Mediasi dan Penguatan Hukum Masyarakat 2009
Indonesia, 2008
Get MicrodataCreated on
Feb 19, 2014
Last modified
Mar 29, 2019
Page views
342377
Downloads
318007
Jika pihak kedua tidak membantu,kepada siapa selanjutnya akan melapor? (h9)
Data file: HH
Overview
Valid:
1991
Invalid:
0
Type:
Discrete
Start:
1531
End:
1531
Width:
1
Format:
Questions and instructions
Literal question
Saya akan membaca beberapa keadaan yang seandainya terjadi. Tolong mempertimbangkan masing-masing dan jawab pertanyaan mengenai bagaimana keadaan tersebut dapat diselesaikan.
KEADAAN #3 : Salah satu kawan I/B/S yang perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dia meminta bantuan kepada I/B/S.
Jika orang kedua juga tidak bisa membantu, kepada siapa I/B/S selanjutnya akan melapor atau meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan ini?
KEADAAN #3 : Salah satu kawan I/B/S yang perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dia meminta bantuan kepada I/B/S.
Jika orang kedua juga tidak bisa membantu, kepada siapa I/B/S selanjutnya akan melapor atau meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan ini?
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| A | Tidak tahu |
| B | Keluarga/teman/tetangga |
| C | Kepala Desa/Lurah |
| D | Kepala Dusun/Lingkungan/RT/RW |
| E | BPD/LMD atau LKMD/LKMK/LPM |
| F | Tokoh adat atau lembaga adat |
| G | Tokoh agama |
| H | Ketua pemuda |
| I | Ketua panitia panitia pembangunan |
| J | Polisi |
| K | RPK (Ruang Pelayanan Khusus) |
| L | Kejaksaan |
| M | Pengadilan Negeri |
| N | Pengadilan Agama/Shariy'ah |
| O | Camat |
| P | Bupati |
| Q | BPN |
| R | KUA/P3NTR |
| S | Paralegal/kader hukum |
| T | Posko Bantuan Hukum Masyarakat |
| U | Pusat Perempuan |
| V | LSM |
| W | Pengacara |
| X | Lain, sebutkan di bawah |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Interviewer instructions
a. Gunakan kode dari di atas bagian ini.
b. Situasi-situasi di Bagian H ini sengaja dibuat sederhana. Pewawancara dilarang untuk menjelaskan kasus lebih jauh atau memberikan contoh.
c. Ketika menanyakan pertanyaan yang menggunakan kode-kode ini, biarkan Responden menjawab dengan bebas, lalu berikan kode untuk jawaban dengan menggunakan pilihan yang tersedia. Pewawancara boleh mendorong Responden untuk berpikir dengan lebih seksama apabila mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan berkonsultasi, tetapi JANGAN berikan kemungkinan pilihan. Sangat penting jawaban dari pertanyaan ini mewakili hanya pengetahuan Responden saja, bukan dari Pewawancara. Apabila mereka menjawab "musyawarah" atau "tokoh masyarakat" atau " pemimpin komunitas" atau jawaban lain yang sifatnya lebih umum, lakukan probing untuk menentukan kepada siapa tepatnya mereka merujuk.
d. Pewawancara sebaiknya memulai pertanyaan dengan membacakan semua perumpaan situasi terlebih dahulu. Mungkin perlu membacakan contohnya lebih dari satu kali, dan juga mungkin perlu mengingatkan kembali Responden, situasi mana yang sedang dirujuk.
b. Situasi-situasi di Bagian H ini sengaja dibuat sederhana. Pewawancara dilarang untuk menjelaskan kasus lebih jauh atau memberikan contoh.
c. Ketika menanyakan pertanyaan yang menggunakan kode-kode ini, biarkan Responden menjawab dengan bebas, lalu berikan kode untuk jawaban dengan menggunakan pilihan yang tersedia. Pewawancara boleh mendorong Responden untuk berpikir dengan lebih seksama apabila mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan berkonsultasi, tetapi JANGAN berikan kemungkinan pilihan. Sangat penting jawaban dari pertanyaan ini mewakili hanya pengetahuan Responden saja, bukan dari Pewawancara. Apabila mereka menjawab "musyawarah" atau "tokoh masyarakat" atau " pemimpin komunitas" atau jawaban lain yang sifatnya lebih umum, lakukan probing untuk menentukan kepada siapa tepatnya mereka merujuk.
d. Pewawancara sebaiknya memulai pertanyaan dengan membacakan semua perumpaan situasi terlebih dahulu. Mungkin perlu membacakan contohnya lebih dari satu kali, dan juga mungkin perlu mengingatkan kembali Responden, situasi mana yang sedang dirujuk.
