuan Jumlah peserta didik: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 5 996 SMP/MTs Menanyakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah total, jumlah peserta didik perempuan dan jumlah peserta didik laki - laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik laki-laki Jumlah peserta didik: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 9 996 SMP/MTs Menanyakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah total, jumlah peserta didik perempuan dan jumlah peserta didik laki - laki Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 8 1 Jumlah 6 Tidak ada data 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SMP/MTs Ingin mengetahui berapa jumlah peserta didik yang jarak tempuh antara tempat tinggal dengan sekolah maksimum 6 KM. Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Kira-kira berapa banyak peserta didik yang berada dalam jarak tempuh maksimum 6 km dari rumah ke sekolah (tahun 2007/2008)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 42 158 719 SMP/MTs Ingin mengetahui berapa jumlah peserta didik yang jarak tempuh antara tempat tinggal dengan sekolah maksimum 6 KM. Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 1 2 1 Kurang dari 50% 2 50% atau lebih 6 Tidak ada data 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SMP/MTs Jika jawaban di MPS02a adalah tidak tahu, lakukan probing dengan persentase di MPS02b. Lingkari 1 jika kurang dari 50 % atau lingkari 2 jika 50% atau lebih. Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah total guru Jumlah guru: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Untuk informasi di MPA13 dan MPS13a ini, bisa minta fotocopy lembar daftar guru(PNS dan Non PNS) yang terbaru, jika pihak sekolah berkenan. Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 6 76 SMP/MTs Menanyakan jumlah guru PNS di sekolah tersebut. yang akan kita tanyakan adalah jumlah guru total, jumlah guru perempuan, dan jumlah guru laki - laki. Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru perempuan Jumlah guru: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 58 SMP/MTs Menanyakan jumlah guru PNS di sekolah tersebut. yang akan kita tanyakan adalah jumlah guru total, jumlah guru perempuan, dan jumlah guru laki - laki. Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru laki-laki Jumlah guru: a. Total b. Perempuan c. Laki-laki Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 2 28 SMP/MTs Menanyakan jumlah guru PNS di sekolah tersebut. yang akan kita tanyakan adalah jumlah guru total, jumlah guru perempuan, dan jumlah guru laki - laki. Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Apakah memiliki ruang guru? Observasi sekolah SMP/MTs : Apakah memiliki ruang guru? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SMP/MTs Observasi yang dilakukan untuk SMP/MTS akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, dan kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Apakah memiliki ruang perpustakan? Apakah memiliki ruang perpustakan? Apakah memiliki ruang perpustakan? Apakah memiliki ruang perpustakan? Apakah memiliki ruang perpustakan? Observasi sekolah SMP/MTs : Apakah memiliki ruang perpustakan? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SMP/MTs Observasi yang dilakukan untuk SMP/MTS akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, dan kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Apakah memiliki ruang laboratorium? Observasi sekolah SMP/MTs : Apakah memiliki ruang laboratorium? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SMP/MTs Observasi yang dilakukan untuk SMP/MTS akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, dan kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Observasi sekolah SMP/MTs : Apakah memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 100 100 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss SMP/MTs Observasi yang dilakukan untuk SMP/MTS akan dicatat di MPS04 sampai MPS09, yang akan di observasi adalah kepemilikan ruang guru, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang laboratorium, dan kepemilikan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Apakah sebagian besar ruang kelas aman? Apakah sebagian besar ruang kelas aman? Apakah sebagian besar ruang kelas aman? Apakah sebagian besar ruang kelas aman? Apakah sebagian besar ruang kelas aman? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah sebagian besar ruang kelas aman? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah sebagian besar ruang kelas bersih? Apakah sebagian besar ruang kelas bersih? Apakah sebagian besar ruang kelas bersih? Apakah sebagian besar ruang kelas bersih? Apakah sebagian besar ruang kelas bersih? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah sebagian besar ruang kelas bersih? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah sebagian besar ruang kelas mempunyai ventilasi udara yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas mempunyai ventilasi udara yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas mempunyai ventilasi udara yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas mempunyai ventilasi udara yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas mempunyai ventilasi udara yang memadai? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah sebagian besar ruang kelas mempunyai ventilasi udara yang memadai? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah sebagian besar ruang kelas ini mempunyai pencahayaan yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas ini mempunyai pencahayaan yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas ini mempunyai pencahayaan yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas ini mempunyai pencahayaan yang memadai? Apakah sebagian besar ruang kelas ini mempunyai pencahayaan yang memadai? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah sebagian besar ruang kelas ini mempunyai pencahayaan yang memadai? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah ada meja dan bangku untuk guru di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk guru di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk guru di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk guru di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk guru di kelas? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah ada meja dan bangku untuk guru di kelas? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah ada meja dan bangku untuk siswa di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk siswa di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk siswa di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk siswa di kelas? Apakah ada meja dan bangku untuk siswa di kelas? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah ada meja dan bangku untuk siswa di kelas? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah sebagian besar papan tulis dengan perlengkapan kapur tulis/spidol dan penghapus yang ada di kelas dapat dipakai? Apakah sebagian besar papan tulis dengan perlengkapan kapur tulis/spidol dan penghapus yang ada di kelas dapat dipakai? Apakah sebagian besar papan tulis dengan perlengkapan kapur tulis/spidol dan penghapus yang ada di kelas dapat dipakai? Apakah sebagian besar papan tulis dengan perlengkapan kapur tulis/spidol dan penghapus yang ada di kelas dapat dipakai? Apakah sebagian besar papan tulis dengan perlengkapan kapur tulis/spidol dan penghapus yang ada di kelas dapat dipakai? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah sebagian besar papan tulis dengan perlengkapan kapur tulis/spidol dan penghapus yang ada di kelas dapat dipakai? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah sebagian besar ada tempat sampah di kelas? Apakah sebagian besar ada tempat sampah di kelas? Apakah sebagian besar ada tempat sampah di kelas? Apakah sebagian besar ada tempat sampah di kelas? Apakah sebagian besar ada tempat sampah di kelas? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah sebagian besar ada tempat sampah di kelas? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya? Apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya? Apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya? Apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya? Apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya? Observasi untuk semua jenis sekolah observasi langsung di dalam kelas : Apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya? Observasi untuk semua jenis sekolah : Observasi langsung di dalam kelas Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi untuk semua jenis sekolah, yang akan diobservasi adalah apakah sebagian besar ruang kelas aman, bersih, mempunyai ventilasi udara yang memadai, mempunyai pencahayaan yang memadai, mempunyai meja dan bangku untuk guru, mempunyai meja dan bangku untuk siswa di kelas, apakah papan tulis dengan perlengkapannya (seperti : kapur tulis/spidol, penghapus) dapat dipakai, mempunyai tempat sampah di kelas, dan apakah di sebagian besar kelas ada laci penyimpanan sarana belajar lainnya. Jumlah total jamban untuk siswa di sekolah ini Jumlah total jamban untuk siswa di sekolah ini Jumlah total jamban untuk siswa di sekolah ini Jumlah total jamban untuk siswa di sekolah ini Jumlah total jamban untuk siswa di sekolah ini Observasi sekolah secara umum: Jumlah jamban untuk siswa di sekolah ini: a. Total Jamban b. Khusus Perempuan c. Khusus Laki-laki d. Digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 38 Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Jumlah jamban untuk siswa perempuan di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa perempuan di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa perempuan di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa perempuan di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa perempuan di sekolah ini Observasi sekolah secara umum: Jumlah jamban untuk siswa di sekolah ini: a. Total Jamban b. Khusus Perempuan c. Khusus Laki-laki d. Digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Jumlah jamban untuk siswa laki-laki di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa laki-laki di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa laki-laki di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa laki-laki di sekolah ini Jumlah jamban untuk siswa laki-laki di sekolah ini Observasi sekolah secara umum: Jumlah jamban untuk siswa di sekolah ini: a. Total Jamban b. Khusus Perempuan c. Khusus Laki-laki d. Digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 10 1 2 3 4 5 6 8 10 Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Jumlah jamban yang digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan di sekolah ini Jumlah jamban yang digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan di sekolah ini Jumlah jamban yang digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan di sekolah ini Jumlah jamban yang digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan di sekolah ini Jumlah jamban yang digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan di sekolah ini Observasi sekolah secara umum: Jumlah jamban untuk siswa di sekolah ini: a. Total Jamban b. Khusus Perempuan c. Khusus Laki-laki d. Digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 38 Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Observasi sekolah secara umum: Jumlah jamban khusus untuk guru Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Jumlah jamban khusus untuk guru Observasi sekolah secara umum: Jumlah jamban khusus untuk guru Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 164 36 7 1 2 3 4 5 7 Sysmiss Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Apakah di sekolah ada air bersih Apakah di sekolah ada air bersih Apakah di sekolah ada air bersih Apakah di sekolah ada air bersih Apakah di sekolah ada air bersih Observasi sekolah secara umum: Apakah di sekolah ada air bersih Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan air kotor/air limbah? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan air kotor/air limbah? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan air kotor/air limbah? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan air kotor/air limbah? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan air kotor/air limbah? Observasi sekolah secara umum: Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan air kotor/air limbah? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan kotoran/tinja? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan kotoran/tinja? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan kotoran/tinja? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan kotoran/tinja? Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan kotoran/tinja? Observasi sekolah secara umum: Apakah sekolah memiliki sarana pembuangan kotoran/tinja? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Apakah sekolah memiliki sarana penyaluran air hujan? Apakah sekolah memiliki sarana penyaluran air hujan? Apakah sekolah memiliki sarana penyaluran air hujan? Apakah sekolah memiliki sarana penyaluran air hujan? Apakah sekolah memiliki sarana penyaluran air hujan? Observasi sekolah secara umum: Apakah sekolah memiliki sarana penyaluran air hujan? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Observasi sekolah secara umum. Yang akan diobservasi adalah Jamban, baik itu total jamban, jamban khusus perempuan, jamban khusus laki - laki dan jumlah jamban yang bisa digunakan oleh laki - laki dan perempuan. Apakah sekolah mempertimbangkan target yang di tetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS & RAKS? Apakah sekolah mempertimbangkan target yang di tetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS & RAKS? Apakah sekolah mempertimbangkan target yang di tetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS & RAKS? Apakah sekolah mempertimbangkan target yang di tetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS & RAKS? Apakah sekolah mempertimbangkan target yang di tetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS & RAKS? Kepala Sekolah/Sample guru : Apakah sekolah mempertimbangkan target yang di tetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS & RAKS? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan untuk Kepala Sekolah atau Sampel Guru. Menayakan apakah sekolah mempertimbangkan target yang ditetapkan RENSTRA SKPD Pendidikan dalam proses penyusunan RKS dan RKAS. ·RENSTRA adalah singkatan dari Rencana Strategis. Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tertentu. Menurut prosedur, setelah RPJP dan RPJM selesai disusun maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai bentuk penjabaran terhadap materi dalam RPJM sesuai tugas pokok dan fungsinya. Maksud menyusun Renstra SKPD ini adalah memberikan arahan untuk pelaksanaan pembangunan selama lima (5) tahun yang akan datang yang diselaraskan baik dengan arah kebijakan maupun target - target yang ingin dicapai yang tertuang dalam RPJM. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, penyusunan Renstra SKPD ini memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ·RKS Singkatan dari Rencana Kerja Sekolah adalah suatu perencanaan pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program - program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu empat tahun. Program - program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non fisik, yang semuanya mengacu kepada standar nasional pendidikan. ·RKAS singkatan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah merupakan bagian tak terpisahkan dari RKS, dan lebih merupakan penjabaran operasional dari RKS. Program - program dalam RKAS lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun. Dengan demikian RKS dibuat pada awal tahun untuk empat tahun mendatang, sedangkan RKAS dibuat pada awal tahun setiap tahunnya selama 4 tahun ke depan. Baik dalam RKS maupun RKAS semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal program, baik RKS maupun RKAS harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat serta sesuai dengan standar nasional pendidikan. Setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-the-job yang terkait langsung dengan TUPOKSI dan kebutuhan profesionalnya? Setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-the-job yang terkait langsung dengan TUPOKSI dan kebutuhan profesionalnya? Setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-the-job yang terkait langsung dengan TUPOKSI dan kebutuhan profesionalnya? Setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-the-job yang terkait langsung dengan TUPOKSI dan kebutuhan profesionalnya? Setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-the-job yang terkait langsung dengan TUPOKSI dan kebutuhan profesionalnya? Kepala Sekolah/Sample guru : Setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service / on-the-job yang terkait langsung dengan TUPOKSI dan kebutuhan profesionalnya? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 9 1 Lebih dari 1 kali setiap tahun 2 Setiap tahun 3 Setiap 2 tahun 4 Setiap 3 tahun atau lebih 6 8 9 Missing Pertanyaan untuk Kepala Sekolah atau Sampel Guru. Menanyakan setiap berapa lama tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan in-service/on the job yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan kebutuhan profesionalnya. Program inservice training adalah suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu, dalam hal tersebut adalah guru, untuk mendapat pengembangan kinerja. Program inservise training salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Penilik Sekolah (MKPS). Sudah tentu termasuk PGRI, organisasi perjuangan para guru. Program inservice training melalui hasil kerja KKG dan MGMP yang bermutu, kreatif, dan inovatif memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? a. Komite Sekolah b. Dewan Pendidikan c. Organisasi Masyarakat Sipil Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui apakah organisasi Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan di sekolah tersebut. ·Komite Sekolah adalah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.Komite Sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan Potensi masyarakat setempat. ·Dewan Pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dibentuk atas dasar Keputusan Mentri Pendidikan Nsional Nomor: 044/U/2002, tanggal 2 April 2002. Dewan Pendidikan adalah nama generik, artinya nama badan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing daerah, misalnya diberi nama Majelis Pendidikan atau nama lain yang disepakati. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota, bersifat mandiri (tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah daerah, termasuk dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Dewan Pendidikan mempunyai peran, tugas dan fungsi sebagai berikut: 1.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. 2.Mendorong peningkatan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3.Mendorong terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. 4.Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan penidkan. 5.Memberikan dukungan berupa pemikiran, tenaga maupun finansial dalam penyelenggaraan pendidikan. 6.Mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. 7.Menjadi mediator antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. 8.Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. 9.Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerntah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 10.Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olehmasyarakat. 11.Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: ·Kebijakan dan program pendidikan. ·Kreiteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan. ·Kriteria tenaga kependidikan-khususnya guru/tutor dan Kepala Satuan Pendidikan. ·Kriteria fasilitas pendidikan, dan ·hal lain yang terkait dengan pendidikan yangmencakup pendidikan pra sekolah (usia dini), pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. 12.Mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dan mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. 13.Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Bagaimana Tata Hubungan Dewan Pendidikan dengan Organisasi / Lembaga Lain? 1.Hubungan Dewan Pendidikan dengan lembaga pemerntah-termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif, yang satu bukan atasan atau bawahan yang lainnya. 2.Hubungan kelembagaan yang seharusnya dikembangkan adalah bersifat kemitraan dan kebersamaan yang secara bertanggungjawab mengambil peran dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 3.Sebagai organisasi yang mandiri Dewan Pendidikan bukan merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah. Komite Sekolah bukan bagian dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan bukan oposisi dari pemerintah, Komite Sekolah bukan oposisi dari sekolah. Dewan Pendidikan bukan pengambil keputusan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Sekolah masing-masing melaksanakan tugas, fungsi dan peran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.Bila jalinan kemitraan dan kerjasama antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah, Sekolah, Komite Sekolah terlaksana dengan baik, insya Allah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud dengan baik. Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil yang bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi masyarakat sipil ini bisa berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Ormas. Apakah Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Dewan Pendidikan terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? a. Komite Sekolah b. Dewan Pendidikan c. Organisasi Masyarakat Sipil Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui apakah organisasi Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan di sekolah tersebut. ·Komite Sekolah adalah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.Komite Sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan Potensi masyarakat setempat. ·Dewan Pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dibentuk atas dasar Keputusan Mentri Pendidikan Nsional Nomor: 044/U/2002, tanggal 2 April 2002. Dewan Pendidikan adalah nama generik, artinya nama badan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing daerah, misalnya diberi nama Majelis Pendidikan atau nama lain yang disepakati. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota, bersifat mandiri (tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah daerah, termasuk dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Dewan Pendidikan mempunyai peran, tugas dan fungsi sebagai berikut: 1.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. 2.Mendorong peningkatan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3.Mendorong terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. 4.Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan penidkan. 5.Memberikan dukungan berupa pemikiran, tenaga maupun finansial dalam penyelenggaraan pendidikan. 6.Mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. 7.Menjadi mediator antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. 8.Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. 9.Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerntah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 10.Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olehmasyarakat. 11.Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: ·Kebijakan dan program pendidikan. ·Kreiteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan. ·Kriteria tenaga kependidikan-khususnya guru/tutor dan Kepala Satuan Pendidikan. ·Kriteria fasilitas pendidikan, dan ·hal lain yang terkait dengan pendidikan yangmencakup pendidikan pra sekolah (usia dini), pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. 12.Mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dan mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. 13.Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Bagaimana Tata Hubungan Dewan Pendidikan dengan Organisasi / Lembaga Lain? 1.Hubungan Dewan Pendidikan dengan lembaga pemerntah-termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif, yang satu bukan atasan atau bawahan yang lainnya. 2.Hubungan kelembagaan yang seharusnya dikembangkan adalah bersifat kemitraan dan kebersamaan yang secara bertanggungjawab mengambil peran dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 3.Sebagai organisasi yang mandiri Dewan Pendidikan bukan merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah. Komite Sekolah bukan bagian dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan bukan oposisi dari pemerintah, Komite Sekolah bukan oposisi dari sekolah. Dewan Pendidikan bukan pengambil keputusan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Sekolah masing-masing melaksanakan tugas, fungsi dan peran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.Bila jalinan kemitraan dan kerjasama antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah, Sekolah, Komite Sekolah terlaksana dengan baik, insya Allah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud dengan baik. Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil yang bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi masyarakat sipil ini bisa berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Ormas. Apakah Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah organisasi berikut terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? a. Komite Sekolah b. Dewan Pendidikan c. Organisasi Masyarakat Sipil Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah organisasi Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan di sekolah tersebut. ·Komite Sekolah adalah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.Komite Sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan Potensi masyarakat setempat. ·Dewan Pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dibentuk atas dasar Keputusan Mentri Pendidikan Nsional Nomor: 044/U/2002, tanggal 2 April 2002. Dewan Pendidikan adalah nama generik, artinya nama badan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing daerah, misalnya diberi nama Majelis Pendidikan atau nama lain yang disepakati. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota, bersifat mandiri (tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah daerah, termasuk dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Dewan Pendidikan mempunyai peran, tugas dan fungsi sebagai berikut: 1.Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. 2.Mendorong peningkatan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3.Mendorong terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. 4.Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan penidkan. 5.Memberikan dukungan berupa pemikiran, tenaga maupun finansial dalam penyelenggaraan pendidikan. 6.Mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. 7.Menjadi mediator antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. 8.Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. 9.Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerntah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 10.Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olehmasyarakat. 11.Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: ·Kebijakan dan program pendidikan. ·Kreiteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan. ·Kriteria tenaga kependidikan-khususnya guru/tutor dan Kepala Satuan Pendidikan. ·Kriteria fasilitas pendidikan, dan ·hal lain yang terkait dengan pendidikan yangmencakup pendidikan pra sekolah (usia dini), pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. 12.Mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dan mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. 13.Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Bagaimana Tata Hubungan Dewan Pendidikan dengan Organisasi / Lembaga Lain? 1.Hubungan Dewan Pendidikan dengan lembaga pemerntah-termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif, yang satu bukan atasan atau bawahan yang lainnya. 2.Hubungan kelembagaan yang seharusnya dikembangkan adalah bersifat kemitraan dan kebersamaan yang secara bertanggungjawab mengambil peran dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 3.Sebagai organisasi yang mandiri Dewan Pendidikan bukan merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah. Komite Sekolah bukan bagian dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan bukan oposisi dari pemerintah, Komite Sekolah bukan oposisi dari sekolah. Dewan Pendidikan bukan pengambil keputusan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Sekolah masing-masing melaksanakan tugas, fungsi dan peran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.Bila jalinan kemitraan dan kerjasama antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah, Sekolah, Komite Sekolah terlaksana dengan baik, insya Allah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud dengan baik. Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil yang bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi masyarakat sipil ini bisa berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Ormas. Apakah sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Apakah sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Apakah sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Apakah sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Apakah sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Apakah sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Jika jawabannya YA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS54 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Menanyakan apakah di sekolah bersangkutan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat: ·kerangka dasar dan struktur kurikulum, ·beban belajar, ·kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan ·kalender pendidikan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 BELUM SIAP SDM SOSIALISASI BELUM SEMUA Merupakan pertanyaan terbuka apabila jawaban di MPS52 adalah tidak, maka di MPS53 ditanyakan alasannya mengapa tidak mengembangkan KTSP. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 SOSIALISASI BARU PERORANGAN, BUKU KTSP BELUM ADA Merupakan pertanyaan terbuka apabila jawaban di MPS52 adalah tidak, maka di MPS53 ditanyakan alasannya mengapa tidak mengembangkan KTSP. Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? MPS52 = YA (1) Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran per minggu secara langsung dengan peserta didik, jika tidak semua guru melakukan tanyakan berapa persen guru yang melakukan minimal 24 jam pembelajaran per minggu. Hal tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama Lima Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama), NOMOR 05/X/PB/2011, NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, NOMOR 48 Tahun 2011, NOMOR 158/PMK.01/2011, dan NOMOR 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bersama Lima Menteri ini menegaskan (kembali) kewajiban guru PNS untuk mengajar di depan kelas minimal 24 jam per minggu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi dan bagi guru yang telah mendapat sertifikat pendidik akan diberikan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan mengamanatkan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi, dan telah memenuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? MPS52 = YA (1) Apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, per minggu? