Pendataan Potensi Desa / Kelurahany 2000
Indonesia, 1999
Created on
Jul 10, 2013
Last modified
Mar 29, 2019
Page views
74822
Downloads
50114
Propinsi (prop)
Data file: pds20001
Overview
Valid:
68783
Invalid:
0
Minimum:
11
Maximum:
82
Type:
Discrete
Decimal:
0
Start:
1
End:
2
Width:
2
Format:
Questions and instructions
Literal question
Propinsi
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 81 | |
| 82 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Description
Definition
Tuliskan pada Rincian 1 s.d Rincian 5 nama dan kode propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, desa/kelurahan/UPT/PMT, dan status daerah (perkotaan atau perdesaan). Penulisan kode desa/kelurahan/UPT/PMT pada Blok I R.4 dan status perkotaan/perdesaan pada Blok I R.5 mengikuti Daftar Nama Desa/Kelurahan SP2000–DESA (tahun 1999). Lihat Lampiran 1.
Bila ada nama desa/kelurahan yang tidak tercantum pada SP2000–DESA, desa/kelurahan tersebut tetap dicacah asalkan ada landasan hukumnya. Landasan hukum yang dimaksud di sini adalah SK Mendagri atau SK Gubernur atau SK Menteri Transmigrasi dan PPH khusus untuk UPT/SPT dan SK Mensos khusus untuk PMT. Kode desa/kelurahan baru dilanjutkan kembali sesuai dengan letaknya seperti yang digambarkan pada sketsa peta SP2000–WA. Bagi desa/kelurahan atau wilayah administrasi lainnya yang mengalami perubahan, kode identitas baru diisi sesuai dengan metode pemberian nomor kode wilayah administrasi (lihat Lampiran 2).
Bila ada nama desa/kelurahan yang tidak tercantum pada SP2000–DESA, desa/kelurahan tersebut tetap dicacah asalkan ada landasan hukumnya. Landasan hukum yang dimaksud di sini adalah SK Mendagri atau SK Gubernur atau SK Menteri Transmigrasi dan PPH khusus untuk UPT/SPT dan SK Mensos khusus untuk PMT. Kode desa/kelurahan baru dilanjutkan kembali sesuai dengan letaknya seperti yang digambarkan pada sketsa peta SP2000–WA. Bagi desa/kelurahan atau wilayah administrasi lainnya yang mengalami perubahan, kode identitas baru diisi sesuai dengan metode pemberian nomor kode wilayah administrasi (lihat Lampiran 2).