Description
Definition
A. Tidak tahu: kode ini digunakan ketika Responden tidak tahu kepada siapa mereka akan meminta bantuan untuk memecahkan sengketa tersebut.
B. Anggota Keluarga/Tetangga/Teman: seorang anggota keluarga, tetangga, atau teman yang terlibat dalam proses mediasi sengketa.
C. Kepala Desa/Lurah: Kepala Desa atau Lurah yang sedang menjabat yang yang terlibat, bukan mantan kepala desa atau lurah yang lalu.
D. Kepala Dusun/RT/RW: Kepala Dusun, RT, RW yang sedang menjabat, dan bukan mereka yang pernah menjabat posisi ini di masa lampau.
E. BPD/LMD atau LKMD/LKM/LPM: yang sedang menjabat, dan bukan mereka yang pernah menjabat posisi ini di masa lampau.
F. Tokoh Adat atau Lembaga Adat: Termasuk didalamnya adalah pemimpin adat, forum-forum adat (baik formal maupun informal), pemimpin tradisional, dan pemimpin adat lain dari semua kalangan.
G. Tokoh Agama: baik kepala agama yang memegang posisi formal di mesjid atau gereja, juga kepala agama yang diakui oleh komunitas.
H. Ketua Pemuda: termasuk didalamnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki posisi formal, juga mereka yang dikenal secara luas sebagai pemimpin kepemudaan.
I. Ketua Panitia Pembangunan (Komite Rekonstruksi): sangat relevan di area tsunami di Aceh dimana banyak kampung yang membentuk komite-komite rekonstruksi untuk mengawasi dan mengatur rekonstruksi. Kelompok-kelompok ini sering terlibat dalam penyelesaian sengketa sehubungan dengan bantuan tsunami dan upaya rekonstruksi.
J. Polisi: meliputi polisi di semua tingkatan dan jenis (yaitu Polsek, Polres, Brimob, dan lain-lain).
K. Ruang Pelayanan Khusus (RPK): Apabila responden secara spesifik melaporkan ke Ruang Pelayanan Khusus/RPK yang telah didirikan di beberapa stasiun polisi.
L. Jaksa: Kejaksaan di semua tingkatanyaitu kabupaten, propinsi, dan nasional.
M. Pengadilan Negeri: Pengadilan Negeri hanya di tingkat kabupaten.
N. Pengadilan Agama: Pengadilan Agama hanya di tingkat kabupaten.
O. Camat: Camat dan kantor kecamatan hanya di tingkat kecamatan.
P. Bupati: Bupati, kantor eksekutif Bupati dan pejabat Bupati di tingkat kabupaten. Tidak termasuk instansi pemerintah yang sejajar di tingkat kabupaten. Hanya kantor Bupati saja.
Q. BPN: Badan Pertahanan Negara dan pejabat-pejabatnya.
R. KUA/P3NTR: Kantor-kantor agama yang ditetapkan oleh pemerintah, yang merupakan bagian dari Departemen Agama.
S. Paralegal/Kader Hukum: seseorang yang telah menerima pelatihan hukum dasar dan memberikan nasehat hukum untuk masalah-masalah hukum tertentu secara sukarela. Orang yang bersangkutan tidak harus menjadi pengacara, dan mereka tidak perlu memiliki status hukum formal seperti paralegal atau semacamnya.
T. Pos Bantuan Hukum Masyarakat: Kantor kecil atau poin (yaitu meja didalam kantor lain) yang menyediakan nasehat hukum untuk anggota masyarakat. Suatu tempat yang juga dikenal dengan sebagai “posko”. Seringkali didampingi penuh waktu oleh paralegal yang berpengalaman, atau oleh LSM bantuan hukum setempat atau organisasi lain.
U. Pusat Bantuan Untuk Perempuan: suatu organisasi atau pusat bantuan untuk perempuan yang menyediakan bantuan untuk berbagai macam isu. Pusat bantuan ini dapat berada di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten. Termasuk juga didalamnya kantor-kantor representatif KPI (Komisi Perempuan Indonesia).
V. LSM: termasuk didalamnya LSM yang memberikan konsultasi untuk bantuan hukum untuk melakukan mediasi sengketa, dan juga LSM yang diminta untuk mendukung mereka dalam tindakan kolektif yang lebih besar. Biasanya LSM yang bersangkutan berbasis di tingkat kabupaten atau propinsi.