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 122 78 99 Ingin mengetahui apakah semua guru melakukan minimal 24 jam pembelajaran per minggu secara langsung dengan peserta didik, jika tidak semua guru melakukan tanyakan berapa persen guru yang melakukan minimal 24 jam pembelajaran per minggu. Hal tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama Lima Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama), NOMOR 05/X/PB/2011, NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, NOMOR 48 Tahun 2011, NOMOR 158/PMK.01/2011, dan NOMOR 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bersama Lima Menteri ini menegaskan (kembali) kewajiban guru PNS untuk mengajar di depan kelas minimal 24 jam per minggu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi dan bagi guru yang telah mendapat sertifikat pendidik akan diberikan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan mengamanatkan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi, dan telah memenuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah guru melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) minimal 4 jam setiap minggunya, Jika tidak semua guru melakukannya maka tanyakan berapa persen guru yang melakukan RPP minimal 4 jam per minggu. Hal tersebut berkaitan dengan Permendiknas No.15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang mewajibkan setiap guru menyusun RPP berdasarkan silabus menurut mata pelajaran yang diampunya. Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Apakah setiap guru melakukan minimal 4 jam persiapan Pembelajaran (RPP) setiap minggu? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 65 135 90 Ingin mengetahui apakah guru melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) minimal 4 jam setiap minggunya, Jika tidak semua guru melakukannya maka tanyakan berapa persen guru yang melakukan RPP minimal 4 jam per minggu. Hal tersebut berkaitan dengan Permendiknas No.15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang mewajibkan setiap guru menyusun RPP berdasarkan silabus menurut mata pelajaran yang diampunya. Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2010/2011, jika melakukan tanyakan berapa kali dilakukan observasi tersebut per semesternya. Kegiatan observasi ini merupakan salah satu kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Kepala sekolah, dalam menjalankan kegiatan observasi ini diperlukan lembar observasi yang merupakan Alat Penilaian Kemampuan Guru ( APKG ). Dengan adanya penilaian tersebut nantinya bisa sebagai umpan balik dari kinerja masing - masing Guru. Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2007/2008? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 152 48 48 Menanyakan apakah Kepala Sekolah melakukan observasi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan mencatat hasilnya untuk keperluan umpan balik kinerja guru pada tahun ajaran 2010/2011, jika melakukan tanyakan berapa kali dilakukan observasi tersebut per semesternya. Kegiatan observasi ini merupakan salah satu kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Kepala sekolah, dalam menjalankan kegiatan observasi ini diperlukan lembar observasi yang merupakan Alat Penilaian Kemampuan Guru ( APKG ). Dengan adanya penilaian tersebut nantinya bisa sebagai umpan balik dari kinerja masing - masing Guru. apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah semua guru melakukan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya, jika tidak semua guru melakukan hal tersebut tanyakan berapa persen guru yang melakukan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar tersebut. Kegunaan evaluasi adalah sbb : ·Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar ·Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya ·Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar ·Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual siswa ·membuat diagnosis mengenai kelemahan - kelemahan dan kemampuan siswa ·Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum ·mengetahui status akademis seorang murid dalam kelompok ·mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan ·Memberikan laporan kepada murid dan orang tua ·Sebagai alat motivasi belajar mengajar ·Mengetahui efektifitas cara belajar dan mengajar Menggunakan bahan feed back baik murid, guru atau program pengajaran apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? apakah semua guru melakukan evaluasi KBM minggu sebelumnya? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 59 141 98 Menanyakan apakah semua guru melakukan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya, jika tidak semua guru melakukan hal tersebut tanyakan berapa persen guru yang melakukan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar tersebut. Kegunaan evaluasi adalah sbb : ·Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar ·Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya ·Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar ·Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual siswa ·membuat diagnosis mengenai kelemahan - kelemahan dan kemampuan siswa ·Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum ·mengetahui status akademis seorang murid dalam kelompok ·mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan ·Memberikan laporan kepada murid dan orang tua ·Sebagai alat motivasi belajar mengajar ·Mengetahui efektifitas cara belajar dan mengajar Menggunakan bahan feed back baik murid, guru atau program pengajaran Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai/kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setiap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar. Jika tidak semua guru yang melakukan, tanyakan berapa persen guru yang melakukan hal tersebut. Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai / kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setoap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 11 189 95 Menanyakan apakah semua guru mempersiapkan laporan hasil evaluasi nilai/kinerja untuk setiap peserta didik dan menyampaikan kepada Kepala Sekolah di akhir setiap semester dalam bentuk pencapaian hasil belajar. Jika tidak semua guru yang melakukan, tanyakan berapa persen guru yang melakukan hal tersebut. Apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah (KKM - Kejian Kriteria Minimal) Apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah (KKM - Kejian Kriteria Minimal) Apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah (KKM - Kejian Kriteria Minimal) Apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah (KKM - Kejian Kriteria Minimal) Apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah (KKM - Kejian Kriteria Minimal) Apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah (KKM - Kejian Kriteria Minimal) Pewawancara lihat hasil evaluasi Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah. Yang dimaksud disini adalah apakah Kepala Sekolah melakukan evaluasi dengan bentuk Penilaian Kinerja Guru sebagai indikator untuk mengukur efektifitas proses KBM di sekolah. Jika jawaban responden “ya” maka lihat dokumen hasil evaluasi tersebut. Apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya? Apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya? Apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya? Apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya? Apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya? Apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah Kepala Sekolah mengembangkan program peningkatan kinerja KBM untuk tahun berikutnya. Maksudnya apakah Kepala Sekolah mempunyai suatu program yang bertujuan untuk peningkatan kinerja KBM untuk tahun berukutnya. Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada orang tua? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada orang tua? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada orang tua? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada orang tua? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada orang tua? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada: a. Orang tua b. Peserta didik c. SKPD Pendidikan d. Depag Kabupaten/Kota Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui kemana saja Kepala Sekolah memberikan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran dalam bentuk raport pencapaian hasil belajar, apakah ke Orang Tua peserta didik, Peserta didik, SKPD Pendidikan ( untuk sekolah yang dibawah naungan Dinas Pendidikan ), atau ke Departemen Agama Kabupaten/ Kota ( untuk sekolah dibawah naungan Departemen Agama) Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada peserta didik? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada peserta didik? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada peserta didik? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada peserta didik? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada peserta didik? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada: a. Orang tua b. Peserta didik c. SKPD Pendidikan d. Depag Kabupaten/Kota Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui kemana saja Kepala Sekolah memberikan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran dalam bentuk raport pencapaian hasil belajar, apakah ke Orang Tua peserta didik, Peserta didik, SKPD Pendidikan ( untuk sekolah yang dibawah naungan Dinas Pendidikan ), atau ke Departemen Agama Kabupaten/ Kota ( untuk sekolah dibawah naungan Departemen Agama) Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada SKPD pendidikan? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada SKPD pendidikan? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada SKPD pendidikan? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada SKPD pendidikan? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada SKPD pendidikan? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada: a. Orang tua b. Peserta didik c. SKPD Pendidikan d. Depag Kabupaten/Kota Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui kemana saja Kepala Sekolah memberikan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran dalam bentuk raport pencapaian hasil belajar, apakah ke Orang Tua peserta didik, Peserta didik, SKPD Pendidikan ( untuk sekolah yang dibawah naungan Dinas Pendidikan ), atau ke Departemen Agama Kabupaten/ Kota ( untuk sekolah dibawah naungan Departemen Agama) Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada Depag Kabupaten/Kota? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada Depag Kabupaten/Kota? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada Depag Kabupaten/Kota? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada Depag Kabupaten/Kota? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada Depag Kabupaten/Kota? Kepala Sekolah melakukan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran, dalam bentuk rapor pencapaian hasil belajar kepada: a. Orang tua b. Peserta didik c. SKPD Pendidikan d. Depag Kabupaten/Kota Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui kemana saja Kepala Sekolah memberikan pelaporan hasil ujian untuk setiap mata pelajaran dalam bentuk raport pencapaian hasil belajar, apakah ke Orang Tua peserta didik, Peserta didik, SKPD Pendidikan ( untuk sekolah yang dibawah naungan Dinas Pendidikan ), atau ke Departemen Agama Kabupaten/ Kota ( untuk sekolah dibawah naungan Departemen Agama) Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Jika jawabannya YA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS63 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 2 1 Ya 2 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah semua guru yang mengajar di sekolah tersebut telah memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Bahasa Inggris ), jika belum semua guru memiliki tanyakan berapa persen guru yang sudah memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran tadi Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Apakah semua guru memiliki buku referensi & pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bhs. Indonesia, IPA, IPS, Bhs. Inggris)? Jika jawabannya YA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS63 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 20 180 90 Ingin mengetahui apakah semua guru yang mengajar di sekolah tersebut telah memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Bahasa Inggris ), jika belum semua guru memiliki tanyakan berapa persen guru yang sudah memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran tadi Kapan diperkirakan mencapai 100% Kapan diperkirakan mencapai 100% Kapan diperkirakan mencapai 100% Kapan diperkirakan mencapai 100% Kapan diperkirakan mencapai 100% Kapan diperkirakan mencapai 100% Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 20 180 2009 9998 Jika belum semua guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran tersebut, tanyakan kira - kira pada tahun berapa akan mencapai 100% atau semua guru memiliki buku referensi dan pedoman pembelajaran tersebut. Apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur orgnisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru-guru dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2007-2008? Apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur orgnisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru-guru dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2007-2008? Apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur orgnisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru-guru dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2007-2008? Apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur orgnisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru-guru dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2007-2008? Apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur orgnisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru-guru dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2007-2008? Apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur orgnisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru-guru dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2007-2008? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS64 Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah Kepala Sekolah telah menyusun secara tertulis struktur organisasi yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab diantara Kepala Sekolah, Guru - Guru, dan ketenagaan lain di sekolah tahun 2011/2012. Jika “ya” pewawancara harus melihat dokumen tentang ketetapan tersebut. Apakah sekolah memiliki Komite Sekolah (KS)/Komite Madrasah? Apakah sekolah memiliki Komite Sekolah (KS)/Komite Madrasah? Apakah sekolah memiliki Komite Sekolah (KS)/Komite Madrasah? Apakah sekolah memiliki Komite Sekolah (KS)/Komite Madrasah? Apakah sekolah memiliki Komite Sekolah (KS)/Komite Madrasah? MPS63 = TIDAK (3) Apakah sekolah memiliki Komite Sekolah (KS)/Komite Madrasah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS66 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah sekolah tersebut sudah memiliki Komite Sekolah/madrasah, atau Dewan Sekolah/madrasah (tergantung istilah dimasing - masing daerah). Nama Komite Sekolah atau Komite Madrasah tidak baku harus seperti itu, namanya sifatnya generik disesuaikan dengan daerah masing - masing, dan itu memang diperbolehkan. misalnya di Jawa Barat Istilah Komite Sekolah/Madrasah diganti dengan istilah Dewan Sekolah/Madrasah. Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? Pewawancara lihat dokumen ketetapan (sistem ini mulai ditetapkan pada tahun 2004) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 193 7 1 6 1 Ya 3 Tidak ada komite sekolah 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Jika Sekolah tersebut sudah memiliki Komite Sekolah/Madrasah, tanyakan Kapan SK nya ditetapkan, catat Nomor dan tahun Ketetapannya serta catat tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya. Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (nomor) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Nomor & Tahun ketetapan Pewawancara lihat dokumen ketetapan (sistem ini mulai ditetapkan pada tahun 2004) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 150 000/500B/2006 002/YPI/AL-AN/VII/2005 005/127.02/SLTP.ALIRSYAD/KP/02 008/MTSNZ/VIII/2006 01/KMT/KPTS/11/2008 01/MTS-BR/X/2002 0187/MTS.DI/C-1/VII/2008 02/106.19/SMP04/KP/2007 02/422.1/246/IX/2006 020/B.III/MTSA/2005 023/MIM-09/1/2006 023/MTS-IKH/VIII/2007 028/III.4.AU/D/2008 031/YPI/1/2009 036.A/MI/AH/IX/2005 04 MTS AI/XI/2008 05 TAHUN 2008 05/SDIT/YP-NA/I/2009 06/SD MATOA/VI/2008 064.02/2008 071/XA.MIA/IX/2008 10/MI.MIFUL/VIII/2007 10/TPTS/BEND IV/IX/2008 102/2004 11/SMP/DIP.BM/PWR/2005 1100/SMP.C/LL/IX/2008 113/LPM-NBR/MTS-ASY/XII/2006 13 TAHUN 2005 182/KEP/DW/VIII/06 188.4/118/2005 221/SMP.5/TU2005 224/III/2008 25/KEP/IV.4/2007 27.01/KS.002/87/2004 30/SK/43/2003 35/11.SD.A.003/T/2003 412.2/07/412.42.1.20/2008 412/430/SMP.04 420/07/2007 420/10/001/2009 420/105/2004 420/15/425.103.5.10/2008 420/21/III.421/SMP_4JKR/KP/200 420/504/2006 420/PP/428/2007 421.01/101.13/TSD.SA/2008 421.1/056/SD/2007 421.2/01.5.060/K/VII/2003 421.2/075/406.055.038/2008 421.2/17.24/V/2003 421.2/25 421.2/421.6/09/KS/2004 421.2/SD/28/2008 421.3/391A/2008 421/63/2008 422.05/SMP.PGRI/2008 422.1/146/TU/XI/2006 422.2/037/2004 422.4/559/2007 422.5/36/434.102.103.042/2009 422.7.5/144/2007 422/ /III.2/2008 422/005/SMPFR/VII/2005 422/011/SDN-2BT/2006 422/031/198/2009 422/05/433.108.19.04.27/2005 422/213 422/222/411.405.102/2003 422/310/430.81.28.02/2008 422/76/2005 423.7/033/2008 425.1/SD.04/VII/2005 425/196/418.37.04.15.02/2004 462/I03.36/SLTP 489/612/412.42/SMPN02BJN/2006 76/SD/K11/2005 800/010/426.505.01.SD.02/2005 800/16/2006 800/2/IX/2006 800/23/2008 800/35/2007 800/557/2006 800/89/425.103.1.2/2008 801/74 814/43/2007 820/153/406.055.203/2006 823/109 824/63/425/2008 83/420/SD-A/2007 870/200/433.505.01.SLTP.2/2003 900/KOMITE/404.109/2008 92/SMP/2008 A5.136/MTS.H/VII/2002 AKM/SK/13/2005 BELUM ADA NOMOR E2/MIM/B/015/VII/2007 KD.01.6/6/KS.002/297/2008 KEP.KEPALA MI 421.2/079/2003 KEP.MADRASAH 008/MTS.M2/V/2003 KEPUTUSAN KEPSEK 425.3/69/2002 KM.MIN/IX/04/2006 MI.00/SK.00/102/VII/2008 MI.01.36/PP/80/2007 MI.03/SK.08/01/2006 MI.03/SK00.3/N24/VII/2008 MI.034/211/2007 MI.11.06/01/PP.001/108/2007 MI.31.03.05/KP.00.2/094/2007 MI.37.04/PP.01.1/X/2005 MI.A/11/PP01.1/95/2008 MI.A/5/PP.00.6/018/2008 MI.DN/107/B-2.AG/UD/2008 MI/11.12/PP.004/122.B MI/15/KP01/61/2008 MI/63/B-2.A-3/VII/2005 MIN/30/KPTS/38.B/2007 MIS/065/PP.00/65/2007 MP.6/MIS.MH-2/84/III/2008 MTS.01.03/16/OT.01/351/2008 MTS.01.04/HM00/032A/2008 MTS.01.11.39/PP.005/152/2006 MTS.11.04.12/KP.00.2/125/2005 MTS.11.06.23/KP.03.1/230A/2007 MTS.11.07.26/PP.005/80/2009 MTS.11.12/113/PP005/136/2007 MTS.11.65/PP.00.5/116/2003 MTS.12/5/257/KPTS/194/2007 MTS.13.38/PP.00.5/215.1/2008 MTS.13.78/KU.06/66/2006 MTS.13/HM.01/46B/GP/SK/2007 MTS.AB/PP.005/012/2004 MTS.DN/275/B-BI/2008 MTS.HB/PP.00.5/201/2007 MTS.K/77/W.S.08/PP.01.1/076/VI MTS.K/83/542/MTSNU/I/2007 MTS.N.13.14/HM.01/1062/2008 MTS.N/77/PP.03.1/377/2006 MTSM.26/PP.03.1/164/2006 NO 01 TAHUN 2002 NO 3 TAHUN 2006 NO 422 TH 2008 NO.04/KOMITE/III/2008 NO.422.1/430.81.1008/2007 NO.422/36/415.30.28/2005 NO.800/258/415.30.3/2006 NOMOR 422/002/SLTP.I/05 SK.420/015/2003 W Z Jika Sekolah tersebut sudah memiliki Komite Sekolah/Madrasah, tanyakan Kapan SK nya ditetapkan, catat Nomor dan tahun Ketetapannya serta catat tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya. Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tanggal) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen ketetapan (sistem ini mulai ditetapkan pada tahun 2004) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 150 50 1 99 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 98 99 Sysmiss Jika Sekolah tersebut sudah memiliki Komite Sekolah/Madrasah, tanyakan Kapan SK nya ditetapkan, catat Nomor dan tahun Ketetapannya serta catat tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya. Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (bulan) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen ketetapan (sistem ini mulai ditetapkan pada tahun 2004) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 150 50 1 99 1 2 3 5 6 Tidak ada data 7 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 12 98 99 Sysmiss Jika Sekolah tersebut sudah memiliki Komite Sekolah/Madrasah, tanyakan Kapan SK nya ditetapkan, catat Nomor dan tahun Ketetapannya serta catat tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya. Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? (tahun) Kapan SK Komite Sekolah/Komite Madrasah ini ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? : Tanggal/Bulan/Tahun Pewawancara lihat dokumen ketetapan (sistem ini mulai ditetapkan pada tahun 2004) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 150 50 2002 9999 Jika Sekolah tersebut sudah memiliki Komite Sekolah/Madrasah, tanyakan Kapan SK nya ditetapkan, catat Nomor dan tahun Ketetapannya serta catat tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya. Apakah sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)/RAPBS (Rencana Pendapatan Belanja Sekolah), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2007/2008? Apakah sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)/RAPBS (Rencana Pendapatan Belanja Sekolah), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2007/2008? Apakah sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)/RAPBS (Rencana Pendapatan Belanja Sekolah), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2007/2008? Apakah sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)/RAPBS (Rencana Pendapatan Belanja Sekolah), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2007/2008? Apakah sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)/RAPBS (Rencana Pendapatan Belanja Sekolah), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2007/2008? MPS64 = TIDAK (3) Apakah sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)/RAPBS (Rencana Pendapatan Belanja Sekolah), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS70 Pewawancara lihat dokumen ketetapan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah Sekolah memiliki Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), termasuk rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah untuk tahun 2011/2012. Jika sekolah memiliki RKS dan RKAS maka pewawancara harus melihat dokumen. (Pengertian RKS dan RKAS lihat penjelasan MPS41) Pewawancara periksa: Apakah (RKS) dan (RAKS) memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah? Pewawancara periksa: Apakah (RKS) dan (RAKS) memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah? Pewawancara periksa: Apakah (RKS) dan (RAKS) memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah? Pewawancara periksa: Apakah (RKS) dan (RAKS) memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah? Pewawancara periksa: Apakah (RKS) dan (RAKS) memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah? Pewawancara periksa: Apakah (RKS) dan (RAKS) memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 161 39 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Pada saat pewawancara melihat dokumen RKS dan RKAS, cek apakah di dokumen tersebut memuat rencana pengelolaan gedung dan sarana prasarana fasilitas sekolah Apakah RKS & RAKS berpihak pada kaum miskin? Apakah RKS & RAKS berpihak pada kaum miskin? Apakah RKS & RAKS berpihak pada kaum miskin? Apakah RKS & RAKS berpihak pada kaum miskin? Apakah RKS & RAKS berpihak pada kaum miskin? Apakah RKS & RAKS berpihak pada kaum miskin? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS70 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 161 39 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Ingin mengetahui apakah RKS dan RKAS yang telah dibuat oleh sekolah tersebut beberapa diantaranya berpihak pada kaum miskin. Maksudnya point - point yang tercantum dalam RKS dan RKAS yang telah dibuat oleh Sekolah tersebut beberapa diantaranya meringankan bagi peserta didik yang kurang mampu atau tidak Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 72 BAGI YANG MISKIN DAPAT UANG TRANSPORT BAGI YANG MISKIN DIKASIH UANG TRANSPORT BANTUAN ANAK MISKIN RP 6.880.000 BANTUAN BERUPA BAJU DAN BUKU BANTUAN BUKU UNTUK SISWA TIDAK MAMPU BANTUAN SERAGAM SISWA MISKIN BANTUAN SERAGAM UNTUK SISWA MISKIN BANTUAN SISWA KURANG MAMPU BANTUAN SISWA MISKIN BANTUAN SISWA MISKIN DAN BERPRESTASI BANTUAN SISWA TIDAK MAMPU BANTUAN SISWA TIDAK MAMPU(LKS) BANTUAN SUBSIDI SISWA MISKIN BANTUAN TRANSPORT ANAK KURANG MAMPU BANTUAN TRANSPORT SISWA MISKIN BANTUAN TRANSPORT SISWA MISKIN BANTUAN TRANSPORT SISWA MISKIN RP. 500.000/TAHUN BANTUAN TRANSPORT UNTUK MURID MISKIN BANTUAN TRANSPORT UNTUK SISWA BANTUAN TRANSPORT UNTUK SISWA MISKIN BANTUAN TRANSPORT UNTUK SISWA MISKIN RP. 5.500.000,- BANTUAN TRANSPORTASI U/ SISWA MISKIN BANTUAN UNTUK SISWA MISKIN BB2SM (BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISWA MISKIN) BEASISWA BEASISWA BANTUAN SISWA TIDAK MAMPU BEASISWA UNTUK SISWA KURANG MAMPU BEASISWA UNTUK SISWA TIDAK MAMPU BEBAS IDOS:IURAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH DANA TRANSPORT UNTUK ANAK MISKIN DIBERI UANG TRANSPOT UNTUK SISWA MISKIN YANG RUMAHNYA JAUH KEGIATAN SOSIAL KERINGANAN PEMBAYARAN IURAN KOMITE LES TAMBAHAN MEMBEBASKAN SISWA DARI IURAN MEMBERI BANTUAN KEPADA SISWA MISKIN MEMBERI BANTUAN SISWA MISKIN PAKAIAN PEMBEBASAN IURAN KOMITE 14 ANAK PEMBEBASAN PEMBAYARAN BIAYA SEKOLAH PEMBEBASAN UANG KOMITE PEMBELIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH PEMBERIAN BANTUAN KPD PESERTA DIDIK YG BERUPA PEMBEBASAN BIA PEMBERIAN BEASISWA UNTUK ANAK SEKOLAH YG TIDAK MAMPU PEMBERIAN LKS GRATIS BAGI SISWA MISKIN PEMBERIAN SERAGAM SEKOLAH PENGADAAN BUKU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SISWA SERAGAM DAN ALAT TULIS GRATIS BAGI SISWA MISKIN SOLIDARITAS 5% SPP SUBSIDI SISWA KURANG MAMPU(BUKU,SERAGAM,KEG.PENDIDIKAN TIDAK SUBSIDI SISWA MISKIN SUBSIDI SISWA/I MISKIN SUBSIDI TRANSPORT PADA 10 SISWA MISKIN SUBSIDI TRANSPORT SISWA MISKIN SUBSIDI TRANSPORT UNTUK 100 SISWA TIDAK MAMPU SUBSIDI UNTUK ANAK KURANG MAMPU SUBSIDI YAYASAN UNTUK SISWA MISKIN (25%) YG MENDAPAT SUBSIDI/BANTUAN SISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU TRANSPORT SISWA KE SEKOLAH TRANSPORT SISWA MISKIN TRANSPORTASI SISWA TIDAK MAMPU RP. 20.000/BULAN YANG MISKIN DIBERIKAN ALAT TULIS Jika di RKS dan RKAS ada bentuk program yang berpihak pada kaum miskin, minta pihak sekolah untuk menunjukkan di bagian mana RKS dan RKAS tersebut, kemudian pewawancara tuliskan bentuk program tersebut. Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Apa bentuk program disekolah ini (Perlihatkan di bagian RKS / RABS mana ditulis)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 72 210SISWA TAKMAMPU DAPAT BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN 43200/TH BANTUAN SERAGAM UNTUK MURID MISKIN BANTUAN SISWA MISKIN BEASISWA KURANG MAMPU BEASISWA SISWA BERPRESTASI BEASISWA SISWA MISKIN BEBAS SPI:SUMBANGAN PEMB INVESTASI UNTUK SISWA TIDAK MAMPU BKKM (BEASISWA KELUARGA KURANG MAMPU) BUKU DAN ALAT TULIS, UANG BUKU LKS GRATIS BUKU PELAJARAN DAN ALAT TULIS DIBELIKAN BUKU BAGI YANG TIDAK MAMPU SAJA GOTONGROYONG & PENGEMBANGAN PEMBEBASAN IURAN KOMITE PEMBEBASAN RPPS 7 ANAK PEMBERIAN BANTUAN KPD PESERTA DIDIK BERUPA TRANSPORTASI. SOLIDARITAS YAYASAN SUBSIDI PAKAIAN SISWA MISKIN TRANSPORT SISWA MISKIN W YANG MISKIN BEBAS BIAYA KOMITE Jika di RKS dan RKAS ada bentuk program yang berpihak pada kaum miskin, minta pihak sekolah untuk menunjukkan di bagian mana RKS dan RKAS tersebut, kemudian pewawancara tuliskan bentuk program tersebut. Apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP)? Apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP)? Apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP)? Apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP)? Apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP)? MPS68 = TIDAK (3) Apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP)? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS74a Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah Kepala Sekolah mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP). SPM Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan SD/MI dan SMP/ MTs. Dasar hukumnya adalah Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikan dasar. SPM pendidikan dasar dapat diartikan sebagai ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan Kandepag untuk MI dan MTs secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi. SPM mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pelatihan guru dan tenaga pendidik. Maka diharapkan dalam waktu tiga tahun atau pada tahun 2013 seluruh SD/MI dan SMP/MTs sudah melaksanakan SPM. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. SPM Pendidikan meliputi layanan-layanan: ·yang merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah atau kantor departemen agama untuk madrasah (misalnya: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi); ·yang merupakan tanggung-jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama - karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota). SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota cq oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik. SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masing-masing. SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM. Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM. Sehingga diharapkan semua kabupaten/kota telah mencapai SPM pada tahun 2014. (Lebih lengkap tentang SPM Pendidikan Dasar baca Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikan dasar) Apakah RKS & RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program? Apakah RKS & RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program? Apakah RKS & RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program? Apakah RKS & RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program? Apakah RKS & RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program? Apakah RKS & RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program? Pewawancara priksa dokumen RKS & RAKS 2008/2009 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 120 80 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Menanyakan apakah dalam penyusunan RKS dan RAKS menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menyusun program. Pewawancara harus memeriksa dokumen RKS dan RAKS 2011/2012 berkaitan dengan hal tersebut. Apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik? Apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik? Apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik? Apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik? Apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik? MPS70 = TIDAK (3) Apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik? Jika jawabannya TIDAK (3), maka perntanyaan dilanjutkan ke MPS75a Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah sekolah menyusun tata tertib bagi tenaga pendidik. Apakah dipublikasikan? Apakah dipublikasikan? Apakah dipublikasikan? Apakah dipublikasikan? Apakah dipublikasikan? Apakah dipublikasikan? Cek papan pengumuman Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 148 52 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Jika jawaban di MPS74a adalah “ya” maka tanyakan apakah tata tertib tersebut dipublikasikan misal dengan menempelkannya di papan pengumuman. Jika jawabannya “ya” cek papan pengumumannya. Apakah sekolah menyusun tata tertib baik bagi siswa? Apakah sekolah menyusun tata tertib baik bagi siswa? Apakah sekolah menyusun tata tertib baik bagi siswa? Apakah sekolah menyusun tata tertib baik bagi siswa? Apakah sekolah menyusun tata tertib baik bagi siswa? MPS74a = TIDAK (3) Apakah sekolah menyusun tata tertib baik bagi siswa? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS75c Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah sekolah menyusun tata tertib bagi siswa. Apakah dipublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman)? Apakah dipublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman)? Apakah dipublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman)? Apakah dipublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman)? Apakah dipublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman)? Apakah dipublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman)? Cek papan pengumuman Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 183 17 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Jika jawaban di MPS75a adalah “ya” maka tanyakan apakah tata tertib tersebut dipublikasikan misal dengan menempelkannya di papan pengumuman atau di kelas masing - masing. Jika jawabannya “ya” cek papan pengumumannya atau di kelas tempat menempel tata tertib tersebut. Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan BOS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan BOS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan BOS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan BOS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan BOS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan : a. BOS b. ABS (Anggaran Belanja Sekolah) c. Sumbangan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui apakah sekolah mempublikasikan (misalnya dengan menempel di papan pengumuman) laporan keuangan tentang dana BOS, Anggaran Belanja Sekolah, dan Sumbangan lainnya dari pihak manapun. Jika “iya” cek papan pengumumannya. Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan ABS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan ABS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan ABS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan ABS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan ABS? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan : a. BOS b. ABS (Anggaran Belanja Sekolah) c. Sumbangan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui apakah sekolah mempublikasikan (misalnya dengan menempel di papan pengumuman) laporan keuangan tentang dana BOS, Anggaran Belanja Sekolah, dan Sumbangan lainnya dari pihak manapun. Jika “iya” cek papan pengumumannya. Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan Sumbangan? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan Sumbangan? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan Sumbangan? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan Sumbangan? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan Sumbangan? Apakah sekolah mempublikasikan (misalnya menempelkan di papan pengumuman) laporan keuangan : a. BOS b. ABS (Anggaran Belanja Sekolah) c. Sumbangan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Ingin mengetahui apakah sekolah mempublikasikan (misalnya dengan menempel di papan pengumuman) laporan keuangan tentang dana BOS, Anggaran Belanja Sekolah, dan Sumbangan lainnya dari pihak manapun. Jika “iya” cek papan pengumumannya. Apakah sekolah menyusun kalender akademik yang memuat : Jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah? Apakah sekolah menyusun kalender akademik yang memuat : Jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah? Apakah sekolah menyusun kalender akademik yang memuat : Jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah? Apakah sekolah menyusun kalender akademik yang memuat : Jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah? Apakah sekolah menyusun kalender akademik yang memuat : Jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah? Apakah sekolah menyusun kalender akademik yang memuat : Jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPS78 Catatan kalau hanya menggunakan yang diperoleh dari propinsi/dinas berarti tidak Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Menanyakan apakah Sekolah memiliki atau menyusun kalender akademik sendiri yang memuat jadwal KBM, pertemuan dengan publik, evaluasi, ujian, dan libur sekolah. Yang dimaksud kalender akademik disini adalah yang benar - benar disusun oleh sekolah tersebut disesuaikan dengan agenda - agenda sekolah yang bersangkutan, bukan kalender akademik dari propinsi atau dinas. jika hanya memiliki kalender akademik yang dari propinsi atau dinas maka jawaban untuk variabel ini adalah “tidak”. Apakah sekolah mempublikasikan (menempelkan di papan pengumuman)? Apakah sekolah mempublikasikan (menempelkan di papan pengumuman)? Apakah sekolah mempublikasikan (menempelkan di papan pengumuman)? Apakah sekolah mempublikasikan (menempelkan di papan pengumuman)? Apakah sekolah mempublikasikan (menempelkan di papan pengumuman)? Apakah sekolah mempublikasikan (menempelkan di papan pengumuman)? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Jika jawaban di MPS76 adalah “ya”, maka tanyakan apakah sekolah mempublikasikannya atau tidak, misalnya dengan menempelkan di papan pengumuman. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) bersama kepala sekolah Siapa saja yang terlibat dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) bersama kepala sekolah Siapa saja yang terlibat dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) bersama kepala sekolah Siapa saja yang terlibat dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) bersama kepala sekolah Siapa saja yang terlibat dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) bersama kepala sekolah Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A Ketua Komite Sekolah AB ABCDE ABCDEF ABCDEV ABCE ABCEF ABCEFV ABCEV ABCV ABD ABDE ABDEF ABE ABEF ABEV ABF ABV ACDE ACE ACEF ACEV ADE ADEF ADEFV ADV AE AEF AEFV AEV AF AV B Anggota Komite Sekolah BCEV C Perwakilan Orang Tua Siswa CEV D Tokoh Masyarakat E Guru EF EV F Ketua/pengurus yayasan V Lainnya W Tidak ada Ingin mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAKS bersama Kepala Sekolah, jawaban bisa lebih dari satu tetapi opsi jawaban tidak boleh dibacakan. Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke masyarakat) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke masyarakat) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke masyarakat) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke masyarakat) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke masyarakat) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? a. Ke masyarakat b. Ke SKPD Pendidikan c. Ke Kanwil Departemen Agama d. Yayasan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operasional dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran, kemana sajakah Kepala Sekolah melakukan pelaporan tersebut, apakah ke masyarakat (misal wali murid), ke SKPD Pendidikan, ke Kanwil Departemen Agama ( bagi sekolah dibawah naungan Depag), atau ke Yayasan ( bagi sekolah - sekolah swasta ). Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke SKPD pendidikan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke SKPD pendidikan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke SKPD pendidikan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke SKPD pendidikan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke SKPD pendidikan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? a. Ke masyarakat b. Ke SKPD Pendidikan c. Ke Kanwil Departemen Agama d. Yayasan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operasional dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran, kemana sajakah Kepala Sekolah melakukan pelaporan tersebut, apakah ke masyarakat (misal wali murid), ke SKPD Pendidikan, ke Kanwil Departemen Agama ( bagi sekolah dibawah naungan Depag), atau ke Yayasan ( bagi sekolah - sekolah swasta ). Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke kanwil Departemen Agama) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke kanwil Departemen Agama) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke kanwil Departemen Agama) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke kanwil Departemen Agama) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Ke kanwil Departemen Agama) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? a. Ke masyarakat b. Ke SKPD Pendidikan c. Ke Kanwil Departemen Agama d. Yayasan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operasional dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran, kemana sajakah Kepala Sekolah melakukan pelaporan tersebut, apakah ke masyarakat (misal wali murid), ke SKPD Pendidikan, ke Kanwil Departemen Agama ( bagi sekolah dibawah naungan Depag), atau ke Yayasan ( bagi sekolah - sekolah swasta ). Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Yayasan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Yayasan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Yayasan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Yayasan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? (Yayasan) Ke mana Kepala Sekolah melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operational dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran? a. Ke masyarakat b. Ke SKPD Pendidikan c. Ke Kanwil Departemen Agama d. Yayasan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam melaporkan manajemen dan pengeluaran berbasis operasional dan belanja modal di setiap akhir tahun ajaran, kemana sajakah Kepala Sekolah melakukan pelaporan tersebut, apakah ke masyarakat (misal wali murid), ke SKPD Pendidikan, ke Kanwil Departemen Agama ( bagi sekolah dibawah naungan Depag), atau ke Yayasan ( bagi sekolah - sekolah swasta ). Apakah sekolah ini menggunakan "paker aplikasi sekolah" (PAS) atau yang sejenisnya? Apakah sekolah ini menggunakan "paker aplikasi sekolah" (PAS) atau yang sejenisnya? Apakah sekolah ini menggunakan "paker aplikasi sekolah" (PAS) atau yang sejenisnya? Apakah sekolah ini menggunakan "paker aplikasi sekolah" (PAS) atau yang sejenisnya? Apakah sekolah ini menggunakan "paker aplikasi sekolah" (PAS) atau yang sejenisnya? Apakah sekolah ini menggunakan "paker aplikasi sekolah" (PAS) atau yang sejenisnya yang memiliki fungsi: - Administrasi Keuangan Sekolah (Penerimaan dan Pengeluaran) - Administrasi Siswa - Administrasi Kepegawaian (Guru, TU, Kepsek, dll) - Administrasi Akademik (Mata Pelajaran, Nilai, Kelas) - Administrasi Sekolah (Infrastruktur, Barang, Jasa, dll) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Ingin mengetahui apakah sekolah ini menggunakan Paket Aplikasi Sekolah (PAS), atau sejenisnya yang memiliki fungsi administrasi keuangan sekolah, administrasi siswa, administrasi kepegawaian (guru, TU, Kepala Sekolah, dll), administrasi akademik, (mata pelajaran, nilai, kelas), administrasi sekolah (infrastuktur, barang, jasa, dll). Paket Aplikasi Sekolah (PAS) adalah piranti lunak sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat sekolah.Dan dengan menggunakan PAS, administrasi sekolah akan sangat terbantu khususnya dalam pendataan, pelaporan, dan pelayanan data dan informasi tentang sekolahnya kepada pihak luar yang membutuhkannya. Kebutuhan intern sekolah akan data dan informasi mengenai pendidikan yang diselenggarakannya dengan mudah dan cepat dapat dipenuhi. Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk komite sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk komite sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk komite sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk komite sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk komite sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk komite sekolah sudah terisi? Jika jawabannya BELUM (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke LS00X (hal 2) Jika jawabannya SUDAH (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke CP Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Belum 3 Sudah 6 Tidak ada data 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A IDS IDS IDS IDS IDS IDS Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 2 3 4 Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah: 1. SD 2. MI 3. SMP 4. MTs Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 Sekolah Dasar 2 Madrasah Ibtidaiyah 3 Sekolah Menengah Pertama 4 Madrasah Tsanawiyah Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Apakah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dalam proses penyusunan Rencana Tahunan (RENJA) SKPD Pendidikan? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPK03 Jika jawabannya TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke MPK03 Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Menurut sepengetahuan Komite Sekolah/Madrasah, apakah SKPD Pendidikan/Kemenag mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/ Rencana Kerja Madrasah (RKM) dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Pendidikan/ Kemenag. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 85 115 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Menanyakan kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Madrasah (RKM) tahun 2012 disampaikan ke Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (bulan) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? : Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 1 98 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 96 96. NA 98 98. Don't know 99 99. Missing Sysmiss Menanyakan kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Madrasah (RKM) tahun 2012 disampaikan ke Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? (tahun) Kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) tahun 2008 disampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? : Bulan/Tahun Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 58 142 7 8 7 8 Sysmiss Menanyakan kapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Madrasah (RKM) tahun 2012 disampaikan ke Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? MPK01 = TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8) Apakah Komite Sekolah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 1 9 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 8 Tidak tahu 9 Missing Sysmiss Menanyakan apakah Komite Sekolah/Komite Madrasah terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan di sekolah tersebut. Jika terlibat atau sedikit saja terlibat, sebutkan contoh bentuk keterlibatannya seperti apa. Catatan Pewawancara Catatan Pewawancara Catatan Pewawancara Catatan Pewawancara Catatan Pewawancara Catatan Pewawancara Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 111 89 1 2 1 Wawancara langsung 2 Wawancara lewat telepon Sysmiss Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk sekolah sudah terisi? Petunjuk pewawancara apakah pertanyaan untuk sekolah sudah terisi? Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 197 3 1 3 1 Belum 3 Sudah 6 Tidak ada data 9 Missing Sysmiss Pewawancara periksa cover, apakah sekolah SD/SMP? Pewawancara periksa cover, apakah sekolah SD/SMP? Pewawancara periksa cover, apakah sekolah SD/SMP? Pewawancara periksa cover, apakah sekolah SD/SMP? Pewawancara periksa cover, apakah sekolah SD/SMP? Pewawancara periksa cover, apakah sekolah SD/SMP? Jika jawabannya YA (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_MPK Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke LS00Z Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A IDS IDS IDS IDS IDS IDS Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 2 3 4 Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah Sekolah ini adalah: 1. SD 2. MI 3. SMP 4. MTs Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 1 4 1 Sekolah Dasar 2 Madrasah Ibtidaiyah 3 Sekolah Menengah Pertama 4 Madrasah Tsanawiyah Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 KR KR01,F KR01,G KR01_MPK(C) MPK 01/MPK 02 MPK03 MPS 05 MPS 14 MPS 15,MPS 16, MPS 17 MPS 42 MPS 54 MPS 59 MPS 65 MPS 78 MPS 80 MPS41 MPS51C MPS59 MPS65 MPS79A SEKSI KR TIDAK ADA Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 6 KR KR01,G MPS41 MPS64 MPS65 SEKSI KR Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 4 KR KR01,C MPS57 SEKSI KR Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 KR MPS62A SEKSI KR Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 24 ADA DUA APLIKASI,MMIS PRODUK DARI KANWIL DAN FORM L1 PRODUK ADA KOMITE SEKOLAH TETAPI SK DI BAWA KEPALA SEKOLAH YANG LAM ADA KOMITE SEKOLAH TETAPI SK KOMITE HILANG BELUM ADA GURU YANG MELAKUKAN MINIMAL 24 JAM BILA ADA BANTUAN DARI MASYARAKAT,BAIK KELOMPOK ATAU PERORANG DIJAWAB IYA TAPI TIDAK ADA DOKUMEN SEHINGGA DIMASUKKAN JAWAB HASIL EVALUASINYA TIDAK ADA,HANYA DILAKUKAN SECARA LESAN KARENA SETELAH DIBONGKAR-BONGKAR DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN, ME KEPALA SEKOLAH TIDAK BISA ENGHADIRKAN KOMITE SEKOLAH KARENA KEPALA SEKOLAH TIDAK BISA MENDATANGKAN KOMITE SEKOLAH KARENA MASIH DALAM PROSES REHALIBITASI GEDUNG MELAPORKAN KEPADA WALI MURID,BERSAMAAN PENERIMAAN RAPOR PIHAK SEKOLAH TIDAK MENGETAHUI RENSTRA SKPD SELAMA INI SEKOL RAKS TAHUN AJARAN 2008/2009 RESPONDEN LUPA TEPATNYA, RESPONDEN MENYATAKAN MENJADI KETUA RESPONDEN TIDAK MEMPUNYAI NO HP/TELEPON RUANG GURU MENJADI SATU/NUMPANG DENGAN MI,MA SAAT INI SEKOLAH DALAM TAHAP PEMBANGUNAN DAN REHAB SEBENARNYA ADALAH 98 SEKOLAH TIDAK PUNYA RKS TAPI PUNYA RAPBS SUDAH ADA SK KOMITE SEKOLAH TETAPI BELUM ADA NOMOR SK-NYA ME TIDAK ADA KANTOR KHUSUS UNTUK KOMITE SEKOLAH TIDAK SEMUA GURU YAYASAN TERLIBAT AKTIF DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN KARENA M Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 12 A DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA AH MENYUSUN RENCANA ANGGARAN SESUAI YANG DITETAPKAN DINAS AN,MAKA PEMBERI BANTUAN MENDAPAT LAPORAN DARI KEPALA SEKOLAH DARI DINAS PENDIDIKAN I SWASTA JARAK YANG TERLALU JAUH (DENGAN NAIK PERAHU) DAN KOMITE JUGA KOMITE SANGAT TIDAK AKTIF DAN RUMAH KOMITE YANG SANGAT JAUH NURUT PENGAKUAN SUDAH DIBUAT, TP ENTAH TERSELIPO DIMANA SEJAK PERTAMA KALI DIBENTUK KOMITE SEKOLAH. SKI SK TERSEBUT SUDAH DITETAPKAN TIDAK ADA KANTOR KHUSUS UNTUK KOMITE SEKOLAH TIDAK ADA SK,TETAPI STRUKTUR KOMITENYA ADA Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 4 , KOMITE DIBENTUK HANYA UNTUK PROSEDURAL DAN TIDAK ADA SK KO GURU MELAKUKAN EVALUASI HSL BELAJAR SETIAP SUB POKOK BAHASAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG MASIH MENJABAT KETUA TIDAK BISA DIHADIRKAN DALAM WAKTU SINGKAT, MINIMAL 1 MINGGU Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 GURU HANYA MEMILIKI BUKU PEMBANDING MATA PELAJARAN DARI PENE MITE SEKOLAH (TIDAK ADA KONTAK UNTUK KOMITE) SEBELUMNYA SUDAH HARUS ADA PEMBERITAHUAN Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 RBIT LAIN Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 A. MPS 17 A. MPS 32 A. MPS31 CP EDITOR: ADA POINT C. BANTUA LS 07 MPK 00 MPK02 MPS 01 MPS 04 MPS 05 MPS 06 MPS 07 MPS 14 MPS 14 DAN MPS 15 MPS 14-MPS 36 MPS 15 MPS 15/MPS 16 MPS 16 MPS 17 MPS 29 MPS 31 MPS 31, 32 MPS 31-MPS 32 MPS 32 MPS 42 MPS 54 MPS 58 MPS 59 MPS 64 MPS 65 MPS 65/MPS 66 MPS 67 MPS 68 MPS 69 MPS 746 MPS 74B MPS 74B(C0221) HANYA DITEMPELK MPS 77 MPS 79A MPS04 MPS05 MPS07 MPS11 MPS11(C0105) : SUMBER DARI LAP MPS12A MPS13(C0108) DARI TOTAL JUMLAH MPS16 MPS25 MPS31 MPS31, MPS32 MPS32 MPS34 MPS42 MPS47B MPS51 MPS52 MPS54 MPS55 MPS56 MPS59 MPS63 MPS65 MPS67(C0215) : ADA DI RSPBS TE MPS68 MPS75B MPS79 MPS79A OBSERVASI TIDAK ADA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 38 . AN DIRUANG GURU GURU YANG ADA, TERDIRI ATAS G MPS 05 MPS 07 MPS 08 MPS 21 MPS 31 MPS 31 DAN MSP 32 MPS 57 MPS 62A MPS 65 MPS 66 MPS05 DAN MPS07 MPS07 MPS11 MPS31 MPS31 DAN MPS32 MPS32 MPS42 MPS51C, MPS79 MPS52 MPS57 MPS63 MPS66 MPS66, MPS71 MPS75B MPS75C (A) MPS79 MPS79A N KURANG MAMPU(BKM) ORAN BULANAN SMPN I BAMBEL KEA RSEBUT ITEM3 BIAYA PEMELIHARAA W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 38 . B. MPS 08 BLOK KR DAAN BULAN FEBRUARI 2009 TAHUN MPK 02 MPP 02 MPS 08 MPS 09 MPS 28 MPS 31 MPS 31/MPS 32 MPS 41,66,67,68,69,71 DAN 78 MPS 42 MPS 52 MPS 63 MPS 64 MPS 66 MPS 756 MPS 79A MPS04 MPS08 MPS16 MPS42 MPS56, MPS51 MPS57 MPS63 MPS66, MPS71, MPS78 MPS68 MPS75B MPS75C MPS80 N (PERBAIKAN PAGAR SEKOLAH, ME URU NIP.15 SEBANYAK 5 ORANG, G W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 31 . JA GURU DLL) SEBESAR 1.390.000 MPK01 MPS 07 MPS 08 MPS 15 MPS 16 MPS 31 MPS 33 MPS 61 MPS 66 MPS 68 MPS 69 MPS 75A MPS16 MPS32 MPS33 MPS42 MPS56 MPS63, MPS65 MPS66 MPS66 & MPS71 MPS66, MPS71 MPS68 MPS74A MPS75C MPS75C(A) PELAJARAN 2008/2009 URU NIP.13 TIDAK ADA DAN GURU Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 18 . B. MPS 31 MPS 42 MPS 65 MPS 65, MPS 66, MPS 71 MPS 67,MPS 68, MPS 69 MPS 75A MPS13(C0108) : JUMLAH GURU TER MPS31 MPS31 DAN MPS32 MPS55 MPS64 MPS66, MPS71, MPS78 MPS66,MPS67,MPS68,MPS69 MPS69(C0216) : ADA DI RAPBS IT TETAP SEBANYAK 27 ORANG, GURU W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 16 . EM SUBSIDI ( BANTUAN TRANSPORT MPK03 MPS 16 MPS 21 MPS 66 MPS 68/MPS 69 MPS 75A MPS31 MPS55 MPS62 MPS66 MPS79 NIP 15 ADALAH GURU BERSTATUS P SEBUT ADALAH 23 ORANG BERSTATU W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 13 . EGAWAI NEGERI YANG BERASAL DAR MPK 03 MPS 12B MPS 42 MPS 54 MPS61 MPS66 MPS68 MPS75C MPS76 S PNS & 6 ORANG BERSTATUS GURU SISIWA MISKIN ) SEBESAR RP. Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 8 . 480.000 I KANTOR DEPARTEMEN AGAMA, SED MPS 31 DAN 32 MPS 42 MPS66 TIDAK TETAP W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 8 ANGKAN GURU NIP.13 ADALAH GURU B. MPS32 BLOK KR01X_MPK C MPS 57 MPS 59 MPS17(C0107) : RUANG UKS NEMPE MPS74(C0221)/MPS75A(C0221) TAT W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 5 . A TERTIB BAGI PENDIDIK MAUPUN L DIRUANG BP MPS75C YANG BERASAL DARI DINAS PENDI Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 5 . DIKAN MPS26(C0104) : BANYAK MEJA DAN SISWA TIDAK DISUSUN DALAM BENT W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 BANGKU SEKOLAH DALAM KEADAAN UK TULISAN TAPI LEBIH KE LISAN W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 MPS15(C0107) DI MTSS HARAPAN B RUSAK, NAMUN KARENA KURANGNYA Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 ANGSA ADA PERPUSTAKAAN TAPI ME MEJA & BANGKU TERPAKSA DIGUNAK Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 AN NYATU DENGAN LABORATORIUM KOMP Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 MPS31(C0105) : JUMLAH U/ SISWA UTER. SATU RUANGAN TERDIRI DAR Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 I LABORATORIUM KOMPUTER DAN PE SELURUHNYA ADA 6 BUAH, NAMUN Y Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 ANG BISA DIGUNAKAN TINGGAL 2 B RPUSTAKAAN Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 UAH & ITUPUN KOTOR DAN JOROK S Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 EDANGKAN YANG 4 BUAH SECARA TA MPS17(C0107) RUANG UKAS SECARA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 107 1 RUANG KELAS DIPAKAI UNTUK KANTOR KEPALA SEKOLAH DAN RUANG 2 WC UNTUK MURID KONDISINYA SUDAH TIDAK BISA DIPAKAI, JADI 98:TIDAK TAHU,KEPALA SEKOLAH TIDAK BISA MEMPERKIRAKAN PERSEN A. JMABAN UNTUK PEREMPUAN ADA 9 BUAH,YG PALING SERING DIPAKA ADA 1 RUANGAN TERDIRI 4 SEKAT UNTUK BUANG AIR KECIL BERDIRI ADA 2 GURU YANG MELAKUKAN MIN 24 JAM ADA 2 JAMBAN UNTUK MURID TAPI YANG 1 SUDAH TIDAK BISA DIPAKA ADA 7 JAMBAN YANG TERKUNCI SAAT OBSERVASI DAN TIDAK DIMASUKA ADA KOMITE SEKOLAH TETAPI TIDAK AKTIF ADA LACI TAPI TIDAK ADA ISI (KLAS 1-3), ADA LEMARI TAPI TIDA ADA LAP IPA NYA,TAPI ALAT2 PRATIKUM SANGAT MINIM SEKALI ADA PROGRAM TSB DI RAPBS TAPI TIDAK ADA ALOKASI DANANYA KARE ADA RUANG UNTUK PERPUSTAKAAN TAPI DALAM PEMBENAHAN BELUM BER ADA RUANGAN DAN LABORATORIUM/ TAPI RUSAK. DINDING KACA BOLON ADA TAMBAHAN PESERTA DIDIK 5 ORANG, 2 LAKI LAKI, 3 PEREMPUAN AIR KOTOR/LIMBAH JADI SATU KE SEPTITANK AIR LIMBAH/KOTORAN JADI SATU KE SEPTI TANK BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU,DENGAN MENUNJUKKAN SURAT KETERAN BELUM MEMILIKI KOMITE SEKOLAH / MADRASAH BELUM MEMILIKI RUANG GURU, TAPI KELAS YANG KOSONG UNTUK KELA BELUM PUNYA LAP.IPA TAPI SUDAH ADA LAB.BAHASA CP EDITOR SEHARUSNYA DIENTRI 005/127.02/SLTP.AL IRSYAD/KP/20 DATA OBSERVASI ADALAH DATA SMA N 1 TEMINABUAN KARENA SMP YPK DI MTSN TERSEBUT HANYA ADA LAB BAHASA DI SEKOLAH INI PROGRAM MEMBANTU SISWA MISKIN TETAPI TIDAK DOK. DALAM KOMPUTER KARENA DOK. ASLI DIKIRIM KE DIKNAS & SEK DOKUEN BELUM DITEMUKAN DUA WC DIKUNCI, KUNCINYA TIDAK KETEMU GURU TIDAK MEMILIKI JAMBAN,SEHINGGA KALAU MAU KE JAMBAN DI J GURU WALI TETAP DALAM KELAS SAMPAI PELAJARAN SELESAI,TUGAS- HANYA ADA DITEMPEL DI RUANG GURU HANYA MEMILIKI RUANG LABORATORIUM KOMPUTER HANYA TERPAMPANG DI SALAH SATU KELAS, JADI MP75S=3 JAMBAN ADA 3 TAPI YANG SATU DIKUNCI. JAMBAN DALAM KONDISI TIDAK LAYAK PAKAI, JADI JAMBAN BERSAMA JAMBAN GURU JUGA DIPAKAI MURID JAMBAN UNTUK GURU ADA 2 TAPI YANG SATU RUDAK JAWABAN KEPALA SEKOLAH SECARA LISAN ADA, TETAPI TIDAK DAPAT JUMLAH JAMBAN PUTRA ADA 3+2 KAMAR MANDI TANPA JAMBAN +1 RUAN KALENDER AKADEMIK TIDAK DITEMPEL DI PAPAN PENGUMUMAN TAPI LA KARENA RUANG SEMPIT, MAKA TIDAK DITARUH MEJA KECEMETAN YANG BENAR ADALAH KEC RAISEI KEPALA SEKOLAH BARU MENJABAT SELAMA 2 BULAN,INFORMASI DARI P KEPALA SEKOLAH BERADA SATU RUANGAN DENGAN GURU DI RUANG GURU KEPALA SEKOLAH MELAKUKAN EVALUASI UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS KEPALA SEKOLAH MELAPORKAN KE MASYARAKAT MELALUI KOMITE SEKOL KEPSEK MELAPORKAN MANAJEMEN DAN PENGELUARAN BERBASIS OPERATI KHUSUS TIDAK ADA, RUANGANNYA NEMPEL DI RUANG KEPALA SEKOLAH KOMITE IKUT SERTA ATAU MENGETAHUI SERTA IKUT MENANDATANGANI KOMITE MADRASAH BARU DILANTIK/PERGANTIAN KOMITE BULAN JANUAR KTSP BELUM DILAKSANAKAN 100% LAPORAN DIBERIKAN KEPADA SEMUA WALI MURID MELALUI/PADA SAAT LAPORAN SECARA LISAN MELALUI RAPAT EVALUASI KEGIATAN BELAJAR MEMANG ADA JAMBAN TAPI SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI (KOTOR) MPAK LEBIH BAGUS DARI YANG 2 BUAH YANG MASIH DIPAKAI NEMUN K MTS AL-ANWAR JUGA MERUPAKAN PONDOK PESANTREN DAN SATU ATAP D OBSERVASI DILAKUKAN DI SEKOLAH YANG LAMA, TANGGAL 16 MARET S PELAPORAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL SEKOLAH JUGA KEPADA PARA OR PELETIHAN TIDAK TENTU TERGANTUNG DARI UNDANGAN DINAS P&P ATA REALISASI ADA PROGRAM SUBSIDI (PEMBEBASAN/KERINGANAN) BIAYA RESPONDEN MENGATAKAN BAHWA MELAKUKAN EVALUASI KBM, TAPI KARE RPP DIBBUAT AWAL SEMESTER BUKAN SETIAP MINGGU RPP DIBUAT OLERH LEMBAGA LAIN DALM BENTUK YANG SUDAH BAKU, S RUANG GURU BERGABUNG DENGAN RUANGAN KEPALA SEKOLAH HANYA TER RUANG GURU JADI SATU DENGAN MTS DAN MA RUANG GURU TIDAK TERSENDIRI TAPI JADI SATU DENGAN RUANG KEPA RUANG PERPUSTAKAAN SEMENTARA MASIH BERCAMPUR DENGAN KOPERASI RUANG UKS ADA TETAPI PERLENGKAPAN BELUM ADA DAN SEMENTARA DI RUANG UKS BERADA JADI SATU DI KANTOR GURU CUMA DISEKAT/DI BE RUANG UKS JADI SATU SAMA RUANG TAMU ,TETAPI ADA SEKAT SENDIR RUANG UKS SEDANG DIRENOVASI, UNTUK SEMENTARA RUANG UKS HANYA RUANGAN JADI SATU SEBENARNYA JAMBAN ADA 2 BUAH TETAPI YANG SATU RUSAK. SEKOLAH BARU DI REHAB,JADI PAPAN PENGUMUMANNYA BELUM DI PASA SEKOLAH INI TIDAK PUNYA JAMBAN DAN KAMAR MANDI UNTUK SISWA SEKOLAH TIDAK MEMILIKI REKAP SISWA MENURUT JENIS KELAMIN, JU SELAMA DUA TAHUN INI BELUM ADA PELATIHAN UNTUK GURU SISWA MEMAKAI JAMBAN GURU SK KOMITE ADA NAMUN TIDAK DITEMUKAN DOKUMENNYA. SK KOMITE SEKOLAH MASIH DIPEGANG KEPSEK YANG SEDANG KE BOGOR TATA TERTIB BELUM DITEMPEL KEMBALI SETELAH RENOVASI GEDUNG. TATA TERTIB SISWA DI TEMPELKAN DI JENDELA/KACA RUANG PERPUST TATA TERTIB SISWA DISUSUN MENJADI BUKU SAKU DAN DIBAGIKAN TATA TERTIB YANG DITEMPELKAN BUKAN TATA TERTIB YANG DIBUAT S TERMASUK 1 JAMBAN YANG ADA DI RUANG KEPALA SEKOLAH TIDAK ADA TIDAK ADA DEWAN PENDIDIKAN TIDAK ADA DOKUMEN,TAPI STRUKTUR ORGANISASINYA DI TEMPELKAN. TIDAK ADA JAMBAN TIDAK ADA JAMBAN KHUSUS GURU,MEREKA MENGGUNAKAN JAMBAN MASJI TIDAK ADA JAMBAN KHUSUS UNTUK GURU KARENA PARA GURU MENGGUNA TIDAK ADA JAMBAN UNTUK GURU,BIASANYA GURU MENUMPANG JAMBAN D TIDAK ADA RUANG SECARA KHUSUS YANG DIPAKAI UNTUK UKS,UKS HAN TOTAL JAMBAN YG ADA SEBENARNYA ADA 13 BUAH NAMUN RUSAK SATU. UNTUK JAMBAN DAN KAMAR MANDI MASIH MENUMPANG KE MI DARUN UNTUK JAMBAN DI MTS INI MASIH MENUMPANG JAMBAN DI MI KARENA UNTUK JAMBAN SISWA MENGGUNAKAN JAMBAN MILIK MASJID AGUNG DAR UNTUK SEMENTARA RUANG PERPUSTAKAAN BARU DIBONGKAR,TETAPI BUK UNTUK SISWA MISKIN ADA PEMBEBASAN BIAYA SERAGAM DAN BUKU-BUK WC SISWA HANYA ADA 1 BUAH, SUDAH RUSAK DAN SUDAH DIPALANG KA YANG ADA HANYA LAB KOMPUTER YANG DIKETAHUI PELATIHAN DIIKUTI JIKA ADA UNDANGAN DARI DINA YANG MELAKUKAN 24 JAM PEMBELAJARAN ADALAH GURU YANG SUDAH SE YG DAHULUNYA UNTUK RUANG LAB.IPA SEKARANG UNTUK RUANG KELAS, Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 87 (RAPAT DINAS) (TOTAL 975) 02 ADA 1 KELAS YANG PLAFONNYA SUDAH RUSAK/RETAK (BISA JATUH) ADA TULISAN TANGAN DI BUKU KEPSEK, TAPI BLUM DITETAPKAN AH. AKAAN BUKAN DI PAPAN PENGUMUMAN AMBAN YG DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA DNG MURID. ANG TUA MURID SEKOLAH SERTA ANGGOTA KOMITE MADRASAH ANNYA. ARA GURU.KEPALA SEKOLAH YANG SEBELUMNYA SELALU MELAKUKAN OBS BARU MENYUSUN RPS TAHUN AJARAN 2008/2009 BELUM ADA SK KOMITE SEKOLAH,PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTANYA D MILIK DUKUH CERMO YANG BERADA DI LINGKUNGAN MIM. DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH NAMUN TERDAPAT KOTAK PPPK & KASUR DARI/KE GEREJA DISAMPING JAMBAN KHUSUS UNTUK GURU,TERDAPAT JAMBAN UNTUK KEP DIUNGKAPKAN DIRKS SECARA JELAS. DOKUMEN RAPBS ADA, NAMUN TIDAK DITANDA TANGANI EHINGGA SEMUA GURU TIDAK MEMBUAT RPP EKOLAH AKAN PINDAH KE GEDUNG BARU EKOLAH TAPI MEMBELI (PAPAN BESAR YANG DIGANTUNGKAN DI DINDIN ENGAN MA,SEHINGGA SEBAGIAN BESAR MURIDNYA TINGGAL DI PONDOK EVALUASI BIASANYA DILAKUKAN DI AKHIR SUB/POKOK PELAJARAN BUK FUNGSI SEBAGAI PERPUSTAKAAN G GANTI BAJU, JUMLAH JAMBAN PUTRI ADA 2+1 RUANG GANTI BAJU. G-BOLONG/PECAH, KOSONG TANPA ISI. GAN KK MISKIN DIBEBASKAN DARI DANA KOMITE DAN DIAMBILKAN DAR GURU HANYA PUNYA BUKU YANG SAMA DENGAN YANG DIMILIKI SISWA GURU MALAKUKAN EVALUASI KBM,SELALU MENGULANG PELAJARAN YANG HANYA TERLIHAT DITEMPEL DI SATU KELAS SAJA I ( BULAN APRIL AKAN DIPERBAIKI) I MASJID SEBELAH SEKOLAH ATAU DI RUMAH TETANGGA SEBELAH SEKO I SEHARI-HARI SEBANYAK 5 BUAH,SEDANG 2 BUAH BERADA DI DEKAT I UNTUK UKS I, BELUM DIBUAT SK KOMITE MADRASAH. JADIKAN GUDANG KARENA BARU KENA BAJIR. JAMBAN DI MTS INI CUMA ADA SATU DIGUNAKAN OLEH MURID DAN GUR JAMBAN GURU TIDAK ADA SEPTIK TANK KAN FASILITAS JAMBAN YANG SAMA DENGAN SISWA. KARENA BERDIRI TGL. 16 JUNI 2008, BELUM PERNAH ADA PELATIHAN KARENA LOKALNYA KURANG. KEPADA SETIAP SISWA DAN HARUS SELALU DIBAWA. KEPALA SEKOLAH TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DOKUMEN KARENA BAR LA MADRASAH LAKANG LEMARI LAPORAN KEUANGAN BOS DITEMPEL WAKTU BOS BARU JALAN TETAPI SE MASIH SATU KOMPLEK,KALAU MILIK MTS SENDIRI ADA 3 TEMPAT BUAN MAUPUN GURU. UNTUK KEPERLUAN TERSEBUT MEREKA MENGGUNAKAN JAM MEMILIKI 1 JAMBAN & DUA KAMAR MANDI UNTUK SISWA DAN 2 KAMAR MEMPERLIHATKAN DOKUMEN, JADI JAWABAN TIDAK. MENEMPATI SALAH SATU RUANG KELAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI GUDA MENGAJAR YANG DILAKUKAN SETIAP SEMESTER MLAH SISWA DIHITUNG MANUAL PER KELAS N KE DALAM DATA, PENGAKUAN KEPSEK ADALAH KUNCINYA DIBAWA PET NA SEMUA SISWA SEKOLAH INI ADALAH SISWA MAMPU. NA TIDAK ADA DOKUMEN MAKA DITULIS "TIDAK" NAJAH DAN KE SUNGAI NG NGSUNG DIBERIKAN PADA TIAP GURU SAAT RAPAT PROGRAM AWAL TAHU OLAH TIDAK ADA ARSIP ONAL DAN BELANJA MODAL KE KOMITE SEKOLAH, JADI JAWABAN "TIDA ONDISINYA RUSAK KARENA KURANGNYA PERAWATAN DARI PIHAK SEKOLA PENYERAHAN RKS TAHUN 2008 TETAPI LUPA PADA BULAN APA,LALU DI PISAH SEKAT PROSES KBM DISAMPAIKAN SECARA LISAN, TIDAK DIDOKUMENTASIKAN