Survei Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rencana Strategis Pembangunan Kampung 2009

Secara nasional pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan lembaga masyarakat, serta memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Program penanggulangan kemiskinan ini pada tahun 2008 mencakup sekitar 40.000 desa di Indonesia dan diharapkan akan mencakup hampir 80.000 desa pada tahun 2009 ini. Program ini berkembang dari dua program pembangunan masyarakat terdahulu, yakni Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan Program Penangggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program ini memfasilitasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat yang berujung pada pemanfaatan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diprioritaskan oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2008 menjalankan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT yang diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri yang disebut PNPM RESPEK, dengan skema Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat menyediakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar Rp 100 juta per desa untuk 3.923 desa di 388 kecamatan, bersumber dana Otonomi Khusus, sementara Departemen Dalam Negeri menyediakan lebih dari 1.000 tenaga pendamping (fasilitator) melalui PNPM Mandiri.

Banyak faktor yang melatarbelakangi adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di Papua dan Papua Barat, di antaranya kondisi geografis wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah pegunungan yang kaya akan sumber daya alamnya namun mempunyai keterbatasan fasilitas infrastruktur, sumber daya manusia yang terbatas, serta hasil Kajian Sintese Kapasitas Pembangunan Papua yang menunjukkan bahwa:

• Kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua terutama yang berada di kampung-kampung tidak memperlihatkan perubahan yang berarti, selama kurang lebih 50 tahun pembangunan di daerah ini, termasuk dalam lima tahun pelaksanaan Otsus.
• Lebih dari 40% keluarga di wilayah Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan
• Sepertiga anak-anak Papua tidak sekolah
• Mayoritas desa belum memiliki pusat kesehatan, dokter ataupun bidan
• Tingkat kematian ibu dan bayi di Papua lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kematian ibu dan bayi skala nasional
• Papua merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat infeksi HIV/AIDS di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah daerah Papua dan Papua Barat untuk mengatasi keadaan ini adalah dengan menjalankan sebuah Program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu RESPEK.
Program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) diluncurkan oleh Gubernur terpilih pertama Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2007 dengan tujuan mendorong pembangunan kampung dalam peningkatan bidang: (i) makanan dan nutrisi; (ii) pendidikan dasar; (iii) kesehatan; (iv) pengembangan ekonomi lokal; dan (v) sarana-prasarana desa termasuk transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan perumahan. Dalam program RESPEK ini, masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebutuhan dan desain kegiatan pembangunan di wilayah mereka dengan didampingi fasilitator.

Untuk mengetahui tingkat pengenalan, pemahaman, partisipasi serta persepsi masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap Program PNPM RESPEK, PNPM RESPEK bekerjasama dengan BPS melakukan Survei Evaluasi PNPM RESPEK Tahun 2009 yang diintegrasikan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Juli 2009. Survei Evaluasi PNPM RESPEK 2009 yang diintegrasikan dalam Susenas terdiri dari komponen pengetahuan dan partisipasi rumah tangga dalam PNPM RESPEK.