W. Pengacara: Pengacara privat yang memberikan pelayan yang tidak diberikan melalui LSM bantuan hukum.
B. Anggota Keluarga/Tetangga/Teman: seorang anggota keluarga, tetangga, atau teman yang terlibat dalam proses mediasi sengketa.
C. Kepala Desa/Lurah: Kepala Desa atau Lurah yang sedang menjabat yang yang terlibat, bukan mantan kepala desa atau lurah yang lalu.
D. Kepala Dusun/RT/RW: Kepala Dusun, RT, RW yang sedang menjabat, dan bukan mereka yang pernah menjabat posisi ini di masa lampau.
E. BPD/LMD atau LKMD/LKM/LPM: yang sedang menjabat, dan bukan mereka yang pernah menjabat posisi ini di masa lampau.
F. Tokoh Adat atau Lembaga Adat: Termasuk didalamnya adalah pemimpin adat, forum-forum adat (baik formal maupun informal), pemimpin tradisional, dan pemimpin adat lain dari semua kalangan.
G. Tokoh Agama: baik kepala agama yang memegang posisi formal di mesjid atau gereja, juga kepala agama yang diakui oleh komunitas.
H. Ketua Pemuda: termasuk didalamnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki posisi formal, juga mereka yang dikenal secara luas sebagai pemimpin kepemudaan.
I. Ketua Panitia Pembangunan (Komite Rekonstruksi): sangat relevan di area tsunami di Aceh dimana banyak kampung yang membentuk komite-komite rekonstruksi untuk mengawasi dan mengatur rekonstruksi. Kelompok-kelompok ini sering terlibat dalam penyelesaian sengketa sehubungan dengan bantuan tsunami dan upaya rekonstruksi.
J. Polisi: meliputi polisi di semua tingkatan dan jenis (yaitu Polsek, Polres, Brimob, dan lain-lain).
K. Ruang Pelayanan Khusus (RPK): Apabila responden secara spesifik melaporkan ke Ruang Pelayanan Khusus/RPK yang telah didirikan di beberapa stasiun polisi.
L. Jaksa: Kejaksaan di semua tingkatanyaitu kabupaten, propinsi, dan nasional.
M. Pengadilan Negeri: Pengadilan Negeri hanya di tingkat kabupaten.
N. Pengadilan Agama: Pengadilan Agama hanya di tingkat kabupaten.
O. Camat: Camat dan kantor kecamatan hanya di tingkat kecamatan.
P. Bupati: Bupati, kantor eksekutif Bupati dan pejabat Bupati di tingkat kabupaten. Tidak termasuk instansi pemerintah yang sejajar di tingkat kabupaten. Hanya kantor Bupati saja.
Q. BPN: Badan Pertahanan Negara dan pejabat-pejabatnya.
R. KUA/P3NTR: Kantor-kantor agama yang ditetapkan oleh pemerintah, yang merupakan bagian dari Departemen Agama.
S. Paralegal/Kader Hukum: seseorang yang telah menerima pelatihan hukum dasar dan memberikan nasehat hukum untuk masalah-masalah hukum tertentu secara sukarela. Orang yang bersangkutan tidak harus menjadi pengacara, dan mereka tidak perlu memiliki status hukum formal seperti paralegal atau semacamnya.
T. Pos Bantuan Hukum Masyarakat: Kantor kecil atau poin (yaitu meja didalam kantor lain) yang menyediakan nasehat hukum untuk anggota masyarakat. Suatu tempat yang juga dikenal dengan sebagai “posko”. Seringkali didampingi penuh waktu oleh paralegal yang berpengalaman, atau oleh LSM bantuan hukum setempat atau organisasi lain.
U. Pusat Bantuan Untuk Perempuan: suatu organisasi atau pusat bantuan untuk perempuan yang menyediakan bantuan untuk berbagai macam isu. Pusat bantuan ini dapat berada di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten. Termasuk juga didalamnya kantor-kantor representatif KPI (Komisi Perempuan Indonesia).
V. LSM: termasuk didalamnya LSM yang memberikan konsultasi untuk bantuan hukum untuk melakukan mediasi sengketa, dan juga LSM yang diminta untuk mendukung mereka dalam tindakan kolektif yang lebih besar. Biasanya LSM yang bersangkutan berbasis di tingkat kabupaten atau propinsi.
W. Pengacara: Pengacara privat yang memberikan pelayan yang tidak diberikan melalui LSM bantuan hukum.