RTIFIKASI,SEDANGKAN GURU TIDAK TETAP MENGAJAR SESUAI KEBUTUH RUANG IBADAH DI MASJID AGUNG AT TAQWA BONDOWOSO RUANG PERPUSTAKAAN MENJADI SATU DALAM RUANG UKS S 2 SEMENTARA UNTUK RUANG GURU. S P & P ATAU KANDEPAG. SEKOLAH SEKOLAH UNTUK SISWA MISKIN TETAPI TIDAK DITUANGKAN DALAM RPS SISWA MEMAKAI WC UNTUK GURU, ADA 2 WC YANG BELUM SELESAI DI SUDAH DIKEMBANGKAN TAPI BARU 20%, KURANG SOSIALISASI TATA TERTIB MURID BELUM DITEMPEL KEMBALI SETELAH REHAB GEDUN TEMINABUAN BELUM MEILIKI BANGUNAN SEKOLAH DAN SEMENTARA BER TERIMA RAPOR TUGAS GURU DI LAKSANAKAN/DIKERJAKAN DI KELAS DAN MEMBANTU GU U DEPAG. U TAPI TIDAK DICANTUMKAN DI RAKS. U-BUKU,ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN,TATA TERTIB PERPUSTAKAAN,BU UNTUK LAKI-LAKI TIDAK DIMASUKAN DALAM DATA USSALAM KARENA SEKOLAHAN SATU KOMPLEK DENGAN MASJID WC TSB SUDAH TIDAK BERFUNGSI LAGI, LUBANG WC ADA GELAS AQUA YA DIBATASI LEMARI JADI SATU DENGAN RUANG KEPALA SEKOLAH. DI YU DILARANG MENGGUNAKAN WC KARENA RUSAK, GURU & MURID SEMENT Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 62 /RAPBS. ADA 1 TEMPAT SAMPAH BESAR DI LUAR SEKOLAH ADA KOMITE SEKOLAH AKAN TETAPI TIDAK AKTIF ADA PROGRAM UNTUK KAUM MISKIN TETAPI TIDAK DIMASUKAN DI RAPB ALA SEKOLAH SEBANYAK 1 BUAH. AN PER MINGGU AN. ARA MENGGUNAKAN JAMBAN DI MASJID. BAN MILIK MASJID YANG LETAKNYA BERDAMPINGAN DENGAN SEKOLAH. BANTUAN DARI UNICEF PASCA TSUNAMI DAN SEKARANG MASIH BISA BOS DAN ABS TIDAK DITEMPELKAN DI PAPAN PENGUMUMAN,TAPI DALAM CARA PUBLIKASI LEWAT PERTEMUAN ORANG TUA MURID LEWAT SELEBAR DARI DONATUR TETAP DAN TIDAK TETAP -PEMBANYARAN UNTUK PEMBEB ERVASI DAN EVALUASI SETIAP SEMESTER DAN MID SEMESTER. G G AIR TANPA JAMBAN G SEKOLAH) GABUNG PINJAM KELAS DI SMA N 1 TEMINABUAN H HANYA DALAM RAPAT GURU DAN BEBERAPA WALI I DANA JIMPITAN (ADA 124 SISWA). JAMBAN HANYA 1 DAN DIPAKAI UNTUK MURID DAN GURU. JAWABAN SECARA LISAN TAPI TIDAK ADA DOKUMEN, JADI MPS66=3 K" (BUKAN KE MASYARAKAT) KARENA DEKAT MASJID UNTUK KEPERLUAN SHOLAT LANGSUNG KE MASJI KEMARIN SEBELUM MENGINJAK BAB BARU,TIDAK DI TULIS DALAM LAPO KEPALA SEKOLAH MELAPORKAN MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEPALA SEKOLAH TIDAK MENGERTI KURIKULUM INI SEHINGGA JAWABAN KERJAKAN OLEH KONTRAKTOR (MANGKRAK ) KOMPUTER ADA, TAPI SDM TIDAK ADA KU INDUK ADA LAH. MANDI TANPA JAMBAN UNTUK GURU. MELAPORKAN KE KOMITE SEKOLAH N AJARAN. NG. OBSERVASI&EVALUASI SECARA LANGSUNG DAN TAK ADA DOKUMENTASI PELATIHAN TIDAK SETIAP TAHUN DAN TIDAK SEMUA GURU PESANTREN RKS SEDANG DIPROSES/DIBUAT,RENCANA SEBELUM BULAN MARET AKAN RU MAPEL DI KELAS. RUANG IBADAH DIPAKAI UNTUK RUANG KELAS RUANG LAB.DAN 2 BUAH YG LAIN DI AULA,DIMANA 4 BUAH JAMBAN IN RUANG LABORATORIUM DIGUNAKAN SEBAGAU RUANG KELAS JIKA ADA SI SELAIN SEBAGAI KETUA KOMITE, PAK ZAINUDDIN JUGA WAKIL KETUA SEMINAR/PELATIHAN TIDAK RUTIN ADA, BERGANTUNG UNDANGAN DARI TANYAKAN PADA KEPALA SEKOLAH. TELAH BEBERAPA LAMA DICOPOT (SAAT WAWANCARA SUDAH TIDAK ADA) TEMPAT TERSEBUT ADA TEMPAT TIDUR UNTUK SISWA BERBARING TAPI TEPATNYA SEKITAR 40% SISWA MI YANG RUMAHNYA >3KM. TERGANTUNG DARI UNDANGAN DINAS,TIDAK TENTU. EDT DIISI '9' TIDAK ADA DOKUMEN KETETAPANNYA TAPI STRUKTUR ORGANISASINYA D TIDAK ADA DOKUMEN, KARNA MASIH MASA PERALIHAN TIDAK ADA PAPAN PENGUMUMAN SECARA KHUSUS. HANYA ADA BERUPA P TIDAK BISA MENUNJUKAN RAPBS (TAPI JAWABANNYA BUAT) JADI SEME TIDAK MEMILIKI RKS/RAKS/RAPBS, SEHINGGA ADA BEBERAPA PERTANY TIDAK MEMILIKI RUANG IBADAH SENDIRI, JIKA SISWA DAN GURU HEN U 3 BULAN MENJABAT U/ BERBARING SISWA YANG SAKIT U/ BERSAMA-SAMA DAN BEBAS UGAS LAIN UNTUK OLAHRAGA DI ALUN-ALUN BONDOWOSO Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 45 1 WC RUSAK, 3 WC RUSAK RINGAN TAPI MASIH BISA DIPAKAI AAN YANG JAWABAN 3 KARENA TIDAK BERLAKU/KONSISTEN, PADAHAL S ADA KEGIATAN PENGUMPULAN DANA (INFAQ MURID & GURU UNTUK MEM- AN LAPORAN ASAN BIAYA SPP UNTUK SISWA MISKIN ,TAPI TIDAK DIMASUKKAN DAL BENTUK BUKU DAN SIAPA SAJA BISA DAPAT INFORMASI TERSEBUT. U BOS,ABS DAN SUMBANGAN TIDAK DITEMPEL TAPI DIUMUMKAN PADA SAA D DAK BERIBADAH MEREKA MENGGUNAKAN MASJID YANG LETAKNYA TEPAT DALAM RAPBS ADA PROGRAM BANTUAN ALAT TULIS SEKOLAH UNTUK SIS DINAS DISERAHKAN DOK. RKS/RAPBS SEBENARNYA ADA HANYA DISIMPAN OLEH KEPSEK YAN HANYA LAPOR KE SKPD PENDIDIKAN UNTUK NILAI HASIL UJIAN KELAS HANYA UNTUK DISTRIBUSI BUKU I JARANG DIPAKAI HANYA KALAU SISWA SEDANG BERADA DI AULA MAU I TEMPELKAN. IGURA DAN DITEMPEL DI TIAP KELAS JAMBAN KHUSUS GURU TIDAK PUNYA ,KARENA MASIH MENUMPANG JAMBA JAWABAN KEPALA SEKOLAH SECARA LISAN ADA, TETAPI TIDAK DAPAT KEGIATAN IBADAH SISWA DAN GURU DILAKSANAKAN DI MASJID YANG KEPALA SEKOLAH MELAKUKAN OBSERVASI 2 GURU TIAP MINGGU TETAPI LAPORAN KEUANGAN BOS DITEMPEL SECARA TEMPORER, SAAT WAWANCA- MENGGUNAKAN AIR HUJAN MPD DAN DI SD 2 TIDAK ADA KANTOR. MPS32(C0105) : SEBENARNYA UMLAH JAMBAN U/ GURU ADA 3 BUAH, N NTARA DIISI DENGAN 3. OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL KE KOMITE SEKOLAH BUKAN KE MAS PROGRAM BANTUAN UNTUK SISWA MISKIN TIDAK MASUK DALAM RKS/RAK PUBLIKASI LEWAT RAPAT WALI MURID RAN HANYA SECARA LESAN SAJA. RESPONDE KECEWA, KARENA PENGAJUAN PERBAIKAN FISIK TIDAK PERN S YAITU MEMBELIKAN SEPATU ,SERAGAM UNTUK KAUM MISKIN SEKOLAH HANYA MEMILIKI RAPBM (RAPBS) YG MEMUAT REHAB BANGUNA SEKOLAH TIDAK BISA MENUNJUKKAN RKS DAN RAKS/RAPBS THN 2007/2 SEMENTARA MENGGUNAKAN AIR DARI MASJID. SWA YANG MAU PAKAI LAB, HARUS TUKAR KELAS TATA TERTIB ADA DISAMPAIKAN PADA AWAL KUNJUNGAN TAPI ADA DI TATA TERTIB BAGI PENDIDIK BELUM DISUSUN/DIBUAT,SELAMA INI HA TIDAK ADA DOKUMEN 2008/2009, 2008/2007, 2006/2007 DENGAN ALA TIDAK ADA KOTAK OBAT OBATAN TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DOKUMEN SK UNTUK UKS JUARA II NASIONAL TINGKAT SD/MI TAHUN 2004 SEKOLAH YANG DILAPORKAN HANYA HASIL UJIAN KELAS 6 YANG DISIAPKAN UNTUK LABORATORIUM, TAPI MASIH KOSONG. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 38 008.MENURUT PENGAKUAN RESPONDEN,SEKOLAH BELUM MEMBUAT RKS/RK 3 SAJA. ADA KOMITE SEKOLAHNYA,TAPI TIDAK PUNYA SK KOMITE SEKOLAH ADA TOILET TANPA JAMBAN UNTUK GURU =1 AH DI PERHATIKAN DINAS PENDIDIKAN AM RAPBM AMUN YANG 2 BUAH TIDAK BERFUNGSI BANTU SISWA MISKIN TETAPI TIDAK DICATAT DIRKS DAN RAPBS. DIISI 3: KARENA TIDAK DAPAT MENUNJUKAN RAPBS, MESKIPUN DIREA DISEBELAH SEKOLAH TERSEBUT. EHARUSNYA 6/96. SEPERTI MPS 41 DAN MPS 71. ALASAN SEKOLAH TI EVALUASI DILAKUKAN 1 KALI PER SEMESTER. G SEKARANG LAGI KE MALANG (WISUDA S2) DAN KEMBALI TGL. 21 MA GUDANG,KUNJUNGAN KEDUA TATA TERTIB SUDAH TERTEMPEL (SEPERTIN HANYA 2 OARANG YANG PERNAH IKUT PELATIHAN SELAMA 3 TH. BELUM HANYA GURU MAPEL YANG MENDAPATKAN PELATIHAN INI SETIAP TAHUN KEPALA SEKOLAH YG SEKARANG MENJABAT SETELAH DIBENTUKNYA KOMI LETAKNYA TEPAT BERSEBELAHAN DENGAN MADRASAH TSB. MEMPERLIHATKAN DOKUMEN, JADI JAWABAN "TIDAK" MENURUT PENGAKUAN KEPSEK ADA 1 JAMBAN, TERKUNCI SAAT OBSERVA MPS54(C0202) U/ GURU YANG BERSTATUS PNS SUDAH MELAKUKAN MINI N SISWA MI NTUK SUMBANGAN DILAPORKAN PADA PIHAK YANG BERSANGKUTAN DAN M NYA DISAMPAIKAN SECARA LISAN MELALUI RAPAT YG DILAKUKAN OLOE PUN DI RUANG LAB.DEMIKIAN JUGA DNG JAMBAN LAKI2,DIMANA 2 BUA RA TIDAK ADA. RPP DIBUAT SATU TAHUN SEKALI DAN SETIAP BULAN ADA PERTEMUAN S, TAPI ADA DALAM PROGRAM KOMITE SEKOLAH DAN PROGRAM INISIAT SAN DIBAWA PENGURUS SEKOLAH WILAYAH BAPAK YUSACK IKOMO PAKER SEHAT SMP MEMPUNYAI 2 JAMBAN YANG DIGUNAKAN BERSAMA SMA KARENA JAM T RAPAT WALI MURID DAN PENERIMAAN RAPOR. TIDAK ADA RKS/RAKS, SETELAH ADA UANG BARU BUAT PERTANGGUNGJA TOTAL JAMBAN ADA 4 BUAH, TAPI SAAT INI SEKOLAH JUGA SEDANG M WA MISKIN,TAPI TIDAK ADA NILAI RUPIAHNYA(KOSONG) WAKTU DIWAWANCARA KEPALA SEKOLAH SEDANG TIDAK MASUK SEKOLAH YANG DILIHAT RAPBS/RAKS TAHUN 2008/2009 KARENA DOKUMEN 2007/ YARAKAT, JADI JAWABAN TIDAK. Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 31 2008 TIDAK DITEMUKAN. ADA 3 KELAS YANG LANTAINYA RUSAK TAPI POSISINYA ADA DI PALIN ASYARAKAT PADA SAAT RAPAT. BADU AKAN DIUSULKAN BEASISWA UNTUK KELAS VII=287 SISWA, KELA BAN SMA KADANG-KADANG RUSAK DAK MEMBUAT RAPBS KARENA TIDAK PERNAH ADA PERHATIAN DINAS TE DI RAPBS TIDAK ADA SUBSIDI UNTUK SISIWA TIDAK MAMPU, TAPI DI EMBANGUN 6 JAMBAN BARU YANG PROSES PENYELESAIANNYA BARU 40%. GURU INTERN UNTUK MEMBAHAS RPP BULAN BERIKUTNYA H BERADA DI LAB & JG AULA 2 BUAH.YG PALING SERING DIPAKAI SE H KEPSEK. HANYA ADA LAB KOMPUTER IF SEKOLAH YAITU BERUPA DANA SOSIAL SISWA (PROGRAM TEMAN ASU KARENA ADA KEPERLUAN KELUARGA. SEMUA DOKUMEN PENTING TERMASU KE JAYAPURA, JADI JAWABANNYA "TIDAK" KOMITE SEKOLAH VAKUM 1,5 TAHUN, KARENA SERING DI TINGGAL KET LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN JUGA DILAPORKAN KE INSPEKTORAT D LISASI PENGGUNAAN ANGGARAN ADA PENGELUARAN UNTUK ITEM-ITEM T M DAN RAPBS DOKUMENNYA DICARI TIDAK KETEMU. MAL 24 JAM PEMBELAJARAN SECARA LANGSUNG DENGAN PESERTA DIDIK MPS59(C0207) : DOKUMEN HASIL EVALUASI ADA DI KUMPULAN LEGER RET 09, JABATAN KEPALA SEKOLAH DIPEGANG OLEH PAK TONY (SEKAR RKSNYA TIDAK ADA SETIAP TENAGA GURU/TENAGA PENDIDIK YANG IKUT SI, KUNCI DIBAWA PETUGAS LAIN DAN TIDAK DIMASUKAN KE DALAM D SISWA LAKI-LAKI 1 ,SISWA PEREMPUAN 1 TE,JADI UNTUK SK KOMITE KEMAREN DI CARI-CARI BELUM KETEMU TIDAK PUNYA RKS TAPI PUNYA RAPBS WABAN YA BARU) YANG DILAPORKAN KE SKPD PENDIDIKAN NILAI UJIAN NASIONAL Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 23 AN PROPINSI. ANG) SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA ATA BARU KELAS 1,2 YANG MENGIKUTI KTSP, KELAS 3 MENGGUNAKAN KBK DIMINTA MASUKNYA SAJA ERSEBUT. G BELAKANG KELAS (INI DISEBABKAN TANAH DI SERUYAN YANG LABIL H), BANTUAN SISWA MISKIN (SK KEPALA SEKOLAH NO.900/326/412.4 HARI-HARI HANYA 6 BUAH. K SK KOMITE MADRASAH, RKS, DAN RAKS DISIMPAN DALAM LEMARI KE KALENDER AKADEMIK SEKOLAH DARI PROVINSI DAN DITEMPEL DI PAPA KARENA TIDAK CUKUP ANGGARAN MAKA DI APBM TH 2007/2008 TIDAK LAPORAN BOS DITEMPEL PADA AKHIR TAHUN, ABS (ANGGARAN BELANJA LEBIH DARI 90% SISWA TINGGAL DENGAN JARAK >6KM. PERMINGGU TAPI GURU YANG BERSTATUS TIDAK TETAP HANYA MELAKUK PROGRAM TIDAK BISA DIISI '6' JADI DIISI '9' REALISASINYA ADA BERUPA BANTUAN TRANSPORT. RHADAP SEKOLAH MESKIPUN RAPBS DIBUAT. UANGNYA TIDAK PERNAH S S VIII=263 SISWA, DAN KELAS IX=253 SISWA. SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2008/2009 KELAS VII S/D IX SMPN I UA KELUAR DAERAH UNTUK SISWA MISKIN RUTIN MENDAPATKAN INFAQ DARI GURU-GURU TI YANG DISAMPAIKAN KE SKPD PENDIDIKAN HASIL DARI UASBN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 12 21/2008), DAN PROGRAM KOMITE SEKOLAH BERUPA PEMBEBASAN BIAYA ADA PROGRAM PENGELOLAAN GEDUNG DAN SARPRAS FASILITAS SEKOLAH AN 18 JAM HAL INI DISEBABKAB HONOR GURU YANG TIDAK TETAP AP BULAN TETAPI TIDAK MASUK RAKS,HANYA DICATAT DI BENDAHARA BAMBEL ESUAI DENGAN YANG DIAJUKAN DI RAPBS, BANYAK DIPOTONG. JAMBAN ADA DUA TAPI YANG DIPAKAI CUMA SATU MENURUT KEPALA SEKOLAH ADA PROGRAM PENGELOLAAN GEDUNG DAN SA N GANTUNG PALA SEKOLAH YG TERKUNCI DAN KUNCINYA DIBAWA OLEH KEPALA SEK SEKOLAH) DITEMPEL PADA AKHIR TAHUN. SAAT WWCR TIDAK ADA. TERGANTUNG DINAS YANG MENYELENGGARAKAN TAPI SELAMA INI SETIA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 11 ADA EVALUASI TETAPI TIDAK DI DOKUMENTASIKAN(MPS 59=3). B. JAMBAN KHUSUS UNTUK GURU 2 BUAH,NAMUN TU PUNYA JAMBAN SEN INFAQ. KEPALA SEKOLAH TIDAK TAHU BERAPA % GURU YANG TIDAK MELAKUKAN MPS63(C0213) : DOKUMEN KETETAPAN ADA DI BUKU PROGRAM KERJA T OLAH SEHINGGA RESPONDEN TIDAK BISA MENUNJUKKAN DOKUMEN. P TAHUN ADA, CUMA TERGANTUNG UNDANGAN DINAS DAPAT ATAU TIDAK RESPONDEN TIDAK YAKIN KAPAN MENJABAT KETUA KOMITE, HANYA ING RPRAS FASILITAS SEKOLAH TH 2007/08,TETAPI UNTUK DOKUMENNYA B SEKOLAH. TIDAK MEMILIKI RUANG GURU, PADA SAAT ISTIRAHAT/SEBELUM PELA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 8 /GURU YG MELAKUKAN AHUNAN SMPN I BAMBEL TAHUN PELAJARAN 2008/2009 PEMERINTAH KA AT SEJAK/MULAI TAHUN 1998 BOS,ANGGARAN BELANJA SEKOLAH DAN SUMBANGAN TIDAK DITEMPEL TE DIRI JUGA SEBANYAK 2 BUAH. ELUM BISA DITEMUKAN JARAN DIMULAI TERKADANG MEMANFAATKAN RUANGAN UNTUK MENERIMA MPS56(C0204) SELAIN MELAKUKAN OBSERVASI PROSES KBM, KEPALA S Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 4 B. ACEH TENGGARA THN. 2008 ITEM B URAIAN PEMBAGIAN TUGAS & T EKOLAH JUGA MENYEBAR QUIZ BERUPA PENILAIAN SISWA TERHADAP GU TAMU SEBAGAI RUANG GURU TAPI DIBUKUKAN,DAN SIAPA SAJA DIPERBOLEHKAN UNTUK MENDAPATKA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 3 ANGGUNG JAWAB N INFORMASI TERSEBUT. RU. QUIZ INI LANGSUNG DIPEGANG OLEH KEPALA SEKOLAH Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 MPS66(C0215) : PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN BERUPA RAPBS PERIOD Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 E JULI-DESEMBER 2008 SMPN I BAMBEL TERTANGGAL JULI 2008 MPS59(C0207) MENURUT RESPONDEN, DOKUMEN HASIL EVALUASI MEMAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 G ADA TETAPI ADA DI ALMARI KEPALA SEKOLAH, SAAT INI KEPALA S MPS67(C0215) : ADA DI RAPBS TERSEBUT ITEM 3 BELANJA PEMELIHA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 EKOLAH SEDANG MENGIKUTI DIKLAT DI MEDAN RAAN SUB 31 PEMELIHARAAN GEDUNG/KANTOR SEBESAR RP.7.000.000 Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 MPS68(C0216) : TERDAPAT DI ITEM SUBSIDI SUB2.5.1. BANTUAN TR Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 2 ANSPORT SISWA MISKIN RP. 2.970.000 MPS66(C0215) DOKUMEN YANG DILIHAT ADALAH RAPBS TAHUN AJARAN Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 TAHUN AJARAN 2007/2008 NO. MFS.166/HB/KP.07.5/200/2007 TERT Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 1 ANGGAL 13 AGUSTUS 2007 Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 200 +/- 40% SISWA TINGGAL >3KM DARI SEKOLAH (MI) 1. MI INI BARU BERDIRI THN AJARAN 2008/2009,SEHINGGA ADA BEB BANYAK KELAS Y6ANG TIDAK ADA GURUNYA BARU ADA KELAS 1. RKS/RAKAS/RAPBS BELUM PERNAH DIBUAT, KOMIT CP EDITOR :MPS65A OUT OF RANGE SEHARUSNYA MI/11.12/PP.004/12 CP EDITOR:OUT OF RANGE MPS65A SEHARUSNYA SURAT KEP[UTUISAN K DALAM WAKTU DEKAT SD NEGERI PACITAN AKAN RELOKASI, JADI DI P DARI 975 SISWA DI MIN PEUKAN CUNDA TERBAGI DALAM 21 ROMBEL GEDUNG SEKOLAH SMPN I MEULABOH MERUPAKAN BANTUAN DARI PEMDA KAPALA SEKOLAH BARU SAKIT,TIDAK MASUK KANTOR,WAWANCARA DENGA KELEMAHAN SD INI PADA TERTIB ADMINISTRASI & REKAP KEP SEK MEMINTA SUPAYA DEPAG IKUT TERLIBAT PADA SAAT PEMBAGI KEPALA SEKOLAH BARU MENJABAT SELAMA 3 BULAN (MASIH TRANSISI) KEPALA SEKOLAH BERHARAP DIIKUTKAN DALAM PROSES BEC JIKA TER- KEPALA SEKOLAH MEMBERIKAN REWARD TIAP AKHIR TAHUN UNTUK GURU KEPALA SEKOLAH MENYATAKAN KALAU BANTUAN BERUPA PELATIHAN KEPALA SEKOLAH SEDANG DI MANUKWARI SAMPAI BATAS WAKTU YANG T KEPALA SEKOLAH SEDANG MENGIKUTI KEGIATAN DI LUAR KOTA (PANGK KEPALA SEKOLAH YANG LAMA PENSIUN, SEMENTARA DIWAKILI OLEH KETUA KOMITE SEKOLAH BEKERJA DI KEPOLISIAN TOLIKARA (BEDA KA KETUA KOMITE SEORANG KEPALA DINAS, SULIT DITEMUI SECARA LANG KOMITE SEKOLAH TIDAK BERFUNSI SAMA SEKALI DAN TIDAK ADA KERJ KONDISI 4 RUANG SUDAH MEMPRIHATINKAN YAITU RUANG KELAS II SA KONDISI FISIK/BANGUNAN RUANG KELAS MEMPRIHATINKAN KARENA BAN KR01 - MPK : RESPONDEN KOMITE SEKOLAH YANG BISA DIHUBUNGI DA LOKASI SEKOLAH ADA DI DUA TEMPAT, SATU DITEPI JALAN RAYA ADA MADRASAH TSANAWIYAH AL-AZHAR MERUPAKAN MTS SWASTA YANG BERAD MI AL-HUDA MERUPAKAN SATU-SATUNYA MI DI PACITAN YANG MENGGUN MIN SAMPANG ADALAH SATU-SATUNYA MI NEGERI DI KABUPATEN SAMPA MIS KUTAMBARU MERUPAKAN 1 DARI 16 MIS YANG ADA DI KAB.ACEH T MIS NURUL AIN BARU BERUMUR 2 TAHUN, HANYA TERDAPAT 2 ROMBONG MPS 04 (C0106) SEBENARNYA RUANG GURU TERSEBUT MERUPAKAN KELA MPS 04 RUANGAN GURU DENGAN KEPALA SEKOLAH DALAM SATU RUANG T MPS 04:RUANG GURU UNTUK SEMENTARA MENGGUNAKAN RUANG KELAS MPS 42: JAWABAN SEBENARNYA TIDAK TAHU/TIDAK TENTU, TAPI SE- MPS 66 SEKOLAH MEMILIKI RAPBS TAPI TIDAK MEMILIKI RKS, HANYA MPS 67: DI RAPBS TIDAK ADA RENCANA PENGELOLAAN GEDUNG, SARAN MPS 69 (E0216) DITEMUKAN DALAM RAPBS THN 2008 PADA ITEM SUBS MPS01(C0105) : SUMBER DATA SISWA-SISWI MIS KULU TAHUN 2008/2 MPS01(C0105) : SUMBER DIAMBIL DARI DAFTAR LAPORAN SD BULAN F MPS05 SEBENARNYA ADA PERPUSTAKAAN HANYA DIBATASI SEKAT DENGA MPS05,MPS07,MPS08=RUANG UKS,MUSHOLA DAN RUANG PERPUSTAKAAN M MPS11(C0105) : ADA DI DALAM SURAT PERNYATAAN JUMLAH MURID NO MPS14 DAN MPS15 HAL 3, RUANG GURU DAN RUANG PERPUSTAKAAN MTS MPS14-->RUANG GURU MAUPUN RUANG TU JADI SATU DENGAN MA ABU D MPS15 DAN MPS17, RUANG PERPUSTAKAAN DAN RUANG UKS MENJADI SA MPS15(C0107) : MADARASAH INI PUNYA BANGUNAN KAYU U/ GUDANG B MPS28 HAL. 4,TEMPAT SAMPAH ADA DILUAR KELAS MPS31(E015) SEKOLAH INI MENGGUNAKAN 2 JAMBAN, 1 JAMBAN U/ GU MPS31:JAMBAN KHUSUS UNTUK SEKOLAH MI TIDAK ADA DAN MASIH MEN MPS31= ADA 2 JAMBAN MURID LAGI, TETAPI TERKUNCI DAN KUNCI DI MPS36 HAL 4:SALURAN AIR HUJAN ADA TETAPI TIDAK TERAWAT MPS54: 0 %, TIDAK ADA YANG MEMENUHI SYARAT 24 JAM/MINNGU KAR MPS54:TDK ADA GURU YANG MELAKUKAN MINIMAL 24 JAM PEMBELAJARA MPS55 HAL. 4 DIBUAT PERSEMESTER MPS62A: 0%, SEMUA GURU SUDAH MEMILIKI REFERENSI & PEDOMAN PE MPS63 HAL 5:STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH YANG ADA HANYA SK PE MPS67 HAL 5, DILIHAT DARI TAHUN 2006/2007 DAN 2008/2009, KAR MPS67(C0215) TERDAPAT DI KOLOM PENGGUNAAN BARIS II ( BANTUAN MPS69 HAL 5, KEGIATAN PENDIDIKAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA MPS74A DAN MPS75A HAL. 5 DAN 6 DALAM BENTUK TATA TERTIB SEKO MPS74B-MPS75C: TIDAK DI TEMPEL DI PAPAN PENGUMUMAN KARENA SD MPS75A, ADA DUA LEMBAR TATA TERTIB YANG DITEMPEL DI PAPAN PE MPS75C HAL 6, KANTOR KEPALA SEKOLAH SEDANG DIPUGAR, MENURUT MPS:UNTUK RUANG KELAS MASIH MENGGUNAKAN RUANGAN MILIK MI KAR MTSN LHOKSEUMAWE MERUPAKAN JUARA 3 MTSN STANDART NASIONAL PADA SAAT WAWANCARA, ADA PAK RIDWAN, KEPSEK LAMA DIA MEMINTA PENERIMAAN/SAMBUTAN SEKOLAH SANGAT BAIK PENYAMBUTAN KEPALA SEKOLAH BAIK PERAN GEREJA (YAYASAN) SANGAT BESAR DALAM PERENCANAAN DAN LE PEWAWANCARA SULIT MENGHUBUNGI KETUA KOMITE SEKOLAH (SEDANG D PIHAK SEKOLAH MENYARANKAN KALAU ADA BANTUAN LEBIH BAIK DISAL RESPONDEN BERHARAP JIKA ADA BANTUAN, MOHON DIBERIKAN KE DEPA RESPONDEN TIDAK BISA MENUNJUKKAN RKM&RAPBS THN 2007/2008 KAR SATU RUANGAN KELAS DISEKAT DENGAN TRIPLEX UNTUK 2 KELAS SDN 1 JULI MERUPAKAN PUSAT BELAJAR GUGUS (PROGRAM DBE-USAID) SDN 17 MEULABOH MERUPAKAN SD YANG DIRELOKASI DARI TEMPAT SEB SEKOLAH BERPRESTASI JUARA III NASIONAL 2005 SEKOLAH INI JIKA SORE JUGA DIPERGUNAKAN UNTUK PESANTREN SORE SEKOLAH INI LETAKNYA TEPAT DI PINGGIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO SEKOLAH INI MASIH KEKURANGAN JUMLAH RUANG KELAS. ADA DUA KEL SEKOLAH INI MERUPAKAN SEKOLAH RSBI (RINTISAN SEKOLAH BERSTAN SEKOLAH TIDAK MEMBUAT RKS DAN RAKS TETAPI HANYA MEMBUAT LAPO SMP NEGERI 2 PACITAN MERUPAKA SATU-SATUNYA SMP DI PACITAN YA SMPN 1 SAMPANG MERUPAKAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN). TATA TERTIB SISIWA HANYA DITEMPEL DI RUANG KEPSEK TIDAK ADA TIDAK ADA KOMITE SEKOLAH. KETUA KOMITE SEKOLAH TIDAK ADA. W WAWANCARA LEBIH BANYAK DILAKUKAN DENGAN WAKIL KEPALA SEKOLAH WC DAN BANGKU PERLU DIPERBAIKI DAN DITAMBAH Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 79 (11 ROMBEL PAGI DAN 10 ROMBEL SORE). UNTUK ROMBEL PAGI KELAS ) ITEM 4 SARANA PRASARANA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & ITEM 1 009 1 RUANG DIPAKAI UNTUK PEMBELAJARAN SISWA, TAPI BELUM MAKSIMA 2.B/VIII/2008 8 KELAS, KELAS 1, 2, 3, 4 (PARALEL). KEDUA DI DALAM PERUMAH :421.3/11/2009 A DAN FASILITAS SEKOLAH, TAPI ADA REALISASINYA JADI MPS 67=3 A DI LINGKUP PONDOK PESANTREN AL-AZHAR DIBAWAH NAUNGAN YAYAS AKAN JARDIKNAS. ALAN BUN) BERSAMA DENGAN KEPALA TU SEHINGGA PERTANYAAN MPS 4 AN BELAJAR YAITU KELAS 1 DAN 2. MIS NURUL AIN BERADA DI BAWA AN HIBAH, ATAU PIHAK DARI BANK DUNIA YANG MEMBAGI SECARA PRO ARIN KARENA LETAKNYA SATU KOMPLEKS. AS, YAITU KELAS 3B DAN KELAS 5, YANG MASIH MENUMPANG DI SALA ASAMA DAN KOORDINASI SAMA SEKALI DENGAN KEPALA SEKOLAH. WALI BAGIAN KURIKULUM (IBI IRWYNDA) OLEH KARENA KEPALA SEKOLAH T BAWA OLEH KEPALA DESA, BPK RUDOLF), KARENA TIDAK DAPAT DILIH BEKASI BUPATEN) SUDAH DIHUBUNGI VIA HP SULIT DAN PENDAMPINGAN, SEKOLAH MENOLAK KARENA MASIH TERKAIT DENG- DAN SEKARANG SEDANG MEMBUAT KELAS BERSTANDART INTERNASIONAL DAR INTERNASIONAL).DALAM SATU KELAS KHUSUS DENGAN 20 ORANG DI PINGGIR LAUT SEHINGGA MUDAH KABUR KARENA TERKENA ANGIN L DI RAPBS YANG DAPAT DILIHAT TENTANG RENCANA PENGELOLAAN GED E SEKOLAH BELUM DIBENTUK, SEHINGGA UNTUK MENGURUS SESUATU DE EBRUARI 2009 NO AGENDA : 422/77/III.1/2009 ELUMNYA AKIBAT BADAI TSUNAMI 2004. SETELAH TSUNAMI SEMPAT KB ENA BELUM SELESAI PEMBANGUNAN UNTUK MTS, DAN JUGA MURIDNYA M ENA DOKUMEN TERSEBUT DISERAHKAN KE IRJEN WAKTU ADA PEMERIKS ENA MURID SEDIKIT OLEH KARENA ITU SETIAP GURU DIBEBANI EXTRA ENA RAPBS 2007/2008 TIDAK DITEMUKAN. MPS80 HAL 6, MENGGUNAKA ENGGARA DAN HANYA MEMILIKI 6 RUANG KELAS DAN 1 DARI RUANG KE ENJADI SATU.DAN RUANGAN INI MERUPAKAN RUANG YG DISEKAT (BAG EP.SEK NO.422.4/559/2007 ERAPA PERTANYAAN YANG JAWABAN 3 BUKAN BERARTI TIDAK TETAPI K ERPUSTAKAAN SEBAGIAN BUKU SUDAH DITEMPATKAN DIGEDUNG YANG BA ETAPI HANYA DI SEKAT SAJA G/DEPAG YANG MENGELOLA, KARENA KALAU LEWAT DINAS PENDIDIKAN/ GGUNAKAN JAMBAN UMUM WARGA I LUAR KOTA) DAN AKHIRNYA MENCARI WAKIL KOMITE SEKOLAH YANG IBU JAINIDAR. IDAK DAPAT DITENTUKAN IDI YANG TERDIRI ATAS: KEPALA SEKOLAH LAPORAN KEUANGAN BOS & ANGGARAN BELANJA SEKOL KRONOLOGIS: PAK AZIS NUR DIANGKAT SEBAGAI KETUA KOMITE SEKOL LAH LAKSANA MBELAJARAN (MATEMATIKA,BHS.INDONESIA,IPA,IPS) KECUALI BAHASA MENTARA DI ENTRI 9. MPAI RUANG KELAS V,DIMANA DINDING/TEMBOK SUDAH MENGIKIS DNG MPS 33:AIR MENGGUNAKAN AIR HUJAN YANG DI TAMPUNG DI DALAM BA MPS 75C : HANYA DILAPORKAN KE YAYASAN, P & P DAN DEPAG. MPS60 HAL. 5 DILIHAT DARI RAPBS 2006/2007 KARENA RAPBS 2007/ MPS66 HAL. 5,DALAM BENTUK APBS 2007/2008 N DIWAWANCARAI HANYA BENDAHARA YANG JUGA GURU SMPN I LABUHA. N GURU MATEMATIKA N KARENA HANYA ADA 6 KELAS DAN 6 ROMBEL SEHINGGA GURU HANYA N RUANG KELAS NG MENGGUNAKAN PAKET APLIKASI SEKOLAH (PAS). NG. NGUMUMAN TETAPI SATU LEMBAR TERLEPAS NUNJUKAN/PENUGASAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH JUARA I KAB.PURBALINGGA PUTUSAN SEKOLAH, BAHKAN KETUA KOMITE SEKOLAH PUN ADALAH REKO RAN OPRASIONAL KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN DEPAG DARI ANGGAR RU DAN 1 JAMBAN U/ SISWA YANG DIGUNAKAN BERSAMA OLEH SISWA L RUANG LAB DAN PERPUSTAKAAN KURANG TERURUS S YANG DIJADIKAN KANTOR/RUANG GURU. SEHINGGA BEBERAPA PERTANYAAN RESPONDEN MASIH SULIT MENDAPAT SEHINGGA SETIAP KALI SUNGAI BENGAWAN SOLO MELUAP MAKA SEBAGI SUNG, JADI WAWANCARA VIA TELPON SUPAYA NASIB MI DAN MTS DIPERHATIKAN TERUTAMA MENGENAI MRNT TU DENGAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN RUANG UKS PONDOK PESANTREN UKU SISWA BISA PINJAM BUKU TAPI TIDAK BISA MEMBACA DI RUANGA URKAN LANGSUNG KE PIHAK SEKOLAH YG BERSANGKUTAN TIDAK MELALU WALISONGO JADI SATU DENGAN RUANG GURU DAN PERPUSTAKAAN MA W YAK DINDING YG RETAK,ATAP YG RUSAK SERTA UBIN YG SUDAH TIDAK YANG MEMENUHI KRITERIA PENILAIAN YANG MELIPUTI KEDISIPLINAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 59 ,MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI,MEMOTIVASI SISWA,TERMASUK KEPR 0. BELANJA PEMELIHARAAN /PENGADAAN 1 KELAS. 1 MASUK 2 KALI. ADA 10 LOKAL, 1 YANG DIPAKAI, 3 DIANTARANYA 1,MPS56,MPS59,MPS60,MPS61,MPS65,MPS66,MPS70,MPS78 DITANYAKAN 2008 TIDAK DITEMUKAN A. BANTUAN TRANSPORTASI U/ SISWA MISKIN SEBESAR 2,4 JT AAN BULAN DES 2008.DAN WAKTU ITU JUGA MTS INI TERKENA BANJIR AH PERNAH DITEMPEL DI PAPAN PENGUMUMAN, SETELAH DICEK TERNYA AH(TANPA SK)PADA TAHUN 2006 OLEH KEPALA SEKOLAH(PAK HAMZAH)K AKI-LAKI DAN PEREMPUAN AL GURU KARENA TRAUMA KONFLIK PENINGKATAN SDM GURU MIN DAN M AL HIKMAH ALIOS0GO AN PENDUDUK (+/- 50 M KE TIMUR) ADA 4 KELAS (KELAS 5 & 6=5A AN PROGRAM DBE YANG MENYITA WAKTU GURU SEHINGGA PROSES BELA- AN RUANG KELAS DAN SARANA LAINNYA SEPERTI KAMAR MANDI SISWA AN YANG DIBERIKAN AN. ARENA BELUM BISA DIJALANKAN SEPERTI MPS 56, MPS 79. ASIH SEDIKIT,SEHINGGA UNTUK SEMUA OBSERVASI SAMA KARENA RUAN AT, MAKA TIDAK DIMASUKAN KE DALAM PENDATAAN ADA WC MURID AUT H NAUNGAN YAYASAN NURUL AIN ASUHAN BAPAK IRWAN ARSYAD. PADA H SATU RUANGAN DI MASJID YANG LETAKNYA TEPAT DISEBELAH MIN HAL INI DISEBABKAN KETUA KOMITE SEKOLAH SEDANG KELUAR PULAU I BIROKRASI. IAN DARI RUANG KELAS VI).DISAMPING RUANG INI DISEKAT PULA RU IDAK BERADA DI SEKOLAH. TIDAK SEMUA PERTANYAAN TERUTAMA YANG INGGRIS. K BESAR KEMUDIAN DI ALIRKAN KE BAK MANDI KAN (MENCARI) ARSIP DARI KEPALA SEKOLAH YAN TERDAHULU KURIKULER & LES. L PEMANFAATANNYA (KENDALA LISTRIK) LAS TERSEBUT DIBAGI 2 (SKAT KAYU), DIGUNAKAN UNTUK KBM DAN S LUBANG YG DALAM,SERTA KEADAAN ATAP YG MEMBAHAYAKAN.APABILA H M DI TENDA +/- 1 TAHUN, DAN SETELAH ITU MENEMPATI BANGUNAN B MELAKUKAN 18 JAM PEMBELAJARAN MENDASI DARI GEREJA. KETUA KOMITE, BAHASA INDONESIANYA MASIH MPS 08 (C0106) SAAT PEWAWANCARA DATANG MUSHALLAH DALAM TAHAP MPS 42: JAWABAN SEBENARNYA TIDAK TAHU/TIDAK TENTU TAPI SEMEN MPS 57 LAPORAN HANYA DENGAN LISAN MPS01 DI PROGRAM DIGITNYA KURANG,YANG SEBENARNYA JUMLAH TOTA MPS03(C0108) : SUMBER STATISTIK PEGAWAI/GURU TAHUN 2008/2009 MPS04(C0106) : RUANG GURU YANG DIMILIKI SEBENARNYA ADALAH ME MPS31(C0105) : SEBENARNYA DI SEKOLAH INI PUNYA 6 KAMAR KECIL MPS51:YAYASAN NURUL BAHRI TERLIBAT SANGAT AKTIF DALAM PERENC MPS55 HAL. 4,DIBUAT PER SEMESTER MURID TIDAK ADA YANG MAU JADI KETUA/ANGGOTA KOMITE SEKOLAH. N PROGRAM BIS DARI DBE N TERSEBUT NGAN YAYASAN. OBSERVASI DAN EVAKUASI KEPALA SEKOLAH DILAKUKA PEMDA MAKA NSEKOLAH MIN TIDAK AKAN DAPAT BAGIAN. SEKOLAH INI PORSIONAL UNTUK MIN+MTS DENAGN SD+SMP. KARENA SELAMA INI MIN RATA (BERGELOMBANG). RU. SISWA YANG DISELEKSI TERLEBIH DAHULU.KELAS RSBI INI DILENGKA UNG DAN SARANA PRASARANA FASILITAS SEKOLAH.RKS KATANYA ADA T UNTUK BEBERAPA PERTANYAAN TIDAK TAHU Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 45 & 6B) +MTS DIANAKTIRIKAN OELH PEMDA, JADI KALAU ADA PELATIHAN HANY 2. RUANG KELAS JIKA PAGI UNTUK SD AL-IJTIHAD YAPIS, JKA SORE ANAAN PENDIDIKAN ANG UNTUK KEPALA SEKOLAH DAN RUANG UNTUK EKSTRAKULIKULER KOM API TIDAK TERDOKUMENTASI JADI SATU,UNTUK RKS YANG SEKARANG B ARENA ADA SATU PROYEK SEKOLAH YANG BUTUH TANDA TANGAN KETUA ARU PEMBERIAN NGO ISLAMIC RELIEF. B. BANTUAN SISWA MISKIN SEBESAR 2 JT CP EDITOR KR01E_MPS OUT OF RANGE SEHARUSNYA MADRASAH ALIYAH DITUJUKAN UNTUK KEPALA SEKOLAH TIDAK DITANYAKAN. WAWANCARA EPARUHNYA DIGUNAKAN UNTUK KANTOR, RUANG KEPALA SEKOLAH, RUAN G YANG DI OBSERVASI JUGA SAMA PERSIS DENGAN RUANGAN MI IBADIAN. JADI TERENDAM BANJIR. HAL INI MENYEBABKAN SEKOLAH TERSEBUT S JAR AGAK TERGANGGU DAN UANG SAKU MINIM. KE KEPALA SEKOLAH LEWAT TELP. INI DILAKUKAN KARENA KEPALA S KEBERADAAN GEDUNG SEKOLAH CUKUP MEMPRIHATINKAN KARENA RUANG KEDUA JAMBAN YANG DIGUNAKAN OLEH MTSN BLANGPIDIE INI ADALAH KELAS DARURAT. 2 KELAS TERBUAT DARI PAPAN YANG KONDISINYA SU LNYA 1.062. MPS09(C0106) : KOLEKSI BUKU ADA & BOLEH DIPINJAM TAPI RUANG MPS16 (C0107) TIDAK ADA RUANG KHUSUS UNTUK LABORATORIUM, SEM MPS16(C0107) : SEBENARNYA MADARASAH INI PUNYA LABORATORIUM, MPS24-->UNTUK RUANG KELAS YG LAKI2 (6 KELAS) PENCAHAYAAN AGA MPS31: ADA JAMBAN YANG KHUSUS DI GUNAKAN OLEH SD AKAN TETAPI MPS56/MPS59=OBSERVASI DAN EVALUASI DILAKUKAN SECARA LANGSUNG MPS63:UNTUK TAHUN 2007/2008 TIDAK ADA,ADANYA TAHUN 2008/2009 N SECARA LANGSUNG DAN TIDAK DIDOKUMENTASIKAN. NGRONGGI TERSEBUT. JIKA KELAS 1 DAN KELAS 2 SUDAH PULANG SEK PEMBANGUNAN DAN BARU 30% DAN ITU MERUPAKAN BANTUAN/PERAN DA PI FASILITAS RUANGAN BER-AC, SATU SET KOMPUTER UNTUK SATU OR SAAT INI MIS NURUL AIN TIDAK MEMILIKI PEJABAT KEPALA SEKOLA SANGAT BUTUH BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH KARENA KONDI SEHINGGA BANYAK DOKUMEN YG RUSAK.ESPONDEN MEMBERIKAN SARAN SEKOLAH TERBAKAR PADA TAHUN 2001 KARENA KONFLIK SS KEPALA SEKOLAH, NAMUN KARENA MINIMNYA RUANGAN YANG ADA TE TA LAPORAN ITU BARU SAJA DITEMPEL. SEKOLAH INI MITRA DBE TARA DIENTRY 9. TERBATA-BATA DALAM MENJAWAB. DARI KETERANGAN BPK HAM OGETAI TERPAKSA PUTRA DAERAH YANG JADI KETUA KOMITE SEKOLAH. KETUA TS. UJAN DERAS ATAP 4 RUANG KELAS INI ADA YG BOCOR,SEHINGGA PROS UNTUK AGENDA CALON LEGISLATIF DAN NOMOR HPNYA TIDAK BISA DIH YANG ADA JAMBANNYA, NAMUN YANG BISA DIPAKAI ADA 3 JAMBAN, Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 36 A GURU SD DAN SMP SAJA YANG TERSENTUH. ADA JAMBAN JUGA YANG BISA DIGUNAKAN OLEH SD DAN KONDISINYA ADA LAPORAN DANA BOS DAN SELANJUTNYA SETELAH CAIR DIPAKAI ME ANG SISWA, DAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI BAHASA PEN ARU DISUSUN (DOKUMEN TIDAK BISA DIPERLIHATKAN) C. BEASISWA KURANG MAMPU SEBESAR 1,2 JT DAH RUSAK SERTA 1 MUSHOLA YANG TERPAKSA DISULAP JADI KELAS. DAN TIDAK ADA DOKUMENTASI, MAKA JAWABAN TIDAK DENGAN KEPALA SEKOLAH DILAKUKAN DI HARI TERAKHIR DI KANTOR K DIA JUGA SEORANG PENJAGA DAN PETUGAS KEBERSIHAN SEKOLAH. EKOLAH AKAN KEMBALI MASIH 1 MINGGU DARI WAKTU KAMI DI SERUYA ENTARA INI LAB. MASIH MENGGUNAKAN KELAS YG KOSONG SEBAGAI LA ERING KALI (BAHKAN HAMPIR TIAP TAHUN) MERENOVASI RUANGAN KEL ES KBM DISELENGGARAKAN DI LUAR KELAS YAITU DI TERAS LINGKUNG G GURU DSB. SELANJUTNYA 6 RUANG KELAS (BANGUNAN) HANYA 1 YAN H. SEORANG GURU YAITU IBU SUMIANAH DIANGKAT MENJADI PJS KEPA JAMBAN DENGAN STATUS HAK PAKAI, JAMBAN TSB. TERLETAK DI TANA JIKA ADA BANTUAN SEBAIKNYA DISERAHKAN KE LEMBAGA/SEKOLAH,TID K KURANG KARENA LETAK JENDELA AGAK TINGGI SEDANG UNTUK KELAS KELAS MASIH DARI KAYU (BERDINDING KAYU) DAN BERLANTAI SEMEN KOMITE SEKOLAH MINTA HONOR, PADAHAL DANA TIDAK CUKUP. JIKA KOMITE SEKOLAH.SAAT ITU ANAK PAK AZIS(LINA YUNITASARI AZIS)K KR01,A,B: WAWANCARA DILAKUKAN DENGAN PIMPINAN YAYASAN NURUL MPS04-MPS24:KONDISI FISIK BANGUNAN MASIH DALAM PROSES PEMBAN MPS68(C0216) KALAU DI RKS & RAKS TIDAK TERTULIS PERIHAL KETE NAMUN KARENA DAYA TAMPUNG KELAS TIDAK MENCUKUPI U/ JUMLAH SI OLAH MAKA BARU KELAS 3B DAN KELAS 5 PINDAH DARI MASJID DAN M PONDOK PESANTREN RAUDHOTUL THALIBI PUTER.KARENA KETERBATASAN RUANG/GEDUNG,RUANG UNTUK GURU TIDA RI KOMITE MADRASAH. RPAKSA KEPALA SEKOLAH TIDAK MENGGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGG SI BANGUNAN DAN LANTAI SEBAGIAN SUDAH RETAK U/ BACA TIDAK ADA, BIASANYA DIBACA SISWA DI KELAS ATAU DIBAW UBUNGI.SEDANGKAN SEKRETARIS KOMITE BEKERJA DI PULAU NUSARA UNTUK MI AL-IJTIHAD. YANG LAINNYA RUSAK, 4 BANGUNAN KAMAR KECIL MERUPAKAN BANTUAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 32 2. MPS31 DAN MPS32 JIKA KEBELET MENCARI JAMBAN UMUM DI SEBRA 3. MI BELUM MEMILIKI RKS/RAKS/RAPBS, SEHINGGA BEBERAPA PERTA A PULANG ADA DANA BOS, ANGGAPAN MEREKA ITU ADALAH UANG DIA. DAN TIDAK AK MELALUI BIROKRASI JUSTRU TIDAK "FAIR",HANYA ORANG YG MEMI AL MELAINKAN DIFUNGSIKAN SEBAGAI RUANG GURU AN SEKOLAH.RESPONDEN PERNAH MENGAJUKAN BANTUAN TETAPI SAMPAI AS DAN RUANGAN LAINNYA YANG RUSAK AKIBAT BANJIR. BAHRI YANG MEWAKILI SEBAGAI GURU MTS KARENA UNTUK KEPALA MAD BESARNYA JUMLAH SISWA INI TIDAK SESUAI DENGAN DAYA TAMPUNG BORATORIUM DAN NOMER HPNYA JUGA TIDAK BISA DIHUBUNGI. SALAH SATU ANGGOT DARI KOMISI EROPA,PEMERINTAH PERANCIS & FOUNDATION DE FRANC DATA DIAMBIL DARI SUMBER DATA LAP.BULANAN OKTOBER 2008 ELAS 3 SMP.SETELAH LINA Y.A TAMAT,PAK AZIS SERING SAKIT-SAKI ENEMPATI RUANG KELAS 1 DAN KELAS 2. RUANGAN DI MASJID YANG D G BERUPA TEMBOK SELEBIHNYA BERUPA KAYU DAN MIS KUTAMBARU TID GANTAR. FASILITAS LAIN UNTUK PARA SISWA SECARA KESELURUHAN GUNAN DAN BELUM SELESAI 100% SEHINGGA HAMPIR SEMUA RUANGAN B H MILIK MUHAMMADIYAH. K ADA.TOTAL RUANGAN DI SD KADIPATEN III INI HANYA 4 RUANGAN, LA SEKOLAH. KEPALA SEKOLAH SEBELUMNYA MENGUNDURKAN DIRI. KON MBELI PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN DAN HONOR GURU MPS 31 (C0105) MI DRIEN RAMPAK MEMPUNYAI BANYAK SEKALI JAMBA MPS63, MPS65, MPS66, MPS71 = RESPONDEN MENJAWAB ADA, TETAPI N ( TGL 21 MARET 2009) PU. SEBENARNYA SAAT DIHUBUNGI PERTAMA KALI KEPALA SEKOLAH TE RPIHAKAN PADA KAUM MISKIN NAMUN PADA IMPLEMENTASINYA MTSS HA SA/WARGA SEKITAR. SWAYANG ADA MAKA LABORATORIUM ITU DISULAP MENJADI RUANG KELA TIDAK ADA RUANG KHUSUS GURU TEPATNYA SATU RUANG KELAS DIJADI YG PEREMPUAN SUDAH MEMADAI. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 27 2. SD BARU MEMILIKI 2 RUANG KELAS, KARENA BARU SATU KELAS, M AK MEMILIKI KAMAR KECIL/JAMBAN MEMANG MIS TERSEBUT PAS BERAD ANYA YANG BERNAMA IBU TUTI JUGA SEDANG MENGHADIRI KAMPANYE DISI INI MEMPERSULIT UNTUK MEMPEROLEH DATA DAN BANYAK PERTAN E SEDANGKAN PELAKSANANYA ADALAH SOLIDARITES ADE HUMANITAIRE ELUM ADA KACANYA, DAN MERUPAKAN BANGUNAN REHAB DARI KAYU MEN IJADIKAN RUANG KELAS 3B DAN KELAS 5 TERSEBUT SUDAH MEMENUHI JUGA SANGAT BAIK, RUANG UKS, LABORATORIUM IPA, LABORATORIUM KAN KANTOR, RUANG GURU, RUANG KE.SEKOLAH, RUANG TAMU DAN PER KELAS, HINGGA 1 KELAS JUMLAH SISWA MENCAPAI 58 SISWA. HAL IN LAH MENYATAKAN SIBUK KARENA MENGAWASI PELIPATAN SURAT SUARA LIKI JARINGAN/HUBUNGAN YG BAIK & DEKAT DNG BIROKRASI AKAN LE MPS 80 (D0403) PEWAWANCARA TELAH MELAKUKAN PENGECEKAN TERHAD MPS07(C0106) : RUANG UKAS MEMANG TIDAK ADA TAPI KOTAK OBAT Y MPS21(C0103) : RUANG KELAS YANG ADA DI SDN MBACANG KUMBANG N/WC YANG MERUPAKAN BANTUAN DARI BEBERAPA NGO. JUMLAH +/- TO NG SEKOLAH NYAAN JAWABAN 3(MPS 41, MPS 66, MPS 78). PEDULI DENGAN HONOR GURU DAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH. SEG RAPAN BANGSA MENGUPAYAKAN BEASISWA U/ KAUM MISKIN,YATIM,PIAT RASAH SECARA STRUKTURAL HANYA JABATAN SAJA DAN WAKTUNYA LEBI S SEDANGKAN ALAT-2 LABORARATORIUM DISIMPAN DALAM RUANGAN KEC SEKARANG BELUM PERNAH MENDAPATKAN.PADA THN 1997 PERNAH MEND TAN,DAN PERNAH BILANG MENGUNDURKAN DIRI DARI KETUA KOMITE SE TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN DENGAN ALASAN DI BAWA SUSTER UNTUK JAWABAN MPS59 MEMANG RESP MENJAWAB BWLUM, MPS66 TIDAK YAITU YG TERDIRI DARI RUANG KELAS VI,YG KEBERADAANNYA DISEKA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 30 3. KELAS IX (A DAN B) DIGABUNG TANPA PENYEKAT 4. BELUM MEMBENTUK KOMITE SEKOLAH. A DI SAMPING MASJID YANG MEMPUNYAI KAMAR MANDI/KECIL/JAMBAN ADA RKS TAPI ADA RAPBS DAN KARENA DOKUMEN TIDAK DAPAT ENUM AKA KELAS YANG SATU DIPAKAI UNTUK RUANG GURU. ALA SESUATU DINILAI DENGAN UANG. KETUA KOMITE SEKOLAH PERNAH ANG BERISI OBAT-2AN U/ SISWA YG SAKIT TERSEDIA AP KOMPUTER YANG ADA DI SEKOLAH, MEMANG ADA PAKET APLIKASI APAT DANA SEHINGGA BISA MEMBANGUN 3 LOKAL,YAITU UNTUK KANTOR BELIAU MEREKOMENDASIKAN IBU IRWYNDA ATAU BAPAK MAJID. PADA BIH DIUTAMAKAN UNTUK MENDAPAT BANTUAN. D'URGENCE PADA SEPTEMBER 2005 DAMAI UNTUK PEMILIHAN LEGISLATIF DI BEBERAPA PULAU LAIN DAN H BANYAK MENGAJAR DI MA LAIN SEHINGGA UNTUK MANAGEMEN DAN IN I DISEBABKAN KARENA BESARNYA MINAT UNTUK MASUK MIN DARIPADA IL DAN DIKUNCI, ALAT-2 LABORATORIUM INI AKAN DIKELUARKAN BIL JADI BATU BATA. KOLAH,TP TIDAK PERNAH DITANGGAPI,TAPI PAK AZIS TETAP MUNDUR. KOMPUTER, PERPUSTAKAAN DAN RUANG KESENIAN SANGAT BAIK. MPS 03 (C0108) TERDIRI DARI 10 GURU TETAP (PNS), 1 KEP.SEKOL MPS31 (C0105) SMPN I MEULABOH MERUPAKAN SMP DENGAN GEDUNG SE MPS31-->DIN KOMPLEKS LAKI2 TERDAPAT 2 JAMBAN,JAMBAN INI DIGU PUSTAKAAN. ROS (KETUA YAYASAN) YANG SEDANG KURSUS MEDIOR DI JOGJA DAN SEMUANYA SEMI PERMANEN & KONDISINYA SUDAH MEMPRIHATINKAN STANDAR SARANA KELAS SEPERTI WHITEBOARD DAN MEJA SERTA KURSI T-SEKAT SEPERTI KETERANGAN DI ATAS.RUANG KEDUA,YAITU UNTUK K TAL ADA 20 BUAH NAMUN KARENA AIRNYA YG JELEK/KUNING MAKA ADA U &YATIM PIATU ADA 3 DOKUMEN YANG DILIHAT OLEH PEWAWANCARA Y YAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH TIDAK TERJAWAB. OLEH KARENA PJS KE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 24 A SISWA MELAKUKAN PRATIKUM SAJA, ALIH FUNGSI LABORATORIUM OI AH (PNS)DAN 7 GURU HONORER. AITU, BARU KEMBALI BULAN JUNI 2009 ELAS IV DAN KELAS I YG DISEKAT DENGAN TRIPLEKS.RUANG KETIGA, FORMASI LEBIH BANYAK DIKETAHUI PIMPINAN YAYASAN GURU & 2 RUANG KELAS.MENURUT RESPONDEN TAHUN INI JG KATANYA KEPALA SEKOLAH BERMASALAH,KEMUDIAN KELUAR BULAN 08/2007 DAN KOLAH YG BARU PASCA TSUNAMI DAN MEMILIKI 24 WC/JAMBAN NAMUN KUNJUNGAN PERTAMA TERNYATA BAPAK KEPALA SEKOLAH SUDAH TIDAK MELINGKARI 3 MPS08(C0106) : MADARASAH INI TIDAK PUNYA RUANG IBADAH KARENA MPS12A (C0102) KARENA MTSS AL-AZHAR DALAM LINGKUP PONDOK PES MPS26(C0104) : MEJA DAN BANGKU YANG ADA DI SDN MBACANG KUMBA MPS54(C0202) : MENURUT KEPALA SEKOLAH RATA-RATA 12 JAM PEMBE NAKAN BERSAMAAN DENGAN MI,MTS,DAN MA ABU DARIN.SEDANGKAN JAM NYA WC TERSEBUT TIDAK TERPAKAI DAN HANYA 6 YG BISA DIPAKAI D PALA SEKOLAH JUGA MERANGKAP GURU WALI KELAS DAN GURU DI SEBU SD. SELAIN ITU JIKA ADA SISWA YANG TIDAK DITERIMA MAKA PARAN SEKALI RAPAT DENGAN DEWAN GURU, TAPI DIAKHIR RAPAT TIDAK AD SEKOLAH (PAS) TAPI BELUM DIOPRASIONALKAN KARENA TENAGA OPERA TAPI MENURUT SALAH SATU GURU DAN PEWAWANCARA JG MELIHAT KAMA TIDAK BISA DITELPON, INFORMASI DIDAPATKAN DARI KEDIAMAN IBU UNTUK SISWA DAN GURU, HANYA SAJA UKURAN RUANGAN TERSEBUT AGA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 21 1) LAPORAN PENERIMA BEASISWA MISKIN & KORBAN KONFLIK TH 2008 A KATA SEPAKAT. KARENA DANA BOS KURANG, DEWAN GURU DAN KEPAL AH SMP SWASTA DI SEMUDA SEMENTARA INI PENANGGUNG JAWAB MIS B AKAN MENDAPAT DANA BANTUAN UNTUK REHAB TAPI BELUM TAHU KAPA AN ITUPUN BISA DIGUNAKAN OLEH MURID DAN GURU. ANTREN MAKA ADA PEMONDOKAN UNTUK SISWA/I NYA SEHINGGA SEBAGI BAN DI KOMPLEKS PUTRI TERDAPAT DI ASRAMANYA SEBANYAK 10.KALA BERADA DI SEKOLAH, NAMUN SEBAGIAN WAWANCARA, OBSERVASI SEKOL DISAMPINGNYA ADA MASJID JAMIK NURUL YAQIN YG BEGITU BESAR G YANG BICARA. K SEMPIT (3MX6M) SEHINGGA PARA SISWA KURANG BISA BERAKTIFITA KARENA TIDAK TERAWAT HANYA 3 YANG DIGUNAKAN UNTUK SISWI DAN LAJARAN SECARA LANGSUNG DENGAN PESERTA DIDIK PERMINGGU MPS75A DOKUMEN TATA TERTIB TIDAK ADA (DISIMPAN KEPALA TU YAN NG SANGAT MEMPRIHATINKAN KARENA KONDISINYA SEBENARNYA SUDAH NI MENJADI RUANG KELAS MULAI TAHUN AJARAN INI. R MANDI TSB DI KUNCI, DAN APABILA SISWA/GURU HENDAK KE KAMAR TIDAK ADA SERAH TERIMA APAPUN PADA KEPALA SEKOLAH PENGGANTI. TOR YANG KOMPETEN DIBIDANGNYA BELUM ADA TUTI. YAITU UNTUK RUANG KELAS II DAN III,SERTA RUANG KEEMPAT,UNTUK Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 19 2 UNTUK SISWA SEDANGKAN YANG LAINNYA DIKUNCI DAN DIGUNAKAN S A SEKOLAH MEMINTA PER MURID BAYAR RP. 15.000 TAPI KOMITE SEK AH DAN MELIHAT DOKUMEN SUDAH DILAKUKAN. DI HARI TERAKHIR DIU AN BESAR SISWA/I TERSEBUT BERTEMPAT TINGGAL DI LINGKUNGAN MT APAK IWAN ARSYAD MENGATAKAN SAAT INI SEDANG PROSES PENENTUAN CATATAN DARI OBSERVASI: KONDISI SMP SANGAT MEMPRIHATINKAN,SI G SEDANG PERGI DENGAN KEPSEK) DI KELAS ATAU PAPAN PENGUMUN T KECIL MENUMPANG KE TETANGGA/WARGA SEKITAR. KELAS V.SECARA KESELURUHAN KONDISI DINDING DAN UBIN DI SEKO MPS 05 (C0106) SD 17 INI MEMILIKI PERPUSTAKAAN DENGAN SEGALA MPS 52 (C0201) MEMANG MI INI MENGGUNAKAN KTSP TAPI MASIH KUR MPS31(C0105) : SISWA LEBIH SUKA BUANG HAJAT DI SUNGAI, KEBET MPS54(C0202) : MENURUT RESPONDEN DARI SEMUA GURU YANG ADA BA MPS63(C0213) DOKUMENNYA ADA DI PERINCIAN TUGAS KEPALA SEKOLA N. NO. MTS.166/HB/PP.00.5/560/2009 SENILAI 29 JUTA DARI DINAS S DENGAN BEBAS. TIDAK LAYAK LAGI PEWAWANCARA MENCOBA DUDUK DIRUANG KELAS, ME U DI SEKOLAHNYA SENDIRI TIDAK ADA.JADI SISWA PUTRI KE JAMBAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 17 ANG DALAM PEMAHAMAN/PETUNJUK (JUKNIS). ASRAMANYA ATAU KADANG DI KAMAR MANDI GURU. ATA TERTIB SISWA TIDAK ADA EBAGAI GUDANG. ALASAN LAIN KENAPA WC DIKUNCI ADALAH KARENA B FASILITASNYA NAMUN SAAT PWWCR DATANG RUANG PERPUSTAKAAN TER H /WAKIL KEPALA SEKOLAH YANG MENDAPAT TUGAS KHUSUS, GURU BID JA DAN BANGKU BERGERAK SEMUA KEPALA SEKOLAH. LAH INI KURANG MEMADAI. MPS74A & MPS75A: MASIH DALAM PEMBAHASAN BELUM DITUANGKAN DAL OLAH MINTA RP. 10.000. TAPI DENGAN RP. 10.000 BIAYA OPERASIO PENDIDIKAN KAB. ACEH BARAT TERTANGGAL 24 FEBRUARI 2009 RU 80% YANG MELAKUKAN 24 JAM PEMBELAJARAN SEDANGKAN U/ GURU SAHAKAN TETAP BERTEMU LANGSUNG UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN K SS AL-AZHAR. SWA BANYAK(RATA-RATA >50 SISWA PER KELAS).KONDISI BANGUNAN T ULAN HALAMAN BELAKANG MADRASAH DILALUI OLEH SUNGAI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 14 2) NAMA-2 PENERIMA BEASISWA THN 2008 TERTANGGAL 14 OKTOBER 2 AM TULISAN/DOKUMEN ANG STUDY DITETAPKAN TGL. 4 DESEMBER 2006 ANYAK WARGA UMUM MENGGUNAKAN WC TERSEBUT, DAN SBG CATATAN AD DOKUMEN ANGGARAN/RAPBS DIBERIKAN NAMUN TANPA TANDA TANGAN HA HUS KEPALA SEKOLAH. WAWANCARA DILAKUKAN DI KANTOR KPU PADA S IDAK LAYAK,KURSI DAN MEJA UNTUK SISIWA TIDAK CUKUP,DINDING K MPS 54 (C0202) MENURUT KEPALA MADRASAH KONSEP AWAL UNTUK PNS MPS31(C0105) : TIDAK ADA JAMBAN DI SDN MBACANG KUMBANG, SEHI MPS55(C0202) : BARU BERJALAN 6 BULAN INI MPSS15 (C0107) RUANG KHUSUS PERPUSTAKAAN TIDAK ADA HANYA ADA NAL KURANG UNTUK SEKOLAH. SAYA TIDAK BISA MENEMUI KETUA KOMI SEBUT DIGUNAKAN UNTUK RUANGAN BELAJAR KELAS 2 SEBELUM PINDAH TIDAK TETAP HANYA DIBEBANI 12 JAM PEMBELAJARAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 15 008 DARI PROVINSI, ADA 26 ORANG PENERIMA (YATIM,PIATU,YATIMP ACA BANYAK YANG BOLONG/PECAH,BAHKAN ADA 4 KELAS DALAM SATU B ADALAH 18 JAM/MINGGU DAN HANYA BAGI GURU YANG BERSERTIFIKAS ANYA WC SANGAT KOTOR DAN JOROK BERUPA LEMARI BERISI BUKU2 DGN SKAT LEMARI DALAM SATU RUANG IANG HARI, KARENA PAGI BELIAU ADA ACARA PELANTIKAN PPS DAN KE KELAS I SETELAH KELAS I BUBAR. MPS32-->JAMBAN GURU DI KOMPLEKS PUTRA TIDAK ADA,JADI PARA GU MPS59(C0207) : PEWAWANCARA MELIHAT HASIL EVALUASI INI DI KUR MPS63(C0213) : DOKUMEN DITETAPKAN DI KULU, 14 JULI 2008 MPS65(C0214) PEWAWANCARA MELIHAT DOKUMEN KETETAPANNYA NAMUN NGGA SISWA KALAU KENCING DI BELAKANG KELAS & GURU KALAU KENC NYA CAP. PERLU DIKETAHUI ADANYA MIS KUTAMBARU TEPAT BERADA DI SAMPING TE SEKOLAH KARENA SEDANG KE SERUI. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 11 AN BERSAMA DGN RUANG GURU, RUANG TAMU, KANTOR, DSB. ANGUNAN TANPA SEKAT PENGHALANG.GURU TIDAK CUKUP,HAMPIR SEMUA I YANG 25 JAM/MINGGU NAMUN KEPALA MAD. MEMAKSIMALKAN DALAM W IATU) PER ORANG DAPAT 1,8 JUTA MELALUI REKENING BPD ACEH IKULUM MTSN JEURAM KAB. NAGAN RAYA TAHUN 2008/2009 DALAM ITE ING PULANG KE RUMAH MASING-2 MPS66(C0215) : RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN PERIODE JANUARI/D NO & TAHUN KETETAPANNYA TIDAK TIDAK TERCANTUM YANG ADA ADALA RU KALAU KE KAMAR MANDI/JAMBAN DI RUMAH PENGURUS YAYASAN YG SUNGAI SEHINGGA KALAU HUJAN DERAS MAKA AIR KALI AKAN MEMBAN TIDAK BISA KEMBALI KE SEKOLAH. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 12 3) REKAPITULASI BEASISWA ANAK MISKIN & KORBAN KONFLIK KAB. A AKTU 18 JAM/MINGGU DENGAN LEBIH EFEKTIF. ESEMBER 2008 MEMANG ADA TAPI ITEM RENCANA PENGELOLAAN GEDUNG H TANGGAL DITETAPKAN KOMITE SEKOLAH JIRI MIS KUTAMBARU KELAS TIDAK ADA MEJA DAN KURSI UNTUK GURU. LETAKNYA MASIH DI KOMPLEKS MTS PUTRA (RUMAHNYA BERSEBELAHAN M KETUNTASAN BELAJAR DIMANA DIDALAMNYA ADA KAJIAN KRITERIA M MPS 31 (C0105) SEBENARNYA DENGAN BANGUNAN BARU SDN 17 MEMPUN MPS31 (C0105) MTSS AL-AZHAR TIDAK MEMILIKI JAMBAN SECARA KHU MPS57(C0205) : SUBER DIAMBIL DARI BUKU SUPERVISI KELAS TAHUN MPS65 (C0214) UNTUK ARSIP SK KOMITE SEKOLAH HILANG SAAT TSUN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 11 -2 SARANA PRASARANA FASILITAS SEKOLAH TIDAK MASUK HAL INI KA AJARAN 2008/2009 AMI DAN SAMPAI SEKARANG BELUM ADA PEMBAHARUAN CEH BARAT TERTANGGAL 23 FEBRUARI 2009 DARI DONATUR TIDAK TER DENGAN GEDUNG SEKOLAH). INIMAL MPS 59 (C0207) PADA DASARNYA KEPALA MADRASAH MELAKUKAN EVALU MPS66(C0215) : MENURUT KEPALA SEKOLAH DI SMP NEGERI3 SEUNAGA SUS TAPI BERGABUNG DENGAN PONDOK PESANTREN WALAUPUN ADA BEBE WAWANCARA DIDAMPINGI OLEH WAKIL KEPALA SEKOLAH KARENA KEPALA YAI WC YANG SANGAT BAGUS DAN LAYAK NAMUN KARENA TIDAK TERAWA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 8 ASI TAPI TIDAK ADA DOKUMENTASINYA. IKAT SEBESAR 5.130.000 U/19 SISWA MPS58(C0206) : SUMBER YANG DILIHAT PEWAWANCARA ADALAH DAFTAR N MEMANG TIDAK RAPBS, SEMUA POS ANGGARAN SUDAH DIBUATKAN OLE RAPA JAMBAN DISAMPING SEKOLAH TAPI BUKAN MILIK MTSS AL-AZHAR RENA MINIMNYA ANGGARAN YANG ADA SEKOLAH BARU MENJABAT +/-3 MINGGU DAN ARSIP SEKOLAH TIDAK A T SEHINGGA BANYAK WC YANG RUSAK DAN KOTOR DITAMBAH DENGAN AI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 8 CP EDITOR: U/ CATATAN TAMBAHAN TIDAK DIENTRI KARENA DIGIT YA DA H BAGIAN KEUANGAN OLEH BAGIAN KEUANGAN SETDAKAB DALAM BENTUK MPS 74B (C0221) HANYA DITEMPEL DI RUANG GURU. MPS66 (C0215) RESPONDEN MENJAWAB ADA RAPBS TAPI TIDAK BISA M MTS ABU DARIN ANTARA SISWA LAKI2 DAN SISWA PEREMPUAN TERPIS NILAI SEMESTER (LEGER) TERTANGGAL 10 JANUARI 2009 R YG KUNING. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara (tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada" apabila tidak ada catatan) Responden adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah 7 AH LETAKNYA. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN THN ANGGARAN 2008 ENUNJUKKAN BUKTI DOKUMEN DAN TIDAK BISA MENJANJIKAN. MPS 75B (C0221) SUDAH SOBEK TETAPI ADA DI TIAP KELAS. MPS54 (C0202) SAMPAI SAAT WAWANCARA BELUM ADA SATU GURUPUN Y MPS66(C0215) : DOKUMEN YANG DILIHAT ADALAH RAPBS TAHUN PELAJ NG ADA DI PROGRAM TIDAK CUKUP IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 A Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0791 0891 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1392 Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0692 0792 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1391 Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Kode Pengawas Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Nama Propinsi Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 11 94 Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Kode Kabupaten Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 74 Numvis : Jumlah Kunjungan wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan wawancara Numvis : Jumlah Kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancra Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 4 1 2 3 4 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 0203200911091130 0203200912071214 0203200913401416 0203200913531419 0203200914011436 0203200915291553 0303200912401257 0303200913351357 0303200913511425 0403200910451110 0403200911401220 0403200914351457 0603200911071140 1003200908300847 1003200908400904 1003200909001000 1003200910161102 1003200911121129 1003200912021226 1003200912401250 1103200911001115 1103200915531642 1203200910501115 1203200915301559 1303200921052139 1603200908400902 1603200909060927 1603200910001100 1603200912321245 1603200912381303 1603200913101403 1603200918481917 1803200912291236 1803200920402101 1903200913401406 2302200910071019 2302200912011230 2302200912431320 2302200913201326 2402200910371046 2402200911301210 2402200913201400 2402200914191445 2502200908060839 2502200910001020 2502200912551336 2502200913431409 2502200914191446 2702200908400921 2802200911251150 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 0203200909460955 0203200911421203 0303200908150900 0303200908580929 0303200910031012 0403200911101120 0403200914101420 0403200914101445 0503200909070930 0503200911251145 0603200910171047 0603200912251258 1003200908080824 1003200914331457 1003200919502005 1103200909551004 1103200913301407 1103200915451640 1203200910201040 1203200911501220 1203200914351500 1303200908330902 1703200909501000 1703200913021325 1703200914081447 1803200909090940 1803200912541302 1903200908200910 1903200908301015 1903200912331246 1903200914121427 2302200911571218 2402200909591010 2402200914151430 2402200917051750 2502200909581012 2502200910381050 2502200914151454 2502200915301540 2602200912201245 2602200915511615 2702200910501130 2702200911071119 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 0603200910301056 0703200910161026 1103200913501403 1903200918271854 2602200908230853 2702200910331104 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 1203200914281440 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Tanggal wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 2 28 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Tanggal wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 2 27 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Tanggal wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 6 27 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Tanggal wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 12 12 12 Sysmiss Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Tanggal wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Tanggal wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Bulan wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 2 3 2 3 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Bulan wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 2 3 2 3 Sysmiss Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Bulan wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 2 3 2 3 Sysmiss Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Bulan wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 3 3 3 Sysmiss Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Bulan wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Bulan wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Tahun wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 2009 2009 2009 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Tahun wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Tahun wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Tahun wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Tahun wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Tahun wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Jam mulai wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 8 21 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 21 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Jam mulai wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 8 19 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 Sysmiss Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Jam mulai wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 8 18 8 10 13 18 Sysmiss Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Jam mulai wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 14 14 14 Sysmiss Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Jam mulai wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Jam mulai wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Menit mulai wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 55 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Menit mulai wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 2 59 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Menit mulai wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 16 50 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Menit mulai wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 28 28 28 Sysmiss Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Menit mulai wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Menit mulai wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Jam berakhir wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 8 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 21 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Jam berakhir wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 8 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 Sysmiss Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Jam berakhir wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 8 18 8 10 11 14 18 Sysmiss Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Jam berakhir wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 14 14 14 Sysmiss Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Jam berakhir wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Jam berakhir wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Menit berakhir wawancara 1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 59 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Menit berakhir wawancara 2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 43 7 58 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Menit berakhir wawancara 3 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 6 44 3 56 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Menit berakhir wawancara 4 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 1 49 40 40 40 Sysmiss Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Menit berakhir wawancara 5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Menit berakhir wawancara 6 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 Sysmiss Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Hasil wawancara Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 1 1 Selesai 2 Selesai sebagian 3 Tidak selesai Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya 9 Missing Sysmiss Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Diisi jika jawabannya selain: 1. Responden tidak dirumah/tidak ditemukan 2. Responden sakit parah 3. Responden menolak Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4 Edit manual, tanpa CAFE 9 Missing ppjcrt07_ot.Editor Check (other) ppjcrt07_ot.Editor Check (other) ppjcrt07_ot.Editor Check (other) ppjcrt07_ot.Editor Check (other) ppjcrt07_ot.Editor Check (other) Pemeriksaan oleh editor Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Diisi jika jawabannya selain: 1. Data dientri tanpa kesalahan 2. Data dientri dan dikoreksi 3. Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan 4. Edit manual, tanpa CAFE Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas (diobservasi) Pemantauan oleh pengawas: 1. Diobservasi 2. Diperiksa Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas (diperiksa) Pemantauan oleh pengawas: 1. Diobservasi 2. Diperiksa Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 A Pewawancara periksa : Responden adalah Pewawancara periksa : Responden adalah Pewawancara periksa : Responden adalah Pewawancara periksa : Responden adalah Pewawancara periksa : Responden adalah Pewawancara periksa : Responden adalah: A. Dinas Pendidikan B. Dewan Pendidikan C. Sudah terisi lengkap Jika jawabannya DINAS PENDIDIKAN (A), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_PPSJ1 (hal 2) Jika jawabannya DEWAN PENDIDIKAN (B), maka pertanyaan dilanjutkan ke KR01X_PPSJ1 (hal 4) Jika jawabannya SUDAH TERISI SEMUA (C), maka pertanyaan dilanjutkan ke CP Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 A Dinas Pendidikan AB ABC AC B Dewan Pendidikan C Sudah terisi lengkap Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Karakteristik Responden : Jabatan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 DISTRIK KOORDINATOR DBE 1 KABAG PENDIDIKAN MENENGAH KABAG TU KABID DIKDAS KABID DIKMEN KABID PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN KABID SMP KABID SMP/SMA/SMK KABID. KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN KASI DATA DAN SIM KASI KURIKULUM BIDANG TK/SD KASI KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN MUTU KASI KURIKULUM TK DAN SD KASI MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN KASI PENGEMBANGAN DATA PENDIDIKAN KASIE KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR KASIE PENDIDIKAN SD KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN KASUBAG PERENCANAAN DIKNAS KASUBAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN KASUBAG PROGRAM KASUBAG TU KASUBAG UMUM DAN PROGRAM KASUBBAG PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI KASUBBAG PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBBAG.PENYUSUNAN PROGRAM KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEPALA BIDANG SMP KEPALA DINAS KEPALA DINAS P&P KAB PANIAI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA SEKSI PENDATAAN KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DASAR DAN TK KEPALA SEKSI SMP KEPALA SEKSI TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN DASAR SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN STAF DINAS PENDIDIKAN STAF PERENCANAAN STAFF SUBAG PROGRAM STAFF UMUM DAN PERLENGKAPAN Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 22 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 12 15 22 Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Lamanya memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 11 1 2 3 4 5 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing 10 11 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik Responden : Pendidikan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 D3 INFORMATIKA DIII AKTAIII AKUNTANSI DIII.MIPA S-1 BAHASA INDONESIA S-1 KIMIA DAN S-1 EKONOMI S1 (SPD-GEOGRAFI) S1 ADMINISTRASI NEGARA S1 EKONOMI MANAJEMEN S1 FISIKA S1 HUKUM S1 ILMU HUKUM S1 KIMIA S1 MANAJEMEN S1 MATEMATIKA S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 PMP-KN S1 PPKN S1 SOSPOL S1 TARBIAH S1 TARBIYAH JUR.PEND.AGAMA ISLAM S1 TEKNIK ARSITEKTUR S2 S2 (PENDIDIKAN) S2 - SDM S2 BIDANG PERENCANAAN WILAYAH S2 EKONOMI PEMBANGUNAN S2 KONSENTRASI SDM S2 M.PD S2 MANAGEMEN S2 MANAGEMEN AGRO INDUSTRI S2 MANAGEMEN PENDIDIKAN S2 MANAGEMENT S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN S2 MAP S2 MPD S2 PEND. BAHASA INDONESIA S2 SOSIATRI S2 SUMBER DAYA MANUSIA S2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN SI PENDIDIKAN SMA SMA (JURUSAN IPS) Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI02_1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui ada tidaknya upaya SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan dalam mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2011/2012. Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 37 A Seminar ABC ABCV ABV AC ACV AV B Penelitian/Survei BC BCV BV C Studi banding CV D Lainnya V Pertanyaan ini untuk mengetahui bentuk upaya-upaya SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan dalam mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2011/2012. Bentuk upaya tersebut seperti Seminar, Penelitian/survai, Studi banding, atau yang lainnya. Dalam bentuk apakah upaya tersebut? (lainnya) Dalam bentuk apakah upaya tersebut? (lainnya) Dalam bentuk apakah upaya tersebut? (lainnya) Dalam bentuk apakah upaya tersebut? (lainnya) Dalam bentuk apakah upaya tersebut? (lainnya) Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 16 BEASISWA GURU DISKUSI DENGAN DEWAN PENDIDIKAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA KONSULTASI PUBLIK MENCIPTAKAN BERBAGAI PROGRAM INOVATIF YANG BERHASIL GUNA PELATIHAN PELATIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH PENGEMBANGAN KAPASITAS, MISAL PROGRAM BDE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERBAIKAN TEKNIK PEMBELAJARAN PERTEMUAN SEKOLAH BERBASIS INTERNASIONAL,REHAB RUSAK BERAT WORKSHOP Diisi jika jawabannya selain: A. Seminar B. Penelitian/Survei C. Studi banding Pertanyaan ini untuk mengetahui bentuk upaya-upaya SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan dalam mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2011/2012. Bentuk upaya tersebut seperti Seminar, Penelitian/survai, Studi banding, atau yang lainnya. Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifaki praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifaki praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifaki praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifaki praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifaki praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? PPI01_1 = TIDAK (3) Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifaki praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI03_1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktek-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? PPI02_1 = TIDAK (3) Apakah pemangku kepentingan (aparat, swasta, perguruan tinggi, LSM, dll) memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI04_1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah pemangku kepentingan di bidang pendidikan (aparat, swasta, perguruan tinggi, LSM, dll) memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? PPI03_1 = TIDAK (3) Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI05_1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui ada tidaknya tempat/wahana/metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasikan inovasi yang berhasil guna Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 28 A Dinas pendidikan kabupaten AB ABV AE AFV AV B Sekolah BE C Universitas setempat D Perpustakaan Daerah E LSM F Dewan Pendidikan V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui tempat/wahana/metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasikan inovasi yang berhasil guna. Option jawaban yang disediakan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten, Sekolah, Universitas setempat, Perpustakaan Daerah, LSM, Dewan Pendidikan, atau yang lainnya Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? (lainnya) Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? (lainnya) Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? (lainnya) Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? (lainnya) Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? (lainnya) Dimana dokumentasi inovasi ini dilakukan? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 8 BAPPEDA DEPARTEMEN PENDIDIKAN GUGUS/RAYON HUMAS SETDA KANTOR DBE KANTOR PARIWISATA,PROMOSI DAN INVESTASI UPT TK/SD KECAMATAN Diisi jika jawabannya selain : A. Dinas pendidikan kabupaten B. Sekolah C. Universitas setempat D. Perpustakaan Daerah E. LSM F. Dewan Pendidikan Pertanyaan ini untuk mengetahui tempat/wahana/metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasikan inovasi yang berhasil guna. Option jawaban yang disediakan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten, Sekolah, Universitas setempat, Perpustakaan Daerah, LSM, Dewan Pendidikan, atau yang lainnya Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? PPI04_1 = TIDAK (3) Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI12_1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola system jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2009 Apakah dokumen inovasi mudah diakses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah diakses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah diakses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah diakses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah diakses oleh publik? PPI05_1 = TIDAK (3) Apakah dokumen inovasi mudah diakses oleh publik? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI13_1 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah dokumen inovasi yang berhasil guna mudah diakses oleh public. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 16 BELUM ADA DOKUMEN INOVASI BELUM ADA PROGRAM DAN SARANA PUBLIKASI BELUM ADA SISTEM YANG MEMADAI BELUM ADA WEBSITE BELUM BISA DIAKSES SECARA ONLINE, MASIH MANUAL JARINGAN BELUM ADA KARENA MASIH DALAM PENYEMPURNAAN KARENA SARANA YANG SANGAT MINIM KARENA SDM MASIH RENDAH KETERBATASAN FASILITAS MEMANG TIDAK ADA SDM BELUM MEMADAI DAN FAKTOR BIAYA TIDAK ADA ANGGARAN TIDAK ADA INOVASI W Pertanyaan ini untuk mengetahui alasan kenapa dokumen inovasi yang berhasil guna tersebut tidak mudah diakses oleh public Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? PPI12_1 Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI00X Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 50 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah daerah mempunyai program-program desiminasi/ penyebarluasan inovasi yang berhasil guna Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Jika jawabannya LAINNYA (V), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI00X Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 28 A Sosialisasi langsung AB ABC ABCDFV ABCEFG ABCEFV ABCF ABF ACDE ACDF AD ADE ADF ADFV ADV AEF AF AG B Seminar BF C Penyuluhan/Edukasi CFGV D Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DF E Website F Media massa cetak/elektronik G Media cetak terbitan Dinas Pendidikan V Lainnya Pertanyaan ini untuk mengetahui beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna yang dilakukan, apakah dengan melakukan Sosialisasi Langsung, Seminar, Penyuluhan/edukasi, Pendidikan dan pelatihan (Diklat), melalui website, media massa cetak atau elektronik, media cetak terbitan Dinas Pendidikan, atau yang lainnya IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9105 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 A Berapa lama memegang jabatan ini (tahun) Berapa lama memegang jabatan ini (tahun) Berapa lama memegang jabatan ini (tahun) Berapa lama memegang jabatan ini (tahun) Berapa lama memegang jabatan ini (tahun) Karakteristik Responden : Berapa lama memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 15 1 2 3 4 5 6 8 9 Missing 15 Berapa lama memegang jabatan ini (bulan) Berapa lama memegang jabatan ini (bulan) Berapa lama memegang jabatan ini (bulan) Berapa lama memegang jabatan ini (bulan) Berapa lama memegang jabatan ini (bulan) Karakteristik Responden : Berapa lama memegang jabatan ini : Tahun/Bulan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Missing 10 11 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Karakteristik Responden : Jenis Kelamin Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 3 1 Laki-laki 3 Perempuan 9 Missing Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Karakteristik Responden : Pendidikan Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 PGSLP S-1 EKONOMI S-1 TARBIYAH S-1(ILMU HUKUM) S1 S1 (PENDIDIKAN) S1 (SPD GEOGRAFI) S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA S1 BIMBINGAN KONSELING S1 EKONOMI MANAJEMEN S1 EKONOMI UMUM DAN S1 HUKUM PERDATA S1 IKIP KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 KEGURUAN(DLM PROSES S2 TESIS) S1 KEHUTANAN S1 PENDIDIKAN S1 PENDIDIKAN JURUSAN AGAMA S1 PENDIDIKAN SEJARAH S1 PSIKOLOGI S1 SOSIAL PENDIDIKAN S1 SOSPOL S1 SYARIAH S1 TEKNIK ELEKTRO S1 TEKNIK MESIN S2 S2 (MANAGEMENT) S2 EKONOMI DAN TEKN.PENDIDIKAN S2 EKONOMI PEMBANGUNAN S2 ILMU HUKUM S2 M.PD S2 MANAGEMAN S2 MANAGEMEN S2 MANAJEMEN S2 MENEJEMEN S2 MPD S2 SOSIOLOGI S3 SARJANA MUDA EKONOMI SI-PENDIDIKAN AGAMA SMA Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Apakah ada upaya dari SKPD pendidikan atau pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan untuk mengkaji kebutuhan perbaikan pelayanan pendidikan dasar sejak tahun 2007/2008? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI02_2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 6 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 34 A Seminar AB ABC ABCV AC ACV AV B Penelitian/Survei BC C Studi banding CV D Lainnya V Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Dalam bentuk apakah upaya tersebut? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 13 FGD ORGANISASI PGRI (RAPAT RUTIN) PELATIHAN PELATIHAN GURU DAN KOMITE PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PELATIHAN, WORK SHOP PEMBINAAN KEPADA MASY DNGN PROGRAM MASY PEDULI PENDIDIKAN PERDA PENGELOLAAN PELAPORAN PENDIDIKAN WORK SHOP WORKSHOP Diisi jika jawabannya selain : A. Seminar B. Penelitian/Survei C. Studi banding Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? PPI01_2 = TIDAK (3) Apakah daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI03_2 Jika jawabannya TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI-3_2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Apakah pemangku kepentingan memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? PPI02_2 = TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8) Apakah pemangku kepentingan (aparat, swasta, perguruan tinggi, LSM, dll) memiliki prosedur baku (SOP) untuk validasi inovasi pendidikan dasar yang berhasil guna? Jika jawabannya TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI04_2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? PI04_2 = TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8) Apakah ada wahana/tempat atau metode yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna? Jika jawabannya TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI05_2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 8 1 1. Yes 3 3. No 6 6. Not Applicable 7 7. Refused 8 8. Don't know 9 9. Missing Dimana dokumentsi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentsi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentsi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentsi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentsi inovasi ini dilakukan? Dimana dokumentsi inovasi ini dilakukan? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 19 A Dinas pendidikan kabupaten ABF AE AEFV AV B Sekolah BV C Universitas setempat D Perpustakaan Daerah E LSM F Dewan Pendidikan FV V Lainnya Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasa inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasa inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasa inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasa inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasa inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? PPI04_2 = TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8) Apakah ada pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasa inovasi yang berhasil guna sejak tahun 2007? Jika jawabannya TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI12_2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Apakah dokumen inovasi mudah di akses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah di akses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah di akses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah di akses oleh publik? Apakah dokumen inovasi mudah di akses oleh publik? PPI05_2 = TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8) Apakah dokumen inovasi mudah di akses oleh publik? Jika jawabannya YA (1) atau TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI13_2 Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 10 BELUM ADA DOKUMEN INOVASI BELUM ADA INOVASI BELUM ADA UNIT KHUSUS UNTUK MENYEBARLUASKAN INFORMASI TERSEB BELUM SEMPURNA KARENA BELUM MENGIDENTIFIKASI GOOD PRACTICE KARENA TIDAK TAHU ADA ATAU TIDAKNYA DOKUMEN INOVASI KETERBATASAN SARANA & PRASARANA PENDOKUMENTASIAN MASIH MANUAL TIDAK ADA INOVASI TIDAK ADA INOVASI YANG BISA DI DOKUMENTASI(TDK ADA KEGIATAN) Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? PPI12_2 = YA (1) atau TIDAK TAHU (8) Apakah memiliki program-program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang berhasil guna? Jika jawabannya TIDAK (3) atau TIDAK TAHU (8), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI00X Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 47 1 8 1 Ya 3 Tidak 6 Tidak ada data 7 Menolak 8 Tidak tahu 9 Missing Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Sebutkan beberapa program desiminasi/penyebarluasan inovasi yang dilakukan? Jika jawabannya LAINNYA (V), maka pertanyaan dilanjutkan ke PPI00X Responden adalah Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 28 A Sosialisasi langsung ABCD ABCEFV ABCFV ABD ABDE ABDFG ABEFV ABFV ABV ACV AD ADEF AEG AF AFGV B Seminar BV C Penyuluhan/Edukasi D Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DGV E Website EFG EFV F Media massa cetak/elektronik FV G Media cetak terbitan Dinas Pendidikan V Lainnya IDK IDK IDK IDK IDK IDK Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Putaran Survei Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 50 A Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 50 TIDAK ADA TIDQK ADA Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Nomor pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Keterangan untuk pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 50 MPI03.1 PERTANYAAN PPI U/ RESPOND PP1 PP101A-2 PPI 102A_1 PPI02A_1 PPI03_1 PPI04A1 PPI05_1 PPI12-1 PPS132_1 SEKSI DEWAN PENDIDIKAN SEKSI RESPONDEN 2: DEWAN TIDAK ADA W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 8 EN 2: DEWAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN (HAL.4-5) PPI 01A_2 PPI02A_1 PPI05_1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 5 PPI 03_2 PPI02A_1 PPI05A_1 PPI05_2 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 4 PP05_2 PPI05A_1 PPI13A_2 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 4 PP102A-2 PPI05A_1 PPI13A_2 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 2 PP104A-2 PPI05A_1 Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 W Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 14 ADA INOVASI JUGA DI TINGKAT SD YAITU PENINGKATAN IMTAQ ADA WDD(WORLD DISTRIK DEVELOPMENT):MASALAH KEBIJAKAN PE BELUM ADA PROSEDUR BAKU YANG MENGATUR TENTANG VALIDASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKOLAH TERMASUK DI DAL DI KABUPATEN TELUK WONDAMA BELUM ADA DEWAN PENDIDIKAN DIWAWANCARAI OLEH BUDIARTO EKO KUSUMO (0292) GUGUS PENGELOLAAN SISTEM JEJARING UNTUK PENYEBARLUASAN INOVA- PERBUP NO.188.45/201/408.21/2008 RESPONDEN DIDAMPINGI KASI SARANA DA PRASARAN BID SLTP RSBI SINGKATAN DARI RENCANA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIO TERHAMBAT KARENA KETERBATASAN FASILITAS TIDAK ADA DOKUMEN INOVASI Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 6 BEKERJA SAMA DENGAN PLAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN INOVASI YANG BERHASIL GUNA DALAM PENDIDIKAN DASAR. NAL NDIDIKAN DAN WSD(WORLD SCHOOL DEVELOPMENT) SECARA TEHNI SI YANG BERHASIL GUNA BARU PILOTING PADA TAHUN 2008. SISWA SD LEWAT ADANYA WARUNG KEJUJURAN, SERTA ADANYA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 5 ICT CENTER SMK 1 ISLAM PURENAN BEKERJASAMA DENGAN TELKO JARDIKNAS METDE PEMBELAJARAN SD DENGAN MEDIA WAJANG BEBER. SAAT INI PROSEDUR BAKU/SOP DIBUAT UNTUK TINGKAT PAUD SNYA CONTOH DI GANG GAWANG SALEM BREBES DILAKUKAN PEMBA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 4 BARU SEKITAR 10% DARI SEKOLAH YANG BISA MENGAKSES TV M TULUNG AGUNG DALAM BENTUK JARINGAN INTERNET GRATIS DA MASIH BANYAK HASIL DARI INOVASI YANG BELUM DISEBARLUAS NGUNAN GEDUNG MTS Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 4 BUPATI MEMILIKI PROGRAM SBG WAHANA UNTUK MENAMPUNG EDUKASI. MASIH ADA MBS,PAKEM N BINTEK(BIMBINGAN TEKNIS)KE SEKOLAH-SEKOLAH SD DAN SMP Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 2 DARI BANTUAN UNICEF DIDOKUMENTASIKAN DI SD GRINTING 02 YANG MENDAPAT PROGRAM DAK(DANA ALOKASI KHUSUS) Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 BULAKAMBA Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Keterangan untuk masalah-masalah lainnya Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 50 1. U/ MENJAWAB RESPONDEN DIBANTU OLEH BAPAK DOMINIKUS PH. ULUKIANAN (PENGAWAS SM CATATAN EDITOR. PPI13A(V) STUDI BANDING : SEKOLAH YANG BELUM MENDAPATKAN MBS BER CP EDITOR :PPI05A_2 SEHARUSNYA PPS(PANITIA PENGEMBANGAN SEKOLAH)FORUM KOMUNIKASI DALAM MENJAWAB SETIAP PERTANYAAN (UNTUK KEAKURATAN) RESPONDEN SELALU DITEMANI BA DEAN PENDIDIKAN TIDAK ADA DEWAN PENDIDIKAN BELUM ADA DEWAN PENDIDIKAN BELUM DIBENTUK DI KABUPATEN SRAGEN BANYAK SEKALI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK DI DALAM PENINGKATAN KEMITRAAN SEKOLAH=UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN DI PERKOTAAN (DAERAH MAJU) DE KR0101,PPSJ,GH:DEWAN PENDIDIKAN TIDAK MEMPUNYAI KANTOR TETAP,DAN KEGIATANNYA SUD KR01_PPSJ2: RESPONDEN YG MENJAWAB SEKSI PPI HAL.4 S/D 5 ADALAH JALINUS YUNUS TH, PP101_1:MENURUT RESPONDEN USAHA-USAHA UNTUK MENGKAJI PERBAIKAN PENDIDIKAN SEDANG PP102A-1 : JAMINAN PEMBIYAAN PENDIDIKAN YANG AKAN DI SK KAN BUPATI DENGAN RAMBU2 PPI01A= KASUBDIN, PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH MELAKUKAN STUDI BANDING KE PPI01_2 - PPI13A_2 (DEWAN PENDIDIKAN) RESPONDEN MENYATAKAN BAHWA DI KOTA PALANGK PPI04A1 = JAWABAN RESPONDEN SECARA LISAN YA, TETAPI TIDAK DAPAT MENJAWAB PERTANY PPI05 : PENYEBARLUASAN INOVASI LEWAT JARDIKNAS, BARU BEBERAPA SEKOLAH YANG MEMI- SD GRINTING 02 BULAKAMBA(BERPRESTASI TAPI PERHATIAN DARI DINAS PENDIDIKAN MASIH TIDAK ADA WALAU PROGRAM DARI MBE SUDAH BERAKHIR DUA TAHUN YANG LALU,TETAPI DINAS PENDIDIKA WAWANCARA DIRUJUK DI BAGIAN DATA (UMUM & PERLENGKAPAN) NAMUN TETAP KONFIRMASI KE Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 18 1.YATIM DAN ATAU PIATU AAN SEPERTI, APA DAN DIMANA PROSEDUR BARU INI DIDOKUMENTASIKAN, JADI JAWABAN "TI AH VAKUM KARENA MASA KERJA SUDAH HABIS ARAYA TIDAK ADA TEROBOSAN ATAU PROGRAM YANG BERLANGSUNG KARENA MESKIPUN SUDAH AD BERLANGSUNG DENGAN MEMBANGUN JARINGAN WEBSITE UNTUK MENGAKSES INFORMASI DARI DA DEWAN PENDIDIKAN BELUM ADA KARENA BELUM ADA PEMIKIRAN BETAPA PENTINGNYA DEWAN PE K) BAPAK SETYA BUDI (GURU SMA 1 PANIAI, DAN BAPAK SYAHRIL (STAF PERENCANAAN) KUNJUNG KE SEKOLAH YANG SUDAH MENDAPATKAN MBS. KURANG)DENGAN DANA APBD 20 JUTA SAJA BISA MENGEMBANGKAN MBS DAN PAKEM,DINAS PEND LIKI JARINGAN INTERNET. N TETAP MENSOSIALISASIKAN KE MASYARAKAT,ANTARA LAIN:PENYUSUNAN RENSTRA YANG MELI NGAN DAERAH PEDESAAN(DAERAH KURANG MAJU)RELATIF SAMA MUTUNYA. PADA KEPALA DINAS, BAG.DIKDAS DAN BAG.DIKMEN PAK MANUEL RAMANDEY (KASIE TENAGA TEKNOS GURU) PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR.ANTARA LAIN MOU PEMKAB DENGAN YAYASAN PASIAD TURKEY PROBOLINGGO S.IP. BELIAU ADALAH KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DAEAH. BELIAU DI SAMPING SEBAGAI KE SEKOLAH ,FORUM KOMITE SEKOLAH Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 11 2. TIDAK ADA DEWAN PENDIDIKAN DI KAB PANIAI 2.PUNYA KARTU BLT/JAMKESMAS/KARTU RASKIN A ALOKASI DANA 20% DARI PEMERINTAH KOTA UNTUK PENDIDIKAN NAMUN TIDAK MENCUKUPI U BATKAN SEMUA SUBDIN DAN DIFASILITASI SERTA MELIBATKAN PUBLIK. DAK" DENGAN MEMBANGUN SEKOLAH BERBASIS INTERNASIONAL,MEMBUAT TK/SD(SBI)DENGAN ANGGARA ERAH LAIN DAN MEMBANGUN JARINGAN STUDY BANDING DENGAN DAERAH-DAERAH LAIN SEMISAL IDIKAN NEGARA VIETNAM DAN KAMBOJA PERNAH DATANG KE SD 02 UNTUK BELAJAR TENTANG M NDIDIKAN DI MATA DINAS P&P, PEMDA DAN PUBLIK REGROUPING SD=UNTUK SEKOLAH YANG BERDEKATAN DAN JUMLAH SISWANYA SEDIKIT DIREGROU TUA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH JUGA SEBAGAI PENGAWAS SD DI KANTOR DINAS PENDIDIKA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 8 3.ORTU KORBAN PHK BANYUMAS, PURWOKERTO DAN CILACAP UNTUK PENINGKATAN SDM DI KAB. HALMAHERA SELATA BS DAN PAKEM. DEWAN PENDIDIKAN DIANGKAT SEMASA MASIH KAKANDEP (BAPAK KASIAN) SEKITAR OKTOBER 1 N APBD,MUATAN LOKAL YANG MEWAJIBKAN PENYAMPAIAN MATERI BAHASA INGGRIS,KOMPUTER,W N KAB.ACEH BARAT NTUK MELAKUKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARENA YANG 20% TADI SEBENARNYA SUDAH HAB PING SUPAYA TERCIPTA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENDANAAN. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 7 4.DALAM KELUARGA USIA 0-18>4 ORANG 993) KARENA ADA SATU KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TANDA TANGAN DEWAN PENDIDIKAN. PE IRAUSAHA DAN BUDI PEKERTI.LALU PROGRAM REGROUPING DARI 3 SEKOLAH YANG BERADA DI IS UNTUK GAJI GURU. AKIBATNYA TIDAK ADA LAGI DANA OPERASIONAL/PENINGKATAN/PENGEM MULTIGRADE=PENGGABUNGAN BEBERAPA KELAS TERUTAMA KELAS YANG BERDEKATAN DENGAN SEO N. SD CILIBUR 02 ,SD YANG PERTAMA KALI PADA TAHUN 2002 DENGAN BANTUAN INICEF MELAKS Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 8 5.GAJI ORANG TUA < 400 RIBU ANAKAN PAKEM. BANGAN PENDIDIKAN. KETIKA DI CROSS CHECK MENGENAI PROGRAM USAID, RESPONDEN PERNA NUNJUKKAN OLEH YBS DILATARBELAKANGI KARENA RESPONDEN LEBIH SERING BERKUNJUNG KE PP112A_1:BELUM ADA USAHA PENDOKUMENTASIAN DIKARENAKAN PROGRAM TERSEBUT SEDANG BE RANG GURU(KELAS RANGKAP)DIHARAPKAN SETIAP GURU MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KETRAMPILA SATU LOKASI DENGAN KELAS PARALEL YANG AWALNYA KE-3 SEKOLAH TERSEBUT BANYAK DIMIN WAWANCARA JUGA DILAKUKAN (DIKONFIRMASI) DENGAN IBU YUSMIDAR KASI KURIKULUM DAN K Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 7 6.JARAK KE SEKOLAH >5KM ATI KARENA BERMUTU. ESISWAAN BIDANG PRA SEKOLAH DASAR DAN LANJUTAN. H DIUNADNG DALAM SOSIALISASI PROGRAM USAID DI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI TAPI TID KANDEPDIKNAS. PADAHAL KEGIATAN DEWAN PENDIDIKAN ITU SENDIRI PASIF. N DALAM MENGAJAR KELAS RANGKAP DENGAN DIDUKUNG DANA APBD. RJALAN DAN TERUS DITINGKATKAN, SEDANGKAN UNTUK MEDIA DOKUMENTASI SEDANG DIRENCAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 2 AK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PROGRAM TERSEBUT. AKAN UNTUK MEMBUAT BULETIN BERSAMA DEWAN PENDIDIKAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 PP112A_2: BELUM ADA UNIT KHUSUS UNTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI, KARENA KENDALANY Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 A WILAYAH YANG BERUPA KEPUALAUAN SULIT UNTUK AKSES MELALUI INTERNET, OLEH KARENA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 ITU SEDANG DIUPAYAKAN UNTUK MEMBUAT BULETIN KHUSUS BERSAMA DIKNAS. SELAMA INI P Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 ENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PENYULUHAN LANGSUNG DAN PENGKADERAN DI 3E KECAMA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 TAN YANG TERSEBAR DI BEBERAPA KEPUALAUAN. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan 1 W Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Responden adalah Dinas Pendidikan atau Dewan Pendidikan IDK IDK IDK IDK IDK IDK Pewawancara harus menanyakan blok ini terlebih dahulu sebelum menanyakan ke seksi yang lain serta buku yang lain. Idealnya wawancara bisa dilakukan setelah pewawancara menanyakan informasi ini kepada pihak bappeda. Khusus untuk sekolah informasi yang ada di form ini bisa diabaikan karena sekolah yang akan dikunjungi dalam survei ini adalah sekolah yang pernah dikunjungi pada survei kpeda tahun 2009. 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai 50 A Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Kode Pewawancara Pewawancara 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0792 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1292 1391 Kode Pewawancara Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Kode Pemeriksa Pemeriksa 50 0191 0192 0291 0292 0391 0392 0491 0492 0591 0592 0691 0692 0791 0891 0892 0991 0992 1091 1092 1191 1192 1291 1292 1392 Kode Pemeriksa Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Kode Pengawas Lapangan Pengawas Lapangan 50 0191 0291 0391 0491 0591 0691 0791 0891 0991 1091 1191 1291 1391 Kode Pengawas Lapangans Propinsi Propinsi Propinsi Propinsi Propinsi Propinsi 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Kode Propinsi Propinsi 50 11 94 Kode Propinsi Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 50 1 74 Jumlah kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancara Jumlah kunjungan wawancara 50 2 6 2 3 4 5 6 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 Wawancara 1 50 0203200908181001 0203200909110938 0203200909521031 0203200910011017 0203200912131301 0203200912131315 0303200908200930 0303200911051130 0303200912031237 0403200909051203 0403200909461005 0403200914061426 0503200909001015 0603200908200850 0603200910261042 1003200908200917 1003200910101055 1003200912381254 1103200908150840 1103200909020949 1103200909581145 1103200910301100 1103200914041510 1203200913091412 1203200913181337 1303200912431253 1503200912301305 1603200908100835 1603200908100941 1603200911151148 1603200913011315 1703200907480810 1703200909150930 1703200912451315 1803200910141037 2003200908001045 2302200908130834 2302200909130931 2302200910201121 2302200910251100 2302200911581310 2302200913061416 2302200914071430 2402200908100829 2402200910151050 2402200914321450 2502200908450937 2602200908370856 2702200910581110 2702200913181408 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 Wawancara 2 50 0203200908040952 0203200909501030 0203200910101046 0203200911201146 0203200911351220 0303200910241033 0303200910421207 0303200911451155 0303200912401247 0403200910451100 0503200907390915 0503200909431205 0503200911071144 0603200912401336 0703200910331049 1003200909271016 1003200912301238 1003200912571318 1103200907400805 1103200911151145 1103200913451415 1103200914521526 1103200915251555 1303200908160957 1303200910411125 1303200912551330 1403200908310852 1603200913051327 1703200909240956 1703200909260952 1703200909351040 1703200912101215 1803200911451255 1803200911501203 1803200914001430 1803200914271501 2302200910011024 2302200911151145 2302200912301420 2302200915231549 2402200908400945 2402200909170948 2402200909421009 2402200914051445 2402200914531537 2403200909200945 2502200908001145 2502200914051440 2602200912411255 2802200907561003 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 Wawancara 3 47 0203200910101018 0203200912281335 0203200913551424 0303200908310902 0303200910401119 0303200912511321 0303200913301400 0403200910551110 0403200913071325 0503200908450900 0503200910021015 0503200911401215 0503200913091329 0603200909191021 1003200909150930 1003200912321325 1003200914141443 1103200908100921 1203200910071015 1203200910421056 1203200911031117 1203200912451340 1303200909000930 1303200910171103 1303200913411357 1603200909291008 1703200908270852 1703200910451053 1703200914101422 1803200907360756 1903200908310852 1903200910141106 1903200910301050 1903200912051232 1903200913001312 2302200912301255 2402200911221142 2402200913161343 2402200914001417 2402200915251555 2502200909401014 2502200911271142 2502200912181225 2602200908301100 2602200910201340 2602200911321207 2602200913021305 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 Wawancara 4 29 0203200915041533 0303200913021309 0403200913451400 0503200908210843 0503200910351050 0503200913331443 0503200914201450 0603200909200958 0603200909450958 0603200910551115 1103200910001010 1103200910451203 1203200908090824 1203200910351046 1303200909000915 1403200907390857 1603200911001114 1703200909030924 1703200911101115 1803200912171236 2103200910301034 2402200910281055 2502200909120944 2502200909401012 2502200912151245 2502200914531521 2602200912021235 2602200913361343 2702200907360815 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 Wawancara 5 11 0403200908350910 0503200911051130 0603200914231431 0703200911101210 0803200910151053 1203200916051743 1603200916061645 1803200910331050 1803200913281404 2602200913451350 2802200911361140 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 Wawancara 6 4 0203200914281442 0403200909250932 1503200916301706 1903200907420803 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 : Tgl/Bulan/Tahun : Tanggal 50 2 27 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 : Tgl/Bulan/Tahun : Tanggal 50 2 28 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 : Tgl/Bulan/Tahun : Tanggal 47 3 2 26 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 : Tgl/Bulan/Tahun : Tanggal 29 21 2 27 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 : Tgl/Bulan/Tahun : Tanggal 11 39 4 28 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 : Tgl/Bulan/Tahun : Tanggal 4 46 2 19 2 4 15 19 Sysmiss Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Bulan Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 : Tgl/Bulan/Tahun : Bulan 50 2 3 2 3 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Bulan Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 : Tgl/Bulan/Tahun : Bulan 50 2 3 2 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Bulan Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 : Tgl/Bulan/Tahun : Bulan 47 3 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Bulan Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 : Tgl/Bulan/Tahun : Bulan 29 21 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Bulan Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 : Tgl/Bulan/Tahun : Bulan 11 39 2 3 2 3 Sysmiss Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Bulan Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 : Tgl/Bulan/Tahun : Bulan 4 46 3 3 3 Sysmiss Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tahun Wawancara 1 Tanggal Wawancara 1 : Tgl/Bulan/Tahun : Tahun 50 2009 2009 2009 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tahun Wawancara 2 Tanggal Wawancara 2 : Tgl/Bulan/Tahun : Tahun 50 2009 2009 2009 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tahun Wawancara 3 Tanggal Wawancara 3 : Tgl/Bulan/Tahun : Tahun 47 3 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tahun Wawancara 4 Tanggal Wawancara 4 : Tgl/Bulan/Tahun : Tahun 29 21 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tahun Wawancara 5 Tanggal Wawancara 5 : Tgl/Bulan/Tahun : Tahun 11 39 2009 2009 2009 Sysmiss Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tahun Wawancara 6 Tanggal Wawancara 6 : Tgl/Bulan/Tahun : Tahun 4 46 2009 2009 2009 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 : Jam/Menit : Jam 50 7 14 7 8 9 10 11 12 13 14 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 : Jam/Menit : Jam 50 7 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 : Jam/Menit : Jam 47 3 7 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 : Jam/Menit : Jam 29 21 7 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 : Jam/Menit : Jam 11 39 8 16 8 10 11 13 14 16 Sysmiss Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 : Jam/Menit : Jam 4 46 7 16 7 9 14 16 Sysmiss Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Menit Mulai Wawancara 1 Jam Mulai Wawancara 1 : Jam/Menit : Menit 50 58 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Menit Mulai Wawancara 2 Jam Mulai Wawancara 2 : Jam/Menit : Menit 50 57 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Menit Mulai Wawancara 3 Jam Mulai Wawancara 3 : Jam/Menit : Menit 47 3 55 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Menit Mulai Wawancara 4 Jam Mulai Wawancara 4 : Jam/Menit : Menit 29 21 55 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Menit Mulai Wawancara 5 Jam Mulai Wawancara 5 : Jam/Menit : Menit 11 39 5 45 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Menit Mulai Wawancara 6 Jam Mulai Wawancara 6 : Jam/Menit : Menit 4 46 25 42 25 28 30 42 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 : Jam/Menit : Jam 50 8 15 8 9 10 11 12 13 14 15 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 : Jam/Menit : Jam 50 8 15 8 9 10 11 12 13 14 15 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 : Jam/Menit : Jam 47 3 7 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 : Jam/Menit : Jam 29 21 8 15 8 9 10 11 12 13 14 15 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 : Jam/Menit : Jam 11 39 9 17 9 10 11 12 13 14 16 17 Sysmiss Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 : Jam/Menit : Jam 4 46 8 17 8 9 14 17 Sysmiss Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Menit Berakhir Wawancara 1 Jam Berakhir Wawancara 1 : Jam/Menit : Menit 50 56 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Menit Berakhir Wawancara 2 Jam Berakhir Wawancara 2 : Jam/Menit : Menit 50 57 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Menit Berakhir Wawancara 3 Jam Berakhir Wawancara 3 : Jam/Menit : Menit 47 3 57 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Menit Berakhir Wawancara 4 Jam Berakhir Wawancara 4 : Jam/Menit : Menit 29 21 58 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Menit Berakhir Wawancara 5 Jam Berakhir Wawancara 5 : Jam/Menit : Menit 11 39 4 53 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Menit Berakhir Wawancara 6 Jam Berakhir Wawancara 6 : Jam/Menit : Menit 4 46 3 42 Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Hasil Wawancara Jika jawabannya SELESAI (1), maka pertanyaan dilanjutkan ke CRT7 50 1 1 1 Selesai 2 Selesai Sebagian 3 Tidak Selesai Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 50 1 Responden tidak ditempat 2 Responden sakit parah 3 Responden menolak 5 Lainnya Sysmiss Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban “3 atau 2” pada CRT5 (lainnya) Alasan untuk jawaban "3 atau 2" pada CRT5 Pemeriksaan oleh Editor Pemeriksaan oleh Editor Pemeriksaan oleh Editor Pemeriksaan oleh Editor Pemeriksaan oleh Editor Pemeriksaan oleh Editor 50 1 2 1 Data dientri tanpa kesalahan 2 Data dientri dan dikoreksi 3 Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan, 4 Edit manual, tanpa CAFÉ Pemeriksaan oleh Editor (Lainnya) Pemeriksaan oleh Editor (Lainnya) Pemeriksaan oleh Editor (Lainnya) Pemeriksaan oleh Editor (Lainnya) Pemeriksaan oleh Editor (Lainnya) Pemeriksaan oleh Editor Diobservasi oleh Pengawas Diobservasi oleh Pengawas Diobservasi oleh Pengawas Diobservasi oleh Pengawas Diobservasi oleh Pengawas Pemantauan oleh pengawas : a. Diobservasi 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Diperiksa oleh Pengawas Diperiksa oleh Pengawas Diperiksa oleh Pengawas Diperiksa oleh Pengawas Diperiksa oleh Pengawas Pemantauan oleh pengawas : b. Diperiksa 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing IDK IDK IDK IDK IDK 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 IDK Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai 50 A Putaran Survai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini 50 10 1 2 3 4 5 6 7 10 Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini 50 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin 50 1 3 1 Laki-Laki 3 Perempuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Apakah dokumen perencanaan mudah diakses oleh masyarakat? Apakah dokumen perencanaan mudah diakses oleh masyarakat? Apakah dokumen perencanaan mudah diakses oleh masyarakat? Apakah dokumen perencanaan mudah diakses oleh masyarakat? Apakah dokumen perencanaan mudah diakses oleh masyarakat? Apakah dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) mudah diakses oleh masyarakat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke IM02a 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? 42 A Musrenbang AB ABC ABCD ABCDV ABCV ABD ABDV AC ACD AD AV B Website BC BCV BD BV C Media Masa CV D Sosialisasi langsung E Leaflet/Flyer/Poster F Papan pengumuman V Lainnya,_________ Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah menginformasikan perencanaan pada masyarakat? 12 BILA DIMINTA MASYARAKAT MEDIA BANGKIT MEDIA CETAK MILIK PEMDA MEDIA ELEKTRONIK MELALUI RUANG PUBLIK PAMERAN DAERAH PENDISTRIBUSIAN VCD `KE DESA PERPUSTAKAAN DAERAH & PERPUSTAKAAN PEMDA RADIO RADIO, PAMFLET, SLEBARAN SIDANG DI DPRK TABLOID DAN RADIA Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Apakah Dokumen penganggaran mudah diakses oleh masyarakat? Apakah Dokumen penganggaran mudah diakses oleh masyarakat? Apakah Dokumen penganggaran mudah diakses oleh masyarakat? Apakah Dokumen penganggaran mudah diakses oleh masyarakat? Apakah Dokumen penganggaran mudah diakses oleh masyarakat? Apakah Dokumen penganggaran (ringkasan APBD) mudah diakses oleh masyarakat? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke Blok Berikutnya 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? 41 A Sosialisasi AB ABC ABCD ABCDV ABDV ACD B Website BC BCD BCDV BCV BD BDV C Media Masa CD CDV CV D Media cetak milik pemda DV E Leaflet/Flyer/Poster F Papan pengumuman V Lainnya,_________ Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? (Lainnya) Bagaimana cara pemerintah daerah mengiformasikan APBD pada masyarakat? 16 AKSES LANSUNG KE PEMDA BILA DIMINTA MASYARAKAT BUKU PANDUAN PROFIL DAERAH INFORMASI LANGSUNG BILA DIMINTA OLEH MASYARAKAT JUMPA PERS MEDIA ELEKTRONIK MILIK PEMDA MEDIA ELEKTRONIK SEPERTI RADIO MELALUI SKPD MUSREMBANG MUSREMBANG KECAMATAN/KABUPATEN PAMERAN DAERAH RADIO SHARING DGN AKADEMIS SIDANG DI DPRK SIDANG PARIPURNA TABLOID Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RPJMD RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabar an dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijjakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. IDK IDK IDK IDK IDK 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 IDK Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai 50 A Putaran Survai Responden Adalah? Responden Adalah? Responden Adalah? Responden Adalah? Responden Adalah? 50 ABCD ABCDE Responden Adalah? Apakah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan? Apakah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan? Apakah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan? Apakah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan? Apakah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan? Apakah Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ? Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Sebagai sebuah dokumen penting dalam perencanaan daerah, maka RPJMD harus dituangkan dalam perundangan daerah, catat nomor dan tahun keketapan serta tanggal, bulan dan tahun pengesahan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah daerah memiliki Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, CEK DOKUMEN KUA DAN PPAS Nomor pengesahan dari RPJMD Nomor pengesahan dari RPJMD Nomor pengesahan dari RPJMD Nomor pengesahan dari RPJMD Nomor pengesahan dari RPJMD Apa nama peraturan perundangan daerah beserta nomor, nomor dan tahun pengesahan dari RPJMD? : Nomor & Tahun Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 46 4 1 999 Sebagai sebuah dokumen penting dalam perencanaan daerah, maka RPJMD harus dituangkan dalam perundangan daerah, catat nomor dan tahun keketapan serta tanggal, bulan dan tahun pengesahan. Tahun pengesahan dari RPJMD Tahun pengesahan dari RPJMD Tahun pengesahan dari RPJMD Tahun pengesahan dari RPJMD Tahun pengesahan dari RPJMD Apa nama peraturan perundangan daerah beserta nomor, nomor dan tahun pengesahan dari RPJMD? : Nomor & Tahun Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 46 4 2000 9998 Sebagai sebuah dokumen penting dalam perencanaan daerah, maka RPJMD harus dituangkan dalam perundangan daerah, catat nomor dan tahun keketapan serta tanggal, bulan dan tahun pengesahan. Tanggal Pengesahan dari RPJMD Tanggal Pengesahan dari RPJMD Tanggal Pengesahan dari RPJMD Tanggal Pengesahan dari RPJMD Tanggal Pengesahan dari RPJMD Apa nama peraturan perundangan daerah beserta nomor, nomor dan tahun pengesahan dari RPJMD? : Tanggal Pengesahan : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 46 4 1 99 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 29 30 98 99 Missing Sysmiss Sebagai sebuah dokumen penting dalam perencanaan daerah, maka RPJMD harus dituangkan dalam perundangan daerah, catat nomor dan tahun keketapan serta tanggal, bulan dan tahun pengesahan. Bulan Pengesahan dari RPJMD Bulan Pengesahan dari RPJMD Bulan Pengesahan dari RPJMD Bulan Pengesahan dari RPJMD Bulan Pengesahan dari RPJMD Apa nama peraturan perundangan daerah beserta nomor, nomor dan tahun pengesahan dari RPJMD? : Tanggal Pengesahan : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 46 4 1 99 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 98 99 Missing Sysmiss Sebagai sebuah dokumen penting dalam perencanaan daerah, maka RPJMD harus dituangkan dalam perundangan daerah, catat nomor dan tahun keketapan serta tanggal, bulan dan tahun pengesahan. Tahun Pengesahan dari RPJMD Tahun Pengesahan dari RPJMD Tahun Pengesahan dari RPJMD Tahun Pengesahan dari RPJMD Tahun Pengesahan dari RPJMD Apa nama peraturan perundangan daerah beserta nomor, nomor dan tahun pengesahan dari RPJMD? : Tanggal Pengesahan : Tanggal/Bulan/Tahun Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 46 4 2003 9998 Sebagai sebuah dokumen penting dalam perencanaan daerah, maka RPJMD harus dituangkan dalam perundangan daerah, catat nomor dan tahun keketapan serta tanggal, bulan dan tahun pengesahan. Apakah ada indikator pendidikan di RPJMD Apakah ada indikator pendidikan di RPJMD Apakah ada indikator pendidikan di RPJMD Apakah ada indikator pendidikan di RPJMD Apakah ada indikator pendidikan di RPJMD Apakah ada indikator pendidikan di RPJMD Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke Blok Berikutnya Cek pada dokumen anggaran apakah sektor pendidikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD. 46 4 1 9 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Sysmiss Dalam RPJMD berisi tentang program-program umum yang akan dicapai oleh daerah dalam lima tahun kedepan, biasanya dalam RPJMD memuat semua item dan sektor pembangunan mulai dari pertanian, perikanan, kemiskinan, sosial dan budaya, kesehatan maupun pendidikan serta sektor-sektor yang lain. Contoh salah satu RPJMD kabupaten yang menunujukkan adanya indikatior pendidikan dalam RPJMD adalah : 1. Pembangunan Bidang Pendidikan a. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai c. Pemenuhan tenaga pendidikan yang cukup d. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan e. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada semua tingkatan Pemberantasan buta aksara melalui peningkatan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Apakah Kebijakan Umum APBD dan PPAS (Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara) mencakup indikator hasil yang dapat diukur? Pewawancara periksa tabel IV.2 PPAS 50 1 3 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Setiap dokumen KUA dan PPAS seharusnya memiliki indikator hasil yang dapat diukur, karena KUA dan PPAS merupakan dokumen kebijakan yang saling berhubungan antara item program dan item anggaran. pp05a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05a.When do RKPD specified and note his decision year and number? Tidak ada di kuesioner pp05ano.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ano.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ano.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ano.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ano.When do RKPD specified and note his decision year and number? 45 006 007 008 009 01 012 017 018 02 021 023 024 029 030 046 052 063 09 10B 115 11A 120 13 15A 17 20 25 250 283 42 467 996 998 999 Tidak ada di kuesioner pp05ayr.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ayr.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ayr.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ayr.When do RKPD specified and note his decision year and number? pp05ayr.When do RKPD specified and note his decision year and number? 45 5 2006 9999 Tidak ada di kuesioner pp05bday.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bday.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bday.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bday.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bday.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut 45 5 1 99 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 98 99 99. Missing Sysmiss Tidak ada di kuesioner pp05bmth.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bmth.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bmth.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bmth.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut pp05bmth.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date aut 45 5 3 99 3 4 5 6 7 8 10 11 12 98 99 99. Missing Sysmiss Tidak ada di kuesioner pp05byr.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date auth pp05byr.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date auth pp05byr.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date auth pp05byr.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date auth pp05byr.When do RKPD specified and note his decision year and number? (date auth 45 5 2006 9999 Tidak ada di kuesioner IDK IDK IDK IDK IDK 600 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 IDK Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai 600 A Putaran Survai Type Type Type Type Type Type 600 A B C D E F G H I J L M Apakah telah di sahkan Peraturan perundangan daerah? Apakah telah di sahkan Peraturan perundangan daerah? Apakah telah di sahkan Peraturan perundangan daerah? Apakah telah di sahkan Peraturan perundangan daerah? Apakah telah di sahkan Peraturan perundangan daerah? Apakah telah di sahkan Peraturan perundangan daerah tentang […]? Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke blok berikutnya. 600 1 9 1 Ya 3 Tidak 9 Missing Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah. Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan. Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 1.penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2.pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3.pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4.pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5.penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6.penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8.penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan : a.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b.Sub Bagian Permasalahan Hukum; c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Nama Perundangan Nama Perundangan Nama Perundangan Nama Perundangan Nama Perundangan Nama Perundangan 338 262 1 5 1 Perda 2 Perkada/Perwali 3 Bupati Decree 4 Agreement Note 5 Other 9 Missing Sysmiss Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah. Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan. Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 1.penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2.pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3.pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4.pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5.penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6.penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8.penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan : a.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b.Sub Bagian Permasalahan Hukum; c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Nomor & Tahun Nomor & Tahun Nomor & Tahun Nomor & Tahun Nomor & Tahun Nomor & Tahun 338 005/198A/UM DAN 170/124A/DPRD 005/271A/UM DAN 170/157A/DPRD 01 TAHUN 2007 01 TAHUN 2008 01 TAHUN 2009 01 TH 2007 01.A/2008 01/2006 01/2007 01/2008 017/XI/2008,903/00810 019.5/3509/2008 019.5/3510/2008 019/2007 02 TAHUN 2008 02/2008 020/207/SK/2008 020/471/430.42/2008 021/2007 027/798/2007 028/2008 03/2006 03/2007 03/2008 04 THN 2007 & 15 THN 2007 05 TAHUN 2008 05 TH 2007 & 17/P.B/DPRD/IX/07 05 TH 2008 05/NP-SRY/HUK 050/2008 050/516.B/408.46/2007 050/519.B/408.46/2007 050/629/411.307/2007 050/630/411.302/2007 06 TAHUN 2008 06 TH 2008 06/NP/SRY/HUK/XI 2008 07 TAHUN 2007 07 TAHUN 2008 07 TH 2008 07/2006 07/2007 07/2008 08 TAHUN 2008 08/2008 09 TH 2008 09/2005 09/2006 09/2007 09/2008 1 TH 2008 1 TAHUN 2008 1 TAHUN 2009 1 THN 2008 1/2008 10 TAHUN 2007 10 TAHUN 2008 10 TH 2008 10/2003 10/2006 10/2007 11 TAHUN 2007 11 TAHUN 2008 11/2006 11/2008 113TH 2007 12 TAHUN 2008 12/2008 123/11/KOTA-TTE/2005 126 TAHUN 2007 127/2008 128/2008 13 TAHUN 2006 13 TH 2007 13 TH.2008 13/2004 1376/I-C-I/22 796/A-11/B-DPRD 1376/I-C-I/BAPP 796/A-11/8-DPR 14/2003 14/2006 144/2008 149.1/KPTS.12/KS/2008 15 A TAHUN 2008 15 TAHUN 2006 15 TAHUN 2007 15 TAHUN 2008 15 THN 1994 15 THN 2008 15/2006 15/2007 15/2008 16 TAHUN 2007 16 TH 2008 & 269/DPRD/XI/08 16/2008 160/2008 17 TH 2008 17/PK.KDH/A/2008,3/N.KES.DPRD 170/49/2008 172.2/02/DPRD-KS/2006 172.3/02/DPRD-KS/2006 18 TAHUN 2007 18 TAHUN 2008 18/PK.KDH/A/2008,4/N.KES.DPRD 180/01/HK/2008 180/1627/433.041/2008;180/1016 180/1628/433.040/2008;180/1018 180/23/HK/2008 /13/DPRK-AGR/08 180/24/HK/2008 /14/DPRK-AGR/08 185/2007 188.4.45/154/415/12/2008 188.45/315/408.21/2008 188/10K/411.101.03/2008 188/12/412.12/2008; 188/06/412 188/13/412.12/2008; 188/07/412 188/454/KEP/412.12/2008 188/47/404.013/2008 188/49/K/411.101.03/2008 188/512/411.200/2008 188/53/KEP/434.013/2007 19 TAHUN 2007 2 TH 2007 2 TH 2009 2 TAHUN 2008 2 TH.2008 2/2008 2/PER.BUP/2005 20/2007 201/023/434.202/2009; 201/02/4 201/024/434.202/2009; 201/03/4 21 TAHUN 2007 21 TAHUN 2008 22 TAHUN 2006 23/2007 25/2007 25/2008 275/2008 28 TAHUN 2008 28/2007 3 TH 2009 3 TAHUN 2008 31A TAHUN 2008 32 TH 2007 33/2007 37/2007 37/2008 391 TAHUN 2007 4 TAHUN 2008 4/2008 40 TAHUN 2007 41 TAHUN 2008 428/2008 438/2008 44/KPTS-DPRD/3/2006 445/522/430.42/2008 485/2008 5 TAHUN 2007 5/2008 51 TH.2007 511.1/KPTS-634.C/VIII/2008 53 TH 2004 58/2008 59/2007 6 TAHUN 2008 6/2008 600/143/2008 7 TAHUN 2008 7 TH.2007 7/2008 72 TAHUN 2008 75 TH 2007 76 TH.2008 79/KEP.DPRD/2008 8 TAHUN 2008 8 TH.2007 8/2007 81/2007 855 TAHUN 2008 856 TAHUN 2008 857 TAHUN 2008 9 TAHUN 2004 9 THN 2009 900/1100/SET/2008 900/1199A/SET 900/71/2008 900/72/2008 901 / 2116 / 2008 901 / 2117 / 2008 903-3171/2008 DAN 903.05/2008 903-3172/2008 DAN 903-06/2008 903/018/XI/2008,903/00813 903/103/DPRD-JWJ/2008 903/104/DPRD-JWJ/2008 903/1166A/SET 903/1505/2008 903/2879/406.045/2008 903/2880/406.045/2008 903/4474/2008 & 35/DPRD/2008 903/54/TAHUN 2008 903/55/TH.2008 903/588/430.91/2008 903/600/430.91/2008 910/17/02/2007 910/18/02/2007 93/2008 98/9998 I/2008 N0.03 TH 2008 N0.13 TH.2008 N0.16 TAHUN 2008 N0.188.4/4831/2008 N0.74 TH.2008 N0.903/4475/2008, 34/DPRD/2008 NO 1 TH 2008 NO 10 TAHUN 2007 NO 13 TH 2008 NO 2 TAHUN 2008 NO 2 TH 2006 NO 3 TAHUN 2008 NO 334 TAHUN 2008 NO 5 TH 2008 NO 52 TH 2008 NO 53 TH 2008 NO 9 TAHUN 2007 NO. 1 TAHUN 2008 NO. 13 TAHUN 2007 NO. 14 TAHUN 2008 NO. 30 TAHUN 2007 NO. 31 TAHUN 2007 NO. 32 TAHUN 2007 NO. 35 TAHUN 2007 NO. 4 TAHUN 2008 NO.01 TH 2009 NO.01/2008 NO.02 TH 1989 NO.02/2008 JUNTO N0.106/2008 NO.09/2008 NO.1 TAHUN 2008 NO.1 TH 2008 NO.1 TH 2009 NO.10 TAHUN 2008 NO.10/2008 NO.11 TAHUN 2008 NO.11 TH.2001 NO.12 TAHUN 2004 NO.12/2006 NO.13 TH 2001 NO.13 TH 2005 NO.14/2007 NO.14/2008 NO.15 TH 2004 NO.15 TH 2007 JO NO.11 TH 2008 NO.15/2008 NO.16 TH 2007 NO.188.45/11/PIMP/2008 NO.188.45/420/KEP/425/012/2008 NO.188/552/426.12/2007 NO.21 TH.2007 NO.214/2008 NO.22 TAHUN 2006 NO.23 TH.2007 NO.24/2007 NO.3 TAHUN 2008 NO.3 TH 2007 NO.34.A TH 2008 NO.4 TAHUN 2008 NO.420/27/425.012/2008 NO.43 TH 2007 NO.5 TAHUN 2003 NO.54 TAHUN 2008 NO.546 TH.2008 NO.55 TH.2008 NO.6 TAHUN 2003 NO.6 TH 2008 NO.6/2008 NO.65 TAHUN 2008 NO.67A TH.2008 NO.7 TAHUN 2008 NO.74 TH 2008 NO.8 TAHUN 2007 NO.9 TH 2006 NO.9/2007 NOMOR 1 TAHUN 2008 NOMOR 1 TH.2008 NOMOR 10 TAHUN 2008 NOMOR 11 TAHUN 2008 NOMOR 11 TH.2006 NOMOR 2 TAHUN 2007 NOMOR 305 TH.2008 NOMOR 4 TH.2007 NOMOR 5 TH.2009 NOMOR 6 TAHUN 2006 NOMOR 7 TH.2008 NOMOR III TH.2008 PERBUP NO.48 TAHUN 2008 Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah. Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan. Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 1.penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2.pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3.pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4.pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5.penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6.penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8.penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan : a.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b.Sub Bagian Permasalahan Hukum; c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Tanggal ditetapkan Tanggal ditetapkan Tanggal ditetapkan Tanggal ditetapkan Tanggal ditetapkan Tanggal di tetapkan : Tanggal/Bulan/Tahun 338 262 1 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 99 Missing Sysmiss Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah. Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan. Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 1.penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2.pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3.pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4.pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5.penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6.penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8.penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan : a.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b.Sub Bagian Permasalahan Hukum; c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Bulan ditetapkan Bulan ditetapkan Bulan ditetapkan Bulan ditetapkan Bulan ditetapkan Tanggal di tetapkan : Tanggal/Bulan/Tahun 338 262 1 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Missing Sysmiss Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah. Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan. Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 1.penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2.pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3.pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4.pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5.penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6.penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8.penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan : a.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b.Sub Bagian Permasalahan Hukum; c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Tahun ditetapkan Tahun ditetapkan Tahun ditetapkan Tahun ditetapkan Tahun ditetapkan Tanggal di tetapkan : Tanggal/Bulan/Tahun 338 262 1989 9999 Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah. Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan. Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 1.penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2.pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3.pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4.pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5.penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6.penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8.penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan : a.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b.Sub Bagian Permasalahan Hukum; c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. IDK IDK IDK IDK IDK 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 IDK Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai Putaran Survai 50 A Putaran Survai Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini (tahun) Lamanya memegang jabatan ini : Tahun / Bulan 50 19 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 Seksi KR (Karateristik responden) terdapat di semua buku mulai buku 1 sampai dngan buku 9, bahkan di setiap buku terdapat beberapa seksi KR yang menggambarkan dan memberikan informasi berkaitan dengan informasi dasar responden/informan. Seksi ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui informan yang menjawab semua atau mayoritas pertanyaan di seksi-seksi tertentu, Seksi KR juga mampu memberikan informasi tentang kapasitas dan kemampuan informan dalam menjawab pertanyan yang diajukan. Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A. Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B. Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C. Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D. Jensi kelamin = Cukup jelas E. Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F. Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G. Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H. Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I. Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. J. Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Blok IM mencatat tentang aspek transaparansi daerah terhadap perencanaan kebijakan serta dokumen-dokumen perencanaan anggaran seperti KUA, PPAS, serta RPJMD. Transparansi ini menjadi penting bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transaparansi merupakan salah satu indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Pertanyaan pada blok IM ini merupakan pertanyaan umu untuk mengetahui dan memperoleh informasi terhadap dokumen-dokumen publik perencanaan anggaran dan kebijakan di Pemerintah daerah. Beberapa pertanyaan ini tidak membutuhkan akses dokuen, meskipun di variabel lain di buku 2, akan juga dilakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan kebijakan. Catatan : Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini (bulan) Lamanya memegang jabatan ini : Tahun / Bulan 50 11 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Seksi KR (Karateristik responden) terdapat di semua buku mulai buku 1 sampai dngan buku 9, bahkan di setiap buku terdapat beberapa seksi KR yang menggambarkan dan memberikan informasi berkaitan dengan informasi dasar responden/informan. Seksi ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui informan yang menjawab semua atau mayoritas pertanyaan di seksi-seksi tertentu, Seksi KR juga mampu memberikan informasi tentang kapasitas dan kemampuan informan dalam menjawab pertanyan yang diajukan. Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A. Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B. Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C. Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D. Jensi kelamin = Cukup jelas E. Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F. Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G. Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H. Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I. Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. J. Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Blok IM mencatat tentang aspek transaparansi daerah terhadap perencanaan kebijakan serta dokumen-dokumen perencanaan anggaran seperti KUA, PPAS, serta RPJMD. Transparansi ini menjadi penting bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transaparansi merupakan salah satu indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Pertanyaan pada blok IM ini merupakan pertanyaan umu untuk mengetahui dan memperoleh informasi terhadap dokumen-dokumen publik perencanaan anggaran dan kebijakan di Pemerintah daerah. Beberapa pertanyaan ini tidak membutuhkan akses dokuen, meskipun di variabel lain di buku 2, akan juga dilakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan kebijakan. Catatan : Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin 50 1 3 1 Laki-Laki 3 Perempuan Seksi KR (Karateristik responden) terdapat di semua buku mulai buku 1 sampai dngan buku 9, bahkan di setiap buku terdapat beberapa seksi KR yang menggambarkan dan memberikan informasi berkaitan dengan informasi dasar responden/informan. Seksi ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui informan yang menjawab semua atau mayoritas pertanyaan di seksi-seksi tertentu, Seksi KR juga mampu memberikan informasi tentang kapasitas dan kemampuan informan dalam menjawab pertanyan yang diajukan. Seksi KR memiliki format untuk selurih seksi dan seluruh buku dalam survei ini yang terdiri dari informasi dasar tentang : A. Nama responden Tulis nama responden sesuai dengan jawaban responden, tulis nama lengkap responden disertai dngan gelar yang dimiliki oleh responden. B. Jabatan Jabatan mengacu kepada posisi yang melekat terhadap responden, jabatan ini harus menerjemahkan posisi responden, misalnya Kepala DPPKAD, Kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan apabila dijawab staff yang mewakili karena kepala dinas atau kepala bagian tidak bisa ditemui/tidak ditempat maka tulis dengan lengkap posisi iresponden, misalnya staff akuntansi pada DPKKAD. C. Lamanya memegang jabatan ini Lama memegang jabatan dihitung dari lamanya responden memperoleh jabatan di posisi yang dimaksud di kabupaten/Kota ini. Apabila responden pernah memiliki posisi yang sama di kabupaten lain maka hanya dihitung lamanya responden memegang jabatan di kabupaten yang sekarang. D. Jensi kelamin = Cukup jelas E. Pendidikan Pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan responden berdasarkan derajat sekolah tertinggi yang diselesaikan, bukan tingkat pendidikan yang sedang didijalani oleh responden. F. Nomor telepon/HP Yang dimaksud disini adalah no telepon/Hp dari responden, tulis nomor telepon baik PSTN maupun HP yang dimiliki oleh responden yang sering digunakan. G. Nama Kantor Tulis nama kantor dimana responden bekerja secara lengkap, apabila merupakan singkatan, tulis kepanjangan dari singkatan tersebut dalam kurung, misalnya BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) kabupaten Sorong Selatan. H. Alamat kantor Tulis alamat kantor responden secara lengkap mulai dari nama jalan sampai provinsi. I. Nomor telepon dan faks kantor Catat nomor telepon dan faks kantor dimana responden bekerja, no telepon dan faks kantor memberikan informasi terhadap keberlanjutan komunikasi antara team survey dengan responden maupun komunikasi lain berkaitan dengan elaksanaan kegiatan BEC TF. J. Alamat email kantor/priadi Di Beberapa kabupaten komjunikasi sudah dilakukan melalui media online, sehingga informasi alamat email akan lebih mempermudah dalam melakukan komunikasi secara langsung kepada responden, tentunya berkaitan dengan survei tentang BEC-TF. Tulis alamat email kantor dan responden apabila memiliki. Blok IM mencatat tentang aspek transaparansi daerah terhadap perencanaan kebijakan serta dokumen-dokumen perencanaan anggaran seperti KUA, PPAS, serta RPJMD. Transparansi ini menjadi penting bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transaparansi merupakan salah satu indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Pertanyaan pada blok IM ini merupakan pertanyaan umu untuk mengetahui dan memperoleh informasi terhadap dokumen-dokumen publik perencanaan anggaran dan kebijakan di Pemerintah daerah. Beberapa pertanyaan ini tidak membutuhkan akses dokuen, meskipun di variabel lain di buku 2, akan juga dilakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan kebijakan. Catatan : Apabila di buku lain dibutuhkan untuk melakukan cek terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti tpjmd, rkpd, kua dan ppas ternyata rsponden tidak bersedia untuk menunjukkan, maka lakukan cek kembali di variabel im01a - im02b, dan lakukan konfirmasi ulang. IDK IDK IDK IDK IDK 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 IDK Putara Survai Putara Survai Putara Survai Putara Survai Putara Survai 50 A Putara Survai Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) 50 3TIDAK ADA IM01B DAN IM02B HAL 6 PM03 DAN PM04 PPD PPD 01(A) TIDAK ADA Isi blok CP setelah selesai wawancara Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) 1 PPD Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) 1 PPD Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) 1 PPD Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (a) 5 ADA KESEPAKATAN TAPI BELUM ADA PERDANYA RESPONDEN TIDAK BISA MENUNJUKKAN FISIK PERATURAN KARENA FISI TIDAK ADA TIDAK BISA MEMPERLIHATKAN DOKUMEN YANG ADA PERDA TENTANG RESTRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (b) 2 (PERDA NO 10 TH 1999 YANG DITETAPKAN 31 MEI 1999) K ADA DI SIMPAN OLEH BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEKARANG Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (c) 1 SEDANG BERTUGAS DI MANOKWARI. TETAPI RESPONDEN DAPAT MENUNJU Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (d) 1 KKAN BEBERAPA DATA BERUPA FILE DI KOMPUTER (SOFT COPY) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Keterangan pertanyaan yang jawaban/datanya meragukan (e) Masalah-masalah lainnya (a) Masalah-masalah lainnya (a) Masalah-masalah lainnya (a) Masalah-masalah lainnya (a) Masalah-masalah lainnya (a) Masalah-masalah lainnya (a) 50 BLOK PM (PARTISIPASI MASYARAKA BLOK PM (PARTISIPASI MASYRAKAT CP EDITOR : PP05 TIDAK ADA TAN KR 01 - PPD PD01 H-M PM00A PM02 PP 01 PP 03 PP01 PP02 B PP03 PP04 PP05, DALAM DOKUMEN RKPD TERTE PPD 01(D) PPD-1 PPD01 (B) PPD01 TYPE PPD01 TYPE M PPD01(3) PPD01(E) PPD01TYPE(H) PPD03_I TIDAK ADA Masalah-masalah lainnya (b) Masalah-masalah lainnya (b) Masalah-masalah lainnya (b) Masalah-masalah lainnya (b) Masalah-masalah lainnya (b) Masalah-masalah lainnya (b) 7 ) GGALNYA DAN TIDAK BISA DIENTRY PP 05 PP04 PPD03E RA NOMOR 06/2008 TAPI DI COVER T) Masalah-masalah lainnya (c) Masalah-masalah lainnya (c) Masalah-masalah lainnya (c) Masalah-masalah lainnya (c) Masalah-masalah lainnya (c) Masalah-masalah lainnya (c) 13 96 MAKA DIENTRY 99 KR 01 - IM PENJILIDAN TERTERA NO.50/06/2 PM 01 PM00B PM03 PM05 PP 05 PP04 PPD01(9) PPD01(M) PPD01_M PPD03E Masalah-masalah lainnya (d) Masalah-masalah lainnya (d) Masalah-masalah lainnya (d) Masalah-masalah lainnya (d) Masalah-masalah lainnya (d) Masalah-masalah lainnya (d) 6 008 PM03 PPD 01(M) PPD 01,PPD 02,PPD03,PPD 04 PPD01(I) PPD03E Masalah-masalah lainnya (e) Masalah-masalah lainnya (e) Masalah-masalah lainnya (e) Masalah-masalah lainnya (e) Masalah-masalah lainnya (e) Masalah-masalah lainnya (e) 3 PM05 PPD01 TYPE A PPD03F Masalah-masalah lainnya (f) Masalah-masalah lainnya (f) Masalah-masalah lainnya (f) Masalah-masalah lainnya (f) Masalah-masalah lainnya (f) Masalah-masalah lainnya (f) 3 PM05 PPD03F PPP 05 Masalah-masalah lainnya (g) Masalah-masalah lainnya (g) Masalah-masalah lainnya (g) Masalah-masalah lainnya (g) Masalah-masalah lainnya (g) Masalah-masalah lainnya (g) 4 PM 00A PM 02 DAN PM 05 PM00B PPD03F Masalah-masalah lainnya (h) Masalah-masalah lainnya (h) Masalah-masalah lainnya (h) Masalah-masalah lainnya (h) Masalah-masalah lainnya (h) Masalah-masalah lainnya (h) 3 IM02B PPD01(B) PPD03E Masalah-masalah lainnya (i) Masalah-masalah lainnya (i) Masalah-masalah lainnya (i) Masalah-masalah lainnya (i) Masalah-masalah lainnya (i) Masalah-masalah lainnya (i) 2 PP01 PPD03E Masalah-masalah lainnya (j) Masalah-masalah lainnya (j) Masalah-masalah lainnya (j) Masalah-masalah lainnya (j) Masalah-masalah lainnya (j) Masalah-masalah lainnya (j) 2 BLOK IM PPD03F Masalah-masalah lainnya (k) Masalah-masalah lainnya (k) Masalah-masalah lainnya (k) Masalah-masalah lainnya (k) Masalah-masalah lainnya (k) Masalah-masalah lainnya (k) 1 PPD03F Masalah-masalah lainnya (l) Masalah-masalah lainnya (l) Masalah-masalah lainnya (l) Masalah-masalah lainnya (l) Masalah-masalah lainnya (l) Masalah-masalah lainnya (l) 2 BLOK PPD: PPD 01-D,E,F,G PM00A Masalah-masalah lainnya (m) Masalah-masalah lainnya (m) Masalah-masalah lainnya (m) Masalah-masalah lainnya (m) Masalah-masalah lainnya (m) Masalah-masalah lainnya (m) Masalah-masalah lainnya (n) Masalah-masalah lainnya (n) Masalah-masalah lainnya (n) Masalah-masalah lainnya (n) Masalah-masalah lainnya (n) Masalah-masalah lainnya (n) Masalah-masalah lainnya (o) Masalah-masalah lainnya (o) Masalah-masalah lainnya (o) Masalah-masalah lainnya (o) Masalah-masalah lainnya (o) Masalah-masalah lainnya (o) 1 PP03 Masalah-masalah lainnya (p) Masalah-masalah lainnya (p) Masalah-masalah lainnya (p) Masalah-masalah lainnya (p) Masalah-masalah lainnya (p) Masalah-masalah lainnya (p) 1 PPD 01-PPD 04: B DAN H Masalah-masalah lainnya (q) Masalah-masalah lainnya (q) Masalah-masalah lainnya (q) Masalah-masalah lainnya (q) Masalah-masalah lainnya (q) Masalah-masalah lainnya (q) 1 PM03 Masalah-masalah lainnya (r) Masalah-masalah lainnya (r) Masalah-masalah lainnya (r) Masalah-masalah lainnya (r) Masalah-masalah lainnya (r) Masalah-masalah lainnya (r) Masalah-masalah lainnya (s) Masalah-masalah lainnya (s) Masalah-masalah lainnya (s) Masalah-masalah lainnya (s) Masalah-masalah lainnya (s) Masalah-masalah lainnya (s) 2 PM 01 PM05 Masalah-masalah lainnya (t) Masalah-masalah lainnya (t) Masalah-masalah lainnya (t) Masalah-masalah lainnya (t) Masalah-masalah lainnya (t) Masalah-masalah lainnya (t) Keterangan masalah-masalah lainnya (a) Keterangan masalah-masalah lainnya (a) Keterangan masalah-masalah lainnya (a) Keterangan masalah-masalah lainnya (a) Keterangan masalah-masalah lainnya (a) Keterangan masalah-masalah lainnya (a) 25 ADA PERDA MENGENAI PERNYERTAAN MODAL DAERAH TK II BREBES PAD BELUM ADA NOTA KESEPAKATAN TENTANG KUA,TAPI BARU ADA LEMBARA BELUM ADA RPJMD YANG DISAHKAN, NAMUN ADA DRAFT RPJMD BELUM PASTI ANGGARAN 20 % ITU APAKAH UNTUK BELANJA MURNI TID DI DALAM RPJMD TIDAK ADA PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SKPD, S DI DALAM RPJMD, HANYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PENDIDIKAN Y DIJAWAB IYA, TDK MENUNJUKAN DAFTAR HADIR KARENA YANG MENYIMP DIWAWANCARAI OLEH BUDIARTO EKO KUSUMO (0292) KEBUP NO 93 TH 2008 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK MENGACU PADA PP 58 DAN PERMENDAGRI NO.13 MENURUT INFORMAN ADA PERATURAN PROPINSI TETAPI INFORMAN TIDA MENURUT RESPONDEN DOKUMEN TENTANG HAL INI ADA YAITU BERUPA K NO SEBENARNYA 842 A TAHUN 2007 PERATURAN PERUNDANGAN YG ADA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PERBUB NO.02 TH 2008 DIREVISI MENJADI NO.106 TH.2008 TETAPI PERDA TENTANG SKPD SEDANG DIPROSES, TELAH DISETUJUI OLEH EKS PERDA TRANSPARANSI BARU DALAM PROSES PM05. BELUM PERNAH DILAKUKAN DI GEDUNG DPRK NAGAN RAYA, KARE PROGRAM DAN KEGIATAN HANYA TERSIRAT DI RPJMD DAN DIJELASKAN RESPONDEN TIDAK TAHU DAN TIDAK ADA DATA INVENTARISASI PERATU RPJMD TIDAK ADA MATRIK PROGRAM & KEGIATAN, SEMUA DITUANGKAN SEKSI INI DITANYAKAN KEPADA DPKAD DAN BAPPEDA KARENA DI HUKU SEMENTARA DIISI 3: KARENA BELUM BISA MENUNJUKAN RPJMD. TIDAK ADA Keterangan masalah-masalah lainnya (b) Keterangan masalah-masalah lainnya (b) Keterangan masalah-masalah lainnya (b) Keterangan masalah-masalah lainnya (b) Keterangan masalah-masalah lainnya (b) Keterangan masalah-masalah lainnya (b) 19 A PIHAK KE TIGA NO 1/1988 ,DITETAPKAN 30 JANUARI 1988 AK LANGSUNG/LANGSUNG KARENA DARI PUSAT JUGA BELUM JELAS(JAWA AN DAFTAR HADIR SEDANG KE LUAR KOTA DLM BEBERAPA HARI. ANG DAPAT DIUKUR SECARA KUANTITATIF. SEDANGKAN PROGRAM DAN K DALAM BENTUK KUALITATIF/NARASI. EHINGGA JAWABAN 96. EKUTIF DAN LEGISLATIF, TINGGAL MENUNGGU PENGESAHAN GUBERNUR EPUTUSAN DPRD NO... CUMA DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN K BISA MENUNJIUKKAN DOKUMENNYA. KEGIATAN , HARGA SATUAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA ( KEPADA PIHAK KETIGA,DIMANA MENURUT RESPONDEN DI DALAMNYA TE M TIDAK ADA DOKUMEN YANG DIMAKSUD N PERSETUJUAN SAJA YANG TERTERA TANGGAL 28-10-2008 NA LANGSUNG DILAKUKAN DI TINGKAT PROPINSI DI BANDA ACEH NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KAB SERUYAN DAN DPRD KAB RAN/PERDA TERSEBUT SECARA RINCI DALAM PERBUP YANG MASIH DALAM PROSES PENYUSUNAN TIDAK DICATAT TIDAK MAU DIENTRY 98 SAMA EDITOR SEMENTARA DIENTRY 99. Keterangan masalah-masalah lainnya (c) Keterangan masalah-masalah lainnya (c) Keterangan masalah-masalah lainnya (c) Keterangan masalah-masalah lainnya (c) Keterangan masalah-masalah lainnya (c) Keterangan masalah-masalah lainnya (c) 15 ADANYA PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PERSEROAN BAN DARI MUHAMAD YASRO HAMBALI SPDI ANGGOTA KOMISIC) BARU DALAM PROSES. BELUM ADA REALISASI APBD SEHINGGA BELUM ADA INVESTASI DI KAB EGIATAN SKPD LAINNYA TIDAK BISA DIUKUR SECARA KUANTITATIF. J HSBGN) DAN HARGA SATUAN BARANG/JASA (HSBJ) KAB KOTIM TH 2008 INOVASI YANG BERHASIL GUNA ANTARA LAIN:MULTIGRADE(PEMBELAJAR KARENA PEJABAT BARU DILANTIK PADA BULAN JANUARI 2009. MASIH DALAM PROSES,BARU DI KONSULTASIKAN KE PROPINSI MASYARAKAT DAPAT MENGHADIRI,TAPI BELUM PERNAH ADA YANG DATAN RKPD DIBUAT TAPI TIDAK ADA NOMER DAN TANGGAL KETETAPAN. RMUAT SEBAGIAN MATERI MENGENAI PENANAMAN MODAL. SEKSI INI DITANYAKAN KE BAPPEDA KARENA DI HUMAS MENYATAKAN SERUYAN NO 06/NP/SRY/HUK/XI/2008 DAN NO 14/KPTS-PIMP-DPRD/XI TIDAK ADA KOMPONEN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN A Keterangan masalah-masalah lainnya (d) Keterangan masalah-masalah lainnya (d) Keterangan masalah-masalah lainnya (d) Keterangan masalah-masalah lainnya (d) Keterangan masalah-masalah lainnya (d) Keterangan masalah-masalah lainnya (d) 12 /2008 ADI PP 03=3. AN KELAS RANGKAP),REGROUPING SD,KEMITRAAN SEKOLAH(SEKOLAH PE BAPPEDA LEBIH TAHU DAERAH BIDANG PRODUKSI & PERDAGANGAN HASIL ASPAL MISING PLAN G KABAG HUKUM TIDAK MENGETAHUI SEMUA ITEM YANG DITANYAKAN(PPD MASUK DALAM PERBUP NO 57/2008 YANG DI TETAPKAN PADA TANGGAL MENURUT RESPONDEN ADA TETAPI TIDAK BISA MENUNJUKKAN DOKUMENN NGGARAN. YANG ADA HANYA PUBLIK HEARING DALAM RANGKA MENAMPUN PERDA 11 TH 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH K UPATEN KEPULAUAN SULA Keterangan masalah-masalah lainnya (e) Keterangan masalah-masalah lainnya (e) Keterangan masalah-masalah lainnya (e) Keterangan masalah-masalah lainnya (e) Keterangan masalah-masalah lainnya (e) Keterangan masalah-masalah lainnya (e) 10 (NO.07/2003) DITETAPKAN 11-04-2003. 01TYPE)DAN TIDAK ADA DATANYA DI BUKU CATATAN PENDAFTARAN NOM 15/12/2008 G PERMASALAHAN DI DAERAH/MASYARAKAT. NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KAB SERUYAN DAN DPRD KAB OTA PALANGKARAYA PADA PERSEROAN TERBATAS PT BANK PEMBANGUNAN PERATURAN PERUNDANGAN INI SUDAH DIUNDANGKAN DLM LEMBARAN DAE RKOTAAN DENGAN PEDESAAN) SIDANG DPRD DALAM PEMBAHASAN HASIL AUDIT BPK BERSIFAT TERTUT YA, SUDAH DI CEK KE BAGIAN HU8KUM JUGA TIDAK ADA Keterangan masalah-masalah lainnya (f) Keterangan masalah-masalah lainnya (f) Keterangan masalah-masalah lainnya (f) Keterangan masalah-masalah lainnya (f) Keterangan masalah-masalah lainnya (f) Keterangan masalah-masalah lainnya (f) 7 ADA TANGGAL PENGESAHAN, TETAPI TIDAK ADA NOMOR KETETAPANNYA. DAERAH KALTENG ER-NOMER KETETAPAN. RAH NAMUN KLARIFIKASI DARI GUBERNUR BELUM TURUN SHG BLM BERL SERUYAN NO 06/NP/SRY/HUK/XI 2008 DAN NO 15/KPTS-PIMP-DPRD/X1 SIDANG BERSIFAT TERBUKA DAN BISA DIAKSES PUBLIK TETAPI TEMPA UP Keterangan masalah-masalah lainnya (g) Keterangan masalah-masalah lainnya (g) Keterangan masalah-masalah lainnya (g) Keterangan masalah-masalah lainnya (g) Keterangan masalah-masalah lainnya (g) Keterangan masalah-masalah lainnya (g) 6 2008 AKU. DALAM RAPAT PEMBAHASAN ANGGARAN(LEGISLATIF & EKSEKUTIF),ADA KEAKSARAAN FUNGSIONAL ADALAH DIPERUNTUKKAN ORANG-ORANG YANG RESPONDEN TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DOKUMEN DENGAN MENGATAK T TERBATAS Keterangan masalah-masalah lainnya (h) Keterangan masalah-masalah lainnya (h) Keterangan masalah-masalah lainnya (h) Keterangan masalah-masalah lainnya (h) Keterangan masalah-masalah lainnya (h) Keterangan masalah-masalah lainnya (h) 6 AN ARSIP ADA DI KETUA SETWAN YANG SEDANG KE JAYAPURA(SUDAH D BANTAHAN DARI EKSEKUTIF BAHWA DAYA SERAP ANGGARAN PENDIDIKAN BAPPEDA PUNYA WEBSITE WWW.BAPPEDA.AVI KEPUTUSAN WALIKOTA NO 128/2008 TENTANG STANDARISASI HARGA SA MENGALAMI LESULITAN DALAM MERANGKAI KATA(SUDAH MENGANAL HURU OUT OF RANGE SEHARUSNYA DIENTRY 06/NP/SRY/HUK/XI/2008 DAN 14 Keterangan masalah-masalah lainnya (i) Keterangan masalah-masalah lainnya (i) Keterangan masalah-masalah lainnya (i) Keterangan masalah-masalah lainnya (i) Keterangan masalah-masalah lainnya (i) Keterangan masalah-masalah lainnya (i) 6 /KPTS-PIMP-DPRD/XI/2008 F)TAPI TIDAK BISA MEMBACA IDATANGI 3X/HARI OLEH PEWAWANCARA SETWAN JUGA BELUM ADA/DATA MIN. 20% RENDAH. AKIBATNYA ANGGARAN 20% UNTUK PENDIDIKAN TI SUDAH DIPROSES DI TINGKAT KABUPATEN DAN DPRD SENDIRI SUDAH M TUAN BARANG/JASA (HSB) DAN HARGA STANDAR POKOK KEGIATAN (HSP Keterangan masalah-masalah lainnya (j) Keterangan masalah-masalah lainnya (j) Keterangan masalah-masalah lainnya (j) Keterangan masalah-masalah lainnya (j) Keterangan masalah-masalah lainnya (j) Keterangan masalah-masalah lainnya (j) 6 DAK SEMUANYA UNTUK PENDIDIKAN.JADI ADA YANG DIALOKASIKAN UNT DITANYAKAN KE BAPPEDA KARENA BAPPEDA LEBIH TAHU DARIPADA INF ENGESAHKAN NAMUN KLARIFIKASI DARI GUBERNUR BELUM TURUN.JADI K) KOTA PALANGKARAYA TH 2008 NG). OUT OF RANGE SEHARUSNYA DIENTRY 06/NP/SRY/HUK/XI/2008 DAN 15 Keterangan masalah-masalah lainnya (k) Keterangan masalah-masalah lainnya (k) Keterangan masalah-masalah lainnya (k) Keterangan masalah-masalah lainnya (k) Keterangan masalah-masalah lainnya (k) Keterangan masalah-masalah lainnya (k) 4 /KPTS-PIMP-DPRD/XI/2008 OKOM TINGGAL MENUNGGU PROSES DI TINGKAT PROPINSI,APAKAH NANTI ADA UK PROGRAM DADAKAN DALAM RANGKA MENGALIHKAN DANA PENDIDIKAN. Keterangan masalah-masalah lainnya (l) Keterangan masalah-masalah lainnya (l) Keterangan masalah-masalah lainnya (l) Keterangan masalah-masalah lainnya (l) Keterangan masalah-masalah lainnya (l) Keterangan masalah-masalah lainnya (l) 3 PADA SAAT WAWANCARA ADA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2007 REVISI ATAU TIDAK SHG RPJMD SENDIRI BELUM DPT DIKONSUMSI OL TIDAK ADA UPAYA,KARENA SUDAH ADA KETENTUAN ANGGARAN PENDIDIK Keterangan masalah-masalah lainnya (m) Keterangan masalah-masalah lainnya (m) Keterangan masalah-masalah lainnya (m) Keterangan masalah-masalah lainnya (m) Keterangan masalah-masalah lainnya (m) Keterangan masalah-masalah lainnya (m) 3 (D),KUA(E),PPAS(F)& APBD 2008(G)DI BAGIAN KEUANGAN. TETAPI S AN MIN 20% EH PUBLIK. Keterangan masalah-masalah lainnya (n) Keterangan masalah-masalah lainnya (n) Keterangan masalah-masalah lainnya (n) Keterangan masalah-masalah lainnya (n) Keterangan masalah-masalah lainnya (n) Keterangan masalah-masalah lainnya (n) 1 EMUA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK ADA/BELUM DIBUAT KETETAPANNYA AT Keterangan masalah-masalah lainnya (o) Keterangan masalah-masalah lainnya (o) Keterangan masalah-masalah lainnya (o) Keterangan masalah-masalah lainnya (o) Keterangan masalah-masalah lainnya (o) Keterangan masalah-masalah lainnya (o) 2 AU BELUM ADA PERATURAN PERUNDANGANNYA. TIDAK BISA CEK DOKUMEN KARENA TIDAK ADA. Keterangan masalah-masalah lainnya (p) Keterangan masalah-masalah lainnya (p) Keterangan masalah-masalah lainnya (p) Keterangan masalah-masalah lainnya (p) Keterangan masalah-masalah lainnya (p) Keterangan masalah-masalah lainnya (p) 1 ADA DATA SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN Keterangan masalah-masalah lainnya (q) Keterangan masalah-masalah lainnya (q) Keterangan masalah-masalah lainnya (q) Keterangan masalah-masalah lainnya (q) Keterangan masalah-masalah lainnya (q) Keterangan masalah-masalah lainnya (q) 2 2008(B)& ADA PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASIH DALAM PROSES.PERSETUJUAN DI TINGKAT DEWAN SUDAH,BARU Keterangan masalah-masalah lainnya (r) Keterangan masalah-masalah lainnya (r) Keterangan masalah-masalah lainnya (r) Keterangan masalah-masalah lainnya (r) Keterangan masalah-masalah lainnya (r) Keterangan masalah-masalah lainnya (r) 2 (H),TAPI TIDAK ADA TANGGAL DITETAPKANNYA. DIREVISI DI TINGKAT PROPINSI (GUBERNUR). Keterangan masalah-masalah lainnya (s) Keterangan masalah-masalah lainnya (s) Keterangan masalah-masalah lainnya (s) Keterangan masalah-masalah lainnya (s) Keterangan masalah-masalah lainnya (s) Keterangan masalah-masalah lainnya (s) 2 KOMPONEN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PROSES PERENCANAAN ANGGAR SELAMA INI BELUM PERNAH ADA PEMBAHASAN/MENDISKUSIKAN MENGENA Keterangan masalah-masalah lainnya (t) Keterangan masalah-masalah lainnya (t) Keterangan masalah-masalah lainnya (t) Keterangan masalah-masalah lainnya (t) Keterangan masalah-masalah lainnya (t) Keterangan masalah-masalah lainnya (t) 2 AN HANYA DALAM BENTUK PUBLIC HEARING. I LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN HASIL AUDIT BPK. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 50 BLOK PPD-->ADA BEBERAPA YANG KATANYA ADA TETAPI SETELAH DICA BUPATI DILANTIK FEBRUARI 2007. MENURUT PENGAKUAN KETUA BAPPE CP EDITOR PM OOB(KARAKTER KURANG) CP EDITOR:CONTACT_NAME(5) OUT OF RANGE SEHARUSNYA DRS.HENDRI CP EDITOR:PM00A TIDAK CUKUP SPASI. SEHARUSNNYA "1.DALAM SETI CP.EDITOR PMOOB--->ISI 9, SEHARUSNYA TIDAK TAHU KARENA PROGR CPEDITOR: DIBLOK IM PEWAWANCARA TIDAK DITERIMA DENGAN BAIK DI BAGIAN I DOKUMENTASI PERATURAN/PERUNDANGAN DIPEGANG OLEH MASING-MASIN DOKUMENTASI PERDA/SKET/SKEP DI BAGIAN HUKUM KESANNYA AMBURAD IM02B:MASYARAKAT DAPAT LANGSUNG MENGAKSES KE PEMDA UNTUK MEM PELAKSANAAN SISTEM YANG SESUAI PP.41,MULAI TANGGAL 12 FEBRUA PM00B SAAT INI BELUM ADA INOVASI DI BIDANG PENDIDIKAN SERUYA PM00B: MOU ANTARA BUPATI,DPRD DAN PIHAK KETIGA TENTANG RINTI PM00B= PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN DI TIAP-TIAP KECAMATAN PM02, PM05 HAL. 07 = DENGAN PENGERAS SUARA DAN LEWAT RADIO PM02: MENURUT RESPONDEN, BANYAK LSM LOKAL MAUPUN PERS YANG H PP01: RPP BELUM TERSEPAKATI DENGAN DPRD (MASIH DIBAHAS BERSA PP03 HAL 2, MATRIK 5 TAHUNAN ADA ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, IN PP03 HAL 2: TIDAK ADA PAGU INDIKATIF PP05 (A1102) PEWAWANCARA MELIHAT SECARA LANGSUNG DOKUMEN KET PPD 01-PPD 04: BARIS E(KUA) & 7(PPAS), KETETAPAN & TANGGALNY PPD01 (D): ADA TAPI PEMEGANG DATANYA TIDAK MASUK. PPD01 (PERDA QANUN) SEDANG DALAM PEMBAHASAN DI DPRK PPD03 (F) UNTUK PERATURAN PERUNDANGAN KUA DAN PPAS ADA DUA N PPD03 DAN PPD04 (M): ADA PENOMORAN YANG DOUBLE (GANDA) DI BA TIDAK ADA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 23 A TIDAK ADA DI BAGIAN HUKUM, TAPI ADA DOKUMEN & KETETAPAN DI ADIR DALAM SETIAP SIDANG-SIDANG KOMISI DPRK ACEH BARAT MENGE AM TIDAK JALAN AP KESEMPATAN REKOMENDASI DPRD TERKAIT DALAM BIDANG PENDIDIK DA, RPJPD DAN RPJMD DIBUAT PADA TAHUN 2008. AKAN TETAPI DIDA DIKASI KELUARAN (KERANGGA ANGGARAN & KERANGKA REGULASI), TAP ETAPAN PERIHAL RKPD. DI DOKUMEN KETETAPAN ITU HANYA TERTULIS G BAGIAN/BIDANG/INSTANSI YANG BERSANGKUTAN, BUKTINYA BAGIAN GIAN HUKUM TERSIMPAN PERDA 09/2006 LEMBARAN DAERAH 15 TENTAN MA DPRD) N YANG KEMUDIAN DITIRU/DIADOPSI OLEH KAB/KOTA LAIN. NAMUN S NFOKOM OMOR SURAT YAITU: 903/1505/2008 DAN 903/324/2008 PEROLEH NFORMASI MENGENAI APBD PM 00B: 2. PEMAGANGAN GURU DI SANATA DARMA YOGYAKARTA. PP01A HAL.05 MASIH DALAM BENTUK RAPERDA PP03(E)=201/023/434.202/2009; 201/02/434.040/2009. TETAPI RI 2008, JADI BANYAK MUTASI DISETIAP BAGIAN. RI DAN DICEK DOKUMEN TERNYATA TIDAK ADA SAN SMA INTERNASIONAL SESUAI POTENSI LOKAL (PRODUCTION TRAINING). UL, KARENA SEPERTI JALAN MASING-MASING ANTAR BIDANG. USDIARKA/DRA SUBIYATI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 16 3. MATRIKULASI DI SEMARANG DAN JOGJA UNTUK LULUSAN AAT INI PEMERINTAH DAERAH SEDANG MENGEMBANGKAN SMK PERKEBUNA AN. 2.INISIATIF MELALUI PERDA PRAKARSA BIDANG PENDIDIKAN". BAPPEDE. BULAN DAN TAHUN PENGESAHANNYA SAJA SEDANGKAN NOMOR DAN TANG CONTACT_NAME(8) OUT OF RANGE SEHARUSNYA DRS.HENDRI USDIARKA/ G RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, SEMENTARA DI DPPKAD A HUKUM TIDAK TAHU JIKA ADA SATU PERATURAN PERUNDANGAN YANG SU I TIDAK MEMUAT PAGU INDIKATIF YANG DAPAT DIUKUR SECARA KUANT LAM DOKUMEN TERSEBUT TERTULIS DITETAPKAN FEBRUARI 2007 DAN T NAI APBD TERAKHIR NAMUN TIDAK ADA DAFTAR HADIR. HAL INI DISE PP03 HAL. 02 TIDAK ADA PAGU INDIKATIF PPD01 TYPE E PPD03(E): NOMOR DALAM NOTA KESEPAKATAN SEBENARNYA ADALAH PPD04,E,F,I:TIDAK ADA TANGGAL DI TETAPKAN DI DOKUMEN HANYA B SPACE TIDAK CUKUP. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 14 BABKAN OLEH FAKTOR KEAKRABAN ANTAR PERSONIL DPRK DGN LSM/PER DA PERDA 09/2006 LEMBARAN DAERAH 4E TENTANG PENYERTAAN MODAL DAH DITETAPKAN, SEPERTI KUA, PPAS. DRA ELIN CINDEWATI,AK GAL PENGESAHANNYA TIDAK ADA IDAK ADA TANGGALNYA. BAIK RPJPD MAUPUN RPJMD TIDAK ADA NOMER ITATIF, PM03 HAL 7, TIDAK ADA PERDA KHUSUS MENGATUR TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DOKUMENNYA ADA TAPI PERDA/SK-N N DENGAN MELIHAT BESARNYA PELUANG KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI NOMOR PIHAK PERTAMA: 1399/I-C-2/BAPP PM00B: DESENTRALISATION BASIC EDUCATION (DBE), MANAGEMENT BA PP03(F)=201/024/434.202/2009; 201/03/434.040/2009. TETAPO SMA YANG AKAN KULIAH. ULAN DAN TAHUN PENETAPAN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 13 *BLOK PPD(PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH) 2. PP 05: DI SURAT KETETAPAN BUPATI TIDAK ADA TANGGALNYA, UN BIDANG PERKEBUNAN. HARAPANNYA LULUSAN SMK PERKEBUNAN DAPAT M INVESTASI DAERAH, YANG ADA PERDA NO.12 TAHUN 2007 (19 JULI 2 KETETAPANNYA. DEMIKIAN HALNYA DENGAN RKPD DAN KUA, TIDAK AD NOMOR PIHAK KEDUA: 712/A-11/B-DPRD PEMERINTAH KAB KOTA WARINGIN TIMUR PADA PT BANK PEMBANGUNAN PPD03NO(9) OUT OF RANGE SEHARUSNYA NO.02 TH 2008 JUNTO NO.10 PPD04,E,F,I:TIDAK BISA DI ENTRY 96/98 HANYA BISA DI ISI 99 S. SIC EDUCATION (MBE). SPACE TIDAK CUKUP. YA BELUM DITEMUKAN PADAHAL HAMPIR TIAP HARI PEWAWANCARA DATA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 11 007) TENTANG PENDIRIAN PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI 6 TH 2008 A NOMER KETETAPAN DAN TANGGAL PENETAPAN. EMENUHI KEBUTUHAN SDM PERKEBUNAN YANG BANYAK BERKEMBANG DI S KABAG HUKUM(MAXYOBE, SH), KASUBAG PERUNDANGAN(PETRUS TIMISE KALTENG NG DAN IKUT MEMBANTU MENCARI DOKUMEN TAPI TETAP TIDAK DITEMU PM03: PEWAWANCARA MEMBACA SECARA DETAIL SURAT DARI DPRK ACEH PM06 (B7201) MENURUT RESPONDEN, DPRK ACEH BARAT DAYA TELAH M PPD03(F): NOMOR DALAM NOTA KESEPAKATAN SEBENARNYA ADALAH TUK SEMENTARA DIENTRI 99. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 8 3. PP 01:RPJMD DITEMUKAN(2005-2009)TETAPI TIDAK ADA NOMOR KE BARAT TENTANG PERSETUJUAN DALAM PENYERTAAN MODAL DGN NOMOR ELAKUKAN ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN REALISASI SEM ERUYAN. DAN JUGA DAPAT MEMILIKI NILAI LEBIH ATAU MENDAPATKAN KAN LA, SH) DAN KASUBAG DOKUMENTASI(ESAU ERAFMABIN, SH)TIDAK AD NOMOR PIHAK PERTAMA: 1376/I-C-1/BAPP SEJAK PEMBUATAN RPJPD DAN RPJMD PADA TAHUN 2008 S/D SAAT WAW Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 8 170/336/II/DPRD/2008 TERTANGGAL 27 DESEMBER 2008 DGN NILAI N A DI KANTOR SEJAK BULAN SEPTEMBER 2008. SEMUA ADA DI JAYAPU ANCARA BELUM PERNAH DIMINTAKAN NOMER KETETAPAN DI BAGIAN HUK ESTER PERTAMA & PROGNOSIS U/ 6 BULAN BERIKUTNYA NAMUN UPAYA NOMOR PIHAK KEDUA: 796/A-11/B-DPRD PM WAWANCARA DPRD DILAKUKAN DENGAN KETUA DPRD KARENA PADA SA POSISI OLEH KARENA LOKAL SELAMA INI HANYA SEBAGAI PEKERJA K TETAPAN DAN TANGGAL/BULAN/TAHUN KETETAPAN. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 8 4.PPD 01 S/D PPD 04 BARIS D: BAGIAN HUKUM SETDA DAN BAGIAN K ASAR AT SEKWAN DIDATANGI TIDAK MAU MENJAWAB DENGAN ALASAN DIA BUK OMINAL 9.827.310.000,- KE BPD ACEH. SURAT INI DIBERIKAN KEPA PPD01 TYPE F RA KARENA MENGURUS PERKARA GUGATAN PEJABAT PEMDA PEG. BINTA TERSEBUT BELUM MAKSIMAL UM SETDA. JADI DI SEKSI PPD KOSONG. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 6 AN ORANG YANG SEHARUSNYA MENGELUARKAN JAWABAN. DA BUPATI ACEH BARAT. DOKUMEN PPAS ADA DAN ADA PERDANYA DI COVER DOKUMEN TAPI TANG EUANGANPUN TIDAK TAHU NOMORNYA, KARENA TIDAK ADA ARSIP DOKUM KAMI(PEWAWANCARA)SETIAP HARI(TGL 10,11,12)MINTA PPAS TAPI TI NG TERHADAP BUPATI. KAMI HANYA DILAYANI OLEH STAFNYA(AGNES Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 7 DAK PERNAH DIBERIKAN OLEH KEPALA BAPPEADA. BAHKAN PADA TANGG EN. GAL KETETAPANNYA TIDAK ADA PATULAT)DAN HANYA 2 PERUNDANGAN YANG ADA DARI SEMUA YANG DI PM00A DPRD SANGAT MENDUKUNG PENDIDIKAN DI SERUYAN. SAAT INI PM04: DOKUMEN YG DILIHAT OLEH PEWAWANCARA BERUPA SURAT PERSE WAWANCARA KETUA DPRD DILAKUKAN DENGAN TELP KARENA KETUA DPRD Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 5 AL 12 KITA MEMINTA PAGI, SIANG DAN SORE, TAPI TIDAK BERKOMEN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH SEDANG MEMBANGUN UNIVERSITAS DARWA LEBIH SERING DILUAR KOTA TANYAKN DI KUES KPEDA. TUJUAN DALAM PENYERTAAN MODAL DARI DPRK ACEH BARAT KEPADA BU Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 5 *BLOK IM(INFORMASI PADA MASYARAKAT) CP EDITOR N ALI DI SERUYAN. MENURUT RESPONDEN YANG MENJADI MASALAH DI PATI ACEH BARAT. ADAPUN PENOMORAN DALAM SURAT PERSETUJUAN TE TAR DAN TIDAK DIBERIKAN. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 5 BIDANG PENDIDIKAN ADALAH KUALITAS DAN KUANTITAS SDM/TENAGA P KABAG HUMAS(JOHAN TEMOYE)HANYA DI KANTOR SAAT PELANTIKAN KITA KESULITAN MENEMUI KEPALA BAPPEDA DI KANTOR DAN LEBIH BA PPD04(F/A1103) DIENTRI 99/99/9999 KARENA PROGRAM TIDAK BISA RSEBUT PANJANG SEHINGGA DIGIT U/ MENGENTRI TIDAK CUKUP SEHIN Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 5 06/2008 DAN HADIR PADA SAAT RAKERDA MARET 2009. SAAT RAKERD DIENTRI 96/96/9996 ENDIDIK ARTINYA MASIH KURANG TENAGA DI SERUYAN GGA DITULIS 995. NYAK DI RUMAH. Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 2 APUN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI, WAWANCARA DENGAN STAFNYA(NELSON HARAPAN RESPONDEN KETIKA BEC-TF DILUNCURKAN PARA TENAGA PEGA Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 3 CP EDITOR JARLAH YANG HARUS DITINGKATKAN DULU KUALITASNYA DENGAN DISEK WENDA)YANG MEMANG SEBELUMNYA ADALAH WARTAWAN DAN PALING LAM Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 3 A KERJA DI BAGIAN HUMAS TERSEBUT(SEJAK 2004). OLAHKAN KEMBALI. KARENA SELAMA INI YANG ADA DI SERUYAN ADALA PP02 U/ NOMOR DIENTRI 999 KARENA PROGRAM TIDAK BISA DIENTRI Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 3 *CP EDITOR: PPD 04 C DAN H DIENTRY 99/99/9998(KARENA TIDAK DGN ALFABET. H BANGUNAN/FISIK SEKOLAH YANG SANGAT BAIK NAMUN TIDAK DIDUKU Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Catatan bebas pewawancara Tulis dikertas lain jika ada, dan tulis "tidak ada"apabila tidak ada catatan 3 BISA 98/98/9998). NG OLEH KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENGAJAR YANG MEMADAI PP05 U/ TANGGAL TIDAK BISA DIENTRI 96 SHG EDITOR ENTRI 99. bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK 650 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND 650 A topic.Topic topic.Topic topic.Topic topic.Topic topic.Topic 650 A B C D E F G H I J K L M book.Book book.Book book.Book book.Book book.Book 650 A B C D E F G H I J K L M institute.Institute institute.Institute institute.Institute institute.Institute institute.Institute 650 A B C D E F G H I J K L M bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND 50 A kr01c_ppyr.The duration holding this position kr01c_ppyr.The duration holding this position kr01c_ppyr.The duration holding this position kr01c_ppyr.The duration holding this position kr01c_ppyr.The duration holding this position 50 5 1 2 3 4 5 kr01c_ppmth.The duration holding this position kr01c_ppmth.The duration holding this position kr01c_ppmth.The duration holding this position kr01c_ppmth.The duration holding this position kr01c_ppmth.The duration holding this position 50 11 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 kr01d_pp.Gender kr01d_pp.Gender kr01d_pp.Gender kr01d_pp.Gender kr01d_pp.Gender 50 1 3 1 1. Man 3 3. Woman 9 9. Missing kr01e_pp.Education kr01e_pp.Education kr01e_pp.Education kr01e_pp.Education kr01e_pp.Education 50 S-1 EKONOMI PERTANIAN S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 ADMINISTRASI NEGARA S1 EKONOMI S1 EKONOMI MANAJEMEN S1 GEOGRAFI S1 HUKUM S1 KEHUTANAN S1 KELAUTAN S1 KOMUNIKASI S1 PENDIDIKAN FISIKA S1 PERTANIAN S1 SOSIAL EKONOMI S1 SOSIAL POLITIK S1 SOSPOL S1 SOSPOL(AN) S1 TEHNIK MANAGEMEN S1 TEKNIK KIMIA S2 (ADMINISTRASI PUBLIK) S2 (KESEHATAN) S2 - MANAJEMEN S2 - MKD(KEUANGAN DAERAH) S2 - MM S2 ADMINISTRASI PUBLIK S2 AGRONOMI S2 EKONOMI S2 EKONOMI PEMBANGUNAN S2 IAIN S2 M.SI S2 MAGISTER HUKUM S2 MAGISTER MANAJEMEN S2 MAGISTER TEHNIK S2 MANAJEMEN S2 MANAJEMEN KEUANGAN S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN S2 MAP S2 MEP S2 MM S2 PENDIDIKAN S2 PENGEMBANGAN SDM S2 PWD S2, MANAGEMEN ASSET SI KEHUTANAN SLTA bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK bpp_idk.BPP_IDK 50 1104 1107 1110 1111 1112 1115 1174 1188 3303 3304 3305 3306 3307 3312 3314 3316 3317 3321 3329 3401 3404 3501 3503 3511 3513 3517 3518 3521 3522 3526 3527 3574 6202 6208 6271 7601 7602 7603 8203 8204 8271 9102 9103 9105 9106 9402 9404 9410 9417 9471 bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND bpp_round.BPP_ROUND 50 A kr01c_pmyr.The duration holding this position kr01c_pmyr.The duration holding this position kr01c_pmyr.The duration holding this position kr01c_pmyr.The duration holding this position kr01c_pmyr.The duration holding this position 50 9 1 2 3 4 5 6 7 9 kr01c_pmmth.The duration holding this position kr01c_pmmth.The duration holding this position kr01c_pmmth.The duration holding this position kr01c_pmmth.The duration holding this position kr01c_pmmth.The duration holding this position 50 11 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 kr01d_pm.Gender kr01d_pm.Gender kr01d_pm.Gender kr01d_pm.Gender kr01d_pm.Gender 50 1 3 1 1. Man 3 3. Woman pm00a.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% 50 A AB ABV B BV V pm00a_ot.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a_ot.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a_ot.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a_ot.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% pm00a_ot.How far Local Parliament effort support Minimum education budget 20% 25 ANGGARAN SUDAH LEBIH DARI 30 % BELUM BISA BERDASARKAN SYARAT UU HASIL RAKER DG DINAS PENDIDIKAN SERTA INSTANSI TERKAIT MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMDA,BAPEDA DAN DINAS P DAN P. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMDA,DINAS P & P SERTA BAPPEDA. MELALUI PEMBAHASAN RAPBK MEMBERI PERSETUJUAN PADA RAPAT ANGGARAN MEMBERIKAN DORONGAN AGAR ANGGARAN PENDIDIKAN MENINGKAT MEMBICARAKAN DENGAN PEMDA DALAM PROSES PEMBUATAN ANGGARAN MEMINTA PRIORITAS APBD UNTUK PENDIDIKAN DIUTAMAKAN MEMINTA SKPD PENDIDIKAN UNTUK MEMBUAT PERENCANAAN YUANG BAIK MENERIMA ASPIRASI RAKYAT PEMBAHASAN APBD PEMBAHASAN BIASA PEMBAHASAN PANITIA ANGGARAN PENEKANAN PADA PEMERINTAH RAPAT DI PANITIA ANGGARAN RAPAT PANITIA ANGGARAN SERING HEARING DAN DISDIK SETIAP KESEMPATAN REKOMENDASI DPRD TERKAIT DALAM BIDANG PEND TIDAK ADA TIDAK ADA UPAYA,KARENA SUDAH ADA KETENTUAN ANGGARAN PENDIDIK TIDAK ADA USAHA KARENA ADA KESADARAN DARI PIHAK EKS.DAN.LEG pm00bx.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educati pm00bx.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educati pm00bx.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educati pm00bx.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educati pm00bx.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educati 50 1 9 1 1. Yes 3 3. No 9 9. Missing pm00b.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educatio pm00b.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educatio pm00b.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educatio pm00b.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educatio pm00b.Are there innovation which successfully utilizing in the field of Educatio 19 1. BEASISWA(CP EDITOR: KARAKTER KURANG DILANJUTKAN DI CP 3). DBE, MBE, BUILDING CAPACITY COMITE DIBANGUNNYA SEKOLAH UNGGULAN TERPADU(SUT)YG AKAN DIBUKA TAHU KEAKSARAAN FUNGSIONAL MANAGEMEN KURIKULUM SD - SMP MBE (MANAGEMENT BASIC EDUCATION) MERINTIS RKS YANG BAIK(BANTUAN DARI DBE) MULTIGRADE(PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP),REGROUPING SD, PAUD PAUD HARUS ADA DI SETIAP DESA PELATIHAN GURU PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN DI TIAP-TIAP KECAMATAN SESUAI PENINGKATAN PENDIDIKAN TERUTAMA PENDIDIKAN DASAR PERINTISAN SMA INTERNASIONAL PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL(PEMBERANTASAN BUTA HURUF) RINTISAN UNTUK SD INTERNASIONAL SEKOLAH ANDALAN SISWA SMK(PENINGKATAN MUTU)MAGANG KELUAR DAERAH(JATIM,JOGJA) TELAH ADANYA SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL,YAITU SMP 1 TO pm01.Do budgeting process include the partisipative component? pm01.Do budgeting process include the partisipative component? pm01.Do budgeting process include the partisipative component? pm01.Do budgeting process include the partisipative component? pm01.Do budgeting process include the partisipative component? 50 1 3 1 1. Yes 3 3. No 9 9. Missing pm02.Do society have to access to conferences DPRD regarding APBD? pm02.Do society have to access to conferences DPRD regarding APBD? pm02.Do society have to access to conferences DPRD regarding APBD? pm02.Do society have to access to conferences DPRD regarding APBD? pm02.Do society have to access to conferences DPRD regarding APBD? 45 5 1 3 1 1. Yes 3 3. No 9 9. Missing Sysmiss pm03.Do DPRD have to give permission of long term investment transaction with de pm03.Do DPRD have to give permission of long term investment transaction with de pm03.Do DPRD have to give permission of long term investment transaction with de pm03.Do DPRD have to give permission of long term investment transaction with de pm03.Do DPRD have to give permission of long term investment transaction with de 50 1 6 1 1. Yes 3 3. No 6 6. No investation 9 9. Missing pm04a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pm04a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pm04a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pm04a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pm04a.When do RKPD specified and note his decision year and number? pm04ano.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ano.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ano.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ano.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ano.Is when do specified and note his decision year and number? 9 002 010 012 015 016 045 24 995 999 pm04ayr.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ayr.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ayr.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ayr.Is when do specified and note his decision year and number? pm04ayr.Is when do specified and note his decision year and number? 9 41 2001 9999 pm04bday.Is when do specified and note his decision year and number? (day) pm04bday.Is when do specified and note his decision year and number? (day) pm04bday.Is when do specified and note his decision year and number? (day) pm04bday.Is when do specified and note his decision year and number? (day) pm04bday.Is when do specified and note his decision year and number? (day) 9 41 6 99 6 16 19 21 24 27 29 31 99 99. Missing Sysmiss pm04bmth.Is when do specified and note his decision year and number? (month) pm04bmth.Is when do specified and note his decision year and number? (month) pm04bmth.Is when do specified and note his decision year and number? (month) pm04bmth.Is when do specified and note his decision year and number? (month) pm04bmth.Is when do specified and note his decision year and number? (month) 9 41 2 99 2 5 7 8 12 99 99. Missing Sysmiss pm04byr.Is when do specified and note his decision year and number? (year) pm04byr.Is when do specified and note his decision year and number? (year) pm04byr.Is when do specified and note his decision year and number? (year) pm04byr.Is when do specified and note his decision year and number? (year) pm04byr.Is when do specified and note his decision year and number? (year) 9 41 2001 9999 pm05.Do society can attend the conference DPRD discussing the responsibility rep pm05.Do society can attend the conference DPRD discussing the responsibility rep pm05.Do society can attend the conference DPRD discussing the responsibility rep pm05.Do society can attend the conference DPRD discussing the responsibility rep pm05.Do society can attend the conference DPRD discussing the responsibility rep 50 1 3 1 1. Yes 3 3. No 9 9. Missing pm06.Do DPRD analyse and evaluate to report realize the first semester and progn pm06.Do DPRD analyse and evaluate to report realize the first semester and progn pm06.Do DPRD analyse and evaluate to report realize the first semester and progn pm06.Do DPRD analyse and evaluate to report realize the first semester and progn pm06.Do DPRD analyse and evaluate to report realize the first semester and progn 50 1 3 1 1. Yes 3 3. No 9 9. Missing 50 11 94 50 D I YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT 50 1104 9471